cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suwito
Contact Email
jurnal.unhan@idu.ac.id
Phone
+628121550347
Journal Mail Official
jurnal.unhan@idu.ac.id
Editorial Address
niversitas Pertahanan Republik Indonesia ( UNHAN RI) Kompleks IPSC Sentul - Bogor 15141 Telp. 021-29618754 Fax. 021-29618773 Website : www.idu.ac.id
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Pertahanan dan Bela Negara
Published by Universitas Pertahanan Republik Indonesia
ISSN : 26205262     EISSN : 26207400     DOI : 10.33172/jpbh
Core Subject : Science, Education, Social,
Decision Sciences, Operations Research & Management Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Jurnal Pertahanan & Bela Negara adalah merupakan wadah para dosen, peneliti, dan mahasiswa untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi akademik, sekaligus perwujudan kontribusi intelektual terhadap perkembangan keilmuan di bidang Pertahanan dan Bela Negara melalui tulisan ilmiah baik berupa kajian maupun hasil penelitian. Jurnal Pertahanan & Bela Negara diterbitkan setiap tiga bulan sekali dalam setahun, yakni bulan April, Agustus dan Desember. Tujuan utama Jurnal Pertahanan & Bela Negara adalah untuk mengembangkan, memperkaya, dan menjadi referensi kajian bidang ilmu pertahanan dan bela negara, serta menjadi bahan pembelajaran dan pengkajian bagi para akademisi yang memiliki fokus dan minat pada bidang ilmu pertahanan dan bela negara. Jurnal Pertahanan & Bela Negara melingkupi kajian ilmu pertahanan dan bela negara dari perspektif strategi, manajemen, kebijakan, dan teknologi pertahanan, serta bidang kajian lainnya yang terkait ilmu pertahanan dan bela negara.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 316 Documents
 9   10   11   12   13 
PERAN DIPLOMASI PERTAHANAN DALAM MENGATASI TANTANGAN DI BIDANG PERTAHANAN Syaiful Anwar
Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 4 No. 2 (2014): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara
Publisher : Republic of Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33172/jpbh.v4i2.332

Abstract

Terdapat berbagai tantangan yang masih muncul dalam bidang pertahanan Indonesia. Tantangan-tantangan tersebut mencakup masalah-masalah perbatasan dengan beberapa negara tetangga, permasalahan-permasalahan regional, khususnya tumpang tindih pengakuan terhadap wilayah-wilayah maritim, masalah-masalah global khususnya ancaman pembajakan di laut dan rivalitas di antara kekuatan-kekuatan besar. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, diperlukan upaya diplomasi pertahanan secara layak. Indonesia telah menerapkan diplomasi pertahanan sebagai alat penyeimbang dari hard power. Namun, diplomasi pertahanan yang sesuai memerlukan kompetensi yang memadai dari orang-orang yang terlibat dalam diplomasi tersebut. Institusi Kementerian Pertahanan dan TNI perlu memperhatikan hal ini dalam mengembangkan personelnya agar memiliki kompetensi yang baik dalam menangani diplomasi pertahanan. Kata Kunci : diplomasi pertahanan, kompetensi, pertahanan, TNI, kerja sama internasional
DIPLOMASI PERTAHANAN SEBAGAI SARANA PENCEGAHAN KONFLIK STUDI KASUS: STRATEGIC ENGAGEMENT NORWEGIA DI MYANMAR Jerry Indrawan
Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 4 No. 2 (2014): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara
Publisher : Republic of Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33172/jpbh.v4i2.333

Abstract

Dalam beberapa tahun terakhir, bantuan Norwegia yang mengalir ke Myanmar meningkat secara signifikan. Bantuan terkait proses perdamaian menjadi bagian dari strategic engagement Norwegia kepada Myanmar. Strategic engagement sendiri merupakan konsep yang fokus pada perluasan, reformasi, serta intensifikasi tatanan internasional yang ditujukan untuk mendorong kesiapan negara-negara dalam mencegah ketegangan dan konflik militer. Sebagai sebuah negara yang baru terlepas dari konflik berkepanjangan, kondisi sosial, politik, dan keamanan Myanmar masih sangat rapuh. Penulis berpendapat bahwa strategic engagement dalam konteks diplomasi pertahanan dapat diterapkan untuk mencegah konflik muncul kembali, serta menguatkan pilar-pilar demokrasi. Program utama Norwegia di Myanmar adalah Myanmar Peace Support Initiative (MPSI). MPSI adalah sebuah program yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian dalam wilayah-wilayah gencatan senjata. Program MPSI ini, menurut penulis, sangat sejalan dengan konsep strategic engagement dalam menjalankan kebijakan diplomasi pertahanan Norwegia terhadap Myanmar. Tulisan ini akan membahas bagaimana strategic engagement dilakukan di Myanmar melalui program MPSI. Kata Kunci: strategic engagement, diplomasi pertahanan, pencegahan konflik, dan MPSI
DIPLOMASI INDONESIA TERHADAP PERJANJIAN PERDAGANGAN SENJATA (ARMS TRADE TREATY) PADA SIDANG MAJELIS UMUM PBB TAHUN 2013 Denik Iswardani W
Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 4 No. 2 (2014): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara
Publisher : Republic of Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33172/jpbh.v4i2.334

Abstract

Artikel ini menganalisis sikap abstain Indonesia di Perjanjian Perdagangan Senjata (Arms Trade Treaty/ATT) pada tahun 2013 di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York. Permasalahan muncul Indonesia menjadi salah satu negara yang mendukung terbentuknya ATT dari awal pembahasan pada tahun 2006. Selain itu, sebelum terbentuknya ATT, Indonesia turut berpartisipasi aktif dalam rezim internasional mengenai senjata konvensional seperti Mine Ban Treaty dan Convention on Cluster Munitions. Artikel ini bertujuan untuk (1) menggambarkan faktor, proses pembentukan ATT, dan isi perjanjian ATT seperti prinsip dan aturan, (2) menjelaskan partisipasi aktif Indonesia dalam rezim internasional senjata konvensional sebelum ATT, (3) menganalisa sikap abstain Indonesia terhadap ATT. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data sekunder. Data tersebut dianalisis menggunakan teori rezim internasional. Melalui teori pilihan rasional menghasilkan suatu pemahaman bahwa terdapat dua kepentingan Indonesia di dalam ATT, yaitu kepentingan mencegah perdagangan gelap dan menjaga kepentingan pertahanan. Meskipun Indonesia memiliki permasalahan mengenai perdagangan senjata gelap konvensional, tetapi Indonesia tetap memilih kepentingan pertahanan sebagai hal yang paling vital. Kata Kunci: Indonesia, Arms Trade Treaty, senjata konvensional
DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA DALAM ASEAN DEFENCE MINISTERIAL MEETING (ADMM) Yudi Rusfiana
Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 4 No. 2 (2014): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara
Publisher : Republic of Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33172/jpbh.v4i2.335

Abstract

Diplomasi pertahanan telah menjadi fenomena yang cukup menyita perhatian baik dalam konsepsi diplomasi maupun dalam perkembangan teoritis dan praktis. Asia Tenggara pun dalam hal ini telah memiliki ASEAN Defence Ministerial Meeting (ADMM) yang merupakan wadah bagi negara-negara di Asia Tenggara untuk menjalankan diplomasi pertahanan. Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat aktif terlibat dalam ADMM untuk menjalankan diplomasi pertahanannya. Penulis melihat bahwa keterlibatan aktif dari Indonesia dalam ADMM tidak dapat dilepaskan dari bagaimana Indonesia berupaya untuk memenuhi kepentingan nasionalnya khususnya dalam bidang pertahanan. Tulisan ini bertujuan untuk membahas mengenai agenda dan kepentingan yang diusung oleh Indonesia dalam menjalankan diplomasi pertahanan dalam ADMM. Agenda dan kepentingan yang diusung oleh Indonesia terkait dengan kepentingan menjaga stabilitas keamanan di Asia Tenggara dan mendapatkan dukungan dalam penyelesaian berbagai permasalahan keamanan Internal seperti terorisme dan keamanan maritimnya. Penulis akan membahas masalah yang diangkat dalam jurnal ini melalui sudut pandang Indonesia sebagai pihak yang memiliki kepentingan untuk mengimplementasikan diplomasi pertahanan melalui ADMM. Pembahasan dalam jurnal ini menitikberatkan kepada diplomasi pertahanan multilateral yang saat ini belum mendapatkan perhatian yang luas karena anggapan bahwa diplomasi pertahanan hanya dilakukan secara bilateral dengan hal-hal yang senantiasa bersifat teknis semata. Kata Kunci : diplomasi pertahanan, ADMM, Asia Tenggara
DIPLOMASI PERTAHANAN SEBAGAI BAGIAN DARI DIPLOMASI TOTAL RI Triyoga Budi Prasetyo; Sugeng Berantas
Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 4 No. 2 (2014): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara
Publisher : Republic of Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33172/jpbh.v4i2.336

Abstract

Diplomasi pertahanan merupakan bagian dari diplomasi total RI. Dalam konteks ini, dimaknai sebagai sistem pertahanan negara yang dilakukan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut. Kekurangoptimalan soal diplomasi ini, mengakibatkan komponen pertahanannya belum lengkap dan unsur utamanya kurang memiliki komitmen. Boleh jadi, pembangunan pertahanan yang cakupannya banyak akan beresiko untuk mewujudkan efek penggentar yang disegani dalam mendukung posisi tawar di ajang diplomasi. Tanpa mengabaikan peran diplomasi pertahanan nirmiliter dalam konteks pertahanan integratif dan/atau diplomasi total. Diplomasi pertahanan militer yang diperankan TNI/komponen utama atau militer merupakan bagian dari diplomasi pertahanan yang dalam konteks historis, analogis dengan dwi fungsi ABRI. Khususnya jika terkait dengan sasaran strategis hubungan bilateral (Indonesia-Amerika), kerja sama multilateral, penugasan TNI dalam misi perdamaian dunia dan/atau kemanusiaan. Untuk mendukung hal itu, diplomasi militer dalam konteks pertahanan merupakan salah satu bagian kekuatan negara dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya. Bahkan, dengan diplomasi militer menjadikan alat negara di bidang pertahanan, dengan tiadanya dukungan komponen cadangan dan komponen pendukung, terus melakukan penyesuaian manajemen hubungan internasionalnya guna menjawab tuntutan nasional/reformasi dan tantangan global.  Kata Kunci : diplomasi, pertahanan negara; militer/TNI, kepentingan nasional
DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA TERHADAP AUSTRALIA PASCA SKANDAL PENYADAPAN Prasetyo Prasetyo
Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 4 No. 2 (2014): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara
Publisher : Republic of Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33172/jpbh.v4i2.337

Abstract

Penyadapan informasi secara tidak sah merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang dapat mengganggu privasi seseorang. Namun dalam konteks antar negara, penyadapan sebenarnya biasa dilakukan untuk mengetahui niat yang sebenarnya dari suatu negara, terutama yang berkaitan dengan kepentingan nasional negara yang melakukan penyadapan. Disamping itu, informasi yang lebih rinci mengenai kebijakan dan implementasinya perlu diketahui agar dapat melakukan tindakan antisipasi dan mencegah pendadakan. Tindakan penyadapan secara tidak sah merupakan tindakan tercela dan melanggar etika diplomasi, terutama jika diterapkan terhadap negara sahabat sebagaimana yang diakukan oleh Australia terhadap Indonesia. Oleh sebab itu perlu diambil langkah yang tegas namun tepat dan terukur. Kata Kunci: penyadapan, intelijen, spionase, diplomasi
KOMUNITAS EKONOMI ASEAN DAN MENINGKATNYA ARTI PENTING ADMM: SEBUAH ANALISIS EKONOMI POLITIK KEAMANAN Semmy Tyar Armandha
Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 4 No. 3 (2014): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara
Publisher : Republic of Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33172/jpbh.v4i3.338

Abstract

Pembentukan ASEAN Defense Ministers’ Meeting (ADMM) dapat dikatakan merupakan sinergi antara penciptaan mekanisme pasar bebas ASEAN Economic Community di kawasan Asia Tenggara, dengan adanya komunitas keamanan guna mewujudkan visi ASEAN 2020. Sinergi antara pasar bebas dan komunitas keamanan menjadi prakondisi bagi visi ASEAN 2020 semenjak Asia Tenggara merupakan kawasan yang sangat strategis baik secara ekonomi maupun politik global negara-negara hegemoni. Dengan menggunakan kerangka teori security community, yang digunakan Amitav Acharya via Karl Deutsch –yang menjelaskan kecenderungan negara-negara berkembang untuk mengelola anarki internasional sebagai alternatif dilema keamanan dan interdependensi (neorealisme dan neoliberal-institusional) yang dinilai terlalu linier dalam memandang interaksi antar negara-- penulis menekankan aspek keterhubungan antara ekonomi dan pertahanan dengan menggunakan teori governmentality Foucauldian yang dioperasionalisasikan dalam state of exceptional Michael Hardt-Antonio Negri dan aparatus oikonomia Girogio Agamben, sebagai bentuk prakondisi yang memungkinkan security community terjadi. Sederhananya, ADMM merupakan perangkat yang tak terelakkan jika ASEAN ingin serius menciptakan ekonomi pasar bebas di kawasan Asia Tenggara. Pembentukkan ADMM dengan demikian adalah realita yang niscaya di saat suatu kawasan ingin membentuk perjanjian pasar bebas. Kata kunci: ASEAN Defense Ministers’ Meeting, ASEAN Economic Community 2015, komunitas keamanan, state of exception, aparatus oikonomia
PENGARUH ‘STRING OF PEARL’ TIONGKOK TERHADAP PENCAPAIAN MP3EI DALAM KONTEKS PASAR BEBAS ASEAN 2015 Erlinda Matondang
Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 4 No. 3 (2014): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara
Publisher : Republic of Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33172/jpbh.v4i3.339

Abstract

String of Pearl (SoP) merupakan strategi Tiongkok dalam menyebarkan pengaruh ekonominya dari daratan Tiongkok menuju Timur Tengah dengan melalui wilayah strategis, seperti Selat Malaka dan Samudera Hindia, yang merupakan bagian dari Indonesia. Strategi ini akan memengaruhi pencapaian MP3EI, yang menjadi pedoman pembangunan ekonomi Indonesia. Pelaksanaan Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA), yang memperluas akses Tiongkok ke wilayah strategis tersebut, memberikan dampak terhadap pembangunan koridor-koridor ekonomi Indonesia, khususnya dalam kerangka MP3EI. Tulisan ini mengulas dampak SoP Tiongkok terhadap pembangunan ekonomi Indonesia yang dimotori oleh MP3EI, khususnya di era KEA. Ulasan ini menunjukkan strategi yang dapat dilakukan Indonesia untuk meminimalisasi dampak SoP terhadap pencapaian MP3EI dalam konteks pasar bebas ASEAN 2015. Potensi-potensi Indonesia yang dapat digunakan untuk meningkatkan daya tawar dalam diplomasi dan negosiasi dengan Tiongkok juga disampaikan dalam ulasan singkat di bagian akhir tulisan ini. Kata Kunci: String of Pearl (SoP), KEA, MP3EI
AGENDA MARITIME MAINSTREAMING MENYONGSONG MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 : AGENDA TEKNOLOGI RENDAH-ENERGI Daniel Mohammad Rosyid; Masroro Lilik Ekowanti
Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 4 No. 3 (2014): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara
Publisher : Republic of Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33172/jpbh.v4i3.340

Abstract

Di tengah kebangkitan Cina dan India, serta konsolidasi pasar ASEAN,  Visi Indonesia Poros Maritim Dunia yang diajukan Joko Widodo memerlukan agenda maritime mainstreaming yang sesuai untuk mewujudkan kedaulatan berpolitik, kemandirian berekonomi dan kepribadian berbudaya. Sebagai koreksi atas model pembangunan yang berorientasi kontinental yang tinggi-energi, eksploitatif dan eksklusif, serta mendegradasikan desa dan keluarga, kita harus bergeser pada pembangunan masyarakat maritim yang rendah-energi, berkelanjutan dan inklusif, sekaligus menguatkan desa dan keluarga. Keluarga komunitas pesisir akan menjadi basis pembentukan technopreneur baru yang mengembangkan inovasi teknologi biru yang appropriate sekaligus convivial yang mengembangkan kreativitas manusia dalam upaya menciptakan nilai-tambah dan lapangan kerja. Kata Kunci: poros maritim dunia, masyarakat rendah-energi, appropriate and convivial techno-logies.
KOMUNITAS EKONOMI ASEAN: UPAYA INTEGRASI EKONOMI-EKONOMI ASEAN C.P.F. Luhulima
Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 4 No. 3 (2014): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara
Publisher : Republic of Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33172/jpbh.v4i3.341

Abstract

Komunitas Ekonomi ASEAN mulai berlaku pada 1 Januari 2016. Mekanisme untuk menjalankan KEA sudah tersusun. Kegiatan-kegiatan pun meningkat untuk memberhasilkannya. Pengukuran keberhasilan dilakukan dalam bentuk ASEAN Economic Community Scorecard, yang masih dipersoalkan kesahihannya. Pada tingkat nasional, Presiden RI telah mengeluarkan INPRES No 5/2008 dan INPRES No 11/2011 untuk memacu pemerintah Indonesia untuk menggiatkan persiapan ke arah perwujudan KEA. Masih banyak yang masih harus dikerjakan untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing, juga di bidang tenaga kerja terdidik dan terlatih. Demikian pula peningkatan kesadaran umum masyarakat Indonesia akan pemberlakuan KEA, yang memang belum melebar ke tingkat UKM. Masalah yang muncul ialah bagaimana perwujudan KEA berpadu dengan Indonesia Vision 2025 dengan pembangunan koridor ekonominya. Kata kunci: ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA), INPRES, Indonesia Vision 2025

Page 11 of 32 | Total Record : 316

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 16 No. 2 (2026): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 16 No. 1 (2026): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 15 No. 3 (2025): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 15 No. 2 (2025): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 15 No. 1 (2025): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 14 No. 3 (2024): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 14 No. 2 (2024): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 14 No. 1 (2024): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 13 No. 3 (2023): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 13 No. 2 (2023): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 13 No. 1 (2023): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 12 No. 3 (2022): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 12 No. 2 (2022): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 12 No. 1 (2022): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 11 No. 3 (2021): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 11 No. 2 (2021): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 11 No. 1 (2021): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 10 No. 3 (2020): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 10 No. 3 (2020): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara (English) Vol. 10 No. 2 (2020): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara (English) Vol. 10 No. 2 (2020): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 10 No. 1 (2020): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 10 No. 1 (2020): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara (English) Vol. 9 No. 3 (2019): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 9 No. 3 (2019): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara (English) Vol. 9 No. 2 (2019): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara (English) Vol. 9 No. 2 (2019): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 9 No. 1 (2019): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara (English) Vol. 9 No. 1 (2019): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 8 No. 3 (2018): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara (English) Vol. 8 No. 3 (2018): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 8 No. 2 (2018): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 8 No. 2 (2018): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara (English) Vol. 8 No. 1 (2018): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 8 No. 1 (2018): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara (English) Vol. 7 No. 3 (2017): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 7 No. 3 (2017): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara (English) Vol. 7 No. 2 (2017): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 7 No. 2 (2017): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara (English) Vol. 7 No. 1 (2017): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 7 No. 1 (2017): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara (English) Vol. 6 No. 3 (2016): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 6 No. 2 (2016): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 6 No. 1 (2016): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 5 No. 3 (2015): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 5 No. 2 (2015): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 5 No. 1 (2015): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 4 No. 3 (2014): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 4 No. 2 (2014): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 4 No. 1 (2014): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 3 No. 2 (2013): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 3 No. 1 (2013): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara More Issue