cover
Contact Name
Suwito
Contact Email
jurnal.unhan@idu.ac.id
Phone
+628121550347
Journal Mail Official
jurnal.unhan@idu.ac.id
Editorial Address
niversitas Pertahanan Republik Indonesia ( UNHAN RI) Kompleks IPSC Sentul - Bogor 15141 Telp. 021-29618754 Fax. 021-29618773 Website : www.idu.ac.id
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Pertahanan dan Bela Negara
ISSN : 26205262     EISSN : 26207400     DOI : 10.33172/jpbh
Jurnal Pertahanan & Bela Negara adalah merupakan wadah para dosen, peneliti, dan mahasiswa untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi akademik, sekaligus perwujudan kontribusi intelektual terhadap perkembangan keilmuan di bidang Pertahanan dan Bela Negara melalui tulisan ilmiah baik berupa kajian maupun hasil penelitian. Jurnal Pertahanan & Bela Negara diterbitkan setiap tiga bulan sekali dalam setahun, yakni bulan April, Agustus dan Desember. Tujuan utama Jurnal Pertahanan & Bela Negara adalah untuk mengembangkan, memperkaya, dan menjadi referensi kajian bidang ilmu pertahanan dan bela negara, serta menjadi bahan pembelajaran dan pengkajian bagi para akademisi yang memiliki fokus dan minat pada bidang ilmu pertahanan dan bela negara. Jurnal Pertahanan & Bela Negara melingkupi kajian ilmu pertahanan dan bela negara dari perspektif strategi, manajemen, kebijakan, dan teknologi pertahanan, serta bidang kajian lainnya yang terkait ilmu pertahanan dan bela negara.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 270 Documents
DEFENSE DIPLOMACY IMPLEMENTATION: THE SYNERGY OF INDONESIA AND AUSTRALIA IN DEALING WITH ILLEGAL IMMIGRANTS IN THE SEA BORDER Gumay, Renni Novia Saputri; Octavian, Amarulla; Swastanto, Yoedhi
Jurnal Pertahanan & Bela Negara Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara (English)
Publisher : Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (571.117 KB) | DOI: 10.33172/jpbh.v8i1.278

Abstract

Abstract - Illegal Immigrant is a common problem between Indonesia and Australia. However, in handling the problem in sea border, Indonesia take a humanitarian approach while Australia take security approach through Operation Sovereign Border that had resulted to diplomatic confrontation. Therefore, this study focus on analyzing synergy of the two countries in dealing with illegal immigrant in sea border area. This study uses national security, migration as security issue to analyze national interest. Cooperative security, defense diplomacy, synergy concept and naval diplomacy theory to analyze defense diplomacy implementation as a whole. The approach of this study is qualitative method through data collection processed by software NVivo which are beneficial for coding, triangulation, and finding relations among interviewees while Soft System Methodology used as data analysis technique consist of seven steps that are very comprehensive in explaining the whole study. The results of this study showed the two countries have not synergized yet. Indonesia and Australia have common non-traditional security interests and different traditional security interests because Indonesia has a territorial importance base opposed to Australian immigration interests. Indonesia and Australia have been doing bilateral defense diplomacy through 2 + 2 Dialogue, Defense Ministers Meeting and Navy to Navy Talk but have not produced a concrete solution, therefore sharing responsibility and Confidence Building Measures have not been achieved. Thus, naval diplomacy is required to support defense diplomacy through coordinated patrols that Standard Operating Procedure and Standard Exercise Procedure must be formulated in order to achieve interests of both countries.Keywords: Illegal Immigrants, National Security, Defense Diplomacy, Synergy, Soft System Methodology
KONTRIBUSI SUMBER DAYA ALAM DALAM DIPLOMASI PERTAHANAN: STUDI KASUS BRUNEI DARUSSALAM Marina Sari Ika
Jurnal Pertahanan & Bela Negara Vol 9, No 2 (2019): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara
Publisher : Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (194.015 KB) | DOI: 10.33172/jpbh.v9i2.564

Abstract

Brunei Darussalam merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam seperti minyak bumi dan gas alam. Sumber pendapatan negaranya sangat bergantung pada sektor migas. Ketika harga minyak dunia turun, hal ini juga berpengaruh pada perekonomian Brunei Darussalam sehingga pemerintah Brunei Darussalam memangkas anggaran pertahanannya pada tahun 2015 sebesar 25%. Namun, pada tahun 2018, anggaran pertahanan Brunei Darussalam mencapai B$ 492,754,700, meningkat 12,9% dari anggaran tahun sebelumnya. Penelitian ini berfokus kepada sektor migas Brunei Darussalam yang memiliki pengaruh terhadap anggaran pertahanan Brunei Darussalam. Besaran anggaran pertahanan suatu negara akan mempengaruhi kekuatan pertahanan, termasuk aktivitas diplomasi pertahanan didalamnya. Konsep yang digunakan untuk menganalisis studi ini adalah konsep diplomasi pertahanan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat key results area dalam pertahanan Brunei Darussalam, yaitu integritas wilayah, kapasitas militer, mendukung pendekatan whole-of-nation, diplomasi pertahanan yang efektif, keterlibatan militer dalam misi internasional, sumber daya manusia berkualitas tinggi, dan image pertahanan yang berwibawa dan kredibel.Kata Kunci : Brunei Darussalam, diplomasi pertahanan, sumber daya alam
DIPLOMASI INDONESIA DALAM MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN PBB Hutabarat, Leonard F
Jurnal Pertahanan & Bela Negara Vol 6, No 2 (2016): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara
Publisher : Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (345.586 KB) | DOI: 10.33172/jpbh.v6i2.308

Abstract

Semakin pentingnya PBB dan diplomasi multilateral bagi Indonesia, Indonesia harus mengoptimalkan potensi perannya dalam mendorong partisipasinya pada operasi pemeliharaan perdamaian PBB sebagai suatu instrumen kebijakan luar negeri bebas dan aktif. Indonesia telah meningkatkan peran dan inisiatifnya dalam operasi Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) sebagai implementasi dari kebijakan luar negeri Indonesia yang kreatif dan dinamis. Tulisan ini juga akan membahas tantangan dan peluang dalam memperkuat partisipasi Indonesia pada operasi Pasukan Penjaga Perdamaian PBB. Pemerintah Indonesia perlu menyusun suatu kebijakan nasional yang mempromosikan kepentingan nasional Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Menjadi sepuluh besar negara kontributor pasukan pada operasi pemeliharaan perdamaian PBB akan menjadi suatu perjalanan yang bersejarah bagi Indonesia pada dekade-dekade berikutnya. Penyusunan suatu Buku Putih Partisipasi pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Internasional akan menjadi langkah penting yang pertama.    Kata Kunci : Perserikatan Bangsa-Bangsa, pemeliharaan perdamaian, kebijakan luar negeri
AGRARIAN CONFLICT AND DISINTEGRATION: CHALLENGES FOR INDONESIA’S NATIONAL SECURITY Erlinda Matondang
Jurnal Pertahanan & Bela Negara Vol 9, No 3 (2019): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara (English)
Publisher : Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (456.124 KB) | DOI: 10.33172/jpbh.v9i3.643

Abstract

In some countries, disintegration is happened because politization of disparities which had been their foundation in the beginning. Indonesia is precisely standing as a country with its disparities—which can be called as plurality—in ethnics, races, and faiths. As a country with plurality in its society, Indonesia is really fragile in facing domestic conflicts; one of them is agrarian conflicts. This article is written for understanding the relations between agrarian conflict and disintegration and also finding their position in Indonesian national security system. Thus, the object of the observation in this article is the relations between agrarian conflict and disintegration and their position in Indonesian national security system. The results of this observation bring the fact that agrarian conflicts can trigger disintegration among people and decrease legitimacy to the government. The possibility of disintegration is determined by subject-object dimension and government’s policies. Besides, agrarian conflicts can be classified as threats to Indonesian national security. There are four reasons why agrarian conflict should be placed as a threat to national security, i.e. conflict subject and object are Indonesia’s physical-based component which have to be protected; overlapping policy (institutional component) causing conflict; plurality issues; and anarchical behaviors often estimated as the best solution.Keywords: agrarian, disintegration, national security, conflict
STATUS PERUSAHAAN MILITER DAN KEAMANAN SWASTA (PRIVATE MILITARY AND SECURITY COMPANIES) DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL Indrawan, Jerry
Jurnal Pertahanan & Bela Negara Vol 4, No 1 (2014): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara
Publisher : Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (258.408 KB) | DOI: 10.33172/jpbh.v4i1.325

Abstract

Perusahaan Militer dan Keamanan Swasta (PMSC), lebih dikenal sebagai "tentara bayaran" memainkan bagian penting dalam perang baru-baru ini dan konflik di seluruh dunia. Masalah datang ketika keterlibatan mereka dalam permusuhan tidak tunduk pada hukum kemanusiaan internasional. Berdasarkan Pasal 47 Protokol Tambahan Konvensi Jenewa, ada persyaratan tertentu yang harus dipertimbangkan karena keterlibatan PMSC dalam situasi perang atau konflik bersenjata. Namun, di lapangan persyaratan agak diabaikan. Status untuk keterlibatan permusuhan masih belum jelas. Menurut penulis, jika PMSC terlibat dalam pertempuran, maka mereka akan dianggap sebagai kombatan, serta merepresentasikan target-target militer. Untuk itu, tentunya mereka dapat diserang dan menjadi subjek hukum humaniter internasional. Tulisan ini akan membahas masalah-masalah terkait dengan status PMSC dalam perang atau konflik bersenjata, dan peraturan atau aturan sejalan dengan partisipasi mereka dalam situasi seperti itu. Kata kunci: Status PMSC, Hukum Humaniter Internasional, dan Keterlibatan dalam Permusuhan
KEBIJAKAN THE SILK ROAD ECONOMIC BELT DALAM MENDUKUNG PROYEKSI GEOPOLITIK CINA DI KAWASAN Sony Irawan
Jurnal Pertahanan & Bela Negara Vol 10, No 2 (2020): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara
Publisher : Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1126.451 KB) | DOI: 10.33172/jpbh.v10i2.877

Abstract

Kebijakan pemerintah Cina dalam The Silk Road Economic Belt bertujuan untuk memfasilitasi kebutuhan infrastruktur transportasi jalur logisitik darat. Proyek infrastruktur jalur kereta api serta instalasi jalur pipa minyak dan gas membutuhkan investasi yang besar, serta kekuatan politik Cina dalam mempengaruhi setiap negara guna mendukung dan terlibat dalam mega proyek Belt Road Initiative. Dengan demikian arah kebijakan pemerintah Cina tersebut tentunya ditujukan guna melandasi proyeksi geopolitik Cina di kawasan. Rumusan masalah tersebut dibahas melalui teori geopolitik, geostrategi dan geoekonomi. Penggunaan metodologi deskriptif analisis, didukung dengan teknik pengumpulan data serta dilengkapi dengan sumber-sumber data yang relevan terhadap fenomena yang dibahas. Dalam kesimpulan, proyeksi geopolitik Cina menjadi tujuan utama bagi pemerintah Cina dalam kebijakan The Silk Road Economic Belt sangat beralasan. Asumsi teori geopilitik heartland menggambarkan bahwa penguasaan jalur logistik darat tersebut menopang upaya Cina untuk berpengaruh secara global dengan membangun jalur logistik yang selanjutnya menghubungkan Cina dengan dunia global, diantaranya wilayah Eropa, Asia, Timur Tengah dan Afrika Utara.Kata Kunci: Cina, the silk road economic belt, geopolitik
KOMUNITAS EKONOMI ASEAN: UPAYA INTEGRASI EKONOMI-EKONOMI ASEAN Luhulima, C.P.F.
Jurnal Pertahanan & Bela Negara Vol 4, No 3 (2014): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara
Publisher : Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (719.856 KB) | DOI: 10.33172/jpbh.v4i3.341

Abstract

Komunitas Ekonomi ASEAN mulai berlaku pada 1 Januari 2016. Mekanisme untuk menjalankan KEA sudah tersusun. Kegiatan-kegiatan pun meningkat untuk memberhasilkannya. Pengukuran keberhasilan dilakukan dalam bentuk ASEAN Economic Community Scorecard, yang masih dipersoalkan kesahihannya. Pada tingkat nasional, Presiden RI telah mengeluarkan INPRES No 5/2008 dan INPRES No 11/2011 untuk memacu pemerintah Indonesia untuk menggiatkan persiapan ke arah perwujudan KEA. Masih banyak yang masih harus dikerjakan untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing, juga di bidang tenaga kerja terdidik dan terlatih. Demikian pula peningkatan kesadaran umum masyarakat Indonesia akan pemberlakuan KEA, yang memang belum melebar ke tingkat UKM. Masalah yang muncul ialah bagaimana perwujudan KEA berpadu dengan Indonesia Vision 2025 dengan pembangunan koridor ekonominya. Kata kunci: ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA), INPRES, Indonesia Vision 2025
PENGGALANGAN PARA MANTAN NARAPIDANA TERORIS GUNA MENCEGAH RADIKALISME DAN TERORISME DI PROVINSI SUMATERA UTARA Satya Dharma Pardede
Jurnal Pertahanan & Bela Negara Vol 10, No 3 (2020): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara
Publisher : Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1108.514 KB) | DOI: 10.33172/jpbh.v10i3.918

Abstract

Tulisan ini adalah sebuah kajian tentang pentingnya penggalangan para mantan narapidana teroris guna mencegah berkembangnya paham radikalisme di Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan keterangan dari BNPT, dari sekitar 600 orang mantan narapidana teroris (Napiter) yang sudah bebas, beberapa diantaranya kembali melakukan aksi terorisme. Kasus-kasus serangan terorisme di Indonesia telah mengungkap peran mereka, para tokoh dan pengikut ISIS yang masih berada di balik maupun sudah keluar penjara. Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang seharusnya tidak hanya memberikan sanksi hukum dan menciptakan efek jera, namun juga dapat menyadarkan mereka atas perilaku mereka yang keliru. LP yang menyiapkan mereka kembali ke masyarakat, ternyata telah berubah fungi, digunakan sebagai tempat untuk menyebarkan ideologi mereka dan merekrut pengikut baru.  Para mantan Napiter tersebut kini telah kembali ke masyarakat yang tersebar ke berbagai daerah, salah satunya daerah Provinsi Sumatera Utara. Para mantan Napiter merupakan pihak yang dapat digalang untuk mencegah berkembangnya kembali paham radikalisme dan aksi terorisme. Indonesia pernah dikagetkan dengan kejadian ledakan bom bunuh diri di Polrestabes Medan pada November 2019 lalu. Pelaku bom bunuh diri berinisial RMN merupakan warga Kecamatan Medan Marelan Kota Medan. Hasil pengembangan penyelidikan yang dilakukan oleh aparat keamanan bahwa pelaku memiliki jaringan yang tersebar di Kota Medan. Sebagian besar anggota kelompok jaringan pelaku merupakan warga Kecamatan Medan Belawan. Densus 88, Polda Sumatera Utara dan Polres Pelabuhan Belawan langsung melakukan penggerebekan ke rumah-rumah para tersangka jaringan RMN. Dalam kegiatan penyidikan aparat Kepolisian juga dibantu oleh Lantamal I untuk mengamankan lokasi. Gagalnya perjuangan ISIS di Suriah telah membuat strategi baru agar pengikut mereka disebar ke seluruh dunia salah satunya Indonesia. Salah satu kelompok yang berafiliasi dengan ISIS adalah Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Kebangkitan perlawanan secara serentak kelompok JAD mengakibatkan bertumbuhnya sel-sel jaringannya di daerah Sumatera Utara. Pada kasus terorisme yang terbaru di Provinsi Sumatera Utara, Polisi telah menetapkan 23 tersangka terkait bom bunuh diri tanggal 13 November 2019 di Polrestabes Medan. Hasil pemeriksaan aparat keamanan diperoleh keterangan bahwa para tersangka tersebut merupakan bagian dari kelompok JAD wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Para tersangka telah membaiat diri kepada Amir JAD wilayah Sumatera Utara, termasuk pelaku yang meninggal dunia RMN. Melihat perkembangan tersebut maka perlu dilakukan penggalangan intelijen namun tetap memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM) daripada para mantan Napiter tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan suatu metode penggalangan yang mengedepankan pendekatan persuasif (soft approach) dan menyentuh akar rumput (soul approach) yang dapat menyentuh dan memperbaharui objek penggalangan itu.
DOKTRIN PERTAHANAN DALAM MEWUJUDKAN KEAMANAN MARITIM: PERSPEKTIF POSMODERNISME Hidayat, Safril
Jurnal Pertahanan & Bela Negara Vol 5, No 2 (2015): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara
Publisher : Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (245.468 KB) | DOI: 10.33172/jpbh.v5i2.358

Abstract

Perubahan dalam sistem internasional yang beralih dari perspektif klasik menuju perspektif posmodernisme menimbulkan perubahan tentang pengetahuan dan makna keamanan. Isu-isu tradisional yang sebelumnya kurang mendapatkan perhatian menjadi lebih difokuskan melalui perspektif ini. Fokus perspektif posmodernisme merombak kemapanan yang ada, yang diarahkan pada keamanan individu sehingga terjadi pergeseran doktrin militer yang selama perang dingin berlaku. Kebangkitan kekuatan baru di Asia Pasifik dengan membangun poros maritim dunia secara langsung juga melibatkan Indonesia sehingga melahirkan kebijakan poros maritim. Kebijakan poros maritim seolah barang baru, namun bila dilihat lebih jauh ke belakang merupakan momentum awal yang dapat dijadikan sebagai pijakan menuju kejayaan sebagai negara maritim yang pernah dialami pada masa lalu sejarah Indonesia. Lima pilar yang digelontorkan dalam mendukung poros maritim memerlukan pertahanan maritim yang kuat guna menjamin keamanan maritim dan kedaulatan teritorial. Perubahan orientasi keamanan dengan memperhatikan determinan domestik dan determinan internasional terhadap dimensi maritim harus diimbangi dengan perubahan doktrin yang nantinya akan menghasilkan budaya dan struktur pemerintahan maritim. Poros maritim merupakan pilihan yang tepat ditengah perlunya peningkatan kapasitas negara dalam menjaga kedaulatannya ditengah pergeseran makna kedaulatan akibat globalisasi. Pemikiran poros maritim memerlukan revitalisasi doktrin pertahanan yang memadukan tiga matra dan komponen pemerintahan lainnya serta entitas di luar negara dalam mewujudkan pemerintahan maritim yang disegani dunia. Kata kunci: perspektif posmodernisme, pertahanan, poros maritim, determinan domestik, determinan internasional, doktrin, revitalisasi.
ANALISIS BIAYA LOGISTIK MILITER DARI PERANG TELUK (1990-1991) Nurbaiti Nurbaiti; Nugroho Adi Sasongko
Jurnal Pertahanan & Bela Negara Vol 11, No 1 (2021): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara
Publisher : Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (954.955 KB) | DOI: 10.33172/jpbh.v11i1.1150

Abstract

Penelitian ini didesain untuk mendapatkan pemahaman tentang pembiayaan sektor logistik di Perang Teluk (1990-1991). Penelitian ini menggunakan teori logistik. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari US Department of Defense, US Office of Management and Budget, US Congressional Budget Office, US Government Accountability Office. Analisis data yang digunakan adalah analisis data model Miles dan Huberman yaitu reduksi data, display data dan verifikasi dengan menggunakan pendekatan hermeneutik. Validitas data menggunakan: (1) kredibilitas; (2) keteralihan (transferability); (3) kebergantungan penelitian terhadap data yang didapatkan; dan (4) kepastian. Hasil penelitian adalah pada operasi Desert Shield dalam sektor logistik dan energi diperkirakan menghabiskan $1,603 miliar sedangkan Desert Storm dibutuhkan biaya $28,658 miliar. Setelah dianalisa lebih lanjut, didapatkan bahwa dalam Desert Shield dan Desert Storm menghabiskan energi (bahan bakar) sebesar $3,932 miliar dan logistik berupa senjata dan fasilitas pendukung $ 3,319 miliar, makanan tentara sebesar $2,110 miliar, mesiu sebesar $621 juta dan jika ditotalkan biayanya sekitar $9,982 miliar. Biaya ini terbantu karena mendapatkan bantuan dari Negara koalisi khususnya Arab Saudi.

Page 8 of 27 | Total Record : 270


Filter by Year

2013 2023


Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 1 (2023): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol 12, No 3 (2022): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol 12, No 2 (2022): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol 12, No 1 (2022): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol 11, No 3 (2021): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol 11, No 2 (2021): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol 11, No 1 (2021): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol 10, No 3 (2020): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara (English) Vol 10, No 3 (2020): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol 10, No 2 (2020): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol 10, No 2 (2020): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara (English) Vol 10, No 1 (2020): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol 10, No 1 (2020): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara (English) Vol 9, No 3 (2019): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol 9, No 3 (2019): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara (English) Vol 9, No 2 (2019): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara (English) Vol 9, No 2 (2019): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol 9, No 1 (2019): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol 9, No 1 (2019): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara (English) Vol 8, No 3 (2018): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol 8, No 3 (2018): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara (English) Vol 8, No 2 (2018): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol 8, No 2 (2018): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara (English) Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara (English) Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol 7, No 3 (2017): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara (English) Vol 7, No 3 (2017): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol 7, No 2 (2017): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara (English) Vol 7, No 2 (2017): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol 7, No 1 (2017): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara (English) Vol 7, No 1 (2017): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol 6, No 3 (2016): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol 6, No 2 (2016): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol 6, No 1 (2016): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol 5, No 3 (2015): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol 5, No 2 (2015): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol 5, No 1 (2015): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol 4, No 3 (2014): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol 4, No 2 (2014): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol 4, No 1 (2014): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol 3, No 2 (2013): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol 3, No 1 (2013): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara More Issue