cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rohmat Junarto
Contact Email
rohmatjunarto@stpn.ac.id
Phone
+6287835761547
Journal Mail Official
jurnalwidyabhumi@stpn.ac.id
Editorial Address
Jalan Tata Bumi No.5 Banyuraden Gamping Sleman D.I.Yogyakarta
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Widya Bhumi
Published by Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
ISSN : 14127318     EISSN : 2797765X     DOI : https://doi.org/10.31292/wb.v1i1.10
Core Subject : Social,
Social Sciences
Land right and Land tenure; Land-use regulation: land-use planning and enforcement and the adjudication of land use conflicts; Land valuation and land taxation; Land development; Land administration arrangements; Land information infrastructure; The implementation of land use policies, environmental impact assessment and monitoring activities that affect good land use; Community empowerment
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 54 Documents
 1   2   3   4   5 
Persepsi dan Minat Masyarakat Pesisir Terhadap Sertipikat Tanah Yudhiana Irawan; Rohmat Junarto
Widya Bhumi Vol. 2 No. 2 (2022): Widya Bhumi
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/wb.v2i2.44

Abstract

The advantages of secure land ownership through land certificates have long been recognized as the foundation for developing regional economies. However, less than half of the land plots in Ayah Subdistrict's coastal villages have not yet been certified. This study aims to assess coastal communities' perceptions and interests in land certification, as well as the factors that influence them, in five coastal villages in Ayah District, Kebumen Regency. The descriptive research method is combined with a qualitative approach. Techniques for gathering primary and secondary data include observation, interviews, and documentation studies. The descriptive qualitative analysis is used in the data analysis technique. The study's findings indicate that coastal communities in five villages have distorted perceptions of land certificates and differing levels of interest in them. Perception distortion It has been confirmed that land certificates are similar to Letters of Notification of Taxes Payable on Land and Building Tax (SPPT-PBB) and Motor Vehicle Ownership Books (BPKB). Knowledge, the need for security, the need for capital, and the value of land are all factors that influence people's interest. To gain sympathy and empathy from the community, the land certification program necessitates best practices and long-term program goals. Manfaat dari kepemilikan tanah yang aman melalui sertipikat tanah telah lama dipahami sebagai basis menumbuhkan ekonomi pembangunan daerah. Namun, kurang dari 50% bidang tanah di desa-desa pesisir Kecamatan Ayah belum bersertifikat. Penelitian ini mempunyai tujuan mengevaluasi persepsi dan minat masyarakat pesisir terhadap sertifikasi tanah serta faktor-faktor yang mempengaruhinya di lima desa pesisir Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Metode penelitian menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data primer dan sekunder melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis datanya menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat pesisir di lima desa memiliki distorsi persepsi dan diferensiasi minat terhadap sertipikat tanah. Distorsi persepsi terkonfirmasi bahwa sertipikat tanah layaknya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Faktor yang mempengaruhi minat masyarakat adalah pengetahuan, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan permodalan dan nilai tanah. Program sertipikasi tanah memerlukan praktik terbaik dan sasaran program yang berkelanjutan untuk mendapatkan simpati dan empati masyarakat.
Tantangan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Ende Kurnia Rheza Randy Adinegoro
Widya Bhumi Vol. 3 No. 1 (2023): Widya Bhumi
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/wb.v3i1.42

Abstract

The local government acknowledges that indigenous peoples have a legal unit, a unit of power, and a unit of territory. The authority of customary leaders makes it hard for the Ende Land Office to implement full systematic land registration (PTSL). The goal of this study was to figure out how the presence of indigenous peoples affects the implementation of PTSL in Ende Regency. The study used qualitative research tools. During the five years that PTSL was in place, recording and observation studies were used to gather information. Data analysis uses narrative analysis by reducing data, showing data, and drawing conclusions. The study's results show that most of the towns in Ende Regency are still strong in Mosalaki. Mosalaki is a symbol of the existence of indigenous peoples. He is also the person in charge of customary power over rituals and control over customary lands. So, for PTSL to work, the Ende District Land Office has to talk to Mosalaki to get their support and approval for their area to be a PTSL site. The fact that it was hard to get Mosalaki's approval became the main thing that stopped the PTSL from doing things from village to village. Mosalaki didn't want a PTSL in his area because he was worried about members of the indigenous community giving their land to other people and how members of the indigenous peoples would act after land certification in regards to customary provisions. Masyarakat adat memiliki eksistensi kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan wilayah yang diakui oleh pemerintah daerah. Adanya otoritas pemimpin adat menjadikan tantangan bagi Kantor Pertanahan Ende dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaruh eksistensi masyarakat adat terhadap pelaksanaan PTSL di Kabupaten Ende. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data-datanya melalui studi dokumentasi dan observasi selama lima tahun pelaksanaan PTSL. Analisis datanya menggunakan analisis naratif dengan melakukan reduksi data, penyajian data dan hingga penarikan kesimpulan. Temuan studi menunjukkan bahwa sebagian besar desa-desa di Kabupaten Ende masih kental dengan adanya Mosalaki. Mosalaki sebagai simbol keberadaan masyarakat adat bertugas sebagai penanggung jawab kekuasaan adat atas ritual dan penguasaan tanah-tanah adat. Oleh karena itu dalam pelaksanaan PTSL, Kantor Pertanahan Kabupaten Ende wajib melakukan konsultasi dengan Mosalaki agar mendapatkan dukungan dan persetujuan atas wilayahnya untuk ditetapkan menjadi lokasi PTSL. Kesulitan untuk mendapatkan persetujuan Mosalaki menjadi faktor penghambat utama dalam kegiatan PTSL dari desa ke desa. Kekhawatiran akan lepasnya kepemilikan tanah dari anggota masyarakat adat ke orang lain serta modus tidak tertibnya anggota masyarakat adat terhadap ketentuan adat pasca sertipikasi tanah menjadi dasar Mosalaki untuk menolak lokasi PTSL di wilayahnya.
Pengaturan dan Penerapan Asas Contradictoire Delimitatie di Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen Theresia Supriyanti; Ardhi Arnanto Ardhi; Jamaluddin Mahasari
Widya Bhumi Vol. 3 No. 1 (2023): Widya Bhumi
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/wb.v3i1.39

Abstract

Each owner must create and place boundary markers at his property's corners with his neighbors' approval to reduce legal conflicts over land parcel borders. This claim is confirmed by 2016 Kebumen District Land Office study and 2023 key informant interviews. This descriptive qualitative study uses interviews and document analysis to gather primary and secondary data. Summarizing, classifying, and extracting inferences from data is descriptive analysis. According to the study, landowners and neighbors agreeing on land parcel borders (contradictoire delimitatie) can lessen conflicts and property disputes. Despite the rising land registration objective, land office staff and the private sector struggle to apply the boundary agreement concept due to a lack of public knowledge. The Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Regulation No. 16/2021 now includes Articles 19A, 19B, 19C, and 19D to execute this concept. The Kebumen District Land Office and the business sector have used cross-spatial and temporal information and communication technology and other technologies to appoint, install, and delineate land parcels. Untuk meminimalkan konflik hukum atas garis batas bidang tanah, maka setiap pemilik tanah bertanggung jawab untuk membuat dan memasang tanda batas pada sudut bidang tanahnya dengan mendapat izin dari tetangganya. Argumen ini mendasarkan penelitian yang dilakukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2016 yang kemudian dilengkapi dengan wawancara dengan informan kunci tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data primer dan sekunder melalui wawancara dan studi dokumen. Setelah data-data tersebut terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif dengan meringkas, mengelompokkan dan menyimpulkan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemenuhan pengaturan asas persetujuan penempatan batas bidang tanah oleh pemilik dan tetangga yang berbatasan (contradictoire delimitatie) mampu meminimalisir konflik maupun sengketa pertanahan. Namun demikian, seiring dengan meningkatnya target pendaftaran tanah, petugas kantor pertanahan maupun pihak swasta kesulitan dalam menerapkan asas persetujuan batas karena kesadaran masyarakat yang kurang. Oleh karena itu, pemerintah melakukan perubahan pengaturan untuk menerapkan asas tersebut dengan menyisipkan Pasal 19A, Pasal 19B, Pasal 19C dan Pasal 19D pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 16/2021. Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen dan pihak swasta telah berupaya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang mempertimbangkan lintas aspek ruang dan waktu atau teknologi lainnya untuk penunjukan, pemasangan dan penetapan batas bidang tanah.
Pemanfaatan Data Geospasial dalam Mewujudkan Sistem Informasi Pertanahan Multiguna Bagi Multipihak Ishak Meidodga; Alfi Syahrin; Reza Triadi Putra; Frantus Warfandu; Agung Nugroho Bimasena
Widya Bhumi Vol. 3 No. 1 (2023): Widya Bhumi
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/wb.v3i1.51

Abstract

In today's globalized world, geospatial information is vital to policymaking, decision-making, and earth space operations. One of the means of achieving this objective is to conduct research evaluating the advantages of multifunctional, comprehensive villages for a variety of stakeholders. This study employs qualitative methods and literature review techniques to evaluate the advantages of comprehensive, multipurpose village information for multiple stakeholders. Complete villages make it easier for villages to access land information for development planning, according to the findings of the study. This study emphasizes the significance of updating and expanding digital access to comprehensive village land information. It is necessary to continue the development of geospatial information technology in order to increase the potential and utility of digital data in a cadastre with multiple uses. In this way, the public and government agencies can have simpler, quicker, and more accurate access to information, which can enhance the quality of space-related endeavors. Di dunia global saat ini, informasi geospasial sangat penting untuk pembuatan kebijakan, pengambilan keputusan, dan operasi ruang bumi. Salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan ini adalah dengan melakukan penelitian untuk mengevaluasi manfaat desa lengkap multiguna bagi multipihak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik literature review untuk menilai manfaat informasi desa lengkap multiguna bagi multipihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desa lengkap memberikan kemudahan bagi desa dalam mengakses informasi pertanahan untuk perencanaan pembangunan. Penelitian ini menekankan pentingnya memperbarui dan meningkatkan ketersediaan informasi pertanahan desa lengkap secara digital. Pengembangan teknologi informasi geospasial perlu terus dilakukan agar dapat mengembangkan potensi dan pemanfaatan data digital dalam kadaster multiguna. Dengan begitu, akses informasi dapat semakin mudah, cepat, dan akurat bagi masyarakat dan instansi pemerintah, serta dapat meningkatkan kualitas kegiatan yang berkaitan dengan ruang kebumian.
Pengaturan dan Pemanfaatan Ortomosaik UAV pada Pengukuran Bidang Tanah Terintegrasi Kharisudin Fahmi; Mohammad Rizqi Safirul Kamal; Muh. Arif Suhattanto
Widya Bhumi Vol. 3 No. 1 (2023): Widya Bhumi
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/wb.v3i1.52

Abstract

To speed up land registration, a geospatial data collecting method must be developed to meet the nation's and state's growing requirement for land information. Photogrammetry-based land parcel surveying and mapping is more efficient than terrestrial approaches. However, rules, data gathering methods, wind, and data processing make photogrammetric methods difficult to utilize. This article examines UAV geographic data collecting regulations and data quality criteria. Qualitative literature study and descriptive analysis are used in this study. The study found that the surveyor must draw the measured land parcels on an orthophoto map so they may be identified and their position, borders, area, form, and boundary points rebuilt in the field. Surveyors must additionally lead UAV flying arrangements provided by the Ministry of ATR/BPN and the Ministry of Transportation. No-fly zones, flying height limitations, recording sensors, wind, and geographic data quality are the main factors. To avoid cancellation, land registration technical and juridical procedures must follow the law and fulfill the essential rules. Meningkatnya kebutuhan akan informasi pertanahan oleh masyarakat bangsa dan negara, memerlukan pengembangan pendekatan akuisisi data geospasial yang cocok untuk percepatan pendaftaran tanah secara lengkap. Metode survei dan pemetaan dengan metode fotogrametris terbukti lebih efektif dan efisien dalam mengumpulkan data fisik bidang tanah daripada metode terestris. Namun, penggunaan metode fotogrametris tersebut memiliki beragam tantangan terkait regulasi, teknis akuisisi data, keberadaan angin dan pengolahan datanya. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis dinamika regulasi akuisisi data geospasial menggunakan wahana unmanned aerial vehicle (UAV) dan spesifikasi teknis kualitas data yang dihasilkan. Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan menganalisisnya secara deskriptif. Hasil kajian menyebutkan bahwa secara teknis, surveyor harus memetakan bidang-bidang tanah yang telah terukur di atas peta orthophoto agar bidang tanah tersebut dapat diketahui letak, batas, luas, bentuk dan dapat direkonstruksikan titik batasnya di lapangan. Secara regulasi, surveyor juga harus memedomani pengaturan penerbangan uav yang telah dikeluarkan oleh Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Perhubungan. Utamanya  terkait adanya zona larangan terbang, batasan ketinggian terbang dan sensor perekaman, pengaruh angin dan kualitas data geospasial. Pemenuhan prosedur teknis dan yuridis pendaftaran tanah harus mendasarkan pada hukum dan memenuhi tujuan peraturan dasarnya agar tidak berakibat batal atau di batalkan.
Identifikasi dan Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Zonasi Wilayah Rawan Kebakaran dengan Teknologi Geospasial Harun All Rosit; Ahid Mardhotillah; Regina Aura Delazenitha; Syarifah Mutiarani; Tiara Vianney Christina Sulle
Widya Bhumi Vol. 3 No. 1 (2023): Widya Bhumi
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/wb.v3i1.53

Abstract

One of the unpredicted tragedies is the occurrence of forest and land fires. Hotspots detected by satellite imagery reveal a correlation between the vulnerability of different Indonesian districts and towns to forest and land fires. The purpose of this research is to determine how susceptible the Lamandau District of Central Kalimantan Province is to forest and land fires. A quantitative strategy based on geographical analysis is employed for this study. Parameters including the number and distribution of hotspots, land cover type, peatland depth, topography, and the position of HGUs may be used in a GIS (Geographic Information System)-based spatial analysis to map forest and land fire risk. At the time of the assessment, 95.06 percent of the district's territory was not at high risk of being destroyed by fire. Large plantations and smallholder plantations are the most common settings for these fires since they are where the land is being cleared for agricultural use. There are a number of correlations between hotspot density and factors such as peat depth, land cover type, and the presence of HGU sites.   Fenomena kebakaran yang terjadi pada hutan dan lahan menjadi salah satu bencana yang tidak direncanakan. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada beberapa kabupaten/kota di Indonesia sangat bervariasi tingkat kerawanannya dan sebanding dengan jumlah serta persebaran hotspot yang terekam oleh satelit penginderaan jauh. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan analisis spasial. Berdasarkan analisis spasial menggunakan GIS (Geography Information System), penelitian menunjukkan bahwa parameter-parameter seperti: jumlah dan persebaran hotspot, jenis tutupan lahan, keberadaan lahan gambut, topografi, dan lokasi HGU mampu memetakan kerawanan kebakaran hutan dan lahan. Mayoritas daerah penelitian memiliki tingkat kerawanan kebakaran rendah dengan persentase 95,06% dari total luas kabupaten pada saat penelitian. Penyebab kebakaran berasal dari aktivitas manusia pada saat pembukaan lahan untuk pertanian dan mayoritas berada di lokasi perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Kepadatan hotspot memiliki berbagai hubungan dengan keberadaan lahan gambut, jenis tutupan lahan, dan keberadaan lokasi HGU.
Pembangunan Kembali Pasca Tsunami Aceh di Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh: Analisis Spasial dan Sektoral Fatimaharani Annisa Septiya Ningrum; Relinda Resi Yuni Amalia; Kusmiarto Kusmiarto; Arif Dharmawan; Benanda Maulana Wahananta; Elisabeth Yulanda Ariks
Widya Bhumi Vol. 3 No. 2 (2023): Widya Bhumi
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/wb.v3i2.55

Abstract

Malaysia, Thailand, Indonesia, and Myanmar were hit by the Aceh tsunami. Indonesia has worked with other developed nations to restore construction, one of the most visible sectors. Meuraxa District in Banda Aceh City is one of the districts witnessing strong regional growth despite the presence of tsunami-prone zones. The purpose of this study is to review the redevelopment of settlements that occurred after the Aceh Tsunami without paying attention to spatial plans and disaster-prone zones. This study employs quantitative methodologies in conjunction with a descriptive approach, utilizing a mosaic of remote sensing satellite photos from Google Earth Pro. The supervised maximum likelihood approach was used in conjunction with the land cover categorization scheme from Indonesian National Standard 7645:2010. Based on the thematic map that has been created, 90% of the entire area of Meuraxa District, which was damaged by the Aceh tsunami. Furthermore, substantial regional development along the seaside continued to take place over the next five years. Until 2021, regional development projects in Meuraxa District have become increasingly crowded and have converted regions that serve as natural buffer zones. This study finds that regional governments and local communities must influence regional spatial planning for space emphasis and sector harmony. Tsunami Aceh telah meluluhlantakkan kawasan negara-negara di Asia Tenggara yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Myanmar. Konstruksi merupakan di antara sektor yang paling jelas terdampak dan pemerintah Indonesia telah berupaya memulihkan sektor tersebut dengan menggandeng beberapa negara maju. Kecamatan Meuraxa di Kota Banda Aceh merupakan salah satu kecamatan yang berkembang pesat, namun kurang memperhatikan keberadaan zona rawan bencana tsunami. Penelitian ini bertujuan mengkaji pembangunan kembali permukiman yang terjadi pasca Tsunami Aceh yang membangun tanpa memperhatikan rencana tata ruang dan zona rawan bencana. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dengan memanfaatkan mozaik citra satelit penginderaan jauh dari google earth pro. Penerapan teknik supervised maximum likelihood menggunakan skema klasifikasi penutup lahan dari Standar Nasional Indonesia 7645:2010 berhasil memetakan 90% dari total luas Kecamatan Meuraxa telah hancur akibat tsunami Aceh pada 2004. Selanjutnya, lima tahun periode selanjutnya terjadi konstruksi pembangunan wilayah yang masif di dekat pantai. Hingga tahun 2021, perkembangan dan pemulihan konstruksi pembangunan wilayah di Kecamatan Meuraxa semakin padat dan mengonversi areal yang difungsikan sebagai areal penyangga alami. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintah daerah dan masyarakat setempat harus memedomani rencana tata ruang wilayah yang ada agar perizinan pemanfaatan ruang terarah dan terjadi keserasian antar sektor.
Mengkaji Potensi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tertib Pertanahan Hadi Arnowo
Widya Bhumi Vol. 3 No. 2 (2023): Widya Bhumi
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/wb.v3i2.59

Abstract

Suitability of Space Utilization Activities (KKPR) is one of the permits for space utilization plans as well as a basis for acquiring land by business actors or the community. However, how effectively the KKPR can function as a basis for regulating the control, ownership, use, and utilization of land so as not to cause land problems still remains an issue. The aim of this research is to determine the land control indicators contained in the suitability of space utilization activities as a condition for acquiring land. The research method used is descriptive-qualitative, which involves extracting data from regulations and scientific articles and analyzing it descriptively. The result of the study was the approval of the KKPR to become an instrument of land control through restrictions related to the utilization and use of land. The requirements in the KKPR application are in the form of suitability for spatial planning, land ownership and control limits, as well as land use and utilization. Land control runs well if the applicant fulfills all the requirements in the KKPR so that there are no violations in the use and utilization of land. Another form of land control is the issuance of a decision letter granting rights, which must include KKPR requirements related to the use and utilization of land in the provisions. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) merupakan salah satu perizinan rencana pemanfaatan ruang sekaligus sebagai dasar untuk memperoleh tanah oleh para pelaku usaha atau masyarakat. Namun demikian, seberapa efektif KKPR dapat berfungsi sebagai dasar pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah agar tidak menimbulkan masalah pertanahan masih menyisakan persoalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui indikator pengendalian pertanahan yang terdapat dalam Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagai syarat untuk memperoleh tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggali data dari peraturan dan artikel ilmiah serta menganalisisnya secara deskriptif. Hasil dari kajian adalah persetujuan KKPR menjadi instrumen pengendalian pertanahan melalui pembatasan terkait pemanfaatan dan penggunaan tanah. Persyaratan di dalam permohonan KKPR berupa kesesuaian tata ruang, batas luas pemilikan dan penguasaan tanah serta pemanfaatan dan penggunaan tanah. Pengendalian pertanahan berjalan dengan baik apabila pemohon memenuhi seluruh persyaratan di dalam KKPR sehingga tidak terjadi pelanggaran dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah. Bentuk pengendalian pertanahan lainnya adalah penerbitan surat keputusan pemberian hak harus memasukkan persyaratan KKPR terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan tanah ke dalam ketentuan.
Analisis Sentimen Respons Twitter terhadap Persyaratan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Kantor Pertanahan Ridho Darman
Widya Bhumi Vol. 3 No. 2 (2023): Widya Bhumi
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/wb.v3i2.61

Abstract

The Indonesian government has issued a policy regarding applications for registration services for the transfer of land rights or ownership rights to apartment units because buying and selling must be accompanied by a photocopy of the BPJS Health participant card. This policy has given rise to various kinds of public opinion, including that of internet residents (netizens) on Twitter and social media. This research aims to determine netizens' responses to this policy. This research uses quantitative methods. Crawling and data analysis use the Python programming language or lexicon-based method with the program execution time before August 19, 2023. The research results show that as many as 57.7% of Twitter users' opinions responded positively to BPJS requirements for service activities at land offices, compared to opinions that responded negatively by as much as 33.1% and neutrally by as much as 9.2%. Based on the source, tweets from government accounts tend to give positive responses, while personal accounts give negative responses. Sentiment analysis can provide valuable insight for the government and related agencies to evaluate and improve public services quickly and practically by examining the views, concerns, and hopes of the community regarding the policies that have been established. Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan pada permohonan pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun karena jual beli harus dilengkapi dengan fotokopi kartu peserta BPJS Kesehatan. Kebijakan tersebut menimbulkan berbagai macam opini masyarakat, termasuk warga internet (netizen) di media sosial twitter. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggapan netizen terhadap kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Crawling dan analisis datanya menggunakan bahasa pemrograman python atau metode lexicon-based dengan waktu execute program sebelum tanggal 19 Agustus 2023. Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 57,7% opini pengguna twitter memberikan tanggapan positif terhadap persyaratan BPJS pada kegiatan pelayanan di kantor pertanahan, opini yang menanggapi negatif sebanyak 33,1%, dan netral sebanyak 9,2%. Berdasarkan sumbernya, tweet dari yang berasal dari akun milik pemerintah cenderung memberikan tanggapan positif, sedangkan akun personal memberikan tanggapan negatif. Analisis sentimen dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pemerintah dan instansi terkait untuk mengevaluasi serta meningkatkan pelayanan publik secara cepat dan praktis dengan mengkaji pandangan, kekhawatiran, dan harapan masyarakat atas kebijakan yang telah ditetapkan.
Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Tanah Antara Hak Guna Usaha dan Hak Milik Muhammad Rizaldi; Dian Aries Mujiburohman; Dwi Wulan Pujiriyani
Widya Bhumi Vol. 3 No. 2 (2023): Widya Bhumi
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/wb.v3i2.62

Abstract

One big problem that needs to be fixed is the growing number of land cases. It could slow down current development projects if it is not handled properly. This research aims to conduct an in-depth analysis of HGU (Hak Guna Usaha) land disputes and property rights in Mendala Village, Ogan Komering Ulu Regency, as well as identify the most appropriate and relevant alternative solutions. The research method used is qualitative research with descriptive methods. The research results show that there are various settlement models that have been proposed, but mediation appears to be the most important option. This approach has the potential to achieve a solution that benefits both parties, reduces costs, and avoids the risk of future problems. Apart from mediation, other alternative solutions such as compensation, re-determination of land boundaries, exclusion of enclaved land, or exclusion of new land are options worth considering. A company's decision to choose mediation is based on consideration of financial and time constraints that may arise in the course of litigation. Apart from that, understanding the social relations that have been established with the community is also an important factor in achieving the process of resolving disputes between the company and the community. Salah satu permasalahan besar yang perlu diperbaiki adalah meningkatnya kasus pertanahan. Hal ini dapat memperlambat proyek pembangunan yang ada jika tidak ditangani dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap sengketa tanah HGU (Hak Guna Usaha) dan hak milik di Desa Mendala, Kabupaten Ogan Komering Ulu, serta mengidentifikasi alternatif penyelesaian yang paling tepat dan relevan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menujukan bahwa terdapat berbagai model penyelesaian yang telah diajukan, namun mediasi tampak menjadi opsi yang paling diutamakan. Pendekatan ini memiliki potensi untuk mencapai solusi yang menguntungkan kedua belah pihak, mengurangi biaya, dan menghindari risiko masalah di masa depan. Selain mediasi, alternatif penyelesaian lain seperti ganti rugi, penetapan ulang batas tanah, pengeluaran lahan enklave, atau pembebasan lahan baru menjadi opsi yang layak dipertimbangkan. Keputusan perusahaan untuk memilih mediasi didasarkan pada pertimbangan kendala finansial dan waktu yang mungkin timbul dalam jalur litigasi. Selain itu, pemahaman terhadap hubungan sosial yang telah terjalin dengan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mengarahkan proses penyelesaian sengketa pertanahan antara Perusahaan dan masyarakat.

Page 3 of 6 | Total Record : 54

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Widya Bhumi Vol. 5 No. 1 (2025): Widya Bhumi Vol. 4 No. 2 (2024): Widya Bhumi Vol. 4 No. 1 (2024): Widya Bhumi Vol. 3 No. 2 (2023): Widya Bhumi Vol. 3 No. 1 (2023): Widya Bhumi Vol. 2 No. 2 (2022): Widya Bhumi Vol. 2 No. 1 (2022): Widya Bhumi Vol. 1 No. 2 (2021): Widya Bhumi Vol. 1 No. 1 (2021): Widya Bhumi