cover
Contact Name
Rohmat Junarto
Contact Email
rohmatjunarto@stpn.ac.id
Phone
+6287835761547
Journal Mail Official
jurnalwidyabhumi@stpn.ac.id
Editorial Address
Jalan Tata Bumi No.5 Banyuraden Gamping Sleman D.I.Yogyakarta
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Widya Bhumi
ISSN : 14127318     EISSN : 2797765X     DOI : https://doi.org/10.31292/wb.v1i1.10
Core Subject : Social,
Land right and Land tenure; Land-use regulation: land-use planning and enforcement and the adjudication of land use conflicts; Land valuation and land taxation; Land development; Land administration arrangements; Land information infrastructure; The implementation of land use policies, environmental impact assessment and monitoring activities that affect good land use; Community empowerment
Articles 54 Documents
Pengaruh Alih Fungsi Lahan Terhadap Ketahanan Pangan, Lingkungan, dan Keberlanjutan Pertanian di Kabupaten Sleman Putri, Indriana Diani; Martanto, Rochmat; Junarto, Rohmat
Widya Bhumi Vol. 4 No. 2 (2024): Widya Bhumi
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/wb.v4i2.108

Abstract

Land conversion in Sleman Regency is on the rise, driven by population growth, economic development, and urbanization, posing risks to food security, farmer welfare, and environmental sustainability. This study seeks to assess the effects of land conversion and effective management strategies to ensure sustainable food security. The employed methods consist of image interpretation, observation, interviews, and document analysis, complemented by quantitative analysis to assess changes in land area and distribution patterns of land conversion. The research findings indicate that land conversion in Sleman exhibits a clustered pattern, leading to a decrease in agricultural land area. This reduction impacts food security, environmental quality, and biodiversity while simultaneously increasing land value and the cost of living. Food security zoning has been categorized into three distinct types: convertible land zones, characterized by low food security, located in Depok, Ngaglik, and Mlati; buffer land zones found in Godean, Ngemplak, and Berbah; and land designated for sustainable agriculture, situated in Turi, Pakem, Cangkringan, Tempel, Kalasan, Prambanan, Seyegan, Minggir, and Moyudan. Strategies for controlling land conversion encompass spatial planning regulations, LP2B protection, cross-sector collaboration, community participation, and regular monitoring and evaluation by pertinent agencies. Land conversion adversely affects food security and environmental conditions in Sleman. Effective control strategies are essential for achieving a balance among development, environmental sustainability, and community welfare. Alih fungsi lahan di Kabupaten Sleman meningkat akibat pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi, dan urbanisasi, yang mengancam ketahanan pangan, kesejahteraan petani, serta keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dampak alih fungsi lahan dan strategi pengendalian yang tepat untuk mencapai ketahanan pangan berkelanjutan. Metode yang digunakan meliputi interpretasi citra, observasi, wawancara, dan studi dokumen, dengan analisis kuantitatif untuk mengukur perubahan luas lahan dan pola persebaran alih fungsi lahan. Hasil penelitian menunjukkan alih fungsi lahan di Sleman berpola mengelompok, mengakibatkan pengurangan luas lahan pertanian yang mempengaruhi ketahanan pangan, kualitas lingkungan, keanekaragaman hayati, serta peningkatan nilai tanah dan biaya hidup. Zonasi ketahanan pangan diidentifikasi menjadi tiga: Zona Convertible Land (ketahanan pangan rendah) di Depok, Ngaglik, dan Mlati; Zona Buffer Land di Godean, Ngemplak, dan Berbah; serta Zona Land For Sustainable (pertanian berkelanjutan) di Turi, Pakem, Cangkringan, Tempel, Kalasan, Prambanan, Seyegan, Minggir, dan Moyudan. Strategi pengendalian alih fungsi lahan meliputi peraturan tata ruang, perlindungan LP2B, kolaborasi lintas sektor, partisipasi masyarakat, serta pengawasan dan evaluasi rutin oleh instansi terkait. Alih fungsi lahan berdampak negatif pada ketahanan pangan dan lingkungan di Sleman. Diperlukan strategi pengendalian yang tepat untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan serta kesejahteraan masyarakat.
Evaluasi Dampak Ketidaksesuaian LSD dengan RTRW Terhadap Pembangunan dan Pertanian di Karanganyar Rosit, Harun All; Aisiyah, Nuraini
Widya Bhumi Vol. 4 No. 2 (2024): Widya Bhumi
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/wb.v4i2.109

Abstract

The government has implemented a Protected Rice Land (LSD) policy to ensure the preservation of rice fields for national food security and to regulate land conversion. The determination of LSD often diverges from spatial planning (RTR), impacting multiple sectors, including investment and public services. This study seeks to align LSD policies to enhance food security and promote investment, particularly via the issuance of Suitability for Space Utilization Activities (KKPR). This study employs mixed methods to evaluate the compatibility of the LSD with the RTRW in Karanganyar Regency, revealing that 66.63% of the LSD area aligns with the RTR, while 33.37% does not. The Matesih District exhibits a discrepancy of 4.38%. The variations in LSD clauses within Land Technical Considerations (PTP) indicate their influence on KKPR services, with 45.5% of PTP categorized under the LSD area during the period of 2022-2024. Although there is minimal effect on agriculture and development, this discrepancy can be rectified through LSD verification evaluations and the enforcement of stringent policies in non-compliant areas. Recommendations involve reassessing inappropriate LSD areas, standardizing clauses, and offering incentives to ensure alignment of LSD policies with the RTR, thereby enhancing the effectiveness of public services. Pemerintah telah menerapkan kebijakan Lahan Sawah Terlindung (LSD) untuk menjamin kelestarian lahan sawah demi ketahanan pangan nasional dan mengatur alih fungsi lahan. Penentuan LSD seringkali menyimpang dari perencanaan tata ruang (RTR), sehingga berdampak pada berbagai sektor, termasuk investasi dan pelayanan publik. Kajian ini berupaya menyelaraskan kebijakan LSD untuk meningkatkan ketahanan pangan dan mendorong investasi, khususnya melalui penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Penelitian ini menggunakan metode campuran (mixed method) untuk menilai kesesuaian LSD dengan RTRW di Kabupaten Karanganyar, yang menunjukkan bahwa 66,63% wilayah LSD sesuai dengan RTR, sedangkan 33,37% tidak. Kecamatan Matesih menunjukkan kesenjangan sebesar 4,38%. Variasi klausul LSD dalam Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) menunjukkan pengaruhnya terhadap pelayanan KKPR, dimana 45,5% PTP masuk dalam kawasan LSD pada periode 2022-2024. Meskipun dampaknya minimal terhadap pertanian dan pembangunan, kesenjangan ini dapat diperbaiki melalui evaluasi verifikasi LSD dan penegakan kebijakan yang ketat di wilayah yang tidak patuh. Rekomendasinya mencakup penilaian ulang bidang LSD yang tidak sesuai, standarisasi klausul, dan penawaran insentif untuk memastikan keselarasan kebijakan LSD dengan RTR, sehingga meningkatkan efektivitas layanan publik.
Transformasi Penggunaan Lahan dan Dampak Sosial Budaya Proyek Reklamasi di Tanjungpinang Kota Dhahlan, Muhammad; Na’afi, Ramadhani Naufal; Nababan, Yosia Putra
Widya Bhumi Vol. 4 No. 2 (2024): Widya Bhumi
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/wb.v4i2.111

Abstract

Indonesia, an archipelago with abundant agricultural and marine resources, is witnessing land-use changes due to socio-economic shifts, population increase, and development pressures, notably in coastal areas like Tanjungpinang Kota District. This district's stilt house settlements or fishermen's dwellings must cohabit with the Gurindam 12 (G12) reclamation project, which may influence their development. This study will examine how the G12 reclamation project affected land-use changes and stilt house settlement sustainability. A descriptive quantitative approach using Cellular Automata and Artificial Neural Networks (CA-ANN) predicted land use in 2038. A buffer analysis assessed residential areas' extreme wave disaster risk. The results show significant land-use changes between 2014 and 2023, particularly surrounding stilt houses. Ca-ANN study shows that the G12 reclamation project is affecting settlement patterns, especially in high-risk coastal locations. This study found that the CA-ANN approach accurately identifies land-use change trends and assesses reclamation efforts. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kekayaan alam dan wilayah perairan yang diakui dunia menghadapi perubahan penggunaan lahan yang dipicu oleh transformasi sosial-ekonomi, pertumbuhan penduduk, serta tekanan pembangunan, terutama di wilayah pesisir seperti Kecamatan Tanjungpinang Kota. Permukiman di atas air laut (pelantar) ini harus beradaptasi dengan proyek reklamasi Gurindam 12 (G12) yang dilaksanakan oleh pemerintah, yang kemungkinan besar mempengaruhi perkembangan permukiman pelantar tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak proyek reklamasi G12 terhadap perubahan penggunaan lahan dan keberlanjutan permukiman pelantar. Peneliti menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan mengintegrasikan Cellular Automata dan Artificial Neural Networks (CA-ANN) untuk memprediksi penggunaan lahan hingga tahun 2038 serta menganalisis kerentanan permukiman pelantar terhadap risiko bencana gelombang ekstrem menggunakan buffer analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa periode 2014-2023 terjadi perubahan penggunaan lahan yang berdampak pada kebijakan pengelolaan pesisir dan perencanaan pembangunan berkelanjutan, terutama kehidupan sosial budaya masyarakat pelantar. Analisis menggunakan metode CA-ANN memperkuat temuan ini dan menunjukkan bahwa proyek reklamasi G12 mempengaruhi pola permukiman masyarakat, terutama di daerah pesisir yang berisiko tinggi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa metode CA-ANN efektif dalam mengidentifikasi pola perubahan lahan dan memberikan gambaran akurat mengenai dampak faktor-faktor seperti proyek reklamasi.
Rancang Bangun Aplikasi E-Arsip Pengadaan Tanah dalam Mendukung Pengelolaan Pertanahan Daerah Jauhari, Mahfud; Rahmawati, Ika; Daniswari, Alfiani Putri; Rahmadini, Lisdiana; Rineksi, Trisnanti Widi
Widya Bhumi Vol. 5 No. 1 (2025): Widya Bhumi
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/wb.v5i1.120

Abstract

The use of information technology in public services, especially in local government agencies in the land sector, has a positive impact on administrative efficiency. This study focuses on the implementation of a digital archive system for managing land acquisition documents at the Yogyakarta City Land and Spatial Planning Service. Conventional methods that have been used so far have caused various problems, including process inefficiencies, document security vulnerabilities, and difficulties in tracking archives. To overcome these problems, an E-Archive application was developed by implementing the Waterfall system development model consisting of the following stages: (1) needs analysis, (2) system design, (3) implementation, (4) testing, and (5) maintenance. This system was built using the PHP programming language for the backend and CSS for the frontend. The results of black box testing showed that all system functions operated according to the specified requirements. The implementation of this system succeeded in increasing data accessibility by 40% and reducing administrative workload by 35%. This study not only presents technical solutions for archive digitization but also provides a digital transformation model that can be adopted by other local government agencies. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik, khususnya di instansi pemerintah daerah bidang pertanahan, memberikan dampak positif terhadap efisiensi administrasi. Penelitian ini berfokus pada implementasi sistem arsip digital untuk pengelolaan dokumen pengadaan tanah di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta. Metode konvensional yang selama ini digunakan menimbulkan berbagai masalah, termasuk inefisiensi proses, kerentanan keamanan dokumen, dan kesulitan dalam pelacakan arsip. Untuk mengatasi masalah tersebut, dikembangkan aplikasi E-Arsip dengan menerapkan model pengembangan sistem Waterfall yang terdiri dari tahap: (1) analisis kebutuhan, (2) perancangan sistem, (3) implementasi, (4) pengujian, dan (5) pemeliharaan. Sistem ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP untuk backend dan CSS untuk frontend. Hasil pengujian black box menunjukkan seluruh fungsi sistem beroperasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Implementasi sistem ini berhasil meningkatkan aksesibilitas data sebesar 40% dan mengurangi beban kerja administratif hingga 35%. Penelitian ini tidak hanya menyajikan solusi teknis untuk digitalisasi arsip, tetapi juga memberikan model transformasi digital yang dapat diadopsi oleh instansi pemerintah daerah lainnya.
Eksplorasi Pengetahuan Generasi Z mengenai Tradisi Pewarisan Tanah Pusako Tinggi di Nagari Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam Ardimay, Bunga Gracella; Alfiandi, Bob
Widya Bhumi Vol. 5 No. 1 (2025): Widya Bhumi
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/wb.v5i1.231

Abstract

Fragmentation of ancestral land (pusako tinggi) in West Sumatra is increasing along with population growth, with Generation Z (Gen Z) as the dominant demographic group. This phenomenon has the potential to threaten the sustainability of the customary inheritance tradition if Gen Z, as the recipient of the inheritance, does not understand the tradition of inheriting pusako tinggi land comprehensively. This qualitative study examines the knowledge of Gen Z Nagari Lawang about the inheritance of ancestral land of pusako tinggi. Purposive sampling was used to identify informants through in-depth interviews, participant observation, and document studies. This study found that Gen Z Nagari Lawang is less aware of (1) the method of inheritance when there is a pupus (extinction of the lineage), (2) the role of gender in the management of ancestral land of pusako tinggi, and (3) its philosophical function. The mobility of Gen Z to study abroad and the practice of relaxed use of ancestral land of pusako tinggi from the mother's family are the causes. This study found that learning of customs occurs informally through daily observations so that there are variations in interpretation between families. To overcome this, this research recommends (1) revitalization of the intrinsic values ​​of inherited customs, (2) formation of indigenous youth communities, (3) codification of customary rules in writing, and (4) tripartite synergy between the community, Village Head, and Nagari Customary Council (KAN) in the socialization and implementation of customary rules. Fragmentasi tanah leluhur (pusako tinggi) di Sumatera Barat semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk, dengan Generasi Z (Gen Z) sebagai kelompok demografi yang dominan. Fenomena ini berpotensi mengancam keberlanjutan tradisi pewarisan adat apabila Gen Z sebagai penerima warisan tidak memahami tradisi pewarisan tanah pusako tinggi secara komprehensif. Penelitian kualitatif ini mengkaji pengetahuan Gen Z Nagari Lawang tentang pewarisan tanah leluhur pusako tinggi. Pengambilan sampel secara purposive digunakan untuk mengidentifikasi informan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen. Penelitian ini menemukan bahwa Gen Z Nagari Lawang kurang menyadari (1) cara pewarisan ketika terjadi pupus (punahnya garis keturunan), (2) peran gender dalam pengelolaan tanah leluhur pusako tinggi, dan (3) fungsi filosofisnya. Mobilitas Gen Z untuk sekolah di luar negeri dan praktik kelonggaran pemanfaatan tanah leluhur pusako tinggi dari keluarga ibu menjadi penyebabnya. Penelitian ini menemukan bahwa pembelajaran adat istiadat terjadi secara informal melalui pengamatan sehari-hari sehingga terjadi variasi penafsiran antar keluarga. Untuk mengatasi hal tersebut penelitian ini menyarankan (1) revitalisasi nilai-nilai hakiki adat istiadat yang diwariskan, (2) pembentukan komunitas pemuda adat, (3) kodifikasi aturan adat secara tertulis, dan (4) sinergi tripartit antara masyarakat, Kepala Desa, dan Dewan Adat Nagari (KAN) dalam sosialisasi dan implementasi aturan adat.
Optimalisasi Pajak Progresif sebagai Instrumen Penertiban Tanah Terlantar: Studi Komparatif dan Rekonseptualisasi Kebijakan Pertanahan di Indonesia Renald, Andi; Boer, Muhammad Riyan Kachfi
Widya Bhumi Vol. 5 No. 1 (2025): Widya Bhumi
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/wb.v5i1.236

Abstract

Following the enactment of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles (UUPA), the unification of land law in Indonesia restored the authority over land to the state and the Indonesian people. However, land tenure inequality persists due to the widespread abandonment of land, while public demand for land as a means of livelihood continues to rise. This study aims to analyze the optimization of land use through a juridical approach based on Government Regulation Number 20 of 2021 concerning the Control of Abandoned Areas and Land, using a comparative study of similar policies in several other countries. The findings reveal that Indonesia’s mechanism for regulating abandoned land has yet to make optimal use of fiscal instruments. In fact, tools such as progressive taxation, incentives, and tax relief based on land value taxation have proven effective in reducing land abandonment in various countries. These fiscal mechanisms serve a dual function: as a regulatory instrument that deters land neglect through economic disincentives and as a budgetary instrument that generates funds for regional development. This study recommends integrating such fiscal mechanisms into the provisions of Government Regulation Number 20 of 2021 as a preventive measure before the implementation of sanctions such as the revocation of rights and state repossession. Pascalahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), unifikasi hukum pertanahan telah mengembalikan penguasaan tanah kepada negara dan bangsa Indonesia. Namun, ketimpangan penguasaan tanah masih terjadi akibat banyaknya tanah yang ditelantarkan, sementara kebutuhan masyarakat akan tanah sebagai sumber penghidupan terus meningkat. Penelitian ini bertujuan menganalisis optimalisasi pemanfaatan lahan melalui pendekatan yuridis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar, dengan studi komparatif terhadap kebijakan serupa di beberapa negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penertiban tanah telantar di Indonesia belum memanfaatkan instrumen fiskal secara optimal, padahal instrumen seperti pengenaan pajak progresif, pemberian insentif, dan relaksasi pajak berbasis Land Value Taxation telah terbukti efektif menekan penelantaran tanah di berbagai negara. Mekanisme pajak ini berfungsi ganda: sebagai instrumen regulerend yang memberikan efek jera bagi pemilik tanah, sekaligus sebagai instrumen budgeter yang menghimpun dana untuk pengembangan wilayah. Penelitian ini merekomendasikan integrasi mekanisme fiskal tersebut dengan ketentuan dalam PP Nomor 20 Tahun 2021 sebagai langkah preventif sebelum penerapan sanksi penghapusan hak dan penguasaan oleh negara.
Kolaborasi dan Sinergitas Multipihak dalam Pengamanan Aset Bendungan Pandan Duri di Kabupaten Lombok Timur Indonesia Shivam Vivekananda, Gipih; Yaqutun Nafis, Attin; Sabitha, Alifa; Aji Saputra, Muhamad; Agustian Putra, Ilham; Taufikurrahman, Taufikurrahman; Kusmiarto, Kusmiarto
Widya Bhumi Vol. 5 No. 1 (2025): Widya Bhumi
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/wb.v5i1.238

Abstract

The Pandan Duri Dam in East Lombok Regency, a local government strategic asset, has residential settlement concerns due to ambiguous boundary delineations.  The Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) may cause overlapping land ownership claims.  This study evaluates PTSL measures to protect local government assets and multi-stakeholder collaboration to resolve Pandan Duri Dam asset disputes.  The mixed-methods research combines geographical analysis—using the 2024 PTSL parcel map, 2009 Google Earth imagery, 2024 UAV data, and the local government asset map—with qualitative interviews and field surveys with key officials.  Secondary data included policy texts and spatial archives, while primary data came from 15 important informants.  The survey found that locals occupied 14.3 hectares (3.2%) of the 448-hectare government asset area.  PTSL has 1,104 registered land parcels, 149 of which overlap with the government asset, and 228 of 550 registration applications were refused owing to their buffer zone location.  Government, academia, business, media, and community participation has improved mapping accuracy and policy transparency.  This paper advocates GIS-based spatial analysis, cross-sectoral collaboration, and evidence-based policies to preserve regional assets.  To avoid land disputes, the government should improve integrated monitoring systems and define asset borders. Pengamanan aset pemerintah daerah menjadi prioritas dalam Program PTSL, yang tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga mencegah sengketa dan penguasaan ilegal. Bendungan Pandan Duri merupakan salah satu bentuk aset pemerintah daerah, namun kenyataannya tidak terdapat batas kawasan bendungan di lapangan yang menyebabkan banyaknya masyarakat yang tinggal di sekitar bendungan mendaftarkan tanah mereka ke dalam program PTSL. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memetakan bidang-bidang tanah masyarakat yang terindikasi masuk ke dalam aset Pemerintah Daerah dalam kegiatan PTSL di kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini menggunakan data peta situasi pengadaan tanah bendungan pandan duri tahun 1996 yang belum terdigitalisasi, Peta Dasar UAV PTSL 2024, Citra Google earth 2009, dan bidang tanah hasil pengukuran satgas fisik PTSL. Metode yang digunakan meliputi analisis spasial dengan overlay data spasial sesuai lokasi aslinya dan survei lapangan untuk meninjau batas fisik bidang tanah. Hasil penelitian di Kantor Pertanahan Lombok Timur menunjukkan 149 bidang tanah seluas 145.022 m² mengalami tumpang tindih dengan aset pemerintah. Kemudian dari 550 berkas permohonan PTSL yang masuk, sebanyak 228 berkas dikembalikan ke Kantor Desa karena tumpang tindih dengan aset pemda dan berada pada area yang berdekatan. Akhirnya, 322 berkas dinyatakan lolos pemeriksaan dan siap diproses untuk sertifikasi melalui program PTSL.
Pengaruh Penerapan Program Konsolidasi Tanah terhadap Perkembangan Kawasan Permukiman Peri-Urban di Kalurahan Sinduadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman Sugiasih, Sugiasih
Widya Bhumi Vol. 5 No. 1 (2025): Widya Bhumi
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/wb.v5i1.239

Abstract

The expansion of Yogyakarta City has extended beyond its administrative boundaries, leading to increasingly dense and irregular residential development in peri-urban areas. This unplanned growth presents challenges in settlement organization and infrastructure provision. This study aims to analyze the role and effectiveness of land consolidation as a planning instrument to improve the structure of residential areas in peri-urban Yogyakarta. A desk research method was applied, utilizing secondary data sourced from scientific journals, official reports, Google Earth imagery, and BHUMI.atrbpn interactive maps. The analysis compares two residential areas with similar initial conditions—former rice fields with scattered housing—one of which implemented land consolidation, while the other did not. The findings indicate significant differences in spatial development patterns. In areas with land consolidation, residential plots are systematically arranged, and each has access to a road network, enabling more organized growth. In contrast, areas without land consolidation exhibit irregular, clustered development primarily along main roads, with limited internal access. These results suggest that land consolidation contributes positively to residential planning by ensuring orderly land parceling and improved infrastructure access. The study concludes that land consolidation is an effective tool for guiding spatial development in peri-urban settlements.   Perluasan Kota Yogyakarta telah melampaui batas administratifnya, yang menyebabkan semakin padatnya dan tidak teraturnya pembangunan permukiman di kawasan pinggiran kota (peri-urban). Pertumbuhan yang tidak terencana ini menimbulkan tantangan dalam penataan permukiman dan penyediaan infrastruktur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan efektivitas konsolidasi lahan sebagai instrumen perencanaan untuk memperbaiki struktur kawasan permukiman di kawasan pinggiran kota Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode desk research dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari jurnal ilmiah, laporan resmi, citra Google Earth, dan peta interaktif BHUMI.atrbpn. Analisis ini membandingkan dua kawasan permukiman dengan kondisi awal yang serupa—bekas persawahan dengan perumahan yang tersebar—salah satunya menerapkan konsolidasi lahan, sedangkan yang lainnya tidak. Temuan penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam pola pengembangan spasial. Di kawasan dengan konsolidasi lahan, petak permukiman tersusun secara sistematis, dan masing-masing memiliki akses ke jaringan jalan, sehingga memungkinkan pertumbuhan yang lebih teratur. Sebaliknya, kawasan tanpa konsolidasi lahan menunjukkan pembangunan yang tidak teratur dan berkelompok terutama di sepanjang jalan utama, dengan akses internal yang terbatas. Temuan ini menunjukkan bahwa konsolidasi lahan meningkatkan desain perumahan dengan mengatur pembagian lahan dan akses infrastruktur. Studi ini menemukan bahwa konsolidasi lahan membantu permukiman pinggiran kota berkembang secara spasial.
Dinamika Perkembangan Penggunaan Lahan Permukiman di Kecamatan Ngemplak antara Tahun 2014 dan 2024 Adiwibowo, Nadifa Aulia Putri; Muta’ali, Luthfi
Widya Bhumi Vol. 5 No. 1 (2025): Widya Bhumi
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/wb.v5i1.242

Abstract

This study identifies the dynamics of residential land use development in Ngemplak District, Sleman Regency, as a new residential growth center strategically located close to the access road leading to Yogyakarta City between 2014 and 2024. The rapid population growth has driven the increased demand for housing, resulting in significant changes in land use. The study employed spatial analysis methods using overlay techniques, with data obtained through image interpretation. The results show that the residential area expanded from 361,71 hectares (9,90% of the total area) in 2014 to 442,19 hectares (12,10%) in 2024. This development was accompanied by a reduction in the number of residential blocks, indicating the consolidation of larger and more integrated residential areas. The distribution pattern of settlements remains clustered, with expansion following existing residential areas. Land conversion from non-residential areas, such as rice fields, drylands, and yards, also occurred. However, the average residential area per household still meets the minimum space requirements. These findings can serve as a reference in spatial planning and more sustainable environmental management. Based on the findings, the study recommends the establishment of land conversion control zones to protect agricultural land and green open spaces, preventing negative impacts on food security and ecology. Penelitian ini mengidentifikasi dinamika perkembangan penggunaan lahan permukiman di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, sebagai wilayah pusat pertumbuhan permukiman baru yang lokasinya strategis karena berada dekat dengan akses menuju Kota Yogyakarta antara tahun 2014 dan 2024. Pertumbuhan penduduk yang pesat mendorong peningkatan kebutuhan hunian, menyebabkan perubahan signifikan pada penggunaan lahan. Penelitian menggunakan metode analisis spasial dengan teknik overlay, dimana datanya diperoleh melalui interpretasi citra. Hasil penelitian menunjukkan bahwa luas permukiman meningkat dari 361,71 hektar (9,90%) dari total wilayah) pada 2014 menjadi 442,19 hektar (12,10%) pada 2024. Perkembangan ini disertai dengan pengurangan jumlah blok permukiman, menunjukkan penggabungan kawasan permukiman yang lebih besar dan terkonsolidasi. Pola persebaran permukiman tetap mengelompok, dengan pertambahan yang mengikuti area permukiman eksisting. Konversi lahan non-permukiman, seperti sawah, tegalan, dan pekarangan, juga terjadi. Meskipun demikian, luas hunian per rumah tangga masih memenuhi standar minimum kebutuhan ruang. Temuan ini dapat menjadi acuan dalam perencanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan. Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah perlunya dilakukan penetapan zona pengendalian konversi lahan untuk menjaga lahan pertanian dan ruang terbuka hijau agar mencegah dampak negatif pada ketahanan pangan dan ekologi. 
Analisis Kepuasan Pengguna Aplikasi Bhumi Kementerian Agraria dan Tata Ruang Dengan Pendekatan Model End-User Computing Satisfaction Adinegoro, Kurnia Rheza Randy; Nugroho, Arief Seno
Widya Bhumi Vol. 5 No. 2 (2025): Widya Bhumi
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/wb.v5i2.241

Abstract

The Bhumi ATR/BPN application was developed as an interactive geospatial information system to support the digital transformation of public services at the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN). This study aims to analyze user satisfaction with the Bhumi application using the End-User Computing Satisfaction (EUCS) model, which includes five dimensions: content, accuracy, format, ease of use, and timeliness. A quantitative approach was applied through the distribution of questionnaires to 427 users. Regression analysis revealed that content (β=0.237), accuracy (β=0.181), and ease of use (β=0.292) significantly influenced user satisfaction (p<0.01), while format and timeliness did not show significant effects. Collectively, the five variables explained 46% of the variance in user satisfaction (R²=0.460). The limitation of this study lies in the use of purposive and convenience sampling methods, which tend to represent active users with reliable digital access. The findings provide important recommendations for the development of public sector information systems, particularly in improving the quality of content, data accuracy, and user-friendliness of the Bhumi ATR/BPN application. Aplikasi Bhumi ATR/BPN dikembangkan sebagai sistem informasi geospasial interaktif untuk mendukung transformasi digital layanan publik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepuasan pengguna aplikasi Bhumi dengan menggunakan model End-User Computing Satisfaction (EUCS) yang mencakup lima dimensi: konten, akurasi, format, kemudahan penggunaan, dan ketepatan waktu. Pendekatan kuantitatif digunakan melalui penyebaran kuesioner terhadap 427 pengguna. Analisis regresi menunjukkan bahwa konten (β=0,237), akurasi (β=0,181), dan kemudahan penggunaan (β=0,292) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna (p<0,01), sedangkan format dan ketepatan waktu tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Kelima variabel secara simultan menjelaskan 46% variansi kepuasan pengguna (R²=0,460). Batasan penelitian ini terletak pada metode pengambilan sampel secara purposive dan convenience sampling, yang cenderung merepresentasikan pengguna aktif dengan akses digital yang baik. Hasil penelitian ini memberikan masukan bagi pengembangan sistem informasi sektor publik, terutama dalam peningkatan kualitas konten, keakuratan data, dan kemudahan penggunaan Bhumi Kementerian ATR/BPN.