cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rohmat Junarto
Contact Email
rohmatjunarto@stpn.ac.id
Phone
+6287835761547
Journal Mail Official
jurnalwidyabhumi@stpn.ac.id
Editorial Address
Jalan Tata Bumi No.5 Banyuraden Gamping Sleman D.I.Yogyakarta
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Widya Bhumi
Published by Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
ISSN : 14127318     EISSN : 2797765X     DOI : https://doi.org/10.31292/wb.v1i1.10
Core Subject : Social,
Social Sciences
Land right and Land tenure; Land-use regulation: land-use planning and enforcement and the adjudication of land use conflicts; Land valuation and land taxation; Land development; Land administration arrangements; Land information infrastructure; The implementation of land use policies, environmental impact assessment and monitoring activities that affect good land use; Community empowerment
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 54 Documents
 2   3   4   5   6 
Kelayakan Nilai Ganti Kerugian Tanah Musnah Sebagai Penanganan Dampak Sosial Pada Pengadaan Tanah Satriya Parama Putra Wibawa; Priyo Katon Prasetyo; Sudibyanung Sudibyanung
Widya Bhumi Vol. 3 No. 2 (2023): Widya Bhumi
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/wb.v3i2.63

Abstract

Development can include land acquisition since it compensates entitled communities fairly. The Demak Regency Land Office and evaluation had trouble calculating compensation for coastal land parcels obliterated by tidal floods. This research will assess the field's physical state and the process for determining compensation for obliterated land to manage social repercussions with rules and economic calculations. This study employs quantitative descriptive research. According to research, an income capitalization technique based on market value is more practical than Presidential Regulation (Perpres) Number 52 of 2022 for assessing compensation for obliterated land. Different uses of devastated land in Bedono Village, Purwosari Village, and Sriwulan Village affect the revenue capitalization approach's kerohiman fund acquisition. According to Presidential Decree No. 52 of 2022, Bedono Village receives less compensation for obliterated land than Purwosari Village, however the income capitalization technique yields the reverse. For precise and reliable findings, the appraiser must choose a technique to calculating compensation for obliterated land. Pengadaan tanah menjadi pilihan dalam pembangunan dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan adil bagi masyarakat yang berhak. Kantor Pertanahan Kabupaten Demak dan appraisal mengalami kendala dalam menentukan besar nilai ganti kerugian terhadap bidang-bidang tanah di wilayah pesisir yang musnah karena tertutup banjir rob. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan, kesesuaian kondisi fisik lapang  dan mekanisme perhitungan nilai ganti kerugian tanah musnah sebagai bentuk penanganan dampak sosial dengan peraturan yang berlaku dan perhitungan secara ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Temuan penelitian menyebutkan bahwa penentuan besaran nilai ganti kerugian tanah musnah dengan pendekatan kapitalisasi pendapatan berdasarkan nilai pasar lebih layak daripada Peraturan Presiden (Perpres) No. 52 Tahun 2022. Kondisi fisik tanah musnah di Desa Bedono, Desa Purwosari dan Desa Sriwulan terdapat perbedaan dalam pemanfaatannya, sehingga mempengaruhi perolehan besaran dana kerohiman berdasarkan pendekatan kapitalisasi pendapatan. Mekanisme perhitungan besaran nilai ganti kerugian tanah musnah di Desa Bedono lebih kecil dari Desa Purwosari jika mendasarkan pada Perpres No. 52 Tahun 2022, namun berdasarkan pendekatan kapitalisasi pendapatan memperoleh hasil sebaliknya. Oleh karena itu, appraisal harus bisa menentukan pilihan dalam menggunakan pendekatan penilaian ganti kerugian tanah musnah demi hasil yang tepat dan akurat.
Pendaftaran Tanah Masyarakat Adat Toraja Evitasari, Sherly; Syafira, Agina; Saleh, Raden Deden Dani
Widya Bhumi Vol. 4 No. 1 (2024): Widya Bhumi
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/wb.v4i1.54

Abstract

Indigenous communities have a noble tradition and cultural identity for sustainably managing their dwellings and territorial environments. With increasing physical, economic, and social development, indigenous communities face incredible difficulty obtaining recognition and respect for their customary rights from the government. This research aims to highlight the indigenous Tana Toraja community's land and ancestral property management system, which is crucial for recognizing the indigenous Tana Toraja community's land and ancestral property management system, which is essential to realizing their customary rights. Using a qualitative method involving interviews and observations, the study engaged 12 purposively selected informants from two villages in the Tana Toraja Regency. The findings indicate that the Toraja people inherit and manage land and Tongkonan properties as cultural heritage from their ancestors. Land transfer practices consider dedication to parents and contributions to customary ceremonies. The registration process for indigenous land is conducted in the Ulayat land registry, reflecting the land's existence. The findings emphasize that the indigenous community's land and property management system is crucial to their recognition and respect. This underscores the importance of understanding and respecting customary practices in the context of cultural preservation and indigenous rights.  Masyarakat adat memiliki tradisi dan identitas budaya luhur dalam mengelola tempat tinggal serta lingkungan teritorialnya secara berkelanjutan. Seiring dengan meningkatnya pembangunan fisik, ekonomi dan sosial, masyarakat adat semakin kesulitan mendapatkan pengakuan dan penghormatan atas hak-hak adatnya dari pemerintah. Penelitian ini bertujuan menyoroti sistem pengelolaan tanah dan harta pusaka Masyarakat Adat Tana Toraja yang penting untuk pengakuan hak adat mereka. Dengan metode kualitatif, melalui wawancara dan observasi, penelitian ini melibatkan 12 narasumber secara purposive dari dua desa di Kabupaten Tana Toraja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masyarakat Toraja mewarisi dan mengelola tanah serta properti Tongkonan sebagai warisan budaya dari nenek moyang mereka. Praktik pengalihan tanah dilakukan dengan mempertimbangkan pengabdian kepada orang tua dan kontribusi pada upacara adat. Proses pendaftaran tanah adat dilakukan pada daftar tanah ulayat, mengikuti keberadaan tanahnya. Temuan menekankan bahwa sistem pengelolaan tanah dan harta masyarakat adat merupakan kunci untuk pengakuan dan penghormatan terhadap mereka. Hal ini menunjukkan pentingnya memahami dan menghargai praktik adat dalam konteks perlindungan budaya dan hak-hak masyarakat adat.
Perubahan Profil Kemiskinan Masyarakat Pasca Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap: Pendekatan Aset Penghidupan Augustina, Prasetya Hanif; Pujiriyani, Dwi Wulan; Farid, Abdul Haris
Widya Bhumi Vol. 4 No. 1 (2024): Widya Bhumi
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/wb.v4i1.80

Abstract

Complete Systematic Land Registration or PTSL is a program that aims to provide legal certainty and legal protection of land rights owned by the community so that it can improve the welfare and prosperity of the community. This paper aims to see the impact of PTSL through community livelihood assets. This article will answer the problem: What is the impact of the PTSL program on community asset management in Karangwangi Village? and What is the potential of the PTSL program in changing the poverty profile of the community in Karangwangi Village? This paper focuses on analyzing the livelihood assets of PTSL participating communities in Karangwangi Village, Depok District, Cirebon Regency. This research uses quantitative and qualitative methods to obtain data related to livelihood assets. The quantitative method was carried out through a survey of 94 respondents, using a questionnaire which was then analyzed using the livelihood asset pentagon. For the qualitative method, it was carried out through interviews with respondents. The results of the research show that there has been a change in the management of community assets from being productive to being both productive and consumptive. There was an increase in 3 (three) of the 5 (five) livelihood assets, namely natural assets, physical assets and financial assets. The PTSL program opens access to financial institutions. The poverty profile experiences change due to people's ability to not only meet minimum living needs (survival) but also social needs and accumulate capital. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL merupakan program yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Tulisan ini bertujuan untuk melihat dampak PTSL melalui aset penghidupan masyarakat. Tulisan ini akan menjawab permasalahan: Bagaimana dampak program PTSL pada perubahan pengelolaan aset masyarakat di Desa Karangwangi? serta Bagaimana potensi program PTSL dalam mengubah profil kemiskinan masyarakat di Desa Karangwangi?. Tulisan ini memfokuskan analisis aset penghidupan masyarakat peserta PTSL di Desa Karangwangi, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan data terkait aset penghidupan. Metode kuantitatif dilakukan melalui survei terhadap 94 responden, menggunakan kuesioner yang selanjutnya dilakukan analisis menggunakan pentagon aset penghidupan. Untuk metode kualitatif, dilakukan melalui wawancara terhadap responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perubahan pengelolaan aset masyarakat dari yang semula produktif, menjadi produktif sekaligus konsumtif. Terdapat peningkatan pada 3 (tiga) dari 5 (lima) aset penghidupan yaitu aset alam, aset fisik dan aset finansial.  Program PTSL membuka akses terhadap lembaga keuangan. Profil kemiskinan mengalami perubahan dari kemampuan masyarakat yang tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum (survival) tetapi juga kebutuhan sosial dan penumpukan modalnya.
Kajian Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non-Pertanian di Kecamatan Junrejo, Kota Batu Putri, Atha Wina Clarissa; Suharto, Eko; Sugiasih, Sugiasih
Widya Bhumi Vol. 4 No. 1 (2024): Widya Bhumi
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/wb.v4i1.91

Abstract

Development that continues to increase, especially in the housing sector and tourism industry in Junrejo District, Batu City, East Java Province, has resulted in massive land conversion activities occurring, especially the reduction of agricultural land to non-agricultural land. It turns out that some of the land conversions are not in accordance with the regional spatial planning (RTRW) that has been determined. This study aims to determine the suitability of land conversion to RTRW directions in the Junrejo District area and the factors that influence the occurrence of land conversion. The method used in this research is a quantitative method with a spatial approach and a descriptive qualitative method. The results of this research are: (1) there is suitability for land conversion to the RTRW covering an area of 54.47 hectares, nonconformity covering an area of 24.77 hectares, and supporting the RTRW direction covering an area of 104.78 hectares; (2) factors causing land conversion in Junrejo District are the need for housing, increasing land prices, and the choice to work outside the agricultural sector. Pembangunan yang terus meningkat terutama pada sektor perumahan dan industri pariwisata di Kecamatan Junrejo, Kota Batu Provinsi Jawa Timur, membuat aktivitas alih fungsi lahan masif terjadi, terutama penyusutan lahan pertanian ke non pertanian. Ternyata sebagian alih fungsi lahan tersebut tidak sesuai  dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sudah ditetapkan. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian alih fungsi lahan terhadap arahan RTRW di wilayah Kecamatan Junrejo dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya alih fungsi lahan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan spasial dan metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) terdapat kesesuaian alih fungsi lahan terhadap RTRW seluas 54,47 hektar, ketidaksesuaian seluas 24,77 hektar dan mendukung arahan RTRW seluas 104,78 hektar; (2) faktor penyebab terjadinya alih fungsi lahan di Kecamatan Junrejo adalah kebutuhan tempat tinggal, harga lahan yang meningkat, dan pilihan bekerja di luar sektor pertanian.
Penggunaan Sistem Informasi Geografis (SIG) Berbasis Dusun Untuk Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Lahan Putri, Nabila Isnaen; Amrullah, M. Nur Kamila
Widya Bhumi Vol. 4 No. 1 (2024): Widya Bhumi
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/wb.v4i1.93

Abstract

Land management in a region still faces internal (domestic) and external challenges. The limited natural resources necessitate innovative use of Geographic Information Systems (GIS) technology to make land management more effective and efficient. This paper aims to describe findings on the use of GIS technology in land management and to analyze the land potential in Mergan Hamlet. The research method used is a descriptive qualitative method. Field-based land use data were obtained from observations and field surveys, while secondary data were derived from literature studies. Subsequently, data analysis was conducted qualitatively using a spatial approach. The research results show that there are lands that still require monitoring and handling to optimize land use. This paper concludes that the use of GIS technology can capture, store, examine, and display land data with spatial references on a single map. This enables stakeholders to more easily view, analyze, and manage natural and artificial resources optimally. Pengelolaan lahan pada suatu daerah masih menghadapi tantangan internal (domestik) dan eksternal. Terbatasnya sumber daya alam memerlukan inovasi penggunaan teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk mengefektif dan mengefisienkan pengelolaan lahannya. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan temuan atas penggunaan teknologi SIG dalam pengelolaan lahan serta menganalisis potensi lahan yang ada di Dusun Mergan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Data penggunaan lahan berbasis bidang diperoleh dari hasil observasi dan survei lapangan, sedangkan data sekundernya berasal dari studi kepustakaan. Selanjutnya, analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan spasial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat lahan yang masih memerlukan pengawasan dan penanganan untuk optimalisasi penggunaan lahan. Tulisan ini menyimpulkan bahwa penggunaan teknologi SIG mampu menangkap, menyimpan, memeriksa, dan menampilkan data pertanahan bereferensi spasial pada satu peta. Hal ini memungkinkan bagi pemangku kepentingan untuk lebih mudah melihat, menganalisis dan mengelola sumber daya alam/buatan dengan optimal.
Dampak Urbanisasi pada Lahan Pertanian: Analisis Spasial di Kecamatan Godean dan Mlati Kabupaten Sleman Solihah, Fitri Nur
Widya Bhumi Vol. 4 No. 1 (2024): Widya Bhumi
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/wb.v4i1.97

Abstract

The area of agricultural land in Godean District and Mlati District experienced a significant decline from 2015 to 2022 due to urbanization, amounting to 122 ha and 175.01 ha, respectively. Apart from that, in these two sub-districts, part of the area is part of the Yogyakarta Urban Area (KPY), and the other part is a strategic area with a food security function. This research aims to identify the spatial correlation of agricultural to non-agricultural land conversion in Godean District and Mlati District. Identification of spatial correlations of land conversion was carried out using Average Nearest Neighbor, Spatial Autocorrelations (Morans I), and Cluster and Outlier (Anselin Local Morans I) analysis. The results of the research show that agricultural land that has experienced land conversion in both locations has a tendency to be clustered with a longitudinal spreading pattern (ribbon development). Tlogoadi Village in Mlati District shows a high-sspatial relationship, and Sidoluhur and Sidoagung Villages show a low-sspatial relationship. It was concluded that the land undergoing conversion at the research location has a fairly strong spatial correlation and characteristics that tend to be similar. Luas lahan pertanian di Kecamatan Godean dan Kecamatan Mlati mengalami laju penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2015-2022 akibat arus urbanisasi, masing-masing sebesar 122 Ha dan 175,01 Ha. Selain itu, pada kedua kecamatan ini sebagian wilayahnya menjadi bagian dari Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) dan sebagian lainnya menjadi kawasan strategis dengan fungsi ketahanan pangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi korelasi spasial alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Kecamatan Godean dan Kecamatan Mlati. Identifikasi korelasi spasial alih fungsi lahan dilakukan dengan analisis Average Nearest Neighbor, Spatial Autocorrelations (Morans I) dan Cluster and Outlier (Anselin Local Morans I). Hasil penelitian menunjukkan bahwa lahan pertanian yang mengalami alih fungsi lahan di kedua lokasi mempunyai kecenderungan mengelompok (clustered) dengan pola perembetan memanjang (ribbon development). Desa Tlogoadi di Kecamatan Mlati menunjukkan hubungan spasial High-High serta Desa Sidoluhur dan Sidoagung menunjukkan hubungan spasial Low-Low. Disimpulkan bahwa lahan yang mengalami alih fungsi pada lokasi penelitian memiliki korelasi spasial yang cukup kuat dan karakteristik yang cenderung memiliki kesamaan.
Perlakuan Tanah Adat dan Tanah Negara dalam Redistribusi Tanah di Papua Barat Putri Shenia, Aurellia; Salim, M. Nazir; Mujiburohman, Dian Aries
Widya Bhumi Vol. 4 No. 1 (2024): Widya Bhumi
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/wb.v4i1.98

Abstract

The expansion of Domine Eduard Osok (DEO) Airport forced the Kokoda tribe community in Sorong City, West Papua, to relocate to Maibo Village. However, community control over plots of land in the village is unclear because it is an area with former cultivation rights. This study aims to clarify and resolve the issue of control of the Kokoda Tribe community over former HGU areas within the framework of the redistribution of former HGU land belonging to indigenous communities. The study employs a historical method and a qualitative descriptive approach. The research results reveal two distinct perspectives on the treatment and control of the former HGU land in Maibo Village, slated for designation as a land reform object. According to the land office, the land has returned to state land, and according to the local indigenous community, the land has returned to customary land. The land office successfully resolved the land control issue and redistributed the land to the Kokoda Tribe, despite differences in the treatment of former HGU land in Maibo Village. This research concludes that the national land law system still applies partially, especially to areas where there are traditional communities and very strong customary law. Ideally, the state should consider general arrangements to ensure appropriate and mutually beneficial protection for indigenous peoples. Masyarakat adat Suku Kokoda di Kota Sorong, Papua Barat, tergusur ke Kampung Maibo akibat pelebaran Bandara Domine Eduard Osok (DEO). Namun demikian, penguasaan masyarakat atas bidang-bidang tanah di Kampung Maibo hanya sebatas penguasaan fisik dan belum secara yuridis karena merupakan wilayah bekas Hak Guna Usaha (HGU). Studi ini bertujuan untuk memperjelas dan mendudukkan persoalan penguasaan masyarakat Suku Kokoda atas bidang-bidang tanah dalam wilayah bekas HGU. Metode penelitian yang digunakan adalah metode historis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua persepsi terhadap perlakuan penguasaan tanah bekas HGU di Kampung Maibo yang akan ditetapkan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria. Menurut kantor pertanahan, tanah tersebut kembali menjadi tanah negara dan menurut masyarakat adat setempat, tanah tersebut kembali menjadi tanah adat. Meskipun terdapat dua perbedaan perlakuan terhadap tanah bekas HGU di Kampung Maibo, namun persoalan penguasaan tanah tersebut mampu diselesaikan oleh kantor pertanahan dan telah diredistribusikan kepada masyarakat Suku Kokoda. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem hukum tanah nasional masih berlaku parsial, terutama terhadap wilayah-wilayah yang memiliki ikatan masyarakat adat dan hukum adat yang sangat kuat. Idealnya, negara memikirkan pengaturan secara umum agar perlindungan terhadap masyarakat adat dapat diwujudkan secara tepat dan saling menguntungkan.
Diversifikasi Usaha untuk Keberlanjutan Lingkungan dalam Kerangka Reforma Agraria melalui Pertanian Karbon Arnowo, Hadi
Widya Bhumi Vol. 4 No. 2 (2024): Widya Bhumi
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/wb.v4i2.102

Abstract

The accelerating pace of climate change has prompted many countries to reduce carbon emissions through carbon farming. Carbon farming plays a crucial role in climate change mitigation by absorbing carbon while also offering economic benefits to farmers. This study aims to examine the mechanisms of carbon farming practices within the framework of agrarian reform. A descriptive qualitative method was employed, collecting data from relevant regulations, scientific papers, and activity reports. Carbon farming is implemented through agroforestry, forest land farming, and environmentally friendly mixed farming. Land designated for carbon farming can be granted rights according to the type of subject. On a large scale, communal carbon farming or partnerships with private companies through nucleus-plasma schemes provide direct financial benefits. Meanwhile, small-scale carbon farming enhances soil fertility and promotes sustainable agriculture. Although carbon farming has yet to fully benefit farmers, it holds potential as part of a sustainable farming movement and land conservation efforts. Sustainable farming aligns with agrarian reform by ensuring the continuous use of land. Therefore, farmers involved in agrarian reform can also reap the rewards of carbon farming. Percepatan perubahan iklim global mendorong banyak negara untuk mengurangi emisi karbon melalui praktik pertanian karbon. Pertanian karbon berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim dengan menyerap karbon sekaligus memberikan keuntungan ekonomi bagi petani. Kajian ini bertujuan menelaah mekanisme pelaksanaan pertanian karbon oleh masyarakat dalam kerangka reforma agraria. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data dari peraturan terkait, tulisan ilmiah, dan laporan kegiatan. Pertanian karbon dilakukan melalui agroforestri, pertanian lahan hutan, dan pertanian campuran yang ramah lingkungan. Lahan untuk pertanian karbon dapat diberikan hak sesuai subjeknya. Skala luas pertanian karbon yang dikelola secara komunal atau melalui kerja sama dengan perusahaan swasta menggunakan pola inti-plasma dapat memberikan keuntungan langsung. Sementara itu, pertanian karbon skala terbatas bermanfaat bagi kesuburan tanah dan pertanian berkelanjutan. Meskipun pertanian karbon belum memberikan manfaat besar bagi petani, konsep ini dapat menjadi bagian dari gerakan pertanian berkelanjutan dan pemanfaatan lahan secara lestari. Pertanian berkelanjutan relevan dengan reforma agraria, yang bertujuan menjamin pemanfaatan lahan secara terus menerus, sehingga petani peserta reforma agraria juga dapat memperoleh manfaat dari praktik pertanian karbon.
Tinjauan Bibliometrik pada Google Scholar: Tren Publikasi tentang Reforma Agraria di Indonesia Amri, Ikhwan; Widura, Elsa; Larasati, Fauziah
Widya Bhumi Vol. 4 No. 2 (2024): Widya Bhumi
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/wb.v4i2.104

Abstract

Agrarian reform has long interested scholars from numerous fields, but its research development has not been mapped. This study uses bibliometrics to discover Indonesian agricultural reform research trends. Publish or Perish and Google Scholar database were used to acquire data. Data analysis includes data profiles and research trends, top publication, author, and cited article sources, and text mapping. Researchers found 345 documents from 1962–2024, with research trends rising after 2018. BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan has the most articles on this topic, and MN Salim contributes the most. The most-cited article is "Claiming the Grounds for Reform: Agrarian and Environmental Movements in Indonesia". Bibliometric network analysis identified four abstract term clusters: legislation and policy, institutions and actor collaboration, agrarian reform program implementation, and others. These findings are useful for Indonesian agrarian reform scholars and practitioners. Reforma agraria sejak lama telah menarik perhatian para peneliti dari berbagai disiplin, akan tetapi belum ada yang memetakan perkembangannya penelitiannya. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi tren dan perkembangan penelitian mengenai reforma agraria di Indonesia melalui tinjauan bibliometrik. Pengumpulan data penelitian melibatkan Software Publish or Perish dan mengandalkan database Google Scholar. Analisis data mencakup tiga bagian yaitu: (1) profil data dan tren penelitian, (2) sumber publikasi utama, penulis terkemuka, dan artikel dengan sitasi terbanyak, serta (3) pemetaan teks. Sebanyak 345 dokumen dari tahun 1962-2024 berhasil diidentifikasi, dengan tren penelitian meningkat signifikan sejak tahun 2018. Jurnal dengan jumlah artikel terbanyak pada topik ini ditemukan pada BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan, sementara penulis yang paling banyak kontribusinya adalah MN Salim. Artikel yang paling berpengaruh dari segi sitasi berjudul "Claiming the Grounds for Reform: Agrarian and Environmental Movements in Indonesia". Berdasarkan analisis tinjauan bibliometrik berbasis jaringan, ada empat klaster yang terbentuk dari kumpulan istilah dalam abstrak: (1) hukum dan kebijakan, (2) kelembagaan dan kolaborasi antar aktor, (3) implementasi program reforma agraria, dan (4) lainnya. Temuan ini memberikan wawasan yang berharga bagi para akademisi dan praktisi yang terlibat dalam studi dan implementasi reforma agraria di Indonesia.
Dinamika Legalisasi Tanah Desa di Kabupaten Sleman, Yogyakarta: Pengaturan, Pelaksanaan, dan Implikasinya Prasetya, Dimas Bayu Candra; Mujiburohman, Dian Aries; Supama, Yohanes
Widya Bhumi Vol. 4 No. 2 (2024): Widya Bhumi
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/wb.v4i2.105

Abstract

Legal uncertainty in the legalization of village land in DIY arises from differences between national and regional regulations. This study examines the legalization of village land in Sleman, Yogyakarta, from the aspects of regulation, implementation, and its implications. The research method employed is a normative-empirical legal analysis focusing on regulations related to village land and their ontological basis. The findings show that the regulation of village land in the Special Region of Yogyakarta (DIY) has undergone changes since the pre-independence era, during which land was under the authority of the Kasultanan and Pakualaman with limited usage rights. After independence, DIY gained special rights in agrarian management, reinforced by the DIY Privileges Law (UUK). However, the implementation of the Basic Agrarian Law (UUPA) in DIY was delayed until 1984. Significant changes in village land regulations, from the 2008 to 2024 Governor’s Regulations, reveal inconsistencies with national land laws and the Village Law. This creates challenges in legal synchronization, where the UUK, as lex specialis, may lead to legal uncertainty in the legalization and certification of village land. These findings provide valuable input for policy development to strengthen the legal framework for village land and improve community welfare through better land management. Ketidakpastian hukum dalam legalisasi tanah desa di DIY timbul dari perbedaan pengaturan nasional dan daerah. Penelitian ini mengkaji legalisasi tanah desa di Sleman, Yogyakarta, dari aspek pengaturan, pelaksanaan, dan implikasinya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif-empiris dengan analisis terhadap peraturan terkait tanah desa dan dasar ontologis penetapannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tanah desa di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah mengalami perubahan sejak masa pra-kemerdekaan, di mana tanah berada di bawah otoritas Kasultanan dan Pakualaman dengan hak pakai terbatas. Setelah kemerdekaan, DIY memperoleh hak istimewa dalam pengaturan agraria, diperkuat oleh Undang-Undang Keistimewaan DIY (UUK DIY). Namun, implementasi Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) di DIY baru terlaksana pada 1984. Peraturan tanah desa mengalami perubahan signifikan dari Peraturan Gubernur DIY tahun 2008 hingga 2024, mencerminkan ketidaksesuaian dengan hukum nasional dan Undang-Undang Desa. Hal ini menimbulkan tantangan dalam sinkronisasi hukum, di mana UUK DIY sebagai lex specialis berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam legalisasi dan sertifikasi tanah desa. Temuan ini memberikan masukan bagi kebijakan untuk memperkuat kerangka hukum tanah desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan tanah yang lebih baik.

Page 4 of 6 | Total Record : 54

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Widya Bhumi Vol. 5 No. 1 (2025): Widya Bhumi Vol. 4 No. 2 (2024): Widya Bhumi Vol. 4 No. 1 (2024): Widya Bhumi Vol. 3 No. 2 (2023): Widya Bhumi Vol. 3 No. 1 (2023): Widya Bhumi Vol. 2 No. 2 (2022): Widya Bhumi Vol. 2 No. 1 (2022): Widya Bhumi Vol. 1 No. 2 (2021): Widya Bhumi Vol. 1 No. 1 (2021): Widya Bhumi