cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nur Lailatul Musyafa'ah
Contact Email
jurnalmakmal@gmail.com
Phone
+6282233376729
Journal Mail Official
jurnalmakmal@gmail.com
Editorial Address
Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Jl. A. Yani 117 Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
ISSN : 27751333     EISSN : 27746127     DOI : 10.15642/mal
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Mamal Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum covers various issues on interdisciplinary Syariah and Law from Islamic history, thought, law, politics, economics, education, to social and cultural practices.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 4 No. 6 (2023): Desember" : 5 Documents clear
Tindakan Menguntit dan Menyebarkan Data Pribadi perspektif Maqasid al-Shari’ah Rachmawati, Tabitha Erlinda; Hidayatin Hasanah; Cinta Enci Alessandra; Amin, Mahir
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 4 No. 6 (2023): Desember
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (https://uinsa.ac.id/fsh/facility)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v4i6.279

Abstract

Abstract: The act of stalking personal data is still common. Therefore, it needs regulations that protect personal data. Based on this, this article discusses the act of stalking and disseminating personal data from the perspective of maqasid al-shari'ah. This research is normative research. The data comes from laws and regulations and is analyzed deductively with maqasid al-shari'ah. This research concludes that in Indonesia there are already laws and regulations regarding the act of disseminating personal data, namely in Law No. 27 of 2022 concerning personal data protection. This is expected to minimize the act of stalking and spreading personal data. In addition, the law provides legal certainty for the people of Indonesia. Perpetrators of stalking personal data and disseminating it can be punished if there are elements of crime such as harassment or defamation, extortion, threats, and/or threats of violence. This is as stipulated in Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions that the perpetrator can be sentenced to a maximum of 6 (six) years imprisonment and/or a maximum fine of Rp1,000,000,000.00 (one billion rupiah). The regulation is in accordance with the concept of maqasid al-shari'ah that the purpose of lawmaking is to resist damage and bring benefit. Perpetrators can be punished according to applicable rules to maintain the security of citizens and provide a deterrent effect for perpetrators. Keywords: Stalking, disseminating, personal data, protection, maqasid al-shari'ah. Abstrak: Tindakan menguntit data pribadi masih sering terjadi. Karena itu perlu peraturan yang melindungi data pribadi. Berdasarkan hal tersebut, artikel ini membahas tentang tindakan menguntit dan menyebarkan data pribadi perspektif maqasid al-shari’ah. Penelitian ini adalah penelitian normatif. Data berasal dari peraturan perundang undangan dan dianalisis secara deduktif dengan maqasid al-shari’ah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa di Indonesia sudah terdapat peraturan perundang-undangan mengenai perbuatan menyebarkan data pribadi ini, yakni dalam Undang-Undang No. 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Hal tersebut diharapkan dapat meminimalisir tindakan menguntit dan menyebarkan data pribadi. Selain itu undang-undang tersebut memberi kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia. Pelaku tindakan menguntit data pribadi dan menyebarkannya dapat dihukum apabila ada unsur kejahatan seperti pelecehan atau pencemaran nama baik, pemerasan, ancaman, dan/atau ancaman kekerasan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa pelaku bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Peraturan tersebut sesuai dengan konsep maqasid al-shari’ah bahwa tujuan pembuatan undang-undang adalah untuk menolak kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan. Pelaku dapat diberi hukuman sesuai aturan yang berlaku agar dapat menjaga keamanan warga negara dan memberi efek jera bagi pelaku. Kata kunci: Menguntit, menyebarkan, data pribadi, perlindungan, maqasid al-shari’ah.  
Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia pangestu, Zakaria Adjie Pangestu; Latifatul Islamiyyah
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 4 No. 6 (2023): Desember
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (https://uinsa.ac.id/fsh/facility)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v4i6.302

Abstract

Abstract: The establishment of an insurance institution aims to protect related to the risks of people's lives in the long term, such as accidents, natural disasters, and other adverse events that may occur. However, the institution has the potential to go bankrupt. Therefore, legal certainty is needed to provide legal protection for parties who have these problems. Based on this, this article discusses the legal protection of insurance policyholders if the insurance company goes bankrupt based on the Indonesian legal system. This research is normative research with a statutory approach. The primary legal materials in this study are the Civil Code, the Commercial Law Code, and Law Number 40 of 2014 which is an update of Law Number 2 of 1992. The results of the study explain that legal protection for policyholders who experience losses due to default or bankruptcy has been regulated in the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 71 of 2016 that to protect policy user assets, action is needed to revive the policy or financial guarantee program at insurance institutions. However, if the company cannot be revitalized, then the company's license must be revoked, and then the assets must be cleaned to overcome the losses of policy users. In addition, in Law Number 40 of 2014 concerning insurance, it is explained that legal protection is also provided through guarantee funds, namely company asset funds which are the last source of funds for accountability to the fulfillment of policyholder rights. Keywords: Legal protection, policyholder, insurance, insurance company, bankruptcy. Abstrak: Pembentukan lembaga asuransi memiliki tujuan untuk melindungi terkait resiko kehidupan masyarakat dalam jangka panjang, seperti terjadi kecelakaan, bencana alam, dan kejadian buruk lainnya yang kemungkinan terjadi. Namun, lembaga tersebut berpotensi mengalami kepailitan. Karena itu diperlukan kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum terhadap para pihak yang memiliki problematika tersebut. Berdasarkan hal tersebut, artikel ini membahas tentang perlindungan hukum pemegang polis asuransi apabila perusahaan asuransi pailit berdasarkan sistem hukum Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 yang merupakan pembaruan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Hasil penelitian menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang polis yang mengalami kerugian diakibatkan oleh wanprestasi atau kepailitan telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 71 tahun 2016 bahwa uintuk memberikan perlindungan aset pengguna polis, diperlukan tindakan untuk menyehatkan kembali program penjaminan polis atau keuangan pada lembaga asuransi. Namun jika perusahaan tersebut tidak dapat dilakukan penyehatan, maka izin perusahaan harus dicabut, dan kemudian aset-aset dibersihkan untuk menanggulangi kerugian para pengguna polis. Selain itu di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian dijelaskan bahwa perlindungan hukum juga diberikan melalui dana jaminan, yaitu dana aset perusahaan yang merupakan sumber dana terakhir untuk pertanggung jawaban kepada pemenuhan hak-hak pemegang polis. Kata kunci: Perlindungan hukum, pemegang polis, asuransi, perusahaan asuransi, pailit.
Proses Mediasi dan Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Surabaya Amarta, Alif Tirta; Huri, Daman
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 4 No. 6 (2023): Desember
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (https://uinsa.ac.id/fsh/facility)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v4i6.306

Abstract

Abstract: There are many disputes in society, especially between consumers and business actors. Data from the Surabaya Consumer Dispute Settlement Agency from 2019-2022 totals approximately 100 disputes. Dispute resolution at the Surabaya Consumer Dispute Resolution Agency is in accordance with what is regulated in Law no. 30 of 1999. However, in resolving disputes at the Surabaya Consumer Dispute Resolution Agency from 2019-2020, according to existing data, at most two dispute resolution methods were used, namely Mediation and Arbitration. This article aims to find out the comparison in the mediation and arbitration dispute resolution process at the Surabaya Consumer Dispute Resolution Agency. This writing uses an empirical approach with collection techniques through observations supported by interviews. The results of this research conclude that in the comparison of the administrative processes between arbitration and mediation they are the same. What is different when entering the trial is that there are several things that are different. One of them concerns the difference in the role of the assembly as a mediator between business actors and consumers. The role of the tribunal when resolving through arbitration will be active, whereas if resolving through mediation the tribunal will be passive. Keywords: Comparison, Mediation, Arbitration, Consumer Disputes.   Abstrak: Terdapat banyak sengketa di masyarakat khususnya antara pihak konsumen dan pihak pelaku usaha. Data Badan Penyelesaian Segketa Konsumen Surabaya dari tahun 2019-2022 total sebanyak kurang lebih 100 sengketa. Penyelesaian sengketa di Badan Peyelesaian Sengketa Konsumen Surabaya telah sesuai dengan yang diatur didalam UU No. 30 Tahun 1999. Tetapi didalam penyelesaian sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Surabaya dari tahun 2019-2020 sesuai data yang ada paling banyak menggunakan dua cara penyelesaian sengeketa yaitu Mediasi dan Arbitrase. Tulisan ini bertujuan mengetahui perbandingan dalam proses penyelesaian sengketa mediasi dan arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Surabaya. Penulisan ini menggunakan pendekatan empiris dengan teknik pengumpulan melalui observasi/pengamatan didukung dengan wawancara. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa didalam perbandingan proses administrasi antara arbitrase dengan mediasi mnunjukkan hasil yang sama. Hal yang membedakan ialah terletak pada saat proses persidangan dan beberapa hal yang berbeda. Salah satunya mengenai perbedaan peran majelis sebagai penengah antara pelaku usaha dan konsumen. Peran majelis jika menyelesaikan secara arbitrase akan bersifat aktif sebaliknya jika penyelesaiannya secara mediasi majelis akan bersifat pasif. Kata Kunci: Perbandingan, mediasi, arbitrase, sengketa konsumen.
Perkembangan Kampung Poligami di Desa Kedung Banteng Tanggulangin Sidoarjo Dalam Teori Sosiologi Hukum Weber Mochamad Irfan Harianto; Muhammad Farid Novian; Najib Zulfahmi; Muhammad Jazil Rifqi
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 4 No. 6 (2023): Desember
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (https://uinsa.ac.id/fsh/facility)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v4i6.310

Abstract

Abstract: Polygamy means a marital bond in which one party, namely the husband marries more than one wife at the same time. The phenomenon of polygamy that occurs in Kedung Banteng village is an interesting discussion for us to examine. This phenomenon is widely discussed because in Kedung Banteng village almost one area of the village practices polygamy. The condition of the community at that time was not enough knowledge about the practice of marriage and polygamy which caused them to practice a lot of polygamy. This research method uses an ethnographic approach. This approach, according to Malinowski in Spradley, aims to understand the point of view of the natives, and their life relationship, to get their view of the world. Therefore, this study examines the development of polygamy in the Kedung Banteng community according to their point of view to be analyzed with Weber's theory. This study concluded that polygamy among Wayo gang residents has become a tradition and was almost down and down until about 10 years ago, especially in the 1990s-2000s. Several factors cause polygamy, including economic, cultural, and traditional factors in the wayo alley, and personal values such as religious beliefs or views on family. Polygamy has several impacts, including first, if it is done sirri, it cannot be registered and registered at the KUA office. So that it does not have the right to be represented in all legal actions inside and outside the court such as handling birth certificates, divorce, joint property, and other civil matters; secondly the unfulfillment of justice between one wife and another; Third, financial inequality. Along with the development of the era of polygamy tradition changed so that the name of the wayo gang became the al-Huda mosque alley. Keywords: Sociology of law, Weber, development, polygamous village.   Abstrak: Poligami memiliki arti ikatan perkawinan yang salah satu pihak yakni suami melakukan perkawinan lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan. Fenomena poligami yang terjadi di desa Kedung Banteng ini merupakan bahasan menarik untuk kami teliti. Fenomena ini ramai diperbincangkan karena di desa Kedung Banteng hampir satu wilayah kampungnya melakukan praktek poligami. Kondisi masyarakat pada saat itu yang belum cukup pengetahuan mengenai praktik pernikahan dan poligami yang menyebabkan mereka banyak melakukan poligami. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi. Pendekatan ini menurut Malinowski dalam Spradley, bertujuan untuk memahami sudut pandang penduduk asli, hubungannya dengan kehidupan, untuk mendapatkan pandangannya mengenai dunia. Karena itu, penelitian ini mengkaji perkembangan poligami pada masyarakat Kedung Banteng menurut sudut pandang mereka untuk dianalisis dengan teori Weber. Penelitian ini menyimpulkan bahwa poligami di kalangan warga gang wayo telah menjadi sebuah tradisi dan dan hampir turun menurun dilakukan sampai sekitar 10 tahun lalu,  khususnya pada tahun 1990-2000an. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan poligami, di antaranya: faktor ekonomi, budaya dan tradisi di gang wayo, dan nilai-nilai personal seperti keyakinan agama atau pandangan tentang keluarga. Poligami memiliki beberapa dampak di antaranya: pertama, jika dilakukan secara sirri maka tidak dapat dicatatkan dan didaftarkan di kantor KUA. Sehingga tidak memiliki hak untuk diwakili dalam segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan seperti mengurus akta kelahiran, perceraian, harta bersama, maupun perkara-perkara keperdataan lainnya; kedua ketidakterpenuhinya keadilan antara istri yang satu dengan istri yang lainnya; ketiga, ketidaksetaraan finansial. Seiring perkembangan zaman tradsi poligami mengalami perubahan sehingga nama gang wayo menjadi gang masjid al–Huda. Kata kunci: Sosiologi hukum, Weber, perkembangan, kampung poligami.  
Urgensi Kontrol Buzzer sebagai Langkah Stabilitas Politik Pemilihan Umum Tahun 2024 Syatta, Indy Mafiiqo; Maziyyah, Rifdatul; Al Musyaawi, Muchammad Ibnu Shiina; Bagus, Moh.
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 4 No. 6 (2023): Desember
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (https://uinsa.ac.id/fsh/facility)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v4i6.323

Abstract

Abstract: Buzzers are one of the emerging phenomena in the digital age. The existence of buzzers on social media is often a means used by election participants to convince people to vote for them in direct elections. In the academic world, this is considered to be detrimental to the democratic process because its content can break the stability of society. The purpose of this study is to find out how the urgency of buzzer control as a political stability measure for the 2024 general election is associated with Human Rights. The research method used is a normative legal research method through a conceptual approach. This research resulted in findings that the existence of buzzers is a challenge for democracy in expressing opinions in the digital sphere because it can influence people to make political decisions. This can affect the development of elections in Indonesia. In Indonesia, there is still a legal vacuum regarding the position of buzzers, so tactical and effective solutions in dealing with political buzzers that violate norms should be regulations that provide sanctions and control over them. If the buzzer is proven to violate the rules, it must be subject to sanctions that provide a deterrent effect. Keywords: Buzzer, human rights, political stability, general election. Abstrak: Buzzer adalah salah satu fenomena yang muncul di era digital. Keberadaan buzzer di media social seringkali menjadi sarana yang digunakan para peserta pemilu meyakinkan masyarakat untuk memilihnya dalam pemilihan langsung. Dalam dunia akademik, hal tersebut dinilai dapat menciderai proses demokrasi sebab konten-kontennya bisa memecahkan stabilitas masyarakat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana urgensi kontrol buzzer sebagai langkah stabilitas politik pemilihan umum tahun 2024 yang dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif  melalui pendekatan konseptual. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa keberadaan buzzer menjadi tantangan demokrasi dalam menyampaikan pendapat di lingkup digital karena dapat mempengaruhi masyarakat untuk menentukan keputusan politik. Hal tersebut dapat mempengaruhi pembangunan pemilihan umum  di Indonesia. Di Indonesia masih terjadi kekosongan hukum mengenai posisi buzzer sehingga solusi taktis dan efektif dalam menangani  buzzer politik yang melanggar norma seharusnya berupa peraturan yang memberikan sanksi dan kontrol atasnya. Jika buzzer terbukti melanggar aturan maka harus dikenakan sanksi yang memberikan efek jera.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 5 (2025): October Vol. 6 No. 4 (2025): August Vol. 6 No. 3 (2025): June Vol. 6 No. 2 (2025): April Vol. 6 No. 1 (2025): February Vol. 5 No. 6 (2024): Desember Vol. 5 No. 5 (2024): Oktober Vol. 5 No. 4 (2024): Agustus Vol. 5 No. 3 (2024): Juni Vol. 5 No. 2 (2024): April Vol. 5 No. 1 (2024): Februari Vol. 4 No. 6 (2023): Desember Vol. 4 No. 5 (2023): Oktober Vol. 4 No. 4 (2023): Agustus Vol. 4 No. 3 (2023): Juni Vol. 4 No. 2 (2023): April Vol. 4 No. 1 (2023): Februari Vol. 3 No. 6 (2022): Desember Vol. 3 No. 5 (2022): Oktober Vol. 3 No. 4 (2022): Agustus Vol. 3 No. 3 (2022): Juni Vol. 3 No. 2 (2022): April Vol. 3 No. 1 (2022): Februari Vol. 2 No. 6 (2021): Desember Vol. 2 No. 5 (2021): Oktober Vol. 2 No. 4 (2021): Agustus Vol. 2 No. 3 (2021): Juni Vol. 2 No. 2 (2021): April Vol. 2 No. 1 (2021): Februari Vol. 1 No. 05 (2020): Oktober Vol. 1 No. 02 (2020): April Vol. 1 No. 6 (2020): Desember Vol. 1 No. 4 (2020): Agustus Vol. 1 No. 3 (2020): Juni Vol. 1 No. 1 (2020): Februari More Issue