cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nur Lailatul Musyafa'ah
Contact Email
jurnalmakmal@gmail.com
Phone
+6282233376729
Journal Mail Official
jurnalmakmal@gmail.com
Editorial Address
Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Jl. A. Yani 117 Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
ISSN : 27751333     EISSN : 27746127     DOI : 10.15642/mal
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Mamal Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum covers various issues on interdisciplinary Syariah and Law from Islamic history, thought, law, politics, economics, education, to social and cultural practices.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 172 Documents
 8   9   10   11   12 
Haji Virtual melalui Metaverse untuk Mencegah Penyebaran Covid-19 Perspektif Hukum Islam Muhammad Akasyah Jatisari; Sabrina Diana F; Nur Lailatul Musyafa’ah
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Februari
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v4i1.151

Abstract

Haji merupakan ibadah wajib bagi kaum muslim, namun karena pandemi Covid-19 maka jumlah jamaah yang melakukan ibadah haji dibatasi. Hal tersebut menjadikan adanya usulan untuk melaksanakan haji secara virtual. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji hukum haji virtual melalui metaverse untuk mencegah penyebaran covid-19. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data penelitian dihimpun melalui wawancara dan telaah pustaka, yang kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis. Penelitian ini menyimpulakan bahwa hukum haji virtual melalui metaverse adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat dan rukun haji. Hukum haji virtual tidak sah walaupun haji virtual dilakukan untuk mencegah penyebaran covid-19. Haji virtual tidak sah karena jamaah tidak berada di lokasi ibadah dan tidak merasakan langsung ibadah haji di tanah suci. Meski demikian, pembelajaran haji melalui metaverse diperbolehkan karena mengandung manfaat membantu jamaah belajar haji dengan mudah.
Hak Tersangka Atas Kejadian Salah Tangkap Siti Aisyah; Fanani Sri Ambarwati; Jundullah Faqihudin; Putri Silvah Al Hikmah; Safaruddin Harefa
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Februari
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v4i1.167

Abstract

Penangkapan sering dilakukan dengan tidak menerapkan peraturan yang tercantum dalam ketentuan subjektif dan objektif sebagaimana dilihat dalam KUHAP. Tindakan yang tidak patut untuk dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melakukan upaya paksa sering menimbulkan salah tangkap yang menimbulkan kerugian baik secara verbal maupun non verbal sehingga perlu adanya perlindungan hukum yang diberikan oleh negara yang sudah diatur dalam undang-undang bagi tersangka atau terdakwa atas salah tangkap. Perlindungan hukum kepada tersangka atau terdakwa salah tangkap yang disediakan negara dapat kita perhatikan pada pasal 95 sampai pasal 101 KUHAP selanjutnya penjelasan tentang ganti rugi yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa yang salah tangkap akibat adanya pelanggaran hak-hak maupun pelanggaran hukum secara administratife. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normati yaitu dengan menganalisis Pasal 95 sampai dengan pasal 101 KUHAP tentang ganti kerugian dan rehabilitasi. Selain menggunakan bahan hukum primer,  bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku dan jurnal-jurnal yang memuat tentang hak tersangka atau terdakwa untuk meminta ganti rugi. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa untuk memberikan perlindungan hukum berupa hak ganti rugi dan rehabilitasi terhadap tersangka atau terdakwasalah tangkap diatur dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 101 KUHAP akibat adanya hak-hak maupun pelanggaran hukum secara administratif dan harus ditegakkan keadilannya tanpa adanya alasan yang jelas yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan.
Sanksi Pidana dalam Pengalihan Fungsi Ruang Terbuka Hijau Zam Zam Mutiara Aulia; Moh. Bagus; Arief Firmansyah
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Februari
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v4i1.197

Abstract

Research with the title "Criminal Sanctions in the Transfer of Functions of Green Open Spaces" is an abstraction of the problems of transferring functions of green open spaces. This study aims to answer the case of the transfer of the function of RTH (Green Open Space) which has been carried out by the management of RW (Rukun Tetangga) Citra Sentosa Mandiri Housing Complex located in Sidoarjo district. The transfer of function of the Green Open Space to utilize the Green Open Space as a place to sell street vendors provided for the housing residents themselves. In this study, the authors used normative research methods, which are scientific research procedures to find truth based on scientific logic from a normative perspective. This research is basically based on a critical and in-depth study of literature and legal documents that are relevant to the legal issues studied. The results of the research that the author has reviewed using normative research methods show that the RW (Rukun Warga) Citra Sentosa Mandiri Housing Management has transferred functions that are not in accordance with applicable laws and received criminal sanctions in accordance with laws.
Eksploitasi Satwa Liar di Indonesia (Telaah Ketentuan Pasal 302 KUHP dan UU No. 41 Tahun 2014) Lulu Septiana Dewi Saripi; Abdur Rohman; Kumala Lutfiya Asih Pamularsih
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Februari
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v4i1.230

Abstract

Indonesia merupakan negara yang menjamin kelestarian satwa yang dilindungi melalui lembaga konservasi. Hal-hal mendasar pada pendirian kebun binatang diatur oleh pemerintah pusat. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber Daya Alam hayati serta Ekosistemnya. Dengan banyaknya sumber daya alam hewani di Indonesia menjadikan pula banyak terjadinya eksploitasi satwa liar yang menjadi ancaman bagi kelestarian dan keberlangsungan satwa. Pada 23 Januari 2023 terdapat 372 kasus kejahatan satwa liar yang dilindungi. Ditengah tingginya penanganan kasus kejahatan satwa dilindungi, pelaksanaan Pasal 91B UU Nomor 41 Tahun 2014 dan dalam Pasal 320 ayat (1) KUHP masih belum maksimal. Hal ini berdasarkan bahwa tuntutan dan putusan pengadilan yang menjatuhkan vonis maksimal. Hal ini harus menjadi perhatian agar Indonesia terus menjamin keberlangsungan hukum satwa dilindungi mengingat tingginya sumber daya alam hewani di Indonesia. Artikel ini menyajikan data berdasarkan metode penelitian analisis yuridis normatif dari berbagai sumber hukum, yang salah satunya berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
Degradasi Otoritas KUA sebagai Lembaga Pencatatan Perkawinan Pasca Berlakunya SPTJM dalam Permendagri No. 9 Tahun 2016 Salsa Devi Sisti Alifianti; Amelia Nurul Izzah; Muhammad Fhaiz Habib Fhaizin Zudin; Arfiyanto Gunawan; Zakiyatul Ulya
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Februari
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v4i1.241

Abstract

Pemberlakuan SPTJM atau Surat Pertanggung Jawaban Mutlak kebenaran sebagai suami isteri merupakan hasil dari lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2016. Peraturan ini dinilai bukan sebagai suatu penyelesaian dalam percepatan pembuatan akta kelahiran bagi masyarakat Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika akibat lahirnya permendagri No. 9 Tahun 2016 sehingga dapat melemahkan otoritas kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga pencatatan pernikahan. Dengan menggunakan metode penelitian berdasarkan studi kepustakaan, dengan riset pada Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama serta literatur yang terkait, ditemukan hasil bahwa SPTJM menimbulkan permasalahan krusial, yaitu membuka ruang untuk pernikahan siri, melawan Undang-Undang Perkawinan dan terutama melemahkan otoritas kewenangan  KUA. KUA tidak dapat tidak dapat memproses pencatatan perkawinan dari hasil produk Permendagri berupa Kartu Keluarga bertuliskan “Kawin Belum Tercatat” yang diterbitkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil. Disisi lain, belum ada trobosan penyelesaian yang diupayakan oleh pembuat kebijakan, setelah mengkaji dalam Undang-Undang Peradilan Agama ternyata memberikan penyelesaian melalui Isbat Nikah.
Pelanggaran Protokol Kesehatan Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam A Frada Ali H Al Ghifari; Ghoniyah Zulindah Maulidya; Nurul Masruroh; Siti Nur Hayati
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): April
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v4i2.163

Abstract

Indonesia sebagai salah satu negara terdampak pandemi Covid-19 Untuk meminimalisasi pelanggaran Covid-19, pemerintah mewajibkan masyarakat untuk mematuhi protokol Kesehatan akan tetapi masyarakat masih banyak yang melanggar sehingga diterbitkan peraturan PERWALI Nomor 10 Tahun 2021. Akan tetapi peraturan hukum tentang protokol Kesehatan tidak berjalan dengan efektif. Dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti tentang pelanggaran protokol kesehatan menurut perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan penganalisisan data menggunakan metode deduktif dengan materi yang bersumber pada kajian pustaka. Sehingga diperoleh hasil penelitian bahwa terkait pelanggaran protokol kesehatan di Indonesia telah jelas diatur dalam Perwali bahkan disebutkan sanksi berupa denda sesuai dengan golongan yang melakukan pelanggaran. Bahkan di dalam sudut pandang hukum pidana Islam kami menemukan hasil bahwa sanksi untuk pelanggaran protol Kesehatan saat covid yaitu di ta’zir. Sehingga diperoleh hasil penelitian kami tentang pelanggaran protokol kesehatan yang dipandang dari sudut hukum positif dan hukum pidana Islam. Yang mana dari hukum positif kami mengkaji PERWALI Nomor 10 Tahun 2021 dan dari hukum pidana Islam kami mengkaji dari sudut pidana ta’zir dan maqasid syariahnya.
Tindak Pidana Pemerkosaan Anak (Telaah Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 989/ Pid.Sus/2022/PN.Bdg) Muhammad Ilham Akbar; Nike Ayu Ratnadilah; Andrian Eka D.S
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): April
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v4i2.164

Abstract

Kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Ust. HW menjadi sorotan media saat ini. Pemerkosaan yang dilakukan kepada 12 santri didikannya hingga melahirkan seorang anak dari hasil pemerkosaan tersebut. Dalam Hukum Positif di Indonesia, pada UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak, pasal 81 berisi tentang sanksi pemerkosaan anak mendapatkan hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun.  Namun dalam kasus tersebut, terdapat pertimbangan yang dilakukan oleh hakim sehingga Ust. HW dihukum mati, setelah sebelumnya sempat mendapatkan hukuman penjara seumur hidup. Sedangkan dalam hukum Islam, pemerkosaan termasuk dalam hukuman ta’zir, yang dapat berupa hukuman mati, salib, potong tangan, atau diasingkan.
Peran Bank Tanah Dalam Mengatasi Problematika Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Mochammad Rafi Pravidjayanto; Nuraida Khoirun Nisa; Muhammad Alvin Nashir; Mega Ayuningtyas
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): April
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v4i2.209

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk menelaah konsep dan peran bank tanah dalam mengatasi problematika pengadaan tanah yang kian hari makin meningkat. Hal ini dipicu oleh pembebasan lahan oleh pemerintah yang terkadang tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Pemerintah dalam praktek pembebeasan lahan dan mekanisme ganti rugi menggunakan Nilai Jual Objek Pajak sebagai acuan dalam menakar nilai harga tanah. Hal ini tidak sejalan dengan harga pasar tanah yang spekulatif cenderung lebih tinggi. Kehadiran bank tanah yang dituangkan dalam Peraturan Pemeritah (PP) No 64 Tahun 2021 merupakan angin segar dalam pemerataan infrastruktur pemerintah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan didukung oleh data kepustakaan berupa buku, jurnal, dan dokumen perundang-undangan menghasilkan bahwa peran bank tanah sangat menghasilkan manfaat berupa stabilisasi harga pasar tanah, akuisisi tanah sebagai cadangan pemerintah dalam rangka pembangunan infrastruktur serta perombakan struktur kelembagaan dalam bank tanah untuk meningkatkan efisiensi dalam kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
Analisis Tata Guna Tanah (Land Use) Dalam Pemanfaatan Taman Pelangi Kota Surabaya Sebagai Fasilitas Umum Hutmi Amivia Ilma; Imroatin Arsali; Intan Kartika Sari; Nabila Maharani
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): April
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v4i2.214

Abstract

Kehidupan yang kian padat berdampak pada meningkatnya populasi makhluk hidup sehingga mempengaruhi sempitnya lahan untuk beraktivitas. Oleh karena itu, perlu adanya kreasi dan inovasi dalam memanfaatkan tanah yang ada dan tersisa dengan tata guna tanah yang berdasarkan oleh kepentingan umum. Pemerintahan kota Surabaya telah menerapkan pemanfaatan lahan sisa dari masyarakat untuk dibangun menjadi sebuah taman kota, dengan tujuan memberikan fasilitas umum pada masyarakat untuk beraktivitas dan meningkatkan kadar kebersihan serta keindahan kota. Dalam hal ini, kami akan menganalisis tanggapan dari masyarakat dan undang – undang, akan pemanfaatan lahan untuk fasilitas umum taman pelangi Kota Surabaya, yang didasari oleh banyaknya kontradiksi akan adanya pembuatan taman kota pada saat masih ada pemukiman aktif di dalamnya. Kami menggunakan metode penelitian secara normatif yang berdasarkan undang – undang terkait dan pendekatan sejarah demi keberlangsungan analisis yang lebih efisien. Tujuan dari analisis ini yakni sebagai sistem pengetahuan bagi masyarakat dan pemerintah terkait dengan tingkat efisiensi penerapan tata guna lahan tanah secara terstruktur dan terencana tanpa adanya kontradiksi. Maka dari itu, penerapan Tata guna lahan terhadap Taman Pelangi Kota Surabaya dinilai telah memenuhi persyaratan dan standar dari apa yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Metode Ijtihad Kolektif Progresif di Indonesia Sebagai Media Proyeksi Nalar Kemanusiaan Mukhammad Nur Hadi
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): April
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v4i2.247

Abstract

This study photographed the ijtihad method of two organizations Rumah KitaB Bersama (Rumah KitaB) and the Indonesian Women Ulema Congress (KUPI). The two points examined are the framework of the ijtihad method and the extent to which it can advocate for the rights of women and children. This study is a normative study by utilizing conceptual and philosophical approaches. Rumah KitaB and KUPI have a basic ushuliyyah approach, but differ in the construction of the paradigm and framework of ijtihad. The House of Book makes maqashid al-Islam a medium of dialogue between text and context. When linked to maqashid al-Islam, the text should be read with a critical paradigm while context with a spiritual paradigm. Then, the relationship of text and context should be read with a framework of alignments. Meanwhile, KUPI makes the rules of ushuliyyah and fiqhiyyah as methods elaborated with maqashid ash-sharia and Islamic universal values, such as humanity, justice, equality, interconnectedness, kindness, benefit, nationality, and universality. The main approaches used are mubadalah, makruf, and ultimate justice. This article finds that the ijtihad framework both contribute significantly to the strengthening of women's rights. It proves that both have created a new current of progressive, responsive, and inclusive collective ijtihad methods in Indonesia without having to abandon the classical texts. In fact, they have fought against Indonesia's established collective ijtihad framework but tend to be less responsive to marginal issues.

Page 10 of 18 | Total Record : 172

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 5 (2025): October Vol. 6 No. 4 (2025): August Vol. 6 No. 3 (2025): June Vol. 6 No. 2 (2025): April Vol. 6 No. 1 (2025): February Vol. 5 No. 6 (2024): Desember Vol. 5 No. 5 (2024): Oktober Vol. 5 No. 4 (2024): Agustus Vol. 5 No. 3 (2024): Juni Vol. 5 No. 2 (2024): April Vol. 5 No. 1 (2024): Februari Vol. 4 No. 6 (2023): Desember Vol. 4 No. 5 (2023): Oktober Vol. 4 No. 4 (2023): Agustus Vol. 4 No. 3 (2023): Juni Vol. 4 No. 2 (2023): April Vol. 4 No. 1 (2023): Februari Vol. 3 No. 6 (2022): Desember Vol. 3 No. 5 (2022): Oktober Vol. 3 No. 4 (2022): Agustus Vol. 3 No. 3 (2022): Juni Vol. 3 No. 2 (2022): April Vol. 3 No. 1 (2022): Februari Vol. 2 No. 6 (2021): Desember Vol. 2 No. 5 (2021): Oktober Vol. 2 No. 4 (2021): Agustus Vol. 2 No. 3 (2021): Juni Vol. 2 No. 2 (2021): April Vol. 2 No. 1 (2021): Februari Vol. 1 No. 05 (2020): Oktober Vol. 1 No. 02 (2020): April Vol. 1 No. 6 (2020): Desember Vol. 1 No. 4 (2020): Agustus Vol. 1 No. 3 (2020): Juni Vol. 1 No. 1 (2020): Februari More Issue