cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nur Lailatul Musyafa'ah
Contact Email
jurnalmakmal@gmail.com
Phone
+6282233376729
Journal Mail Official
jurnalmakmal@gmail.com
Editorial Address
Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Jl. A. Yani 117 Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
ISSN : 27751333     EISSN : 27746127     DOI : 10.15642/mal
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Mamal Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum covers various issues on interdisciplinary Syariah and Law from Islamic history, thought, law, politics, economics, education, to social and cultural practices.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 172 Documents
 9   10   11   12   13 
Studi Komparasi Prosedur Pencatatan Perkawinan di Indonesia dan Malaysia Cahyani, Safira Putri; Siti Winariyah, Siti; Andriyani, Wiwik; Pangestu, Drajat Samudra; Ulya, Zakiyatul
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Juni
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (https://uinsa.ac.id/fsh/facility)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v4i3.240

Abstract

Mengingat begitu banyaknya hal yang akan berpengaruh dari dicatatkannya suatu perkawinan, maka tak heran jika pencatatan perkawinan menjadi perhatian bagi masyarakat hingga pemerintah. Pemerintah yang memiliki wewenang dalam membuat suatu peraturan juga turut ikut andil dalam mengefektivitaskan suatu pencatatan perkawinan dalam masyarakat, salah satunya adalah di Indonesia. Di Indonesia sendiri telah diatur tentang bagaimana prosedur pencatatan perkawinan yang telah termuat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Hal ini menjadi bukti bahwa pemerintah Indonesia berusaha untuk menjaga hak-hak konstitusional rakyatnya. Hal serupa juga diterapkan oleh negara tetangganya, yakni Malaysia. Di Malaysia terdapat suatu peraturan yang mengatur tentang prosedur pencatatan perkawinan, yakni dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984. Hal ini membuktikan bahwa kedua negara tersebut turut memberikan perhatiannya terhadap pentingnya pencatatan sebuah perkawinan. Tujuan dari penelitian ini untuk membandingkan seperti apa prosedur pencatatan perkawinan dari kedua negara tersebut. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu Library Research atau studi pustaka. Salah satu persamaan dari kedua peraturan tersebut adalah sama-sama menyatakan bahwa pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat sah suatu perkawinan, akan tetapi merupakan bentuk legalisasi hukum bagi perkawinan itu sendiri. Selain itu, keduanya juga memiliki perbedaan dalam mendaftarkan kehendak nikah, yang mana di Indonesia dilakukan selambatnya 10 hari sebelum pernikahan, sedangkan di Malaysia 7 hari sebelum pernikahan.
Perempuan Sebagai Pelopor Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Anak di Lingkungan Keluarga Rohmah, Elva Imeldatur
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Juni
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (https://uinsa.ac.id/fsh/facility)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v4i3.242

Abstract

Kasus kekerasan seksual terhadap anak semakin menjamur di tengah-tengah masyarakat. Kasus ini terjadi di lingkungan sekolah hingga keluarga dengan latar belakang serta bentuk kekerasan yang beragam. Tindak kekerasan seksual terhadap anak tidak bisa dipisahkan dari posisi rentan perempuan dan anak perempuan. Dalam hierarki dehumanisasi, anak perempuan yang hidup di bawah garis kemiskinan, dari etnis minoritas, serta cacat, berada pada posisi terendah. Mereka mengalami penindasan berlapis. Meskipun tidak mutlak bahwa hanya mereka yang dapat mengalami kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan peristiwa tragis yang menyasar eksistensi seseorang dan meninggalkan trauma mendalam sehingga membutuhkan penanganan khusus. Kekerasan seksual ini mengakibatkan dampak secara fisik dan psikis seperti gangguan pola makan, hilangnya kepercayaan anak terhadap orang dewasa, trauma secara seksual, mimpi buruk, munculnya rasa malu dan bersalah, krisis kepercayaan, disosiasi, depresi, pengulangan memori, hypoactive sexual desire disorder, hingga menjadi pelaku di kemudian hari. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif studi fenomenologi dengan tujuan mempelajari peran perempuan dalam pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa perempuan yang memiliki peran penting dalam keluarga mampu menjadi pioneer dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak. Sebagai seorang ibu, perempuan dapat menjalin komunikasi informasi edukasi secara intens terhadap anak, memberikan pendidikan agama lebih mendalam, melakukan pengawasan secara aktif, memberikan pendidikan seksual sesuai usia, mendorong anak untuk berani melawan kejahatan, menjadi konselor terhadap masalah anak, serta memberikan pelatihan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak.
Pernikahan Siri Janda atau Duda dari Aparatur Sipil Negara Perspektif Maqasid al-Shari’ah Wafirah, Athifatul; Novitasari, Yeni; Syafaq, Hammis
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 4 No. 4 (2023): Agustus
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (https://uinsa.ac.id/fsh/facility)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v4i4.142

Abstract

Abstract: There are regulations on marriage for widows or widowers of the deceased State Civil Apparatus. Widows/widowers of civil servants who pass away continue to receive pension benefits while unmarried. However, some widows/widowers from ASN still perform siri (secret) marriages to get alimony funds. This article discusses the law of siri marriage for widows/widowers of civil servants from the perspective of maqasid al-shari'ah. This research is normative. Data comes from rules, books and journal articles. The collected data were analyzed with the theory of maqasid al-shari'ah deductively. The results of the study concluded that one of the factors for widows/widowers of civil servants remarrying siri is to continue to receive pension benefits. It is as stipulated in Law Number 11 of 1969 concerning Employee Pension and Employee Widow/Widower Pension article 9, which states that widows/widowers of deceased civil servants are entitled to benefits while unmarried. If they remarry, they will have their benefits cut off. Siri marriages with such intentions violate maqasid al-shari'ah, especially in hifz al-nasl, because it is incompatible with the purpose of marital benefit and is opposed to hifz al-mal because it is part of fraud. Keywords: Marriage, widow/widower, State Civil Apparatus, alimony, maqasid al-shari’ah. Abstrak: Terdapat peraturan khusus tentang perkawinan bagi janda atau duda dari Aparatur Sipil Negara yang meninggal. Janda/duda dari ASN yang meninggal dunia, tetap mendapat tunjangan pensiun selama tidak menikah. Namun, terdapat janda/duda dari ASN yang melakukan nikah seacra siri agar tetap mendapat dana tunjangan. Artikel ini membahas tentang hukum pernikahan siri bagi janda/duda ASN dalam perspektif maqasid al-shari’ah. Penelitian ini adalah penelitian normatif. Data berasal dari undang-undang, buku dan artikel jurnal. Data yang terkumpul dianalisis dengan teori maqasid al-shari’ah secara deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa salah satu faktor janda/duda ASN menikah lagi secara siri adalah untuk tetap mendapat tunjangan pensiun. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai pasal 9, yang menyebutkan bahwa janda/duda dari ASN yang meninggal berhak mendapat tunjangan selama tidak menikah. Jika menikah lagi, maka akan terputus tunjangannya. Pernikahan siri dengan maksud tersebut telah menyalahi maqasid al-shari’ah, khususnya dalam hifz al-nasl karena tidak sesuai dengan tujuan kemaslahatan perkawinan dan bertentang dengan hifz al-mal karena bagian dari penipuan. Kata kunci: Pernikahan, janda/duda, Aparatur Sipil Negara, tunjangan, maqasid al-shari’ah.  
Perlindungan kepada Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan dalam Perspektif Hukum Islam Dhyah Nur Fitriana; Alvina Damayanti Riyanto; Nabila Aulia Nurrahma
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 4 No. 4 (2023): Agustus
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v4i4.158

Abstract

Abstract: Children are often victims of sexual violence. This has an impact on the physical and psychological health of children. Therefore, victims of sexual violence must receive protection. This article discusses legal protection for child victims of sexual violence from an Islamic legal perspective. This research is normative research. Data collection is done through a literature review and is analyzed deductively. The results of the study concluded that children as victims of sexual violence are regulated in law number 35 of 2014 concerning child protection. This explains that victims of sexual violence are entitled to rehabilitation, security and safety guarantees, and accessibility and restitution. In addition, Law Number 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims explains that victims of sexual violence are entitled to medical assistance and rehabilitation assistance. In the perspective of Islamic law, sexual crimes are heinous crimes (fakhishah). Perpetrators of crimes can be punished with zina or ta'zir. However, victims of crime should not be punished and should even get protection. It is closely related to hifz an-nafs (guarding the soul). Victims have the right to protection so that their rights as victims are fulfilled, namely, the perpetrator gets punishment, and the victim gets his honour back so that he can get along with society properly. At the same time, the protection of his life is to get good care related to his physical and mental health. Keywords: Sexual Abuse, Victim, child, Islamic law, Law   Abstrak: Anak sering menjadi korban kekerasan seksual. Hal tersebut berdampak pada Kesehatan fisik dan psikis anak. Karena itu, korban kekerasan seksual harus mendapat perlindungan. Artikel ini membahas tentang perlindungan hukum kepada anak korban kekerasan seksual perspektif hukum Islam. Penelitian ini ada penelitian normative. Pengumpulan data dilakukan melalui literature review dan data dianalisis secara deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa anak sebagai korban kekerasan seksual diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menjelaskan bahwa        korban kekerasan seksual berhak mendapatkan rehabilitasi, jaminan keamanan dan keselamatan, dan aksebilitas dan restitusi. Selain itu dalam  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan bahwa korban kekerasanm seksual berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi. Dalam perspektif hukum Islam, kejahatan seksual merupakan kejahatan yang keji (fakhishah). Pelaku kejahatan bisa dihukum had zina atau ta’zir. Namun, korban kejahatan tidak boleh dihukum bahkan harus mendapatkan perlindungan. Hal tersebut berkaitan erat dengan hifz an-nafs (menjaga jiwa). Korban berhak mendapatkan perlindungan agar terpenuhi haknya sebagai korban, yaitu pelaku mendapat hukuman dan korban mendapat kehormatannya Kembali agar bisa bergaul dengan masyarakat secara baik. Sedangkan perlindungan jiwanya adalah dengan mendapatkan perawatan yang baik terkait kesehatan fisik dan mentalnya. Kata Kunci: Pencabulan, Korban, anak, hukum Islam, Undang-Undang.  
Mekanisme Pembebasan Tanah Adat di Indonesia untuk Penggunaan Fasilitas Umum Abdul pailaka; Moh. Ansori; Aldi Surya Wijaya; Anton Ibrahim
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 4 No. 4 (2023): Agustus
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v4i4.208

Abstract

Abstract: The acquisition of customary land for public interest development often suffers from problems. Among these problems is the discrepancy in the amount of compensation obtained by indigenous peoples whose land is freed for public use. Based on this, this article discusses the mechanism of customary land acquisition for the use of public facilities. Research is literature and analyzed descriptively. The results of the study concluded that land acquisition is an effort to free up land for the construction of public facilities to support the wider community's needs. Land acquisition for public interest development is carried out by the government, whose aiming to achieve prosperity and benefit the community. The customary land acquisition procedure and compensation mechanism are regulated in Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development in the Public Interest concerning land acquisition for public interest and Government Regulation (PP) Number 19 of 2021 concerning the Implementing Acquisition for Development in the Public Interest. Keywords: Customary land, liberation, public interest, law. Abstrak: Pembebasan tanah adat untuk pembangunan kepentingan umum kerap sekali mengalami problem. Di antara problem tersebut adalah ketidaksesuaianya jumlah ganti rugi yang didapatkan oleh masyarakat adat yang tanahnya dibebaskan untuk pembanguan kepentingan umum. Berdasarkan hal tersebut artikel ini membahas tentang mekanisme pembebasan tanah adat untuk penggunaan fasilitas umum. Penelitian bersifat pustaka dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembebasan tanah merupakan upaya dalam rangka membebaskan lahan untuk pembangunan fasilitas umum demi menunjang keperluan masyarakat luas. Pembebasan tanah untuk pembangunan kepentingan umum dilakukan oleh pemerintah yang tujuannya untuk mencapai kemakmuran serta kemaslahatan masyarakat. Prosedur pembebasan tanah adat dan mekanisme ganti ruginya diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Kata Kunci: Tanah adat, pembebasan, kepentingan umum, hukum.    
Hukum tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Indonesia Chotimatus Sa’adah; Deswinta Elsa Luxiana Sechan; Mujdalifatul Aziziyah; Muhammad Syarofuddin
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 4 No. 4 (2023): Agustus
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v4i4.216

Abstract

Abstract: Indonesia is one of the largest countries in the world in terms of land area. Despite having abundant natural potential, many parts of the land in Indonesia are still abandoned and have not been utilized optimally. This article discusses the regulation and utilization of abandoned land in Indonesia. This research is normative juridical research by analyzing laws and regulations of the land and relevant legal literature. The results of the study concluded that state land, which is a former abandoned land, can be utilized and utilized through renewal in the agrarian sector, strategic state programs, and reserves owned by the state for the benefit of its people. The existence of laws and regulations related to land reform (agrarian reform) and regulation of land rights is a concrete step by the government to reorganize land ownership, utilization, and management to improve community welfare and overcome land ownership inequality. With this legal basis, the government can take appropriate measures to make better use of wastelands. Keywords: Wasteland, control, utilization, land.   Abstrak: Indonesia merupakan salah satu negara terbesar di dunia dalam hal wilayah daratan. Meskipun memiliki potensi alam yang melimpah, banyak baian dari tanah di Indonesia yang masih terlantar dan belum dimanfaatkan secara optimal. Artikel ini membahas mengenai penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menganalisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tanah negara yang merupakan bekas tanah terlantar dapat didayagunakan dan dimanfaatkan melalui pembaharuan dalam bidang agraria, program-program yang strategis negara, dan cadangan yang dimiliki oleh negara demi kemaslahatan masyarakatnya. Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan terkait land reform (reformasi agraria) dan pengaturan hak-hak atas tanah menjadi langkah konkret pemerintah untuk mengatur ulang kepemilikan, pemanfaatan, dan pengelolaan tanah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi masalah ketidaksetaraan kepemilikan tanah. Dengan dasar hukum ini, pemerintah dapat mengambil tindakan yang tepat untuk memanfaatkan tanah terlantar dengan lebih baik. Kata Kunci: Tanah terlantar, penertiban, pendayagunaan, pertanahan.  
Judical Restraint Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Pasca Penetapan Hasil Perolehan Suara Secara Nasional Megita, Vina Septi; Ilmiyah, Zainatul
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Juni
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (https://uinsa.ac.id/fsh/facility)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v4i3.237

Abstract

Salah satu syarat utama pemerintahan yang demokratis adalah adanya pemilu yang bebas dan tidak memihak. Berkenaan dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang di satu sisi  menjalankan  fungsi  pengawasan  pemilu, dan di sisi lain mengadili pelanggaran pemilu apabila dilihat dari segi kelembagaan negara, maka dapat berpotensi munculnya abuse of power dalam suatu lembaga. Selain itu dengan adanya kewenangan mengadili pelanggaran administrasi pemilu khususnya pada proses perhitungan suara sering kali menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi kewenangan Bawaslu agar terciptanya pemilu yang demokratis. Berdasarkan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundangan-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach), dalam penelitian ini ditemukan bahwa dalam kasus pelanggaran pemilu yang baru dilaporkan dan diregistrasi oleh Bawaslu setelah adanya Penetapan Hasil Perolehan Suara secara Nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), mengakibatkan tumpang tindih kewenangan penyelesaian. Hal ini dikarenakan pelanggaran dan atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi yang ditangani oleh Bawaslu dan berdampak pada hasil, hal tersebut merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sehingga konsep Judicial Restraint sebagai upaya pembatasan yudisial kewenangan yang dimiliki Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran pemilu diperlukan dalam upaya mewujudkan pemilihan umum yang demokratis.  Sehingga dalam memutus pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu perlu dibentuk Pengadilan khusus pemilu.
Tindak Pidana Human Trafficking Perspektif Hukum Pidana Islam Nur Rahmawati, Syahdila
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Juni
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (https://uinsa.ac.id/fsh/facility)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v4i3.246

Abstract

Artikel ini disusun untuk membahas mengenai tindak pidana perdagangan orang atau lazim dengan TPPO. Human trafficking ini masuk dalam kategori hukum pidana khusus,yang di Indonesia diatur dalam UU No.21 Tahun 2007. Indonesia sendiri merupakan negara hukum yang segala perbuatan diatur oleh hukum dan menjujung juga adanya hak asasi manusia. HAM tersebut harus dipenuhi dan tidak boleh dilanggar. Oleh karena itu terdapat pengaturan sanksi mengenai TPPO menurut hukum positif yang ada di Indonesia dan pengaturan sanksi mengenai TPPO menurut hukum pidana islam. Sehingga artikel ini memiliki tujuan yaitu untuk menganalisis bagaimana kedua hukum tersebut mengatur mengenai TPPO ini. Artikel ini pula disusun berdasarkan studi pustaka, dimana penulis melakukan pendekatan dengan berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal hukum. Dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan TPPO. Dalam hukum positif sendiri, TPPO diatur dengan melihat UU No. 21 Tahun 2007 juga dalam KUHP. Sedangkan dalam hukum pidana islam sendiri, TPPO ini sebenarnya sudah dilakuka sejak zaman jahiliyah namun merujuknya pada perbudakan. Dalam hukum pidana islam sendiri TPPO masuk dalam kategori jarimah ta’zir.
Implementasi Kaidah Fikih Dharar terhadap Ajaran Dualistis dalam Tindak Pidana Pencurian Ringan: Studi Putusan Nomor 43/Pid.C/2020/Pn Prp Najib, Ainun; Al-Huda, Mohammad Aqil; Ramadhan, Jundullah Faqihuddin
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Juni
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (https://uinsa.ac.id/fsh/facility)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v4i3.253

Abstract

Pencurian merupakan tindak pidana purba yang sudah ada sejak zaman dahulu. Sampai pada zaman modern ini pencurian masih banyak dilakukan yang salah satu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup maka sering nominal curiannya hanya sedikit dan masuk kategori pencurian ringan. Tulisan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan apakah ajaran dualistis dapat diterapkan pada tindak pidana pencurian ringan dalam putusan nomor 43/Pid.C/2020/Pn Prp, dan untuk menjawab bagaimana ajaran dualistis dalam kacamata kaidah Fiqhiyyah dharar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua model pendekatan yaitu pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach). Bahan hukum dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka (library research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; pertama, ajaran dualistis bisa dan harus diterapkan dalam putusan nomor 43/Pid.C/2020/Pn Prp, Hakim harus mempertahankan segala aspek, meliputi kondisi psikis pelaku, keadaan ekonomi pelaku, dan tujuan pelaku. Kedua, hukum Islam sudah lebih dahulu meneapkan ajaran dualistis, kaidah fiqhiyyah dharar merupakan dasar kerangka berpikir dalam hukum Islam dalam membebasakan seseorang dari pertanggungjawan pidana. Kaidah fiqhiyyah dharar merupakan representasi dari ajaran dualistis dalam hukum positif.
Probabilitas Indonesia Untuk Melegalisasi Perkawinan Sejenis Akibat Kampanye dan Propaganda LGBTQ (Studi Kasus Negara Asia-Amerika) Agung Tri Wicaksono; Akbar Galih Pamungkas; Celsie Aprilla Coppiens; Sayidatul Mar'ah
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 4 No. 4 (2023): Agustus
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v4i4.301

Abstract

Pernikahan merupakan penyatuan antara laki-laki dan wanita dalam ikatan yang sah. Dari sini dapat kita pahami bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Akan tetapi, berbagai perjalanan kehidupan merubah pemikiran beberapa orang bahwa selama sebuah pernikahan dapat membuat mereka bahagia, maka mereka berhak untuk memilih siapapun yang akan menjadi pendampingnya. Maraknya LGBTQ membuat pemikiran beberapa oknum beroikir untuk menyelenggarakan pernikahan sesama jenis. Tulisan ini membantu para pembaca untuk memahami tentang faktor apa saja sebenarnya yang mengakibatkan munculnya pernikahan sejenis dan mengapa dengan orientasi hak asasi manusia beberapa negara Asia maupun Amerika melegalkan hal tersebut. Topik pembahasan ini dipilih oleh para penulis dengan maksud memetakan motivasi pembaca tentang pentingnya kita mengetahui sejauh mana negara Asia-Amerika melegalkan hal tersebut dan apakah tindakan ini dapat mempengaruhi probilitas Indonesia mengenai pernikahan atau perkawinan sejenis. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian membuktikan bahwa dari sekian banyak negara Asia-Amerika diantaranya seperti Thailand, Vietnam, dan Amerika, negara-negara tersebut memandang bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi timbulnya jenis pernikahan ini, salah satunya adalah pelaksanaan dari Hak Asasi Manusia yang terlalu diberikan secara bebas. Berbeda dengan beberapa negara tersebut, justru Indonesia berdiri tegak dengan tegas bahwa mereka belum mengatur adanya pelegalan jenis pernikahan ini. akan tetapi, larangan dan perintah pelaksanaan pernikahan tertulis jelas dalam peraturan perundang-undangan Perkawinan Indonesia.

Page 11 of 18 | Total Record : 172

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 5 (2025): October Vol. 6 No. 4 (2025): August Vol. 6 No. 3 (2025): June Vol. 6 No. 2 (2025): April Vol. 6 No. 1 (2025): February Vol. 5 No. 6 (2024): Desember Vol. 5 No. 5 (2024): Oktober Vol. 5 No. 4 (2024): Agustus Vol. 5 No. 3 (2024): Juni Vol. 5 No. 2 (2024): April Vol. 5 No. 1 (2024): Februari Vol. 4 No. 6 (2023): Desember Vol. 4 No. 5 (2023): Oktober Vol. 4 No. 4 (2023): Agustus Vol. 4 No. 3 (2023): Juni Vol. 4 No. 2 (2023): April Vol. 4 No. 1 (2023): Februari Vol. 3 No. 6 (2022): Desember Vol. 3 No. 5 (2022): Oktober Vol. 3 No. 4 (2022): Agustus Vol. 3 No. 3 (2022): Juni Vol. 3 No. 2 (2022): April Vol. 3 No. 1 (2022): Februari Vol. 2 No. 6 (2021): Desember Vol. 2 No. 5 (2021): Oktober Vol. 2 No. 4 (2021): Agustus Vol. 2 No. 3 (2021): Juni Vol. 2 No. 2 (2021): April Vol. 2 No. 1 (2021): Februari Vol. 1 No. 05 (2020): Oktober Vol. 1 No. 02 (2020): April Vol. 1 No. 6 (2020): Desember Vol. 1 No. 4 (2020): Agustus Vol. 1 No. 3 (2020): Juni Vol. 1 No. 1 (2020): Februari More Issue