cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
E-Jurnal Gloria Yuris Prodi Ilmu Hukum (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Berisi Jurnal-Jurnal Mahasiswa S1 Prodi Ilmu Hukum UNTAN (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional)
Arjuna Subject : -
Articles 1,226 Documents
 107   108   109   110   111 
WANPRESTASI ANGGOTA DALAM PENGEMBALIAN PINJAMAN PADA PRIMER KOPERASI KARTIKA DI KODIM 1202 SINGKAWANG - A11112051, KADERRINI EKASARI
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 5, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, merupakan landasan dari berdirinya Primer Koperasi Kartika di Kodim 1202 Singkawang Kalimantan Barat. Dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam antara anggota dengan Primer Koperasi Kartika di Kodim 1202 Singkawang dilakukan secara lisan dalam suatu perjanjian maksimal Rp. 25.000.000 dan Bunga pinjaman 1,5 % tetap tidak menurun dengan waktu 1 s/d 12 bulan. Sebagaimana perjanjian pada umumnya agar mengikat para pihak, dalam perjanjian pinjam meminjam pada Primer Koperasi Kartika harus juga memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu sepakat mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu hal yang halal. Dengan dipenuhinya syarat-syarat tersebut maka perjanjian berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak dan perjanjian itu harus dilakukan dengan itikad baik sebagaimana diataur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Empiris dengan pendekatan Deskriptif Analisis yaitu menggambarkan sesuai dengan kenyataan yang ada pada saat penelitian ini dilakukan. Dalam perjanjian pinjam meminjam tersebut masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban. Kewajiban yang harus dipenuhi anggota adalah melasanakan pelunasan pembayaran pinjam meminjam sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama, namun hal tersebut tidak dilasanakan oleh anggota. Bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pengembalian pinjaman dikarenakan anggota ada kebutuhan yang mendesak menyebabkan anggota koperasi tidak dapat melaksanakan kewajibannya pada Primer Koperasi Kartika. Akibatnya hukum bagi anggota koperasi yang wanprestasi dalam pengembalian pinjaman tidak diberikan pinjaman oleh koperasi dalam waktu yang ditentukan. Upaya yang dilakukan oleh koperasi terhadap anggota wanprestasi mendapat peringatan dan memeninta segera mengembalikan pinjaman yang telah disepakati pada Primer Koperasi Kartika namun dalam prakteknya pertanggung jawaban tersebut tidak dilaksanakan oleh anggota koperasi. Maka koperasi melakukan upaya hukum dengan diselesaikan secara musyawarah mufakat dan kekeluargaan. Kata kunci: Perjanjian pinjam meminjam, Koperasi, Wanprestasi.
KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN TERHADAP PERUSAHAAN PAILIT (STUDI KASUS GANTI-RUGI TIKET PESAWAT MASKAPAI BATAVIA AIR) - A01110094, ABIGAEL KRISTIANTI OCTAVIANA
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 2, No 3 (2014): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Banyaknya perusahaan yang hadir dewasa ini tentu membawa kebaikan bagi masyarakat sekitar atau pun suatu wilayah tertentu. Selain memperluas lapangan pekerjaan perusahaan tersebut juga dapat menawarkan barang/jasa yang mereka tawarkan. Namun ada hal lain yang harus diwaspadai ketika ternyata perusahaan tersebut memiliki hutang dan tidak mampu membayar hingga dinyatakan pailit. Selain harus memberhentikan para karyawan, perusahaan tersebut juga harus membayarkan hutang-hutangnya pada masing-masing kreditur. Kepailitan dapat terjadi akibat suatu perusahaan dianggap tidak dapat membayarkan sejumlah hutang hutang perusahaan. Dalam kepailitan sebuah maskapai penerbangan atau perusahaan akan menimbulkan kerugian terhadap konsumen atas tiket yang sudah di beli sebelum putusan pailit tersebut diumumkan. Hal ini jugalah yang dialami oleh PT. Metro Batavia sebuah perusahaan pengelola maskapai penerbangan Batavia Air. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta mengabulkan permohonan perusahaan asal Amerika Serikat, International Lease Finance Corporation (ILFC), karena PT. Metro Batavia tak mampu membayar sewa pesawat, biaya cadangan mesin, dan bunga. Total utangnya mencapai AS$4,6 juta. Di persidangan, Batavia mengakui utang tersebut. Dan terhitung sejak hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 pukul 00.00 WIB PT. Metro Batavia berhenti melayani penumpang sesuai dengan Keputusan Pengadilan Niaga Jakarta bahwa Batavia Air pailit. Keputusan ini dibuat menyusul permohonan gugatan pailit dari perusahaan sewa pesawat International Lease Finance Corporation (ILFC) tersebut. Dari putusan pailit tersebut maka ada akibat hukum terhadap konsumen yang telah membeli tiket pesawat dari maskapai Batavia tersebut, oleh karena itu berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut kedalam bentuk penelitian skripsi yang berjudul Kajian Yuridis Perlindungan Hak Konsumen terhadap Perusahaan Pailit (Studi Kasus Ganti-Rugi Tiket Pesawat Maskapai Batavia Air). Dimana bertujuan Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum terhadap hak konsumen atas tiket pesawat yang telah dibeli namun dibatalkan oleh Maskapai Batavia Air yang telah dinyatakan pailit dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan ganti-rugi atas pembatalan tiket pesawat Batavia Air yang belum melaksanakan jasanya (penerbangan) setelah perusahaan tersebut pailit. Berdasarkan kepada hal tersebut maka dipandang sangat perlu mengetahui perlindungan hak konsumen terhadap kerugian atas tiket yang sudah dibeli sehubungan dengan terjadinya kepailitan maskapai penerbangan dan bagaimana pelaksanaan ganti-rugi dilapangan akibat pailitnya maskapai Batavia Air ini. Metode penulisan yang digunakan adalah jenis yuridis normatif. Dengan mempelajari peraturan Undang Undang yang terkait dengan tanggung jawab pengangkut terhadap kerugian konsumen serta melakukan wawancara dengan pihak yang terkaitBeberapa ketentuan hukum baik itu hukum perdata, hukum kepailitan, hukum pengangkutan udara, belum menjamin perlindungan terhadap konsumen dari perusahaan pailit. Mungkin terdapat beberapa aturan yang terkait dengan ganti-rugi namun dalam pelaksanaannya belumlah dijalankan sesuai pengaturan yang berlaku. Sampai saat ini belum ada pengaturan hukum yang mengatur khusus tentang kebijakan terhadap ganti-rugi atas pemakai jasa penerbangan yang perusahaannya sudah dinyatakan pailit. Keywords: Perlindungan Hak Konsumen. Peusahaan Pailit Batavia Air
WANPRESTASI PENYEWA DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH DI RT 004 / RW 001 KELURAHAN MARIANA KECAMATAN PONTIANAK KOTA - A11109065, ADHITYA HERLAMBANG
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 1, No 3 (2013): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Skripsi dengan judul WANPRESTASI PENYEWA DALAM PERJANJIAN SEWA-MENYEWA RUMAH DENGAN PEMILIK RUMAH DI RT 004 / RW 001 KELURAHAN MARIANA KECAMATAN PONTIANAK KOTA. Terjadinya hubungan sewa menyewa rumah didasari karena perjanjian lisan, artinya sewa menyewa rumah tersebut diadakan secara tidak tertulis. Perjanjian sewa menyewa demikian secara hukum tetap sah sepanjang dilakukan karena kesepakatan dari kedua belah pihak. Hubungan sewa menyewa rumah tersebut telah belangsung cukup lama, umumnya telah berjalan lebih dari sepuluh tahun, dengan sistem pembayaran di muka. Perjanjian sewa menyewa tersebut ditentukan masa berakhirnya selama 2 tahun kedepan. Perjanjian sendiri menurut Pasal 1313 KUH Perdata ialah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Bila suatu perjanjian sewa menyewa telah ditentukan waktu berakhirnya, maka penyewa selaku yang menyewa rumah tersebut harus bertanggung jawab untuk membayar ulang bila ia ingin memperpanjang masa sewa rumah tersebut dan tidak boleh lewat dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan pada awal dilakukannya perjanjian. Berdasarkan hasil penelitian Penulis di lapangan ternyata pihak penyewa lalai dalam pembayaran ulang sewa rumah untuk mempepanjang masa sewa rumah dikarenakan lupa tanggal jatuh tempo dan tidak adanya perjanjian tertulis yang menyatakan tanggal jatuh tempo tersebut. Jadi hanya berdasarkan ingat atau tidaknya penyewa rumah tersebut. Dalam perjanjian hanya kuitansi sebagai bukti pembayaran antara kedua belah pihak. Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debiturtidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian. Upaya yang dilakukan pemilik rumah terhadap penyewa wanprestasi adalah meminta pemenuhan uang sewa. Maksudnya melunaskan pembayaran uang sewa rumah untuk jangka waktu 2 tahun kedepan.Keyword : Wanprestasi Di Kelurahan Mariana Kecamatan Pontianak Kota
KEWAJIBAN PENYEWA MELAKSANAKAN PEMBAYARAN UANG SEWA DENGAN PENGELOLA GEDUNG INDOOR APANG SEMANGAI KABUPATEN SINTANG - A01112191, ARISTA SANDY
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 5, No 2 (2017): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam perjanjian sewa menyewa gedung Indoor Apang Semangai di lakukan secara lisan di mana masing-masing pihak harus memiliki kesadaran untuk memenuhi segala hak dan kewajibannya atas dasar itikad baik. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode empiris yaitu dengan mengungkapkan data dari hasil penelitian yang menggambarkan serta menganalisis data yang diperoleh pada saat melakukan penelitian, dengan menggunakan pendekatan deskriftif analisis, dan bentuk penelitian lapangan dan kepustakaan. Salah satu kewajiban pihak penyewa adalah membayar uang sewa gedung, selain itu penyewa berhak menggunakan gedung Indoor Apang Semangai tersebut sesuai dengan peruntukannya. Di lain pihak, pihak yang menyewakan gedung Indoor Apang Semangai juga memiliki kewajiban yang harus di perhatikan yaitu mengusahakan agar gedung Indoor Apang Semangai yang disewakan tersebut berada dalam keadaan baik dan siap untuk dipergunakan pada saat diberikan kepada pihak penyewa. Serta yang menyewakan berhak untuk menerima sejumlah uang sesuai dengan harga sewa yang telah di tentukan dalam surat izin penyewaan. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan prestasi itu. Dalam pelaksanaan sewa menyewa antara penyewa dengan pengelola gedung Indoor Apang Semangai Kabupaten Sintang ternyata masih ada penyewa gedung Indoor Apang Semangai yang melakukan wanprestasi dalam melaksanakan kewajibannya membayar uang sewa gedung. Faktor penyebab wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa gedung Indoor Apang Semangai oleh penyewa disebabkan karena pihak penyewa lupa/lalai dan masalah keuangan.Keyword: -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MELAKUKAN SERVIS KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS PADA BENGKEL MOTOR DI KECAMATAN PONTIANAK KOTA) - A11110131, MUHAMMAD RIZAL FERDIAN
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 3, No 1 (2014): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Melakukan Servis Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Bengkel Motor Di Kecamatan Pontianak Kota) bertujuan Untuk memperoleh data, informasi tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang melakukan servis kendaraan bermotor pada bengkel di Kecamatan Pontianak Kota. Untuk mengetahui faktor – faktor yang menyebabkan belum diberikannya perlindungan hukum terhadap konsumen bengkel di Kecamatan Pontianak Kota, Untuk mengungkapkan upaya hukum bagi konsumen untuk mendapatkan hak – hak mereka berdasarkan Undang – undang Perlindungan Konsumen.   Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode empiris dengan pendekatan diskriptif analisis yaitu melakukan penelitian dengan menggambarkan dan menganalisa fakta – fakta yang secara nyata diperoleh atau dilihat pada saat penelitian ini dilakukan di lapangan hingga sampai pada kesimpulan akhir.   Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa praktek perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa servis besar kendaraan bermotor belum dilaksanakan sepenuhnya oleh bengkel motor, sehingga masih ada konsumen yang merasa tidak puas atas pelayanan jasa servis kendaraan bermotor yang dilakukan oleh bengkel. Bahwa faktor yang menjadi penyebab belum dilaksanakannya perlindungan terhadap konsumen jasa servis kendaraan bermotor  dikarenakan, petugas bengkel belum semuanya memiliki keterampilan yang memadai untuk melakukan tindakan servis kendaraan bermotor, sehingga kadangkala hasil servis belum memberikan kepuasan kepada konsumen. Selain itu faktor lain adalah bengkel lebih memikirkan keuntungan usaha bengkelnya daripada kepuasan pelayanan kepada konsumen hal ini dibuktikan dengan masih adanya suku cadang kendaraan atau sparepart yang diganti tidak sesuai yang diinginkan konsumen. Bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen jika mengalami  kerugian adalah dapat meminta kepada bengkel untuk memberikan ganti kerugian dengan cara negosiasi, jika hasil yang diharapkan tidak memberikan kepuasan maka para pihak dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan dimana konsumen berada atau dimana bengkel tersebut berada.   Keyword : Perlindungan Hukum, Konsumen, Pelayanan Servis Bengkel
KEWAJIBAN PEMBORONG BANGUNAN MENYEDIAKAN ALAT KESELAMATAN KERJA BAGI PEKERJANYA DI DESA PULAU KUMBANG KECAMATAN SIMPANG HILIR KABUPATEN KAYONG UTARA - A01111054, KASIM
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 3, No 4 (2015): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan mengenai tidak dilaksanakanya kewajiban Pemborong Bangunan terhadap Pekerjanya di Desa Pulau Kumbang Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara dalam hal memberikan perlindungan atas keselamatan pekerja. Tujuan penelitian ini yaitu ingin memperoleh data dan informasi mengenai pelaksanaan kewajiban pemborong bangunan di Desa Pulau Kumbang dalam menyediakan alat keselamatan kerja bagi pekerjanya, faktor-faktor penyebab dan akibat hukum Pemborong Bangunan di Desa Pulau Kumbang tidak melaksanakan kewajibanya menyediakan alat keselamatan kerja bagi pekerjanya sebagaimana mestinya (sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku), upaya yang dilakukan oleh Pekerja terhadap Pemborong Bangunan di Desa Pulau Kumbang yang tidak memenuhi kewajibanya menyediakan alat keselamatn kerja bagi pekerjanya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif analisis, yakni suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengambarkan keadaan yang sebenarnya sebagaimana yang terjadi pada saat penelitian dilakukan sehingga dapat ditarik kesimpulan sehubungan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian yang diperoleh ialah Pemborong Bangunan di Desa Pulau Kumbang tidak melaksanakan kewajibannya menyediakan alat keselamatan kerja bagi pekerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dikarenakan kurangnya biaya untuk membeli alat keselamatan kerja tersebut. Akibat hukum bagi Pemborong Bangunan di Desa Pulau Kumbang atas perbuatan di atas adalah mendapatkan sanksi baik sanksi teguran maupun tertulis dari Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Kayong Utara serta jika terjadi kecelakaan yang menimpa pekerjanya harus menganti segala biaya pengobatan dan tetap membayar upah pekerjanya selama tidak bekerja. Sebagian pekerja pernah melakukan upaya untuk mendapatkan jaminan keselamatan kerja dan upaya ini diajukan kepada Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Kayong Utara.   Kata Kunci : Alat Keselamatan Kerja, Pemborong Bangunan, Pekerja.  
PELAKSANAAN PERJANJIAN JASA PEMESANAN BALIHO PADA PENGUSAHA CV. ADD PRINT OLEH PEMESAN DI KOTA PONTIANAK - A11112002, MAULANA SAE AKBAR
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 4, No 3 (2016): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan perjanjian antara CV. Add Print dengan Pemesan Baliho sebagai pengguna jasa dalam hukum perdata termasuk dalam jenis perjanjian untuk melakukan jasa – jasa tertentu. Perjanjian antara CV. Add Print dengan Pemesan Baliho dilakukan secara lisan ( tidak tertulis ), walaupun dilakukan secara lisan tetapi kekuatan mengikatnya sama dengan perjanjian yang dibuat secara tertulis dan perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, karena perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang – undang Hukum Perdata, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat atau mengadakan suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Skripsi ini memuat rumusan masalah: “Apakah Pemesan Baliho Telah Melaksanakan Kewajibannya Kepada Pengusaha CV. Add Print Sesuai Dengan Perjanjian ?”. Adapun metode penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian metode penulisan hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analisis. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berasal dari kesenjangan antara teori dengan kehidupan nyata yang menggunakan hipotesis, landasan teoritis, kerangka konsep, data sekunder dan data primer. Metode deskriptif yaitu suatu prosedur untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan menggambarkan keadaan pada saat sekarang, berdasarkan fakta yang ada sewaktu penelitian. Dari hasil penelitian dapat diketahui Bahwa Perjanjian yang dilakukan antara Pemesan Baliho (pengguna jasa) dengan CV. Add Print dilakukan secara lisan  (tidak tertulis) dan Pihak Pemesan wanprestasi dalam pembayaran baliho. Pihak pemesan belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan (wanprestasi). Faktor yang menyebabkan adanya pemesan yang belum melaksanakan kewajiban sesuai dengan apa yang diperjanjikan atau wanprestasi adalah dikarenakan kondisi keuangan yang belum mencukupi, adanya keperluan lain-lain, dan adanya keperluan yang mendesak. Akibat yang ditimbulkan kepada pemesan yang wanprestasi yaitu, diberi teguran dan membayar ganti rugi dalam pelunasan pembayaran baliho kepada pengusaha CV. Add Print. Upaya yang dilakukan oleh Pihak Pengusaha CV. Add Print terhadap Pihak Pemesan yang terlambat melakukan pembayaran atau wanprestasi adalah ditagih secara terus – menerus dan diselesaikan secara kekeluargaan, tidak pernah diselesaikan melalui jalur pengadilan.   Kata Kunci : Perjanjian Jasa, Wanprestasi
INSIDEN PESAWAT MH17 DITINJAU DARI KONVENSI CHICAGO 1944 - A11111025, LUMBAN MANIHURUK
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 5, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan penerbangan sipil haruslah mengacu pada norma-norma hukum internasional maupun nasional yang berlaku untuk menjamin keselamatan penumpang, awak pesawat, pesawat udara maupun barang-barang yang diangkut. Pesawat Malaysia Airlines MH17 adalah penerbangan penumpang internasional terjadwal dari Amsterdam (Belanda) menuju Kuala Lumpur (Malaysia) diduga jatuh ditembak saat melintasi wilayah yang merupakan daerah konflik antara Pemerintah Ukraina dengan Pemberontak pro Rusia, karena dianggap sebagai sasaran tembak yang merupakan bagian dari pesawat militer. Insiden ini menimbulkan tanggung jawab bagi negara terkait, yaitu Malaysia sebagai negara terdaftarnya pesawat dan Ukraina sebagai negara lokasi jatuhnya pesawat. Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui pengaturan hukum internasional tentang ketentuan zona larangan terbang. Kedua, untuk mengetahui pertanggungjawaban dari negara yang melakukan penembakan pesawat sipil menurut hukum internasional. Ketiga, untuk mengetahui aspek keselamatan dan keamanan penerbangan sipil terkait insiden pesawat sipil MH17 ditinjau dari Konvensi Chicago 1944. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan teknik deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus,dimana pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang dihimpun secara sistematis. Hasil dari penelitian adalah, Ukraina tidak memperhatikan keamanan wilayah udaranya dengan memberlakukan zona larangan terbang. Dimana setiap negara berhak memberlakukan larangan terbang demi keamanan dan keselamatan wilayah udaranya berdasarkan Pasal 9 Konvensi Chicago 1944, tentunya penentuan batas zona udara terlarang tersebut harus wajar tanpa mengganggu kelancaran serta mengakibatkan keterlambatan penerbangan komersial.  Sesuai dengan hukum internasional suatu negara dapat dimintai pertanggungjawabannya, berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi unsur lahirnya tanggung jawab suatu negara. Pasal 28 Konvensi Chicago 1944 mengamanahkan bahwa negara bertanggung jawab atas segala penyelenggaraan keselamatan dan keamanan penerbangan sipil yang melintasi wilayahnya. Ukraina sebagai salah satu negara anggota Konvensi Chicago 1944 harus bertanggung jawab. Aspek keselamatan penerbangan sipil terkait insiden pesawat MH17, dalam Konvensi Chicago 1944 telah dilakukan perubahan dengan memasukkan Pasal 3bis, Protokol Montreal 1984. Dimana, pasal tersebut menentukan bahwa negara mempunyai kewajiban hukum untuk menahan diri tidak menggunakan senjata terhadap pesawat sipil dalam penerbangannya. Jika dilihat kembali aturan hukum penerbangan internasional yang menjadikan seluruh kawasan yang terjadi gencatan senjata sebagai zona atau kawasan yang tidak boleh dilalui oleh pesawat udara manapun, maka dalam hal ini Malaysia Airlines berkewajiban untuk menghindari melintas di kawasan Ukraina tersebut atas dasar pertimbangan keselamatan. Kata kunci: Zona larangan terbang, Tanggung jawab negara, Aspek keselamatan penerbangan
TANGGUNG JAWAB PENYEWA DALAM PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN RUMAH YANG DISEWA (STUDI KASUS PERJANJIAN SEWA MENYEWA DI KELURAHAN TENGAH KECAMATAN PONTIANAK KOTA - A01110089, ADHI PRADANA PUTRA
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 3, No 3 (2015): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagaimana halnya dengan perjanjian pada umumnya, demikian pula pada perjanjian sewa menyewa, telah terjadi pada saat tercapainya kata sepakat diantara para pihak yang mengadakan perjanjian. Perjanjian sewa menyewa yang dibuat secara sah yang telah memenuhi ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya, kedua belah pihak terikat untuk melaksanakan perjanjian. Yang menjadi rumusan masalah adalah “Mengapa Penyewa Tidak Bertanggung Jawab Dalam Pemeliharaan dan Perawatan Rumah Yang Di Sewanya?” Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian empiris dan jenis pendekatan secara deskriptif analisis yaitu meneliti dengan mengungkapkan fakta secara obyektif sebagaimana ditemukan di lapangan. Demikian dengan perjanjian sewa menyewa rumah di kelurahan Tengah Kecamatan Pontianak Kota,pihak pemilik rumah berkewajiban untuk menyerahkan kenikmatan rumah yang disewakan dan pihak penyewa berkewajiban membayar uang sewa yang disepakati, namun kewajiban tersebut tidak hanya mengenai barang dan harga sewa saja yang mesti dipenuhi. Dalam perjanjian sewa menyewa barang penyewa juga diwajibkan untuk menjaga dan memelihara barang yang disewanya secara baik karena pada akhir perjanjian akan dikembalikan utuh sebagaimana sediakala, namun dalam perjanjian sewa menyewa rumah di kelurahan Tengah Kecamatan Pontianak Kota antara Ibu Tjia Siau Fhoeng alias Sufiana selaku pemilik rumah dan bapak Irwan selaku pihak penyewa, saat berlangsungnya  perjanjian sewa menyewa rumah pihak penyewa tidak bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan perawatan rumah yang disewanya. melakukan pemeliharaan dan perawatan.Adapun faktor-faktor pihak penyewa tidak bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan perawatan rumah tersebut karena tidak mempunyai biaya,,dan juga karena tidak memiliki waktu untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan. Sebagai akibat hukum terhadap penyewa rumah yang tidak bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan perawatan rumah yang disewanya adalah penyewa tidak diperkenankan untuk memperpanjang masa waktu sewa rumah untuk masa waktu berikutnya dan pembayaran ganti kerugian. Adapun upaya yang dilakukan pemilik rumah terhadap penyewa yang tidak bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan perawatan rumah tersebut adalah menyelesaikan secara kekeluargaan dan meminta kepada pihak penyewa untuk memperbaiki rumah dan meminta ganti rugi kerusakan rumah. Namun tidak disanggupi oleh pihak penyewa rumah. Walaupun demikian pihak pemilik rumah tidak pernah melakukan upaya hukum berupa gugatan ke Pengadilan negeri karena tidak adanya pemeliharaan dan perawatan rumah yang disewanya oleh pihak penyewa   Keyword : Perjanjian sewa menyewa,tanggung jawab pemeliharaan dan  perawatan rumah, wanprestasi.
WANPRESTASI DALAM MEMBAYAR UANG KEBERSIHAN PADA PETUGAS OLEH WARGA DI KOMPLEK PERMATA AMPERA II PONTIANAK - A01112167, ICHA HANDAYANI
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 5, No 2 (2017): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Skripsi ini berjudul :” WANPRESTASI DALAM MEMBAYAR UANG KEBERSIHAN PADA PETUGAS OLEH WARGA DI KOMPLEK PERMATA AMPERA II PONTIANAK”. Masalah yang diteliti “Faktor Apa Yang Menjadi Penyebab Warga Belum Melaksanakan Kewajibannya Membayar Uang Kebersihan Pada Petugas di Komplek Permata Ampera II Pontianak?”. Metode yang digunakan Empiris yaitu suatu penelitian yang berasal dari kesenjangan antara teori dengan kehidupan nyata yang menggunakan hipotesis, landasan teoritis, kerangka konsep, data sekunder dan data primer.Perjanjian untuk melakukan jasa jasa tertentu, yaitu perjanjian yang mana salah satu pihak menghendaki dari pihak lawan untuk dilakukannya suatu pekerjaan berupa jasa tertentu yang merupakan suatu keahlian, untuk mencapai suatu tujuan yang mana dia bersedia membayar upah. Jika dalam pelaksanaan perjanjian jasa tidak terlaksananya prestasi sesuai dengan yang telah di sepakati  maka para pihak telah wanprestasi. Perjanjian jasa bersifat konsensuil yang dapat terjadi baik dengan perjanjian tertulis maupun lisan. Salah satu bentuk perjanjian jasa tertentu adalah jasa kebersihan antara warga Komplek Permata Ampera II Pontianak dan Petugas Kebersihan. Dalam perjanjian jasa kebersihan di Komplek Permata Ampera II Pontianak, Warga sebagai pengguna jasa dan petugas kebersihan adalah sebagai penyedia jasa. Berlaku penerapan perjanjian ini secara lisan. Diterapkannya bentuk perjanjian secara lisan ini bukan berarti para pihak boleh mengingkari isi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, akan tetapi sebaliknya para pihak untuk melaksanakan pretasi dengan penuh tanggung jawab. Dalam pelaksanaannya ternyata masih ada warga Komplek Permata Ampera II Pontianak yang yang melakukan wanprestasi dalam hal pembayaran uang kebersihan Dapat diketahui bahwa faktor yang menyebabkan warga Komplek Permata Ampera II Pontianak wanprestasi dalam hal pembayaran uang kebersihan di karenakan ada warga yang belum menerima gaji saat petugas datang menagih, ada pula yang beralasan sibuk serta memiliki kebutuhan mendesak sehingga mengesampinngkan kewajibannya tersebut. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak petugas kebersihan terhadap warga Komplek Permata Ampera II Pontianak yang wanprestasi dalam melakukan pembayaran uang kebersihan adalah dengan cara, diberiakannya teguran, serta memberikan kesempatan perpanjangan waktu pembayaran uang kebersihanDalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif analisis, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisis keadaan atau fakta fakta yang diperoleh dari lapangan pada saat penelitian dilakukan. Dapat diketahui bahwa faktor yang menyebabkan warga Komplek Permata Ampera II Pontianak wanprestasi dalam hal pembayaran uang kebersihan di karenakan ada warga yang belum menerima gaji saat petugas datang menagih, ada pula yang beralasan sibuk serta memiliki kebutuhan mendesak sehingga mengesampinngkan kewajibannya tersebut. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak petugas kebersihan terhadap warga Komplek Permata Ampera II Pontianak yang wanprestasi dalam melakukan pembayaran uang kebersihan adalah dengan cara, diberiakannya teguran, serta memberikan kesempatan perpanjangan waktu pembayaran uang kebersihan dan upaya trakhir yang dilakukan oleh petugas kebersihan kepada warga yang kembali melalaikan kewajibannya adalah petugas kebersihan tak lagi melayani warga dalam hal pengangkutan sampah. Kata kunci: Wanprestasi, Perjanjian Jasa

Page 109 of 123 | Total Record : 1226

 107   108   109   110   111 

Filter by Year

2012 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 3 (2018): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 6, No 2 (2018): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 6, No 1 (2017): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 5, No 3 (2017): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 5, No 2 (2017): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 5, No 4 (2017): JURNAL MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 5, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 4, No 4 (2016): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 4, No 3 (2016): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 4, No 2 (2016): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 4, No 1 (2015): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 3, No 4 (2015): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 3, No 3 (2015): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 3, No 2 (2015): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 3, No 1 (2014): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 2, No 4 (2014): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 2, No 3 (2014): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 2, No 2 (2014): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 2, No 1 (2013): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 1, No 3 (2013): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 1, No 2 (2013): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 1, No 1 (2012): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN More Issue