cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
E-Jurnal Gloria Yuris Prodi Ilmu Hukum (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Berisi Jurnal-Jurnal Mahasiswa S1 Prodi Ilmu Hukum UNTAN (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional)
Arjuna Subject : -
Articles 1,226 Documents
 46   47   48   49   50 
IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL INDONESIA TERHADAP PRODUK MAINAN ANAK DI KOTA PONTIANAK BERDASARKAN STANDAR NASIONAL INDONESIA MAINAN SECARA WAJIB - A01112252, NELLA HASIAN SILITONGA
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 5, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penerapan Standar Nasional Indonesia pada suatu produk dapat meningkatkan mutu dan kualitas suatu produk yang dihasilkan oleh produsen. Implementasi Standar Nasional Indonesia terhadap produk mainan anak merupakan  salah satu kebijakan yang telah diberlakukan oleh Pemerintah secara nasional guna melindungi anak-anak dari ancaman banyaknya beredar mainan anak yang mengandung bahan-bahan kimia berbahaya, sehingga dapat mengancam kesehatan dan keselamatan anak. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Indonesia Mainan Secara Wajib. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana implementasi Standar Nasional Indonesia pada produk mainan anak di Kota Pontianak berdasarkan Peraturan yang ada dan faktor-faktor yang menjadi kendala Disperindakop dan UKM Kota Pontianak dalam mengefektifkan Peraturan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Indonesia Mainan Secara Wajib. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yaitu penelitian dengan mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya yaitu hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statue Approach). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (Library Research ), cyber media yang dilakukan melalui media internet dengan mengakses berbagai artikel, buku-buku digital dan website resmi, dan teknik komunikasi langsung berupa wawancara dengan informan yang berkaitan dengan penelitian ini Berdasarkan pembahasan terhadap hasil analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan pertama, bahwa impelementasi dari Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Indonesia Mainan Secara Wajib belum terlaksana secara merata karena masyarakat tidak mengetahui tentang kebijakan tersebut karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak terkait dalam rangka mendukung penerapan peraturan mengenai mainan anak wajib Standar Nasional Indonesia tersebut. Kedua, pengawasan mainan wajib bertandar nasional pun belum secara merata dapat dilakukan karena keterbatasan Petugas Pengawasan Barang dan Jasa yang ada di Kota Pontianak. Dan yang terakhir, faktor-faktor yang menjadi kendala Disperindagkop dan UKM Kota Pontianak dalam menerapkan peraturan mengenai mainan anak wajib SNI adalah seperti: minimnya jumlah Petugas Pengawasan Barang dan Jasa (PPBJ) di Kota Pontianak; sebagian besar pegawai di bidang perdagangan kurang mengetahui hukum dan memahami peraturan; masalah Sumber Daya Manusia (SDM), dan adanya mutasi pegawai. Kata Kunci : Implementasi, SNI Wajib, Produk Mainan Anak.
TINJAUAN NORMATIF PADA KONTRAK PEMBELIAN RUMAH YANG MEMUAT KLAUSULA EKSONERASI DI KOTA PONTIANAK - A01112122, HOLILA SARI
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 4, No 3 (2016): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Developer sebagai pelaku usaha membuat kontrak baku Perjanjian Pengikatan Jual Beli dalam proses jual beli rumah demi kepraktisan dalam menjalankan usahanya. Akan tetapi kontrak baku yang dibuat secara sepihak oleh pihak developer seringkali memuat klausula–klausula yang merugikan konsumen atau dengan kata lain, isi dari perjanjian baku tersebut lebih banyak mengakomodir kepentingan pihak developer dibandingkan dengan konsumen. akibatnya seringkali konsumen dirugikan. Meskipun UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah merumuskan aturan mengenai larangan pencantuman klausula baku, pada kenyataannya aturan tersebut tidak diperdulikan oleh pihak developer. Salah satu bentuk klausula baku yang seringkali merugikan konsumen adalah klausula eksonerasi. Dengan adanya klausula eksonerasi maka telah mencerminkan bahwa pihak developer tidak mematuhi ketentuan yang dirumuskan oleh UUPK dan juga tidak mengindahkan asas itikad baik dalam hukum perjanjian sebagaimana dirumuskan dalam oleh Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian normatif atau kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan pendekatan fakta dan perundang-undangan.Berdasarkan hasil penelitian ditinjau dari UUPK, perjanjian baku yang dibuat oleh pihak developer selaku pelaku usaha juga telah melanggar ketentuan dalam Pasal 18 UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diantaranya pemberian kuasa dari konsumen kepada developer, pengalihan tanggung jawab developer, penolakan penyerahan kembali secara penuh uang yang dibayarkan, serta tunduknya konsumen kepada aturan baru at’au tambahan. Oleh karena itu penulisan ini akan memaparkan konsekuensi yuridis terhadap kontak baku berklausula eksonerasi yang terdapat didalam PPJB PT. STAR BORNEO RESIDENCE yaitu batal demi hukum sebagaimana tercantum pada Pasal 18 ayat (3) UUPK.     Kata kunci : Klausula Eksonerasi , Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah
KESESUAIAN ANTARA PUTUSAN HAKIM DAN PEMBINAAN DILAPAS KELAS II A PONTIANAK DALAM HUBUNGAN TIMBULNYA RESIDIVIS - A01111131, RUSADI
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 3, No 3 (2015): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kedudukan hakim sebagai penegak hukum sangat terhormat dimata masyarakat, karena tanggung jawab yang sangat berat. karena itu seorang hakim tidaklah hanya berfungsi sebagai corong Undang-undang yang menganggap pasal-pasal hukum sebagai satu-satunya sumber hukum.Maka putusan berpengaruh juga nantinyaterhadap pembinaan napi di lembaga pemasyarakatan nya karena pembinaan napi harus sesuai dengan apa yang dibutuh kan napi agar pembinaan di lembaga pemasyarakatan itu menjadi solusi sehingga dapat memecahkan permasalahan dan mewakili kepentingan napi agar tidak mengulangi perbuatan nya (residivis). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode normatif sosiologis dengan pendekatan deskritif analisis. Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu berupa bahan hukum primer dan sekunder.tekhnik pengolahan bahan hukum yaitu dengan wawancara sebagai informan. Berdasarakan penelitian yang dilakukan didapatkan kesimpulan tentang bahwa tidak dilampirkan nya diputusan hakimpengadilan negeritentang pembinaan apa yang cocok untuk membina narapidana.Sehingga semua narapidana dilapas kelas II A pontianak pembinaan nya di samaratakan walaupun latar belakang seseorang melakukan tindak pidana berbeda danbentuk tindak pidananya berbeda. Kesesuaian antara putusan hakim dan pembinaan di lapas kelas II A pontianak belum dapat mewakili kepentingan narapidana atau memecahkan permasalahan narapidana sehingga residivis serta Putusan dan pembinaan terhadap narapidana belum menjadi solusi bagi narapidana untuk tidak mengulangi perbuatannya sehingga residivis di lembaga pemasyarakatan kelas II A pontianak.  Kedudukan hakim sangat terhormat dimata masyarakat, karena tanggung jawab yang sangat berat ia harus mempertanggungjawabkan segala putusan yang diambilnya di hadapan tuhan yang maha esa. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan riduan syaharani, dikatakan di dalam hukum inkonkreto ini hakim dan pejabat-pejabat pemerintahan tidak melepaskan diri dari pertanggungjawaban terhadap tuhan, terhadap diri sendiri, terhadap masyarakat, terhadap pihak-pihak yang bersangkutan, bertanggung jawab terhadap ilmu pengetahuan dan lain-lainnya. Itulah konsekuensi logis terhadap karir yang harus diemban oleh hakim.Dimana terhadap segala bentuk perbuatan tindakannya dalam suatu putusan harus mencerminkan keluhuran dari rasa keadilan masyarakat.Karena itu, kebebasan dan keyakinan hakimlah yang menjadi penentu posisi keobjektifan suatu putusan yang harus mengandung rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat. Kualitas seorang hakim tidak diukur oleh keterampilan dan kemampuan menerapkan pasal-pasal hukum dan memutus perkara secara cepat, tetapi lebih jauh diukur dari keberaniannya memegang teguh asas independen yang melekat di pundaknya.Oleh karena itu seorang hakim tidaklah hanya berfungsi sebagai corong undang-undang yang menganggap pasal-pasal hukum sebagai satu-satunya sumber hukum. Hakim harus mengeksplorasi nilai-nilai keadilan dalam masyarakat untuk kemudian dikristalisasikan dalam bentuk-bentuk putusan yang terangkum dalam yurisprudensi.Keadaan itulah yang mengharuskan hakim terjun dan menggali serta memakmurkan hukum di tengah-tengah masyarakat. Apabila terjadi putusan yang keliru atau terjadi kesalahan dalam pengambilan putusan maka akan merugikan masa depan, karir, mental serta kehidupan terdakwa dalam sepanjang hidupnya. Karena garis nasib terdakwa ada di tangan hakim yang akan memutus perkara pidana yang akan didakwakan kepadanya dan apabila tedakwa terbukti bersalah dan sudah diputus oleh hakim maka selanjutnya disebut narapidana, maka narapidana harus dibina di lembaga pemasyarakatan, adanya model pembinaan bagi narapidana di dalam tidak terlepas dari sebuah dinamika yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas).  Seperti halnya yang terjadi jauh sebelumnya, peristilahan penjara pun telah mengalami perubahan menjadi pemasyarakatan.Tentang lahirnya istilah dipilih sesuai dengan visi dan misi lembaga itu untuk menyiapkan para narapidana kembali ke masyarakat. Istilah ini dicetuskan pertama kali oleh sahardjo, s.h Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya sistem pemasyarakatan mulai dilaksanakan sejak tahun 1964 dengan ditopang oleh uu no 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan.Uu pemasyarakatan itu menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan. Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan yang dilakukan oleh negara kepada para narapidana dan tahanan untuk menjadi manusia yang menyadari kesalahannya selanjutnya pembinaan diharapkan agar mereka mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya (residivis). Agar tidak terjadinya pengulangan tindak pidana yang pernah dilakukan narapidana pembinaan keterampilansebagai salah satu program di yang bertujuan untuk pembinaan narapidana serta memberikan bimbingan keterampilan yangbermanfaat di masyarakat apabila kelak telah habis masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan.  Namun pada kenyataan nya dalam perkara tindak pidana pencurian putusan hakim dan tidak dapat menyelesaikan permasalahan narapidana buktinya masih ada narapidana yang mengulangi perbuatannya (residivis). Yaitu sunarto putro alias sunar bin marsuki diputus 1 tahun di pengadilan negeri pontianak, residivis robi alias bobi bin mangsun diputus 3 bulan di pengadilan negeri pontianak, seharusnya putusan hakim dan  dapat  memecahkan permasalahan narapidana.  Putusan ringan yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa tindak pidana pencurian kurang efektif untuk membina narapidana di nantinya karena terlalu singkat dan begitu juga pembinaan yang diberikan terhadap narapidana harus dapat mewakili kepentingan narapidana serta dapat memecahkan permasalahan narapidana. Seperti dokter yang sedang mendiaknosa penyakit pasiennya obat apa yang harus diberikan terhadap pasiennya dan berapa dosisnya agar pasien sembuh sama halnya dengan narapidana agar narapidana dapat menyadari kesalahan nya dan tidak mengulangi perbuatannya (residivis).  Seharusnya pembinaan yang diberikan di dapat bermanfaat dan menjadi solusi bagi narapidana agar narapidana bisa kembali kefitrahnya.Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.   Keyword : putusan hakim, lembaga pemasyarakatan, residivis
PELAKSANAAN PENYIMPANAN BENDA SITAAN NARKOTIKA PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL DAN POLRESTA KOTA PONTIANAK - A1011131061, JUNIAWAN SUNARDI
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 5, No 4 (2017): JURNAL MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam proses mendapatkan alat bukti dan menyitanya serta menempatkan barang sitaan tersebut diperlukan suatu tempat yang merupakan pusat penyimpanan segala macam barang sitaan, guna untuk menjamin keutuhan dari barang sitaan tetap seperti barang bukti tersebut di sita oleh penyidik. KUHAP pasal 44 ayat (1) menyebutkan “Benda Sitaan Negara disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara”. Namun pada prakteknya dilapangan penyimpanan dan pemeliharaan benda sitaan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, masih banyak benda sitaan yang tidak diserahkan oleh pihak penyidik pada tempat penyimpanan khusus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama terhadap Barang Sitaan Negara berupa narkotika yang justru diambil alih penyimpanannya oleh pihak penyidik.Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan serta melalui wawancara dan angket terhadap responden, bahwa menurut pendapat penyidik mengambil alih  penyimpanan karena berdasarkan alasan tersedianya tempat khusus untuk penyimpanan barang bukti narkotika, alasan keamanan dan mempermudah urusan pemeriksaan. Keberadaan benda sitaan negara berupa narkotika juga menjadi suatu permasalahan tersendiri bagi aparat penegak hukum, sebab berpotensi adanya penyalahgunaan, penggelapan dan hilangnya barang bukti sehingga tidak mungkin untuk di simpan dan harus segera dimusnahkan oleh pihak penyidik.penyidik sebagai dari lembaga penegakan hukum, harus dapat mengedepankan fungsi controlnya yang dapat menghentikan atau minimal mengurangi secara bertahap terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika sehingga Salah satu upaya penanggulangan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika dimaksud adalah harus dimusnahkannya barang bukti berupa narkotika secepat mungkin. Kata Kunci: Rupbasan, Benda Sitaan Narkotika, Pelaksanaan Penyimpanan Oleh Penyidik, 
PENERAPAN KEWENANGAN DEWAN KEAMANAN PBB DALAM UPAYA MENCIPTAKAN PEACE-BUILDING DUNIA INTERNASIONAL DENGAN CARA KEKUATAN (USE OF FORCE) DI KAWASAN TIMUR TENGAH - A01109026, TYAN MIRANI
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 1, No 2 (2013): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PBB merupakan organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara yang ada di dunia. Lembaga ini dibuat untuk memfasilitasi dalam hukum internasional, Piagam Internasional, Lembaga ekonomi dan perlindungan sosial. PBB memiliki 6 ( enam ) struktur utama, salah satunya adalah Dewan Keamanan PBB, Dewan Keamanan disini berfungsi untuk memelihara dan melindungi perdamaian dan keamanan internasional. Dikaitkan dengan fungsi nya, Kewenangan Dewan Keamanan PBB diatur berdasarkan Piagam PBB, ini bertujuan agar mendasari kewenangan Dewan Keamanan PBB agar bertindak sesuai dengan prinsip dan tujuan PBB. Permasalahan yang akan diteliti disini adalah mengenai Keefektifan Penerapan Kewenangan Dewan Keamanan PBB dalam upaya menciptakan Peacebuilding dunia internasional dengan cara kekerasan (use of force) di Kawasan Timur Tengah. Dalam menyelesaikan konflik dengan cara kekerasan di kawasan timur tengah, Dewan Keamanan PBB melaksanakan konsep Peacebuilding sebagai alat atau cara yang digunakan Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan konflik internasional, serta memperkuat perdamaian dan mencegah terjadinya konflik dengan mengeluarkan resolusi-resolusi. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif mencakup asas-asas hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Obyek dalam penelitian ini adalah Kewenangan Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan konflik dikawasan timur tengah. Teknik dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik penelitian kepustakaan (Literature Research), yaitu dengan mengambil data dari buku-buku, skripsi, jurnal, serta website, setelah itu teori yang ada disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dari penelitian ini, diperoleh hasil mengenai ketidakefektifan kewenangan Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan konflik dengan cara kekerasan ( use of force ) di kawasan timur tengah. Banyaknya kebijakan Dewan Keamanan yang dikeluarkan dalam bentuk resolusi menjadi tidak efektif, karena sikap beberapa negara anggota tetap Dewan Keamanan yang menggunakan hak veto dengan sewenang-wenangnya untuk menolak resolusi tersebut, konflik yang telah berlangsung lama, dukungan dari beberapa negara tetap Dewan Keamanan sehingga salah satu negara yang berkonflik yang dianjurkan oleh resolusi Dewan Keamanan PBB, serta perbedaan sikap Dewan Keamanan PBB yang bersifat Diskriminasi atau perbedaan perlakuan yang dilakukan Dewan Keamanan PBB terhadap Israel dan Negara-negara dikawasan timur tengah lainnya dalam hal pemberian sanksi oleh Dewan Keamanan PBB. Ini membuat kinerja Dewan Keamanan PBB menjadi lamban dan tidak efektif dalam menyelesaikan konflik di kawasan timur tengah. Keywords : Dewan Keamanan PBB, Peace-Building, Use Of Force
KEWAJIBAN PENYEWA MEMBAYAR UANG SEWA TONGKANG PT. PELAYARAN KHARISMA KARYA PERSADA DI KOTA PONTIANAK - A11111249, SUGIOTO
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 4, No 1 (2015): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 1338 KUH Perdata menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Perjanjian sewa menyewa tongkang telah dibuat secara tertulis, serta syarat yang termuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata juga terpenuhi, maka perjanjian tersebut telah mengikat para pihak dalam hal pelaksanaan isi perjanjian tersebut. Akan tetapi pada kenyataanya pihak penyewa tongkang lalai dalam melaksanakan kewajibanya, yaitu terlambat dalam melakukan pembayaran uang sewa tongkang, bahkan tidak membayar uang sewa sebagaimana yang telah disepakati, hanya membayar uang muka. Rumusan masalah: “Apakah penyewa telah melaksanakan perjanjian sewa menyewa tongkang pada pamiliknya Di Kota Pontianak?’ Metode penelitian yang digunakan menggunakan Metode Empiris dengan pendekatan Deskriptif Analisis, dengan menggambarkan dan menganalisa keadaan yang sebenarnya yang terjadi pada saat penelitian ini dilakukan, kemudian menganalisa fakta tersebut guna memperoleh suatu kesimpulan. Hasil peneliltian: bahwa pihak pemilik tongkang selalu membuat perjanjian sewa menyewa secara tertulis. Bahwa pihak penyewa tongkang belum menunjukkan itikad baik dalam melaksanakan isi perjanjian, sebagai faktor penyebab kerugian yang dialami penyewa. bahkan dalam hal ini pihak penyewa secara jelas telah melakukan wanprestasi. Bahwan pihak pemilik tongkang telah memberikan somatie kepada pihak penyewa atas hal tersebut. Pihak penyewa tongkang seharusnya mentaati isi perjanjian yang telah disepakati. Pihak penyewa tongkang juga harus menunjukkan itikad baik dalam melaksanakan isi perjanjian tersebut. Bagi pihak penyewa yang menyadari telah melakukan wanprestasi hendaknya melakukan upaya penyelesaian secara musyawarah kekeluargaan, dengan pemilik tongkang, guna mencari jalan terbaik dalam hal sewa menyewa tongkang. Bagi pemilik tongkang seharusnya tetap melakukan upaya hukum, terkait dengan wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa tingkang.   Kata kunci: Perjanjian, Sewa menyewa, Tongkang,  Wanprestasi.
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH ANAK DI KOTA PONTIANAK DITINJAU DARI SUDUT KRIMINOLOGI - A01107191, MARIO SAMUDERA SIAHAAN
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 2, No 3 (2014): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Narkoba atau secara khusus oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dikenal dengan istilah NAPZA merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif. Narkoba pada dasarnya adalah sekelompok senyawa yang digunakan untuk keperluan medis dan pengobatan. Biasanya dipakai sebagai obat bius karena memiliki efek untuk menenangkan dan mengurangi rasa sakit pada pasien. Namun karena efek menenangkan tersebut dan juga memiliki sifat yang adiktif atau dapat menimbulkan ketergantungan, narkoba jadi sering disalahgunakan oleh sebagian orang dengan dosis yang tidak sesuai untuk keperluan memperoleh tingkat kesadaran tertentu yang oleh mereka dianggap sebagai sarana mendapatkan kepuasan emosional. Penyalahgunaan narkoba dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk kejahatan. Karena pemakaiannya sudah diatur sebagaimana mestinya pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan adanya peraturan berupa Undang-Undang ini, maka berdampak pada adanya akibat hukum yang dapat menjerat pelaku kejahatan dalam hal ini orang-orang yang menyalahgunakan pemakaian narkoba. Yang termasuk dalam kategori penyalahgunaan narkoba adalah memproduksi, mendistribusikan ataupun menggunakan narkoba secara illegal.Pada saat ini penyalahgunaan narkoba tidak hanya melibatkan orang dewasa saja, melainkan sudah menjangkiti kalangan remaja dan anak dibawah umur. Hanya saja penyalahgunaan narkoba yang pelakunya merupakan anak-anak sampai saat ini hanya sebatas penyalahgunaan berupa pemakaian secara ilegal. Jenis narkoba yang disalahgunakan beragam, mulai dari ganja, shabu-shabu, hingga ekstasi. Pada penelitian yang penulis lakukan faktor yang menyebabkan anak melakukan kejahatan penyalahgunaan narkoba adalah karena kurangnya pengawasan orangtua dan guru, karena perkembangan psikologi anak itu sendiri, dan karena pengaruh lingkungan. Keyword / kata kunci : penyalahgunaan narkoba, anak
KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN ORANG TUA TERHADAP ANAKNYA DI KOTA PONTIANAK BERDASARKAN PASAL 8 HURUF (a) UNDANG-UNDANG RI NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI SUDUT KRIMINOLOGI - A01112116, TEGUH BUDI IRWANTO
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 4, No 3 (2016): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Semua  manusia  dilahirkan  dengan  hak-hak  yang sama  dan  mutlak  dengan  kebebasan  yang  fundamental.  Pengakuan  atas  hak-hak  dasar  manusia  serta  perlindungan terhadap kehidupan masyarakat pada suatu negara menjadi kunci  penting  terciptanya  kehidupan  ekonomi,  politik, budaya, sosial, ekonomi dan keamanan yang baik di dalam proses kehidupan bernegara.  Demikian  pula  akan  hak-hak  anak  harus mendapatkan  perlindungan,  anak  amanah  dan  sekaligus karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  yang  senantiasa  harus dijaga,  dan  merupakan  bagian  dari  generasi  muda  penerus cita-cita perjuangan bangsa serta sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, yang memiliki harkat dan martabat serta  hak-hak  asasi  manusia  yang  harus  dijunjung  tinggi oleh  setiap  orang.  Namun  dalam  kenyataannya  di masyarakat,  sering  terdapat  orang-orang  yang  melecehkan hak-hak  anak,  ada  yang  mengeksploitasi  ekonomi  dan seksual  anak,  untuk  mengambil  keuntungan  yang  sebesar-besarnya  dari  anak  tersebut,  bahkan  ada  yang  tegah menghancurkan  masa  depan  anak-anak  tersebut,  hanya karena  nafsu  biadab,  seperti  kasus-kasus  pencabulan  atau  pemerkosaan terhadap anak-anak di bawah umur. Fenomena  tersebut  tidak  hanya  terjadi  dikota besar bahkan  di  Kota  Pontianak  Kekerasan  seksual  yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak beberapa kali terjadi dan  diungkap  di  media  massa.  Hal  ini  telah  diatur  dalam Undang-Undang  RI  nomor  23  tahun  2004  tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Polresta  Pontianak  telah  menangani  kasus  tindak pidana  Kekerasan  seksual  dalam  rumah  tangga  dimana tercatat pada tahun 2011 telah terjadi 1 kasus, tahun 2012 terdapat 3 kasus, tahun 2013 terdapat 2 kasus, tahun 2014 telah  terjadi  2  kasus  dan  tahun  2015  telah  terjadi  1  kasus sehingga perlu di telaah fenomena ini.Bertitik tolak dari uraian latar belakang penelitian di atas, maka  yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah  sebagai  berikut  :  “Faktor-faktor  apa  yang menyebabkan terjadinya Kekerasan Seksual  yang dilakukan orang tua terhadap anaknya Di Kota Pontianak?” Metode penelitian digunakan dalam suatu penelitian ilmiah.  Penelitian  ilmiah  ialah  penalaran  yang  mengikuti suatu  alur  berpikir  atau  logika  yang  tertentu  dan  yang menggabungkan metode induksi (empiris), karena penelitian ilmiah  selalu  menuntut  pengujian  dan  pembuktian  empiris dan  hipotesis-hipotesis  atau  teori  yang  disusun  secara deduktif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode Deskriptif  Analisis,  yaitu  suatu  proses  penelitian  yang dilakukan dengan menggambarkan dan menjelaskan  gejala-gejala yang tampak pada saat penelitian dilakukan. Adapun  faktor  penyebab  Kekerasan  Seksual  yang dilakukan  orang  tua  terhadap  anaknya  Di  Kota  Pontianak karena  Faktor  internal  yaitu  tingkat  pendidikan  dan  agama pelaku  yang  rendah  dan  faktor  eksternal  yaitu  lingkungan keluarga yang memberikan kesempatan.  Keyword: Kekerasan Seksual, orang tua dan Anak
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUNGSI AFGHANISTAN YANG BERADA DI INDONESIA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL - A01110139, ROSE MAWARNI MARBUN
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 3, No 1 (2014): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konvensi tahun 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol tahun 1967 tentang Kedudukan Pengungsi merupakan hukum yang mengatur hal-hal terkait masalah pengungsi. Pengaturan ini  dilakukan untuk meminimalisir kedatangan pengungsi maupun yang transit di sebuah negara. Selain itu, Konvensi tahun 1951 dan Protokol tahun 1967 juga memberikan perlindungan terhadap pengungsi yang berada di negara lain. Pengungsi memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi serta dilaksanakan selama berada di wilayah negara tertentu. Namun Republik Indonesia belum meratifikasi Konvensi tahun 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol tahun 1967 tentang Kedudukan Pengungsi membuat mekanisme status dan upaya perlindungan hukum pengungsi Afghanistan di Indonesia sangat dipertanyakan sebab menyangkut hak asasi manusia bahwa Indonesia tidak akan mengusir pengungsi dan mengembalikan ke negara asal dan menjamin. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu  penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif mencakup asas-asas hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal,perbandingan hukum dan sejarah hukum. Obyek dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap pengungsi Afghanistan yang berada di Indonesia serta mekanismenya.Teknik dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik penelitian kepustakaan (literature research) yaitu dengan mengambil data dari buku-buku, skripsi, jurnal serta website, setelah itu teori yang ada disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, pertama, status hukum pengungsi di Indonesia yang mencari perlindungan merupakan salah satu bentuk pertimbangan kemanusiaan atas penderitaan yang telah dialami oleh pengungsi. Di Indonesia setiap pengungsi berkewajiban untuk mematuhi semua hukum dan peraturan atau ketentuan - ketentuan untuk menciptakan ketertiban umum dikarenakan Indonesia belum  meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan  Protokol 1967 tentang Kedudukan Pengungsi. Selama pengungsi tidak melakukan hal yang buruk maka tidak akan ada dilakukan tindakan pengusiran serta tidak akan ada penghukuman terhadap pengungsi, kecuali jika keamanan nasional menghendaki lain.Kedua, kewajiban negara Indonesia dalam menampung sementara pengungsi adalah penyelesaian status pengungsi yang dilakukan dengan meminta bantuan UNHCR tanpa ikut campur tangan di dalamnya serta wajib menjunjung tinggi perlindungan pengungsi yang telah menjadi bagian dari hukum internasional umum. Keyword:Perlindungan Hukum, Pengungsi Afghanistan, Hukum Internasional
KEWAJIBANANGGOTAMEMBAYARUANGPINJAMANPADAKOPERASI KARYAWAN YAYASAN KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK (YKIA) KOTA PONTIANAK - A01112045, RAHMAT PUTRA GANESA
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 5, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu Koperasi yang ada di Kalimantan Barat khususnya di Kota Pontianak yaitu Koperasi Karyawan Yayasan Kesejahteraan Ibu dan anak (YKIA). dalam hal ini penulis mengakat tentang kewajiban anggota membayar uang pinjaman pada koperasi karyawan yayasan kesejahteraan ibu dan anak kota pontianak,  kenyataannya masih ada anggota koperasi yang wanprestasi dalam membayar uang pinjaman. Adapun metode penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analisis. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang berasal dari kesenjangan antara teori dengan kehidupan nyata yang menggunakan hipotesis, landasan teoritis, kerangka konsep, data sekunder dan data primer. Metode deskriptif yaitu suatu prosedur untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan menggambarkan keadaan pada saat sekarang, berdasarkan fakta yang ada sewaktu penelitian Dalam pelaksanaannya masih ada anggota  koperasi yang wanprestasi dalam mengembalikan pinjaman uang menimbulkan kerugian bagi Koperasi Karyawan Yayasan Kesejahteraan Ibu dan Anak (YKIA). faktor penyebab anggota Koperasi Karyawan Yayasan Kesejahteraan Ibu dan Anak (YKIA) Kota Pontianak melakukan kelalaian/wanprestasi dalam mengembalikan uang pinjaman adalah karena tidak mempunyai uang dan masih ada keprluan lain yang lebih mendesak. Akibat hukum bagi anggota koperasi yang tidak dapat melaksanakan kewajiban mengembalikan uang pinjaman ialah timbulnya kerugian yang menyebabkan pihak koperasi melakukan eksekusi menilai kemampuan anggotanya untuk pinjaman uang selanjutnya. Upaya yang dilakukan oleh Pengurus Koperasi Karyawan Yayasan Kesejahteraan Ibu dan Anak (YKIA) Kota Pontianak terhadap anggota yang wanprestasi dalam mengembalikan uang pinjaman adalah memberikan peringatan dan jangka waktu kembali untuk segera melunasi uang pinjaman.   Kata Kunci: Koperasi, Perjanjian,Pinjam meminjam.

Page 48 of 123 | Total Record : 1226

 46   47   48   49   50 

Filter by Year

2012 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 3 (2018): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 6, No 2 (2018): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 6, No 1 (2017): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 5, No 3 (2017): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 5, No 2 (2017): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 5, No 4 (2017): JURNAL MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 5, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 4, No 4 (2016): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 4, No 3 (2016): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 4, No 2 (2016): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 4, No 1 (2015): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 3, No 4 (2015): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 3, No 3 (2015): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 3, No 2 (2015): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 3, No 1 (2014): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 2, No 4 (2014): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 2, No 3 (2014): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 2, No 2 (2014): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 2, No 1 (2013): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 1, No 3 (2013): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 1, No 2 (2013): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 1, No 1 (2012): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN More Issue