cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
E-Jurnal Gloria Yuris Prodi Ilmu Hukum (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Berisi Jurnal-Jurnal Mahasiswa S1 Prodi Ilmu Hukum UNTAN (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional)
Arjuna Subject : -
Articles 1,226 Documents
 85   86   87   88   89 
WANPRESTASI PENYEWA DALAM PEMBAYARAN SEWA TENDA PADA PENGUSAHA PENDA PUTRI DI KECAMATAN PELTA PAWAN KABUPATEN KETAPANG - A01112153, RANDA SYUHENDRA
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 5, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan aktivitas bisnis mulai mengalami kemajuan yang begitu pesat dan terus merambah ke berbagai jenis, baik menyangkut barang maupun jasa. Bisnis merupakan suatu peluang usaha yang menjadi pilar penting sebagai penopang mata pencaharian dan kehidupan masyarakat. Di Kabupaten Ketapang saat ini sudah banyak usaha penyewaan tenda, salah satunya pengusaha tenda putri yang beralamat di jalan Agus Salim yang menyewakan tenda. Dalam menyewakan tendanya, pengusaha tenda putri memberikan berbagai macam harga untuk setiap ukuran tenda yang disewakan, Untuk tenda yang berukuran 3 m x 4 m Rp. 200.000/hari dan ukuran 4 m x 6 m Rp. 250.000/haridan tenda yang menggunakan rias dan perlengkapan lainnya berbeda dengan harga tenda polos, untuk penyewaan tenda beserta rias dan renda-renda berukuran 3m x 4m Rp.300.000,- per hari dan 4 m x 6 m Rp. 350.000,- perhari. Penelitian ini menggunakan metode empiris yaitu meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dengan pendekatan penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau menentukan penyebaran suatu gejala. Teknik komunikasi langsung dilakukan dengan cara menggunakan wawancara, sedangkan teknik komunikasi tidak langsung menggunakan angket/kuesioner. Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tenda antara pengusaha tenda putri dengan penyewa, masih ada penyewa yang wanprestasi, faktor yang menyebabkan penyewa wanprestasi dalam pembayaran sewa tenda pada Pengusaha Tenda Putri di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang karena ada keperluan lain yang mendesak dan uang belum mencukupi. Akibat hukum bagi penyewa yang wanprestasi pada pengusaha tenda putri dalam perjanjian sewa menyewa berupa pemenuhan perjanjian dengan melunasi sisa pembayaran tenda yang disewa. Upaya pengusaha tenda putri pada pada penyewa yang wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa dengan teguran dan peringatan serta menyelesaikan secara musyawarah kekeluargaan.               Kata kunci : perjanjian sewa menyewa, pembayaran sewa, wanprestasi
PENYEBARLUASAN VIDEO PORNO DAN FOTO PORNO OLEH PELAKU SEKSUAL PRIA TERHADAP PASANGAN DI LUAR NIKAH DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PONTIANAK KOTA DITINJAU DARI SUDUT KRIMINOLOGI - A11111073, INSAN MALAU
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 3, No 3 (2015): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Globalisasi telah menghapus sekat-sekat yang ada dalam masyarakat baik itu masyarakat internasional maupun merembes kepada masyarakat dalam satu negara. Hal yang nampak jelas adalah terjadinya pertemuan antar budaya yang telah melahirkan dua mata pisau, disatu sisi berdampak positif, namun di sisi lain terjadi pergesekan yang cukup hebat. Banyaknya tayangan seksual dalam video klip, majalah televisi, dan film membuat remaja melakukan aktivitas seks secara sembarangan. Tidaklah mengherankan ketika terjadi kasus pemerkosaan terhadap anak-anak oleh anak seusia SMP, adegan panas yang dilakukan oleh siswa-siswa SMA.Dalam pra penelitian yang dilakukan untuk wilayah Hukum di Polresta Pontianak Kota dari tahun 2012sampai dengan 2014 jumlahnya terdapat4 kasus pornografi,  yang semuanya dilakukan oleh anak-anak sebanyak 4 kasus, dimana pada tahun 2012berjumlah 1kasus, pada tahun 2013 berjumlah 2 kasus sedangkan pada tahun 2014 bulan berjumlah 1 kasus pornografi. Untuk semua kasus yang terjadi diwilayah hukum Polresta Pontianak Kota dilakukan oleh pelaku yang semua umurnya sudah tergolong dewasa dan untuk korban penyebarluasan video porno dan foto porno tersebut masih tergolong anak. Yang mana pada kasus ? kasus tersebut disebabkan oleh faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi sehingga timbulnya kasus pornografi tersebut, sehingga membuat pelaku menyebarluaskan foto porno dan video porno yang pernah dilakukan oleh pelaku, sedangkan untuk pelaku yang sudah tergolong tergolong dewasa ini pada mulanya dilakukan hanya untuk dokumen pribadi oleh pelaku, namun dikarenakan hubungan antara pelaku dan korban yang sudah tidak harmonis lagi sehingga membuat pelaku merasa untuk mempermalukan korban, dan menyebabkan pelaku menyebarluaskan baik foto maupun video porno yang pernah dilakukan oleh pelaku dan korban. Rata-rata dari semua pelaku penyebarluasan foto porno dan video porno terhadap kasus yang berada diwilayah hukum Polresta Pontianak Kota adalah keseluruhan pernah memiliki hubungan yang khusus dan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri antara pelaku dan korban berulang kali.Setelah dibahas dalam uraian latar belakang penelitian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :?Mengapa pelaku seksual pria terhadap pasangan diluar nikah menyebarluaskan video porno dan foto porno di wilayah hukum Polresta Pontianak Kota ditinjau dari sudut Kriminologi?? Setelah diteliti ternyata faktor penyebab pelaku seksual pria terhadap pasangan diluar nikah menyebarluaskan video porno dan foto porno melalui media elektronik diwilayah hukum Polresta Pontianak Kota adalahfaktor Internal sakit hati pelaku dan faktor eksternal Kemajuan Teknologi. Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia (HAM) dan selalu melindungi hak dan kewajiban warga negaranya. Salah satu hak warga negara Indonesia adalah kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi yang positif tentu akan berdampak positif pula, namun kadangkala kebebasan berekspresi ini di salahartikan sebagai kebebasan yang sebebas-bebasnya tanpa batas dan sering melanggar norma kesusilaan dan kesopanan di dalam masyarakat. Keutamaan pembangunan moral bagi suatu bangsa sebenarnya sudah banyak diajarkan baik melalui pendidikan formal maupun melalui mimbar-mimbar agama. Bahkan ia seakan-akan menjadi slogan yang wajib disertakan dalam setiap kebijakan pembangunan nasional untuk kurun waktu yang cukup lama. Persoalan yang terjadi pada masa sekarang ini adalah pembangunan di bidang moral telah tertinggal jauh dengan berbagai pembangunan yang bersifat fisik. Pada sisi lain, telah terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, terutama yang disebabkan oleh globalisasi dan kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur Bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Berkembang luasnya pornografi di tengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan pencabulan. Globalisasi telah menghapus sekat-sekat yang ada dalam masyarakat baik itu masyarakat internasional maupun merembes kepada masyarakat dalam satu negara. Hal yang nampak jelas adalah terjadinya pertemuan antar budaya yang telah melahirkan dua mata pisau, disatu sisi berdampak positif, namun di sisi lain terjadi pergesekan yang cukup hebat. Banyaknya tayangan seksual dalam video klip, majalah televisi, dan film membuat remaja melakukan aktivitas seks secara sembarangan. Tidaklah mengherankan ketika terjadi kasus pemerkosaan terhadap anak-anak oleh anak seusia SMP, adegan panas yang dilakukan oleh siswa-siswa SMA.  Dalam pra penelitian yang dilakukan untuk wilayah Hukum di Polresta Pontianak Kota dari tahun 2012 sampai dengan 2014 jumlahnya terdapat  4 kasus pornografi,  yang semuanya dilakukan oleh anak-anak sebanyak 4 kasus, dimana pada tahun 2012 berjumlah 1 kasus, pada tahun 2013 berjumlah 2 kasus sedangkan pada tahun 2014 bulan berjumlah 1 kasus pornografi. Untuk semua kasus yang terjadi diwilayah hukum Polresta Pontianak Kota dilakukan oleh pelaku yang semua umurnya sudah tergolong dewasa dan untuk korban penyebarluasan video porno dan foto porno tersebut masih tergolong anak. Yang mana pada kasus ? kasus tersebut disebabkan oleh faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi sehingga timbulnya kasus pornografi tersebut, sehingga membuat pelaku menyebarluaskan foto porno dan video porno yang pernah dilakukan oleh pelaku, sedangkan untuk pelaku yang sudah tergolong tergolong dewasa ini pada mulanya dilakukan hanya untuk dokumen pribadi oleh pelaku, namun dikarenakan hubungan antara pelaku dan korban yang sudah tidak harmonis lagi sehingga membuat pelaku merasa untuk mempermalukan korban, dan menyebabkan pelaku menyebarluaskan baik foto maupun video porno yang pernah dilakukan oleh pelaku dan korban. Rata-rata dari semua pelaku penyebarluasan foto porno dan video porno terhadap kasus yang berada diwilayah hukum Polresta Pontianak Kota adalah keseluruhan pernah memiliki hubungan yang khusus dan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri antara pelaku dan korban berulang kali.   Kata kunci: Penyebarluasan, video porno dan foto porno, kriminologi >Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pengobatan Tradisional, Konsumen
KEDUDUKAN ANAK YANG BELUM DICATATKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM KAITANNYA DENGAN HAK KEPERDATAAN DI DESA TANJUNG SATAI KECAMATAN PULAU MAYA KABUPATEN KAYONG UTARA - A01111042, AYU LESTARI
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 3, No 3 (2015): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kelahiran merupakan peristiwa hukum yang memerlukan suatu peraturan yang tegas, jelas dan tertulis sehingga tercipta suatu kepastian hukum dalam masyarakat. Pencatatan kelahiran merupakan suatu bukti otentik, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang-orang lain yang berkepentingan. Secara umum penulisan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peranan orang tua dalam mencatatkan kelahiran anaknya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sudah kita ketahui akte kelahiran di masa depan sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, dengan adanya akte kelahiran status keperdataaan seseorang dapat diketahui dengan jelas apakah si anak lahir dari perkawinan yang sah atau lahir diluar perkawinan.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris dengan pendekatan deskriptif analisis, yaitu mengadakan penelitian dengan cara menggambarkan keadaaan sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan sampai mengambil kesimpulan akhir. Alat pengumpulan data dengan wawancara dan kousioner kepada Orangtua yang mempunyai anak di Desa Tanjung Satai, Camat Pulau Maya, dan Kepala Pimpinan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara. Masyarakat Desa Tanjung Satai yang telah memiliki akte perkawinan yang sah sebagian besar belum mencatatatkan kelahiran anaknya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak dicatatkannya anak yang telah lahir pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu faktor jarak yang terlalu jauh untuk ditempuh, faktor ekonomi dan faktor sosiologis. Upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menanggulangi agar orang tua yang telah memiliki akte nikah mau mencatatkan kelahiran anaknya, yaitu dengan cara dispensasi pembuatan akte kelahiran, melaksanakan pemutihan akte kelahiran dan memberikan penerbitan akte kelahiran bagi yang terlambat sehingga setiap anak yang lahir bisa dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan mempunyai akte kelahiran.   Keyword : Kedudukan Anak, Pencatatan, Akte Kelahiran
PELAKSANAAN PASAL 51 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN KUBU RAYA - A0112021, MUTHIA ANDINA PRADIPTA
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 5, No 4 (2017): JURNAL MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendidikan merupakan hal yang dapat menentukan arah masa depan pribadi seseorang dan masa depan negaranya. Hak untuk mendapatkan aksebilitas memperoleh pendidikan ini diatur dalam Undang-Undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sangat jelas bahwa peraturan perundang-undangan mengamanatkan agar semua anak wajib mendapatkan pendidikan tanpa terkecuali, termasuk anak penyandang disabilitas.Pada kenyataannya pelaksanaan penyediaan pendidikan khusus bagi anak penyandang disabilitas di Kabupaten Kubu Raya belum terlaksana sebagaimana seharusnya. Pendataan dari berbagai instansi pemerintah maupun swasta tidak sinkron satu sama lain karena berbagai kepentingan sehingga tidak adanya data jumlah anak penyandang disabilitas yang relevan dengan keadaan sebenarnya. Masih banyak masyarakat yang tidak tahu ciri anak penyandang disabiltas yang harus diberi perlakuan khusus namun hanya dipandang sekedar “anak cacat” atau “anak bodoh”. Ditambah lagi keluarga yang memiliki anak penyandang disabilitas merasa malu memiliki “anak yang berbeda”.Upaya pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam pemenuhan pendidikan khusus bagi anak penyandang disabilitas masih dalam tahap melakukan  koordinasi antar instansi dan melengkapi data anak penyandang disabilitas dari setiap kecamatan.Pendidikan untuk anak penyandang disabilitas bertujuan agar setiap penyandang disabilitas dapat mandiri dalam kehidupannya sehari-hari bahkan dalam aspek ekonomi sehingga tidak menjadi beban untuk orang disekitarnya.  Jika hal ini berhasil dilakukan maka akan berdampak positif pula terhadap penurunan angka kemiskinan. Kata Kunci: Anak penyandang disabilitas, Pendidikan, Perlindungan Hukum.
DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA PENCURIAN PASAL 363 KUHP OLEH ANAK (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI PONTIANAK) - A01112019, GIOFANNI DIAN NOVIKA
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 4, No 4 (2016): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kejahatan  merupakan  suatu  fenomena  yang  tidak  dapat  dihindarkan dan  akan  selalu  berkembang  seiring  dengan  berjalannya  waktu.  Pelaku kejahatan selalu identik dengan orang dewasa, tetapi karena kejahatan itu selalu berkembang maka kejahatan itu bisa dilakukan oleh siapa saja tidak terkecuali bagi anak-anak. Anak yang masih labil jiwanya seringkali terpengaruh dengan ajakan  temannya  terhadap  hal-hal  yang  berbau  negatif  hingga  sampai melakukan  kejahatan  dalam  hal  ini  pencurian  karena  tergoda  dengan  iming-imingan  sesuatu  yang  dapat  memenuhi  kebutuhan  sesaatnya  bersama  teman-temannya yang rata-rata lingkungan pergaulannya adalah orang dewasa.  Pencurian  Pasal  363  KUHP  adalah  pencurian  dalam  pemberatan merupakan  jenis  pencurian  dengan  cara-cara  tertentu  sehingga  bersifat  lebih berat  dan  diancam  dengan  hukuman  yang  maksimumnya  lebih  tinggi,  yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan dalam Pasal 363 KUHP. Dengan unsur-unsur yang memberatkan didalam Pasal 363  KUHP  sebagai  berikut:  1)  pencurian  ternak  2)  pencurian  pada  waktu kebakaran, letusan,  banjir,  gempa  bumi,  gunung  meletus,  kapal  karam,  kapal terdampar,  kecelakaan  kereta  api,  huru-hara,  pemberontakan  atau  bahaya perang 3) pencurian di waktu malam didaalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya 4) pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu 5) pencurian dengan jalan membongkar, merusak, dan sebagainya. Sebelum  sidang  dimulai  hakim  akan  meminta  hasil  Litmas  sebagai bahan  untuk  hakim  dalam  mempelajari  data-data  yang  berhubungan  dengan anak  yang  melakukan  tindak  pidana  tersebut.  Dari  hasil  litmas  hakim  dapat menyimpulkan putusan yang tepat dijatuhkan kepada anak karena didalam hasil Litmas  terdapat  keterangan  tentang  latar  belakang  serta  motif  anak  dalam melakukan  pencurian.  Hal  inilah  yang  menjadi  dasar  pertimbangan  hakim dalam menjatuhkan putusan. Seringkali  putusan  yang  dijatuhkan  oleh  hakim  berbeda  terhadap perkara yang sama sekalipun  yang  disebut  dengan  disparitas, walaupun Pasal  yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sama. Dengan adanya Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  kekuasaan  kehakiman  yang memberikan  kebebasan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  tanpa  adanya campur  tangan  dari  pihak  lain  yang  mencoba  mempengaruhi  hasil  putusan tersebut  sehingga  putusan  yang  dihasilkan  lebih  bersifat  objektif  daripada subjektif yang mempunyai kepentingan lain dari penjatuhan putusan tersebut.Kata  kunci  :  Anak,  Pencurian  Pasal  363  KUHP,  Litmas  Anak,  Disparitas Putusan Hakim
PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI PAKAIAN ANTARA AGEN DENGAN PENGUSAHA ANATHEMA KOTA PONTIANAK - A01112140, DESTA HUTABARAT
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 5, No 3 (2017): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode empiris, yakni melakukan penelitian  dan menganalisis data berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya pada saat berlangsungnya penelitian dan rumusan masalah penelitian pada kasus ini adalah, apakah agen pakaian telah melaksanakan perjanjian jual beli pakaian pada pengusaha Anathema kota Pontianak sesuai dengan perjanjian.  Bahwa perjanjian jual beli pakaian antara Agen Pakaian dan Pengusaha Anathema kota Pontianak dilakukan dengan perjanjian lisan dan dibuktikan dengan nota pembayaran. Sistem pembayaran dilakukan secara langsung pada saat pengusaha Anathema kota Pontianak melakukan pemesanan kepada Agen Pakaian. Yaitu kaos, kemeja, jaket dan tenggang waktu setelah pemesanan selama 2-3 minggu.Faktor penyebab pihak Agen Pakaian belum melaksanakan kewajiban jual beli pakaian adalah akibat dari kelalaian dan ketidak sengajaan sehingga baranag yang dipesan oleh pihak pengusaha kepada pihak pengusaha Anathema kota Pontianak tidak sesuai dengan yang diperjnjikan,dan tenggang waktu barang sampai pada pihak Pengusaha Anathema Pontianak tidak sesuai dengan yang telah disepakati  bersama.Akibat hukum bagi pihak Agen Pakaian adalah melaksanakan ganti rugi yang layak kepada pihak Pengusaha Anathema kota Pontianak sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian jual beli.Dan upaya Hukum yang dilakukan oleh pengusaha Anathema kota Pontianak adalah meminta ganti rugi yang di derita, dikarenakan akibat dari belum dilaksanakan perjanjian jual beli pakaian adalah kosongnya stok penjual Pengusaha Anathema kota Pontianak . Kata Kunci: Perjanjian Jual Beli, Agen, Pengusaha
IMPLEMENTASI PASAL 21 AYAT (2) HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA (STUDI DI KECAMATAN SANDAI) - A1011131331, HENDRI GUNAWAN
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 5, No 3 (2017): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Judul penelitian ini adalah “Implementasi Pasal 21 Ayat (2) Huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alama Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Di Kecamatan Sandai). Masalah malam penelitian ini adalah Mengapa Belum Optimal Pelaksanaan Pasal 21 Ayat 2 Huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya di Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan menganalisis faktor penyebab belum optimalnya pelaksanaan Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dalam kasus pemeliharaan Orangutan oleh warga di Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang, mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam mengoptimalkan pelaksanaan peraturan tersebut. Metode yang digunakan adalah deskriftif dengan jenis penelitian hukum normatif empiris yang bersifat deskriftif analisis. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan angket. Analisis menggunakan deskriftif dengan teori efektifitas hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pasal 21 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 ini belum maksimal. Ditemukan masih ada warga Yang memelihara orangutan, ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah lemahnya penegakan hukum, keterbatasan personil yang bertugas di lapangan, kurangnya dana yang disediakan oleh Pemerintah, kurangnya kesadaran hukum dikalangan masyarakat. Sedangkan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah diantaranya melakukan pendidikan dan pelatihan kapasitas personil, melakukan monitoring dan investigasi, melakukan pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian kawasan konservasi, bekerja sama dengan lembaga/instansi lain dalam upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah adalah membentuk kelompok swadaya masyarakat. Kata Kunci: Implementasi UU No.5 Tahun 1990, Efektifitas Hukum, Perlindungan Orangutan.
PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA ANTARA PENYEWA DAN PEMILIK RENTAL PLAYSTATION PLAYHARD DI KOTA PONTIANAK - A01110125, ICHFAN PRIMA DESTA
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 4, No 3 (2016): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permainan modern sekarang sudah berkembang dengan munculnya produk Playstation. Playstation semakin berkembang karena tingginya permintaan. Harga Playstation termasuk kategori harga yang tinggi untuk rakyat menengah kebawah. Playstation menjadi objek yang disewakan pihak yang membeli produk ini dalam jumlah besar. Sejak Playstation menjadi objek sewaan muncul pelaksanaan perjanjian yang dibuat oleh pemilik Playstation dengan pihak yang ingin menyewa. Penelitian ini menggunakan metode empirisyaitu meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat dan diambil dari fakta-fakta yang ada dalam lingkungan masyarakat. Dengan pendekatan penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau menentukan penyebaran suatu gejala. Bentuk penelitian yang dilakukan dengan penelitian lapangan, dengan menggunakan teknik komunikasi langsung dan tidak langsung. Komunikasi langsung dilakukan dengan cara menggunakan wawancara, sedangkan tidak langsung menggunakan angket/kuesioner. Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa Playstationantara Pemilik Rental Playstation dan penyewa masih ada penyewa yang tidak melaksanakan perjanjian, faktor penyebab penyewa tidak melaksanakan perjanjian atas terjadinya kerusakanplaystation dikarenakan listrik sering padam dan kerusakan kecil.Akibat hukum penyewa yang belum bertanggung jawab adalah teguran dan denda. Upaya hukum yang dilakukan pihak pemilik RentalPlaystation Playhard terhadap penyewa yang tidak melaksanakan perjanjian yaitu menuntut ganti rugi dan bermusyawarah dengan pihak penyewa.       Kata Kunci : Perjanjian, Sewa menyewa, Playstation  
TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA, PT.TIKI (TITIPAN KILAT) TERHADAP HILANGNYA BARANG MILIK PENGIRIM DI KOTA PONTIANAK - A01112267, HENNY JUITA TOBING
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 5, No 3 (2017): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

       Dengan semakin berkembangnya era globalisasi pembangunan nasional terutama di bidang ekonomi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka ragam barang dan jasa. Salah satunya ialah jasa pengangkutan. Jasa pengangkutan saat ini sangat di butuhkan karena semakin besarnya kebutuhan masyarakat . Namun pelaksanaan pengangkutan barang ini tidak jauh dari suatu resiko yang menyebabkan kerugian bagi konsumen. Posisi konsumen sebagai pengguna jasa tersebut sangatlah lemah jika terjadi suatu kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian yang di lakukan oleh pihak perusahaan pengangkutan barang di karenakan juga adanya klausa baku yang di buat oleh perusahaan pengangkutan barang. Undang- undang perlindungan konsumen memberikan perlindungan bagi konsumen yang di rugikan dengan berlakunya klausa baku tersebut. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu “Apakah Pengusaha PT. TIKI Pontianak Telah Bertanggung Jawab atas Hilangnya Barang di Pontianak”. Tujuan penelitian ini adalah untuk  memperoleh data dan informasi mengenai pelaksanaan tanggung jawab Pengusaha PT. TIKI terhadap pengiriman barang, mengungkapkan faktor yang menyebabkan Pengusaha PT. TIKI Pontianak tidak bertanggung jawab atas hilangnya barang saat pengiriman,mengungkapkan akibat hukum bagi Pengusaha PT. TIKI dalam hal pengiriman barang  yang hilang, dan mengungkapkan upaya yang ditempuh pengirim pada Pengusaha PT. TIKI jika terjadi hilangnya terhadap barang yang dikirim.Metode penelitian yang di gunakan adalah metode empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Bentuk penelitian yang di gunakan adalah penelitian kepustakaan yaitu mempelajari berbagai literature, artikel, ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan, serta menggunakan penelitian langsung di lapangan. Untuk pengumpulan data di gunakan teknik komunikasi langsung yaitu mengadakan wawancara atau tanya langsung dengan responden, dan komunikasi tidak langsung yaitu melalui angket yang disebarkan kepada responden.         Hasil Penelitian adalah Pengusaha PT. TIKI belum sepenuhnya bertanggung jawab pada pengguna jasa terhadap hilangnya barang di kota Pontianak. Faktor yang menyebabkan pengusaha PT. TIKI belum melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan karena kecelakaan, human error, dan susah mencari lamat yang di tuju. Akibat hukum bagi pengusaha PT. TIKI yang wanprestasi yaitu memberikan ganti rugi yang sesuai pada pengguna jasa, baik dengan cara mengembalikan ongkos kirim maupun member ganti rugi secara penuh sesuai dengan nilai barang paket yang di kirim, namun hanya diberi ganti rugi sebesar 10 x biaya pengiriman dan upaya yang dapat dilakukan pengguna jasa bila menghadapi hilangnya barang yang dilakukan oleh pengusaha PT. TIKI adalah menuntut ganti rugi maupun melakukan musyawarah mufakat. Kata kunci : Tanggung-jawab, Pengusaha, Pengirim, Hilangnya Barang. 
EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PASAL 3 AYAT (3) UNDANG –UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 BERKAITAN DENGAN FUNGSI KEIMIGRASIAN DI SEPANJANG GARIS PERBATASAN WILAYAH INDONESIA OLEH KANTOR IMIGRASI KELAS II ENTIKONG (STUDI KASUS DI PERBATASAN ENTIKONG) - A1011131192, ANNISA PRATIWI
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 5, No 3 (2017): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan Keimigrasian yang terjadi di perbatasan di daerah Entikong yang berbatasan langsung dengan Malaysia, yang dimana banyak terjadi kasus pelanggaran yang berhubungan dengan keimigrasian seperti banyak nya warga yang melintas tanpa menggunakan dokumen perjalanan. Tujuan penelitian ini yaitu ingin mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Keimigrasian di Perbatasan berdasarkan Pasal 3 ayat 3 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 Oleh Kantor Imigrasi Kelas II Entikong serta mengetahui faktor – faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan bentuk penelitian kualitatif dan menggunakan metode pendekatan yuridis s osiologis. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik observasi langsung ke lokasi penelitian , teknik wawancara dan juga dengan studi kepustakaan. Lokasi Penelitian yaitu di Kantor Imigrasi Kelas II Entikong yang berada di Kecamatan Entikong, dan juga di Pos Tradisonal Segumon dan Bantan yang berada di Kecamatan Sekayam. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan fungsi Keimigrasian di Perbatasan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Entikong belum dilaksanakan secara efektif dikarenakan terdapat hambatan – hambatan seperti kurangnya Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana dan juga kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai Prosedur Keimigrasian. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan memepekerjakan Tenaga Bantu Orang / Pegawai Honorer untuk mengisi kekurangan Pegawai.   Kata Kunci : Imigrasi, Paspor, Pas Lintas Batas, Visa, Tenaga Bantu Orang  

Page 87 of 123 | Total Record : 1226

 85   86   87   88   89 

Filter by Year

2012 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 3 (2018): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 6, No 2 (2018): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 6, No 1 (2017): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 5, No 3 (2017): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 5, No 2 (2017): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 5, No 4 (2017): JURNAL MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 5, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 4, No 4 (2016): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 4, No 3 (2016): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 4, No 2 (2016): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 4, No 1 (2015): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 3, No 4 (2015): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 3, No 3 (2015): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 3, No 2 (2015): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 3, No 1 (2014): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 2, No 4 (2014): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 2, No 3 (2014): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 2, No 2 (2014): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 2, No 1 (2013): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 1, No 3 (2013): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 1, No 2 (2013): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 1, No 1 (2012): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN More Issue