Articles
2,794 Documents
Peran Pelayanan Perempuan dan Anak dalam Diversi terhadap Pelaku Pencurian di Polres Donggala: The Role of Women and Children's Services in the Diversion of Burglars at Donggala Police
Yulianti;
Andi Purnawati;
Irmawati Ambo
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 4 No. 5: MEI 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56338/jks.v4i5.1876
Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara Yuridis Empiris. Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui dan menganalisis pola diversi yang dilakukan oleh Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Donggala terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian (2) Untuk mengetahui dan menganalisis Kendala dalam pelaksanaan diversi oleh Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Donggala terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian. Hasil Penelitian ini adalah (1) Pola pelaksanaan diversi yang dilakukan oleh Unit Pelayanan perempuan dan anak Resort Donggala dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang system peradilan Pidana anak yaitu: diluar pengadilan dan didalam pengadilan yang mana proses diluar pengadilan yang lebih didahulukan karena dilakukannya Diversi dan apabila proses Diversi tidak berhasil maka perkara tersebut lanjut sampai pengadilan atau dalam pengadilan. (2) Pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian tidak selamanya berhasil dilakukan, hal tersebut karena adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan diversi kendala tersebut diantaranya yaitu, Rendahnya SDM Unit PPA Polres Donggala, Minimnya Sarana dan Prasarana, Menyatukan pemikiran pelaku dan korban serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai diversi. Adapun Saran Penelitian adalah (1) Diperlukan sosialisasi yang lebih intensif kepada seluruh personil polri khususnya para penyidik Unit PPA baik tingkat Polsek, Polres maupun Polda bahwa ada upaya penyelesaian terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan menggunakan Diversi (2) Sebaiknya diberikan pendidikan hukum yang memadai bagi anggota kepolisian khususnya para penyidik unit PPA yang merupakan komponen penting dalam menentukan berhasil tidaknya penegakan hukum melalui upaya Diversi.
Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Barang Elektronik (Studi pada PT. Adira Finance Cabang Palu) : Implementation of Electronic Goods Financing Agreement (Study at PT. Adira Finance Palu Branch)
Septian Lolo;
Irmawaty;
Maisa
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 4 No. 5: MEI 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56338/jks.v4i5.1877
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap para pihak dalam pembiayaan konsumen barang elektronik pada PT. Adira Finance Cabang Palu dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi PT. Adira Finance Cabang Palu dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan barang elektronik.Metode Penelitian menggunakan penelitian hukum empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dipresentasikan dalam bentuk pola berpikir induktif yaitu dari hal yang bersifat khusus menuju ke hal yang bersifat umum.Hasil penelitian menemukan bahwa . Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam pembiayaan konsumen barang elektronik pada PT. Adira Finance Cabang Palu adalah di dalam perjanjian standar agar menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Hal ini berdasarkan teori sama nilai (equivalent theory) bahwa suatu kontrak baru mengikat jika para pihak dalam kontrak tersebut memberikan prestasinya yang seimbang atau sama nilai (equivalent). Adapun kendala yang dihadapi PT. Adira dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan elektronik adalah masalah atas nama yang tidak bertanggung jawab, tempat tinggal yang sudah pindah alamat tanpa ada konfirmasi ke pihak perusahaan dan barang yang sudah dijual atau digadaikan sementara masih dalam masa kredit atau belum lunas pembayaran kepada pihak perusahaan.Saran penelitian yaitu Seyogyanya masyarakat yang melakukan perjanjian jual beli secara angsuran harus memahami isi dari perjanjian tersebut mengenai hak dan kewajiban para pihak sehingga dapat mengetahui dengan jelas batas-batas hak dan kewajiban konsumen dalam pelaksanaan perjanjian jual beli angsuran tersebut.
Perlindungan Konsumen terhadap Penarikan Kendaraan Bermotor oleh Dept Collector di Kota Palu : Consumer Protection Against Motor Vehicle Recall by Dept Collector in Palu City
I Gede Arianta;
Haerani Husany;
Irmawati Ambo
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 4 No. 5: MEI 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56338/jks.v4i5.1878
Penelitian ini bertujuan : (1)Untuk menganalisis perlindungan konsumen terhadap penarikan kendaraan bermotor oleh dept collector di perusahaan pembiayaan di Kota Palu (2) Untuk menganalisis upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen terhadap penarikan kendaraan bermotor secara paksa yang dilakukan oleh dept collector di Kota Palu. Hasil Penelitian ini adalah (1)Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dapat dilakukan dengan dua bentuk yaitu secara preventif dan secara represif sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia konsumen dilindungi jika perusahaan pembiayaan melakukan pendaftaran jaminan fidusia namun realitasnya lembaga pembiayaan tidak melakukan hal demikian sehingga jaminan perlindungan terhadap konsumen tidak terlindungi (2) Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen terhadap penarikan kendaraan bermotor secara paksa yang dilakukan oleh dept collector di Kota Palu dapat ditempuh dengan dua cara yaitu melalui cara yang pertama yaitu melalui upaya non litigasi berupa penyelesaian diluar pengadilan. Adapun Saran Penelitian adalah (1) Sebaiknya dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen, lembaga pembiayaan harus memuat didalam salah satu klausul perjanjian terkait penyelesaian apabila terjadi kredit macet (2) Finance dikota Palu dalam memberikan perlindungan kepada konsumen sebaiknay setiap kontrak didasari fidusia.
Penyidikan terhadap Demonstran yang Anarkis Mengakibatkan Luka dan Kerusakandi Kota Palu: Anarchist Protester's Investigation Resulted in Injuries and Damage in Palu City
Ainul Yakin Hidayatullah;
Andi Purnawati;
Maisa
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 4 No. 5: MEI 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56338/jks.v4i5.1879
Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian Empiris. Penelitian ini bertujuan : (1)Untuk mengetahui dan mengalisis penyidikan terhadap demonstran yang anarkis mengakibatkan luka dan kerusakan fasilitas umum di Kota Palu (2) Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam penyidikan terhadap demonstran yang anarkis mengakibatkan luka dan kerusakan fasilitas umum di Kota Palu. Hasil Penelitian ini adalah (1)Salah satu bentuk menyampaikan pendapat didepan umum adalah demontrasi, demontrasi tidak selamanya berjalan dengan baik adakalanya demontrasi berujung pada tindakan anarkis seperti merusak fasilitas umum milik pemerintah bahkan mengakibatkan luka-luka, dalam kondisi demikian kepolisian melakukan penyidikan terhadap para pelaku anarkis, ada dua bentuk penyidikan yang dapat dilakukan terhadap para pelaku demontrasi yang anarkis yaitu penyidikan perkara cepat dan penyidikan perkara biasa yang kesemuanya mengacu pada KUHAP (2) Dalam pelaksanaan penyidikan terhadap para pelaku demontrasi yang anarkis di Kota Palu tidak berjalan dengan optimal hal tersebut dikarenakan adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan penyidikan terhadap para pelaku demontrasi anarkis, kendala-kendala tersebut diantaranya yaitu sulitnya menentukan pelaku utama (plager) pengrusakandan faktor kepentingan keamanan. Adapun Saran Penelitian adalah (1) Sebaiknya kepolisian dalam hal melakukan penyidikan terhadap pelaku demontran yang anarkis harus tetap berpatokan pada KUHAP agar dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku demonstran yang anarkis. (2) Sebaiknya kepolisian tetap berpegang teguh kepada aturan yang berlaku dalam melakukan penyidikan terhadap para pelaku demontrasi yang anarkis sehingga dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku demontrasi yang anarkis.
Analisis Nilai Tambah Usaha Jagung Bakar Serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Rumah Tangga di Kota Palu: Analysis of Extra Value of Baked Corn Business and its Contribution Toward Household Income in Palu City
Ni Kade Suliati;
Haeruddin;
Sofya A. Rasyid
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 4 No. 6: JUNI 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56338/jks.v4i6.1880
Salah satu upaya mengembangkan produksi dalam sektor pertanian adalah meningkatkan nilai tambah. Hal yang dapat dilakukan agar nilai tambah suatu komoditi pertanian meningkat adalah dengan mengaitkan pertanian dengan industri/pengolahan atau jasa di bidang pertanian. Di Indonesia, ada banyak jenis komoditi pertanian yang dapat diolah lebih lanjut menjadi produk yang bermutu serta bernilai tinggi, salah satunya adalah jagung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya nilai tambah (value) yang diperoleh dari pengolahan jagung menjadi jagung bakar dan mengetahui besarnya kontribusi pendapatan usaha jagung bakar terhadap total pendapatan rumah tangga. Penelitian ini dilaksanakan di Area Jl. Jabal Nur Kota Palu pada Bulan April sampai dengan Juni 2019. Penentuan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive). Sampel diambil sebanyak 15 % dari jumlah populasi yaitu 18 penjual jagung bakar. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis Keuntungan Usaha, Nilai Tambah, dan Kontribusi hasil usaha jagung bakar terhadap total pendapatan rumah tangga. Dari hasil penelitian usaha jagung manis menjadi jagung bakar diperoleh nilai tambah dari pengolahan jagung menjadi jagung bakar sebesar Rp. 5.798 per tongkol dan memberikan sumbangan rasio nilai tambah yaitu sebesar 72,48 %. Kontribusi rata-rata pendapatan usaha jagung bakar terhadap total pendapatan rumah tangga yaitu sebesar 2,83 %/bulan. Sedangkan kontribusi rata-rata pendapatan rumah tangga pada total pendapatan rumah tangga sangat besar yaitu sebesar 97,17 %, hal ini disebabkan karena usaha jagung bakar bukan merupakan usaha pokok, melainkan hanya salah satu jenis produk dari banyaknya produk yang dijual di usaha kafe yang ada di area Jl. Jabal Nur Kota Palu.
Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong: Effectiveness of Village Fund Management in South Parigi Sub-District of Parigi Moutong Regency
Idrus;
Osgar S. Matompo;
Ardin
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 4 No. 6: JUNI 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56338/jks.v4i6.1915
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kendala dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa di wilayah Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan lokasi penelitian meliputi Desa Boyantongo, Dolago, Dolago Padang Dan Masari di Kecamatan Parigi Selatan. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data langsung yang diperoleh dari lapangan dan mengkaji bahan kepustakaan. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong belum terlaksana secara efektif, hal ini diketahui berdasarkan hasil penelitian yaitu terdapat beberapa kendala dalam penerapannya, meliputi kompetensi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta akses informasi yang minim. Efektivitas aturan pengelolaan dana desa Kecamatan Parigi Selatan dipengaruhi oleh beberapa faktor meliputi: (1) Faktor hukum yaitu substansi hukum yang cukup kompleks dan tumpang tindih; (2) Faktor penegak hukum, yaitu keterbatasan sumber daya aparat desa sebagai pelaksana hukum; (3) Faktor sarana hukum, yaitu keterbatasan fasilitas jaringan internet dalam pengelolaan aplikasi pemantauan; (4) Faktor masyarakat, yaitu sikap apriori yang mengakibatkan partisipatsi dan aktivitas pengawasan menjadi terganggu; dan (5) Faktor kebudayaan, yaitu budaya patrimonial yang masih kental dengan masyarakat sehingga mengganggu aktivitas pengawasan pengelolaan dana desa.
Pengawasan Bea Cukai terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual pada Barang Impor di Kantor Bea Cukai Kota Palu: Customs Supervision of Intellectual Property Rights on Imported Goods at Palu City Customs Office
Ahmad;
budimah;
Muh. Rizki Syafaat
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 4 No. 6: JUNI 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56338/jks.v4i6.1916
Tujuan penelitian adalah umtuk mengetahui pengawasan Bea Cukai terhadap HAKI pada barang impor di kantor Pelayanan Bea dan Cukai Kota Palu dan untuk mengetahui faktor penghambat pengawasan HAKI di kantor Pelayanan Bea dan Cukai Kota Palu. Metode Penelitian menggunakan penelitian hukum empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dipresentasikan dalam bentuk pola berpikir induktif yaitu dari hal yang bersifat khusus menuju ke hal yang bersifat umum. Hasil penelitian menemukan bahwa Bea Cukai memiliki beberapa prosedur untuk menanggulangi pelanggaran HKI, di antaranya melalui skema ex-officio dan judicial. Dalam skema ex-officio terdapat beberapa langkah yang dilakukan di antaranya proses rekordasi, detensi, penangguhuan sementara, dan pemeriksaan fisik terhadap barang yang dianggap melanggar HKI. Sementara jika melalui skema judicial, pelaksanaannya lebih sederhana melalui penangguhan sementara, dan pemeriksaan fisik. Saran penelitian yaitu seyogyanya Bea Cukai dan Dirjen HKI, melakukan sosialisai lebih luas terkait skema ex-officio dan judicial kepada masyarakat pada umumnya dan kepada pemegak hak merek dan hak cipta pada khususnya.
Penyidikan Tindak Pidana Terorisme di Wilayah Sulawesi Tengah: Investigating Criminal Acts of Terrorism in the Central Sulawesi Region
Sepriyaco Lomba;
Osgar S. Matompo;
Abd. Malik Bram
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 4 No. 6: JUNI 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56338/jks.v4i6.1917
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis-empiris dengan menggunakan pendekatan secara normatif dan pendekatan kasus yang mana bertujuan menganalisa penanggulangan tindak pidana terorisme di wilayah hukum POLDA Sulawesi Tengah serta Teknik analisis data yang digunakan adalah Kualitatif. Hasil Penelitian adalah (1) bahwa khusus terhadap pelaksanaan proses penyidikan yang dilakukan Polda Sulawesi Tengah pada faktanya dilakukan dengan proses mulai dari adanya laporan masyarakat yang kemudian masuk dalam proses penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan TKP, upaya paksa, penggeledaan/penyitaan, pemberkasan lanjutan dan pelimpahan berkas kepada penuntut umum. (2) Bahwa dalam hal penanganan tindak pidana terorisme pihak kepolisian daerah Sulawesi Tengah menemui beberapa faktor kendala yang meliputi : (a)faktor sulitnya medan, (b)faktor pendekatan dengan cara memasukan pemahaman keliru dan (c)faktor kurangnya partisipasi masyarakat. Saran penelitian ini (1) Kiranya terhadap penanganan tindak pidana terorisme bukan hanya terfokus pada penegakan hukum tetapi harus juga menekankan aspek pencegahan serta dalam proses penyidikan tetap memberikan pola penanganan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undang-undang. (2) Kiranya dalam upaya mencegah dan menanggulangi terorisme perlu segera adanya kerjasama menyeluruh antara aparat TNI dan Polri serta dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat.
Implementasi Program Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu: Implementation of Correctional Education Program at the Children's Development Institute (LPKA) Grade II Palu
Aprianto R;
Andi Purnawati;
Kaharuddin Syah
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 4 No. 6: JUNI 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56338/jks.v4i6.1918
Tulisan Ini Bertujuan (1) untuk ingin proses pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan pada Lembaha Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu. (2) untuk mengetahui kendala dalam proses pembinaan anak didik pemasyarakatan terhadap implementasi hak-hak anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis-empiris yang mana bertujuan menganalisa pemenuhan hak-hak anak sebagai narapidana pada lembaga pembinaan khusus anak kelas II Palu berdasarkan hukum yang berlaku serta dikaitkan dengan fenomena yang terjadi serta Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Hasil Penelitian adalah (1) pelaksanaan pembinaan narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu tidak hanya memberikan suatu hukuman atas perbuatan yang dilakukan oleh anak, namun juga memberikan pembinaan yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana anak di dalam lembaga pemasyarakatan. (2) bahwa adanya faktor-faktor keterbatasan yang dimiliki oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu, seperti sarana dan prasaranan yang kurang memadai, sumber daya manusia yang kurang, kurangnya dana untuk melakukan kegiatan yang sudah direncanakan, tingkat kesadaran anak didik pemasyarakatan yang masih lemah. Saran penelitian ini (1) Bahwa kiranya pihak lembaga memberikan pembinaan kepribadian dan ketrampilan yang sesuai dengan perkembangan saat ini, serta menjaga kerjasama dengan instansi-instansi terkait. (2) Bahwa kiranya LPKA Kelas II Palu meningkatkan kualitas sarana prasarana agar lebih menunjang dalam proses pembinaan narapidana anak dan menambah personil petugas serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Milik Bersertifikat melalui Mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Palu: Settlement of Certified Property Disputes Through Mediation by Palu City's National Land Agency
Muh. Fajri Nurahmin;
Maisa;
Muh. Rizki Syafaat
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 4 No. 6: JUNI 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56338/jks.v4i6.1919
Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa tanah hak milik bersertifikat Melalui Mediasi Oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palu. (2) Untuk Mengetahui Kendala apasaja yang dihadapi dalam proses penyelesaian sengketa tanah hak milik bersertifikat Melalui Mediasi Oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palu. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian Normatif-Empiris. Sampel penelitian, Pegawai yang bertugas dalam proses Penertiban Sertifikat Tanah Hak Milik di Badan Pertanahan Nasional Kota Palu yang diambil secara non random sampling. Hasil penelitian adalah (1) Bahwa terhadap Proses penyelesaian sengketa tanah hak milik bersertifikat melalui mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Palu dilakukan dengan teknik mediasi sesuai dengan Petunjuk teknis No.05/juknis/d.v/2007 Tentang mekanisme pelaksanaan mediasi. (2) kendala-kendala dalam sengketa pertanahan untuk penyelesaian sengketa tanah hak milik bersertifikat melalui mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Palu dibagi dalam kendala-kendala yang berasal dari eksternal dan internal. Saran-saran diajukan : (1) Diharapkan Badan Pertanahan Nasional Kota Palu melakukan sosialisasi dalam hal proses pendaftaran tanah berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pandaftaran Tanah dengan maksimal agar terhindar dari persoalan yang dapat timbul di kemudian hari seperti sertifikat ganda, batas tanah yang saling tumpang tindih antara masyarakat. (2) Sebaiknya Badan Pertanahan Nasional Kota Palu dalam menyelesaikan sengketa tanah dapat menunjuk pihak mediator yang sudah mempunyai sertifikat mediator bukan menunjuk berdasarkan jabatan yang ada dalam struktur pertanahan.