Articles
83 Documents
<![CDATA[Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Jual Beli di Koperasi Permodalan Nasional Madani Mekar Cabang Aceh Barat ]]>
<![CDATA[Lia Murlisa]]>;
<![CDATA[Annisa Mellani]]>;
<![CDATA[Rozatul Fitri]]>;
<![CDATA[Eli Aksiyah]]>
<![CDATA[ MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 2, No. 2 (Desember 2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum diterbitkan oleh Program Studi Hukum Pidana Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47498/maqasidi.vi.1423
<![CDATA[Murabahah bil wakalah adalah jual beli dengan sistem wakalah. Dalam jual beli sistem ini pihak penjual mewakilkan pembeliannya kepada nasabah, dengan demikian akad pertama adalah akad wakalah setelah akad wakalah berakhir yang ditandai dengan penyerahan barang dari nasabah ke Lembaga Keuangan Syariah kemudian pihak lembaga memberikan akad murabahah. Praktik pembiayaan murabahah dalam produk mekaar syariah di PNM, menggunakan dua akad, yaitu akad murabahah dan akad wakalah. Penyertaan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah dimaksudkan sebagai pelimpahan kekuasaan atas pembelian barang yang seharusnya dilakukan oleh pihak PNM (bai) kepada nasabah (musytari). Karena dalam pembiayaan murabahah di PNM mereka tidak menyediakan barang sebagai objek jual beli, melainkan menggantinya dengan uang. Penelitian ini dirasa perlu, untuk merumuskan bagaimana seharusnya akad Murabahah bil wakalah itu diterapkan dalam pembiayaan agar tidak melanggar aturan fiqh muamalah. Adapun, metode penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan pengambilan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa praktik pembiayaan murabahah di PNM Mekaar belum memenuhi rukun dan syarat murabahah yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Hal ini dilihat dari pihak PNM melakukan pembiayaan untuk pembelian barang, tetapi PNM tidak memberikan barang, melainkan uang sesuai dengan pengajuan yang diajukan. Selanjutnya, apabila melihat pada tingkat efisiensi dalam permodalan, baiknya pembiayaan modal usaha lebih tepat menggunakan akad mudharabah atau musyarakah. Mengingat kedua akad tersebut adalah dasar dalam pemberian pinjaman modal usaha. Hal tersebut menyebabkan penerapan akad wakalah dirasa kurang tepat, sehingga menghilangkan fungsi dari akad wakalah itu sendiri.]]>
<![CDATA[Status Adat yang Terbentuk dalam Masa Pandemi ]]>
<![CDATA[Fauza Andriyadi]]>
<![CDATA[ MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 2, No. 2 (Desember 2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum diterbitkan oleh Program Studi Hukum Pidana Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47498/maqasidi.vi.1429
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui status ada yang terbentuk dalam masa pandemic. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan konstruktivisme, yang bertujuan untuk mengangkat realitas atau fakta tentang posisi adat dalam masyaraka dan juga menggunakan metode kualitatif Etnografi, yaitu mendeskripsikan dan menginterpretasikan budaya, kelompok sosial atau sistem. Etnografi adalah pendekatan empiris dan teoretis yang bertujuan mendapatkan deskripsi dan analisis mendalam tentang kebudayaan berdasarkan penelitian lapangan yang intensif. Adapun hasil penelitian yang ditemukan adalah adat merupakan salah unsur dalam pertimbangan penetapan hukum. Di mana, harus mencukupi syarat dan ketentuannya di mana di antaranya adalah bersifat mayoritas dan tidak menentang dengan dalil syara’. Adat dan kebiasaan yang terjadi dalam masa pandemi tidak bisa dikategorikan adat untuk masa sesudahnya, hal ini disebabkan pembolehan yang terjadi dalam masa pandemi seperti transaksi jual beli Online bagi ulama yang melarangnya adalah karena hajat atau dharurah, begitu juga pembolehan menjarakkan shaf shalat dan kebolehan tidak menghadiri shalat Jumat di mesjid juga disebabkan pandemi ini dianggap sebagai bentuk uzur yang menghilangkan kewajiban Jumat. Tentunya pembolehan karena uzur sekalipun dalam jangka waktu yang lama dan dilakukan oleh mayoritas tidak dikategorikan sebagai adat.]]>
<![CDATA[Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Syaibatul Hamdi]]>;
<![CDATA[Sumardi Efendi]]>
<![CDATA[ MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 2, No. 2 (Desember 2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum diterbitkan oleh Program Studi Hukum Pidana Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47498/maqasidi.vi.1558
<![CDATA[Pembunuhan baik dalam hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif menganut hukuman mati atas pelaku pidana pembunuhan dan direncanakan terlebih dahulu dengan tujuan untuk membunuh, artinya pelaku sadar dan mengetahui akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan itu sendiri, yakni menghilangkan nyawa seseorang tanpa mendapatkan legitimasi hukum. Ardapun rumusan masalahnya ingin melihat bagaimana konsep keadilan delik pembuhan dalam hukum positif indonesia dan hukum Islam dengan menggunakan metode Library Research dan dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif yaitu dengan melihat perundang-undangan dan norma serta konsep yang relevan terhadap batasan subjek hukum. Dari hasil penelitian disimpulkan tindakan tersebut dipandang sebagai sebuah kezaliman atau ketidak adilan, sebab ketidakadilan dan kezaliman menurut terminologi hukum pidana Islam dan hukum pidana positif adalah tindakan yang sedemikian rupa yang melewati batas batas kebenaran serta melanggar hak-hak orang lain dan melampaui batas-batas yang dimiliki seseorang yang bukan menjadi haknya. Namun, terdapat perbedaan dalam penerapan hukuman baik dalam hukum Islam maupun hukum pidana positif.]]>
<![CDATA[Praktik Ihtikār di Pasar Bina Usaha Meulaboh Selama Covid-19 dalam Analisis Fikih Muamalah ]]>
<![CDATA[Syamsuar Syamsuar]]>;
<![CDATA[M. Ikhwan]]>;
<![CDATA[Zsalsabilla Amanda]]>
<![CDATA[ MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 2, No. 2 (Desember 2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum diterbitkan oleh Program Studi Hukum Pidana Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47498/maqasidi.vi.1574
<![CDATA[Penelitian ini memotret penimbunan barang (Ihtikār) yang dilakukan oleh pedagang di Pasar Bina Usaha Meulaboh Kabupaten Aceh Barat. Secara konseptual, Ihtikār sebagai praktik perdagangan dengan cara menyimpan, menimbun dan menahan barang dagangan yang sangat diperlukan masyarakat merupakan hal yang dilarang, namun pada kenyataannya hal tersebut masih terjadi. Sehingga penelitian menjelaskan tinjauan Fiqh Muamalah terhadap penimbunan barang (Ihtikār) dan juga mengungkap motif penimbunan barang sembako pada masa pandemi Covid-19 di pasar Bina Usaha Meulaboh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara, dokumentasi. Lalu data-data yang sudah dikumpulkan tersebut dianalisis secara deskriptif secara simultan hingga mencapai tujuan penelitian. Dari penelitian diketahui beberapa kesimpulan: Pertama, secara konsep fikih muamalah penimbunan barang dilarang kecuali penyimpanan untuk bekal menghadapi kesulitan pada masa yang akan datang. Kedua, para pedagang di pasar bina usaha Meulaboh tidak melakukan penimbunan melainkan hanya melakukan penyetokan barang pada hari-hari tertentu hal ini untuk menghindari kelangkaan hal ini disebabkan pasar bina usaha Meulaboh masih tergantung dari produksi dan pasokan barang dari luar daerah.]]>
<![CDATA[Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Pidana ]]>
<![CDATA[Ningsih, Suci Fitria]]>;
<![CDATA[Wibowo, Arif]]>
<![CDATA[ MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 3, No. 1 (Juni 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum published by the Islamic Criminal Law Program of the Sharia and Islamic Economics Department at the Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47498/maqasidi.vi.1642
<![CDATA[Tulisan ini membahas sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum pidana. Sanksi hukum terhadap pelaku tindak kekerasan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku, dan hal ini sebagai bagian dari hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode, dengan pendekatan yuridis normatif, dengan mengacu pada sumber-sumber sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research) seperti buku, jurnal, monograf dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; Pertama, sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bagian dari upaya penegakan hukum dalam hukum pidana. Kedua, pencegahan terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Ketiga, pelaksanaan sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam sistem hukum Indonesia harus mendapat perhatian yang lebih serius dan tegas agar meminimalisir tindak pidana yang sering terjadi tersebut dari Negara dan penegak hukum. Keempat, pelaksanaan pencegahan pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai instrumen yang selaras dengan kerukunan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara.]]>
<![CDATA[Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bitcoin ]]>
<![CDATA[Mohammad Haikal]]>
<![CDATA[ MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 3, No. 1 (Juni 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum published by the Islamic Criminal Law Program of the Sharia and Islamic Economics Department at the Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47498/maqasidi.vi.1788
<![CDATA[Dewasa ini perkembangan teknologi sangat pesat. Hal ini dapat kita rasakan dalam transaksi jual beli melalui e-commerce, sehingga memudahkan masyarakat untuk berbisnis lebih cepat, aman dan rahasia. Sudah ada teknologi bernama Bitcoin yang dianggap sebagai mata uang digital. Bitcoin mewakili sistem moneter dunia yang benar-benar terkait dengan kekuatan penawaran dan permintaan serta independen dan tidak terpengaruh oleh pihak mana pun. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif kepustakaan (library search). Penelitian ini bersifat indikatif, yaitu. itu mengevaluasi dan menjelaskan penentuan hukum apakah penggunaan mata uang Bitcoin sebagai alat transaksi jual beli diizinkan atau tidak. Metode yang digunakan adalah metode dokumentasi. Analisis penelitian ini menggunakan analisis deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik transaksi jual beli dengan dengan Bitcoin baik bertujuan untuk kebutuhan alat tukar atau bisnis investasi khususnya pada transaksi keuangan online termasuk daripada syubhat, dan sesuatu yang syubhat itu hendaklah ditinggalkan, karena tidak membawa manfaat sekaligus yang menjadi tujuan daripada syari’at Islam yaitu kemaslahatannya sendiri tidak akan bisa terwujud.]]>
<![CDATA[Wakaf Benda Tidak Bergerak Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ]]>
<![CDATA[Febriani, Asra]]>;
<![CDATA[Mumtaz, Fadhila]]>
<![CDATA[ MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 3, No. 1 (Juni 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum published by the Islamic Criminal Law Program of the Sharia and Islamic Economics Department at the Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47498/maqasidi.vi.1876
<![CDATA[Wakaf adalah perbuatan hukum wakif (yang mewakafkan) untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda wakaf miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah. Salah satu benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan adalah tanah yang merupakan sumber dari segala macam kekayaan materi, karena dari tanah dapat diperoleh berbagai manfaat. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah harus dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Adapun Perwakafan tanah milik merupakan salah satu bentuk obyek wakaf di Indonesia. Wakaf sebagai suatu lembaga Islam telah menjadi salah satu penunjang bagi perkembangan kehidupan agama dan sosial masyarakat Islam di Indonesia Adapaun Fungsi wakaf itu terbagi menjadi empat fungsi, yaitu: fungsi ekonomi, fungsi sosial, fungsi ibadah dan fungsi akhlaq.]]>
<![CDATA[Analisis Pemanfaatan Dana Desa Bumi Sari Kabupaten Nagan Raya Berdasarkan Konsep Negara Kesejahteraan ]]>
<![CDATA[Mustafa, Mustafa]]>;
<![CDATA[Aulia, Eza]]>
<![CDATA[ MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 3, No. 1 (Juni 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum published by the Islamic Criminal Law Program of the Sharia and Islamic Economics Department at the Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47498/maqasidi.vi.1917
<![CDATA[Negara kesejahteraan (welfare State) ialah suatu tujuan berdirinya sebuah negara sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena Negara lebih mengutamakan hak dari seluruh warganya, salah satu upaya pemerintah dalam melindungi dan memberikan hak kepada warganya ialah dengan di berikannya Dana Desa dari dasar Undang-undang Otonomi Desa memberikan hak untuk Kepala Desa dan perangkatnya untuk mengelola Keuangannya sendiri, adapun dalam penggunaan Dana Desa tersebut tidaklah lepas dari pengawasan, pengawasan Dana Desa tidak hanya dilakukan oleh pemerintahan namun juga harus di lakukan oleh masyarakat sehingga penggunaan Dana Desa berjalan sesuai dengan konsep Negara kesejahteraan sehingga seluruh masyarakat merasakan manfaat dari Dana Desa tersebut]]>
<![CDATA[Pre – Trial Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Perlindungan Hak-Hak Tersangka ]]>
<![CDATA[Iskandar, Iskandar]]>
<![CDATA[ MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 3, No. 1 (Juni 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum published by the Islamic Criminal Law Program of the Sharia and Islamic Economics Department at the Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47498/maqasidi.vi.1947
<![CDATA[Artikel ini bertujuan membahas mengenai Pre-Trial Justice dalam sistem peradilan pidana sebagau upaya untuk perlindungan terhadap hak-hak tersangka. Kajian dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana agar hak-hak tersangka yang berhadapan dengan hukum dapat terlindungi dari tindakan sewenang-wenang dari upaya pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, karena mengingat setiap orang (tersangka) juga harus dijamin hak asasi nya walaupun ber status sebagai orang yang melanggar norma hukum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Kemudian data yang dikumpulkan dalam penulisan penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber atau bahan rujukan yaitu antara lain dari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta bahan rujukan yang lainnya yang mempunyai kaitan dengan pembahasan yang sedang dikaji. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa, agar hak-hak tersangka dapat terlindungi maka pada tahapan pre trial Justice (pra persidangan) harus selalu mengedepankan asas-asas hukum yang bisa menjamin terlindunginya hak-hak tersangka selama dalam proses pemeriksaan, asas-asas hukum tersebut ialah Presumption of innocence, accusatoir, In dubio pro reo serta asas-asas hukum lainnya. Selain Asas-asas tersebut juga ada proses tahapan pra peradilan yang bisa menjamin perlindungan terhadap hak-hak tersangka. Pra peradilan mengatur antara lain mengenai ketentuan sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penehanan, agar hak tersangka dapat terlindungi.]]>
<![CDATA[Penanganan Tindak Pidana Khalwat Di Kabupaten Nagan Raya Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan ]]>
<![CDATA[Adami, Khairul]]>
<![CDATA[ MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 3, No. 1 (Juni 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum published by the Islamic Criminal Law Program of the Sharia and Islamic Economics Department at the Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47498/maqasidi.vi.2016
<![CDATA[Tindak Pidana ialah suatu perbuatan tercela yang bertentangan dengan Undang-undang atau dengan istilah lain di sebut dengan delik, tindak pidana terdiri dari tiga kata yakni straf ialah pidaa dan hukum, baar ialah dapat dan boleh serta feit diartikan sebagai peristiwa, tindakan, perbuatan dan pelangaran, tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yakni tindak pidana formil yakni tindak pidana yang dianggap telah selesai ketika pelaku telah melakukan tindakan yang dilarang oleh perundang-undangan, tindak pidana materil ialah tindak pidana yang belum selesai dan baru terjadi. Khalwat (mesum) ialah perbuatan dua orang ketika berada ditempat tertutup sedangkan keduanya bukanlah muhrim serta tanpa ikatan pernikahan sehingga mengarah kepada perbuatan zina, perbuatan zina ialah perbuatan yang meresahkan ketertiban umum dan merusak akhlak dan akidah. Kata kunci : Tindak Pidana, Khalwat]]>
