cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
M. Ikhwan
Contact Email
m.ikhwan@staindirundeng.ac.id
Phone
+6285275735306
Journal Mail Official
maqasidi@staindirundeng.ac.id
Editorial Address
Jl. Lingkar Kampus Alue Penyareng Gp. Gunong Kleng Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat – Indonesia. E-mail: maqasidi@staindirundeng.ac.id
Location
Kab. aceh barat,
Aceh
INDONESIA
MAQASIDI
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh
ISSN : 2798981X     EISSN : 27989801     DOI : https://doi.org/10.47498/maqasidi
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum memuat tentang kajian syariah dan hukum dari hasil penelitian kepustakaan maupun lapangan yang dihasilakan oleh akademisi, praktisi, dan masyarakat umum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 83 Documents
 3   4   5   6   7 
Tinjaun Yuridis Penegakkan Hukum Kejahatan Cyber Crime Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Handoyo, Budi; MZ, Husamuddin; Rahma, Ida; Asy’ari
MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 4, No. 1 (Juni 2024)
Publisher : MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum published by the Islamic Criminal Law Program of the Sharia and Islamic Economics Department at the Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/maqasidi.v4i1.2966

Abstract

Penegakan hukum terhadap kejahatan cyber crime merupakan tantangan yang kompleks dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Studi ini bertujuan untuk memberikan tinjauan yuridis serta menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam penegakan hukum terhadap kejahatan cyber crime. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis dokumen dan studi pustaka untuk mengumpulkan data tentang peraturan hukum yang berkaitan dengan kejahatan cyber crime serta studi implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Hasil analisis menunjukkan bahwa kejahatan cyber crime, termasuk tindak pidana yang kompleks, memunculkan berbagai tantangan dalam penegakan hukum. Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 memberikan landasan hukum yang penting untuk menangani kejahatan tersebut. Penegakan hukum cyber crime juga memerlukan kerjasama erat antara pihak kepolisian dan penyedia layanan internet (ISP) serta kesadaran hukum masyarakat. Kesimpulannya, penegakan hukum terhadap kejahatan cyber crime memerlukan pendekatan yang holistik dan terpadu, dengan penguatan peraturan hukum yang relevan dan upaya preventif yang efektif. Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menjadi landasan yang penting dalam membangun kerangka kerja untuk penegakan hukum yang lebih efektif terhadap kejahatan cyber crime.
Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Haikal, Mohammad; Akbar, Khairil; Efendi, Sumardi
MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 4, No. 1 (Juni 2024)
Publisher : MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum published by the Islamic Criminal Law Program of the Sharia and Islamic Economics Department at the Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/maqasidi.v4i1.2988

Abstract

Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah adalah landasan utama bagi bank-bank syariah dalam menjalankan operasional mereka. Dengan semakin berkembangnya industri perbankan syariah, pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip tersebut menjadi krusial dalam memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam serta memberikan solusi keuangan yang sesuai dengan ajaran agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, dengan fokus pada larangan riba, promosi pembagian risiko dan keuntungan, serta larangan investasi yang tidak etis dan tidak bermoral. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan mengumpulkan data dari literatur terkait, dokumen hukum, dan publikasi resmi yang terkait dengan perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial. Larangan riba, promosi pembagian risiko dan keuntungan, serta larangan investasi yang tidak etis dan tidak bermoral menjadi landasan penting bagi bank-bank syariah dalam menjalankan operasional mereka secara sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Kesimpulannya, pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah menjadi krusial bagi bank-bank syariah dalam menjalankan operasional mereka. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, bank-bank syariah dapat memainkan peran yang lebih besar dalam mempromosikan inklusi keuangan, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan sesuai dengan ajaran agama Islam.
Sighat Talak: Studi Perubahan Sosial Masyarakat Pada Kekhalifahan Umar Ibn Khattab Azharuddin; Irham, M. Iqbal; Wanto, Sugeng
MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 4, No. 1 (Juni 2024)
Publisher : MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum published by the Islamic Criminal Law Program of the Sharia and Islamic Economics Department at the Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/maqasidi.v4i1.3002

Abstract

Penelitian ini menganalisis perubahan hukum perceraian akibat pengaruh perubahan sosial pada saat kepemimpinan Umar ibn Khattab, pengaruh keputusan Umar ibn Khattab terkait pengucapan talak tiga jatuh tiga menjadi amalan beberapa kalangan umat Islam di Indonesia, walaupun hukum Islam Indonesia menetapkan pengucapan talak tiga jatuh satu, namun bagi kalangan tertentu tetap jatuh tiga. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dengan cara menganalisis terkait kebijakan Umar ibn Khattab serta untuk memberikan pemahaman bahwa perubahan sosial pada masa Umar ibn Khattab tidak relevan dengan kondisi umat Islam Indonesia. Penelitian ini murni penelitian kepustakaan, karena tidak mengambil data primer yang ada di lapangan, melainkan hanya membahas bahan hukum baik primer maupun sekunder, dengan menggunakan pendekatan perbandingan dan juga sejarah hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan umat Islam pada masa kepemimpinan Umar ibn Khattab sangat signifikan, di mana secara ekonomi umat Islam sudah mulai mapan, sehingga tradisi untuk kawin poligami sangat mencuat dan tertekannya perempuan karena selalu diancam dengan sebutan talak, inisiatif Umar bin Khatab untuk meredam trand talak adalah memutuskan penyebutan ikrar talak tiga jatuh tiga, sehingga trand talak pada masa Umar bin Khatab bisa diminimalisir. Penyebutan talak tiga jatuh tiga sangat tidak relevan dengan masyarakat Indonesia, walaupun beberapa kalangan umat Islam Indonesia mengamalkannya, namun secara hukum positif tidak digunakan, sebab sangat mendatangkan kemudaratan.
Ijtihad dan Qiyas Menurut Imam Syafi’i: Hubungan Qiyas dengan Berbagai Metode Ijtihad dalam Ushul Fiqh Jamal, Anton
MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 4, No. 1 (Juni 2024)
Publisher : MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum published by the Islamic Criminal Law Program of the Sharia and Islamic Economics Department at the Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/maqasidi.v4i1.3125

Abstract

Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana hubungan ijtihad dengan qiyas yang dianggap identik oleh Imam Syafi’i, karena ia secara tegas menyatakan: ijtihad adalah qiyas (huma ismani li ma’nan wahidin), dan pendapatnya tertulis dalam kitab monumentalnya al-Risalah yang dikenal luas di kalangan ushuliyyun sebagai kitab ushul fiqh pertama. Hal ini menarik karena faktanya pendapat Imam Syafi’i yang dianggap sebagai Bapak ushul fiqh tersebut ditolak oleh sebagian besar usuliyyun, bahkan oleh al-Ghazali yang termasuk salah seorang tokoh besar dalam mazhab Syafi’i. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah telaah kepustakaan, dengan melihat langsung pendapat Imam Syafi’i dalam kitab al-Risalah dan membandingkannya dengan kitab-kitab usul fiqh lainnya, baik dalam mazhab Syafi’i maupun di luar mazhab Syafi’i, termasuk tulisan-tulisan usuliyyun kontemporer tentang qiyas dan ijtihad. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapat Imam Syafi’i tentang ijtihad adalah qiyas dapat dibuktikan kebenarannya, dengan melihat pola penalaran yang dijelaskan dan digunakan usuliyyun dalam berbagai metode usul fiqh yang berkembang pasca beliau, baik di era klasik maupun modern.
Actualizing Disability Rights Under Law Number 8 of 2016: An Inclusive Development in Lheu Eu Village Anzari, Mudhafar; Ikhwan, M.; Syukriah, Syukriah
MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 4, No. 1 (Juni 2024)
Publisher : MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum published by the Islamic Criminal Law Program of the Sharia and Islamic Economics Department at the Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/maqasidi.v4i1.3161

Abstract

The village, as a legal construct, comprises both a governing body and its community members. However, development initiatives in these rural areas often fail to meet the needs of individuals with disabilities. This neglect leads to the marginalization of persons with disabilities, forcing them to live in isolation within rural environments. In response, the Government of Indonesia has enacted Law No. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. This legislation aims to elevate the status of persons with disabilities to that of equal citizens, ensuring fair rights and opportunities for their active participation in village development. This study employs a normative juridical methodology by analyzing data from legal documents and literature, complemented by an empirical approach through interviews with relevant stakeholders. The research seeks to elucidate the rights of persons with disabilities within the framework of village development and to explore village government perspectives on their inclusion. Development efforts must shift toward a community-centered model that integrates the interests of the disabled population. Accordingly, the welfare of persons with disabilities in Lheu Eu Village, Darul Imarah District, Aceh Besar, must be grounded in humanitarian principles. Collaborative efforts among village government, the business sector, academia, and disability advocates are essential to realizing the legal mandate and regulatory framework that govern the inclusion of persons with disabilities in rural development.
Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Sistem Pembayaran Cicilan (Paylater) Pada Marketplace Shopee Setiawan, Setiawan; Ridwanulloh, M. Ubaidillah
MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 4, No. 1 (Juni 2024)
Publisher : MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum published by the Islamic Criminal Law Program of the Sharia and Islamic Economics Department at the Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/maqasidi.v4i1.3163

Abstract

Kecanggihan teknologi yang semakin berkembang pesat, memunculkan berbagai macam aplikasi belanja secara online. Diantara aplikasi belanja online yang paling dikenal masyarakat adalah shopee. Shopee memiliki beberapa alternatif metode pembayaran, salah satunya pembayaran dengan dicicil yang dikenal dengan shopee paylater. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui serta menganalisis praktik penggunaan shopee paylater berdasarkan hukum ekonomi syariah pada aplikasi Shopee. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa praktik penggunaan metode pembayaran Shopee paylater ini tidak diperbolehkan atau dihukumi haram dikarenakan transaksi hutang antara pembeli dan Shopee terdapat bunga atau manfaat yang diterima oleh Shopee, hal ini masuk dalam kategori riba yakni Riba Qardh. Penerapan denda keterlambatan pembayaran tagihan paylater dalam transaksi jual beli di Shopee juga belum sesuai karena terdapat penambahan nominal saat pembayaran denda tersebut, hal ini masuk dalam kategori Riba Jahiliah, maka hukumnya haram.
Tinjauan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Upaya Perlindungan Tanaman Obat Tradisional Di Taman Nasional Wasur Fahmi, Muhammad Saiful; Rado, Rudini Hasyim
MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 4, No. 1 (Juni 2024)
Publisher : MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum published by the Islamic Criminal Law Program of the Sharia and Islamic Economics Department at the Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/maqasidi.v4i1.3442

Abstract

Perkembangan teknologi kesehatan yang semakin maju ternyata tidak mengurangi minat masyarakat baik itu yang berada di perkotaan maupun di wilayah terpencil dalam pemanfaatan tanaman obat-obat tradisional. Dimana hal tersebut dipengaruhi oleh keanekaragaman budaya dan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat di Indonesia, salah satunya adalah pengobatan tradisional yang memiliki spesies tanaman obat yang jumlahnya sekitar 9.606. Namun demikian, ada permasalahan yang ditemukan saat ini adalah: pertama dalam prespektif Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap tanaman obat-obat tradisional belum optimal dan kedua adalah minimnya kontribusi langsung dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan pengetahuan obat-obat tradisional. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan kaitan antara perlindungan Kekayaan Intelektual dengan penggunaan tanaman obat-obat tradisional di Taman Nasional Wasur Papua Selatan sehingga dapat memiliki potensi manfaat dari sisi ekonomi berdasarkan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan tentang HKI. Metode penelitian yang digunakan oleh penulias adalah penelitian hukum normatif-empiris (applied law research) yang yaitu metode penelitian yang memadukan antara implementasi hukum normatif yang kemudian didukung oleh data serta aspek dilapangan. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan khasanah bagi ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual tumbuhan obat di Taman Nasional Wasur Papua Selatan.
Konflik Kepentingan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres dan Cawapres Menurut UU Kekuasaan Kehakiman Rizky, Muhammad Fathur; Yuhermasyah, Edi; Umur, Azmil
MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 4, No. 1 (Juni 2024)
Publisher : MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum published by the Islamic Criminal Law Program of the Sharia and Islamic Economics Department at the Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/maqasidi.v4i1.3452

Abstract

Mahkamah Konstitusi merupakan Lembaga yang kedudukannya sejajar dengan lembaga tinggi seperti MPR, DPR, Presiden dan lembaga tinggi lainnya. Mahkamah Konstitusi dalam tugasnya yaitu menjalankan kekuasaan kehakiman dibidang konstitusional. Namun belakangan ini kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi sangat menurun yang disebabkan adanya dugaan potensi konflik kepentingan yang ada di Mahkamah Konstitusi pada Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Batas Usia Capres dan Cawapres. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga yang menegakkan hukum akan tetapi pada faktanya Mahkamah Konstitusi juga melanggar Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman. Ketua Hakim Anwar Usman berpotensi melalukan keberpihakan dan konflik kepentingan atas Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang sedang diperkarakan di MK. Dalam pokok perkara tersebut nama Gibran Rakabuming Raka yang berkedukan sebagai keponakan dari Anwar Usman, akan tetapi Anwar Usman yang menjabat sebagai Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi tidak mundur dari jabatannya. Sehingga dalam putusan 90/PUU-XXI/2023 telah terjadi konflik kepentingan yang dibuktikan dengan adanya pertama, kecacatan hukum formil dalam legal standing pemohon, kedua adanya keberpihakan anwar usman dalam proses persidangan dan pembuktian, ketiga adanya kekeliaruan dalam pertimbangan hakim dimana 5 hakim yang setuju memuliki alasan yang berbeda (Concurring Opinion). Kemudian adanya cacat materil dalam permohonan tersebut yaitu pertama tercantumnya nama Gibran Rakabuming Raka dalam permohonan, adanya ikonsisteni Mahkamah Konstitusi serta sanksi pelanggaran kode etik berat yang diberikan kepada Anwar Usman berupa pemecatan secara tidak hormat. Hal tersebut memiliki efek yaitu menurunya legitimasi masyarakt terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi.
Analisis Sanksi Pidana dalam Hukum Islam Pendekatan Teoritis dan Pustaka Efendi, Sumardi
MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 3, No. 2 (Desember 2023)
Publisher : MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum published by the Islamic Criminal Law Program of the Sharia and Islamic Economics Department at the Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/maqasidi.v3i2.3524

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sanksi pidana dalam hukum Islam melalui pendekatan teoritis dan kajian pustaka. Hukum pidana Islam, yang meliputi kategori hudud, qisas, dan ta’zir, didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, moralitas, dan keseimbangan sosial yang diatur oleh Al-Qur’an dan Hadis. Di tengah era modern, penerapan sanksi ini menghadapi tantangan signifikan terkait hak asasi manusia dan kesesuaian dengan norma hukum internasional. Kajian ini dilakukan melalui metode penelitian pustaka, dengan menganalisis literatur klasik dan kontemporer yang berhubungan dengan teori hukum Islam dan penerapannya di berbagai negara Muslim. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun hukum pidana Islam bertujuan menegakkan keadilan dan moralitas sosial, penerapannya di era modern sering kali memicu perdebatan, terutama mengenai sanksi hudud yang dianggap keras oleh standar hak asasi manusia internasional. Beberapa negara Muslim telah berupaya menyesuaikan sanksi-sanksi ini dengan konteks sosial dan politik kontemporer melalui reformasi hukum, sementara yang lain tetap mempertahankan interpretasi tradisional. Kesimpulannya, hukum pidana Islam menawarkan pendekatan yang unik terhadap penegakan hukum, tetapi tantangan adaptasi di era modern memerlukan keseimbangan antara mempertahankan prinsip syariah dan memenuhi tuntutan perubahan sosial global.
Penegakan Hukum oleh Kejaksaan Negeri Kota Bandung Berdasarkan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Iskandar, Iskandar; Maswain, Gufron; Halim, Andri
MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 4, No. 1 (Juni 2024)
Publisher : MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum published by the Islamic Criminal Law Program of the Sharia and Islamic Economics Department at the Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/maqasidi.v4i1.3260

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang efektifitas penegakan hukum oleh kejaksaan Negeri Kota Bandung berdasarkan restorative Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana. Penegakan hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana dengan menggunakan jalur sistem peradilan pidana (konvesional), saat ini justru menimbulkan permasalahan-permasalahan seperti pola pemidanaan yang masih bersifat pembalasan (retributif), menimbulkan penumpukan perkara, tidak memperhatikan hak-hak korban, tidak sesuai dengan asas peradilan sederhana, penyelesaian bersifat legistis dan kaku, tidak memulihkan dampak kejahatan, tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat dan lain sebagainya. Restorative Justice hadir dengan konsep penyelesaian perkara tindak pidana diluar pengadilan (non litigasi) dengan melibatkan pihak-pihak yang berperkara dalam suatu tindak pidana yang dapat memungkinkan efektif dalam menyelesaikan perkara tindak pidana demi tercapainya keadilan hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum Normatif-Empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa efektifitas penegakan hukum berdasarkan Restorative Justice oleh Kejaksaan Negeri Kota Bandung memperoleh hasil yang efektif dalam penegakan hukumnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum oleh Kejaksaan Negeri Kota Bandung berdasarkan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara Tindak Pidana, yaitu: faktor substansi hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor budaya hukum, dan faktor masyarakat. Adanya PERJA No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif tersebut, menjadikan penegakan hukum berdasarkan restorative justice menjadi efektif dalam penyelesaian perkara tindak pidana dan dapat menciptakan rasa keadilan hukum.

Page 5 of 9 | Total Record : 83

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5, No. 1 (Juni 2025) Vol. 4, No. 2 (Desember 2024) Vol. 4, No. 1 (Juni 2024) Vol. 3, No. 2 (Desember 2023) Vol. 3, No. 1 (Juni 2023) Vol. 2, No. 2 (Desember 2022) Vol. 2, No. 1 (Juni 2022) Vol. 1, No. 2 (Desember 2021) Vol. 1, No. 1 (Juni 2021)