Articles
83 Documents
<![CDATA[Konsekuensi Kompetensi Absolut Terhadap PTUN Pasca Berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ]]>
<![CDATA[Nurhidayati, Syssy]]>;
<![CDATA[Wibowo, Arif]]>
<![CDATA[ MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 3, No. 2 (Desember 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum published by the Islamic Criminal Law Program of the Sharia and Islamic Economics Department at the Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47498/maqasidi.v3i2.1584
<![CDATA[Desentrasilasi dalam sebuah sistem ketatanegaraan sebuah negara bertujuan untuk menggerakkan roda pemerintahan agar tercapainya pemerataan dari berbagai bidang yang digerakkan oleh pemerintahan eksekutif. Pemberlakuan sistem desetralisasi ini berlaku untuk semua negara (negara-bangsa) dalam kerangka pembagian wilayah kekuasaan (local government). Sistem hukum Eropa kontinental adalah salah satu sistem yang memberi pengaruh terhadap sistem hukum Indonesia, yaitu dengan menjadikan peradilan administrasi sebagai elemen penting dari konstitusi negara yang sah. Persoalan penyalahgunaan wewenang oleh otoritas publik memunculkan Hukum Tata Usaha Negara yang memeberikan dampak perubahan terhadap kewenangan mutlak dari Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu dengan memberikan kewenangan kepada Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengambil keputusan. Pada prinsipnya Peradilan Tata Usaha Negara memiliki yurisdiksi penuh hanya dalam lingkup keputusan tata usaha negara saja (beschikking). Namun pasca ditetapkannya Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menjadikan Pengadilan Tata Usaha Negara berubah kewenangan dan arti Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi gugatan dalam penyelenggaraan pemerintahan.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Tindak Pidana Perkelahian Melalui Peradilan Adat Gampong Bumi Sari Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya ]]>
<![CDATA[Gunawan, Rifqi Candra]]>;
<![CDATA[Effida, Dara Quthni]]>
<![CDATA[ MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 3, No. 2 (Desember 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum published by the Islamic Criminal Law Program of the Sharia and Islamic Economics Department at the Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47498/maqasidi.v3i2.2064
<![CDATA[Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 mengenai 18 perkara tindak Pidana ringan yang dapat diselesaikan melalui perdilan adat gampong, kewenangan lembaga adat yang diatur dalam pasal 4 Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008, Untuk mendukung mekanisme adat, Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Gubernur, Kapolda, dan Majelis Adat Aceh tanggal 20 Desember 2011, yang dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2013. Dalam hal ini peradilan adat diberikan kewenangan untuk terlebih dahulu menyelesaikan sengketa/perselisihan secara adat sebelum dilimpahkan kepada pihak kepolisian. Proses penyelesaian tindak pidana ringan di Gampong Bumi Sari diselesaikan melalui proses adat namun dalam prosesnya masih belum Efektiv dapat dilihat dari adanya tindak pidana ringan yang terulang, fluktuatifnya angka tindak pidana ringan, dilakukan oleh pelaku yang sama dengan tindak pidana yang sama, serta tidak adanya saksi yang berbeda yang di terapkan bagi pelaku yang mengulanggi tindak pidana yang serupa. Penyebab terjadinya ketidak Efektivan hukum pidana adat di Gampong Bumi Sari diakibatkan oleh: Tidak adanya dokumen pertinggal mengenai kasus yang terjadi di gampong, tidak adanya partisipasi masyarakat, hanya sekedar mengakui hukum adat. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian Yuridis Empiris, dengan cara mengumpulkan informasi melalui wawancara dan observasi lapangan.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Penerapan Presidential Threshold pada Pemilu di Indonesia Berdasarkan Konsep Negara Demokrasi ]]>
<![CDATA[Mahzar, Mahzar]]>;
<![CDATA[Kemala Sari, Putri]]>
<![CDATA[ MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 3, No. 2 (Desember 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum published by the Islamic Criminal Law Program of the Sharia and Islamic Economics Department at the Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47498/maqasidi.v3i2.2074
<![CDATA[Penyelenggaraan Pemilu merupakan perwujudan dari terlaksananya tujuan demokrasi. Pesta demokrasi yang dinikmati oleh seluruh rakyat dan partai politik sebagai peserta pemilu telah dibatasi haknya melalui keberadaan Presidential Threshold. Pemilu yang notabene untuk mewujudkan tujuan demokrasi, yaitu pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat sehingga untuk mencapai tujuan tersebut penyelenggaraan pemilu harus mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Artikel ini akan menjawab pertanyaan apakah penerapan Presidential Threshold perlu dihapuskan dalam sistem pemerintahan yang demokrasi di Indonesia. Hal tersebut akan dijawab menggunakan metode penelitian normatif dengan mengkaji studi bahan pustaka. UUD 1945 sebenarnya telah mengunci terkait syarat pencalonan Presiden pada Pasal 6A, tetapi DPR dalam undang- undang pemilu telah menambahkan syarat untuk menjadi presiden yaitu ambang batas suara presiden yang harus didapatkan oleh partai politik untuk mengusung calon presiden. Keberadaan Presidential Threshold telah mengkebiri hak rakyat dan partai politik dalam pesta demokrasi. Konsep negara demokrasi akan berjalan lebih transparan jika aturan ambang batas 20% dihapuskan dengan hanya menggunakan keterwakilan di parlemen saja.]]>
<![CDATA[Perlindungan Terhadap Anak dalam Analisis Undang-Undang Perlindungan Anak dan Qanun Jinayat ]]>
<![CDATA[Hanapi, Agustin]]>;
<![CDATA[Fuadhi, Heri]]>
<![CDATA[ MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 3, No. 2 (Desember 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum published by the Islamic Criminal Law Program of the Sharia and Islamic Economics Department at the Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47498/maqasidi.v3i2.2123
<![CDATA[Di dalam Qanun Jinayat dan Undang-Undang perlindungan anak, pelecehan seksual terhadap anak sudah mendapatkan perlindungannya. Namun keduanya tentuk memiliki perbedaan dari segi hukuman, denda dan lain sebagainya. Maka dari itu penulis akan melakukan studi komparasi terhadap dua hukum tersebut. Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dimana peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis, pendekatan analitis), pendekatan analitis ini digunakan oleh peneliti dalam rangka melihat suatu fenomena kasus yang telah diputus oleh pengadilan dengan melihat analisis yang dilakukan oleh ahli hukum yang dapat digunakan oleh hakim dalam pertimbangan putusannya. Sumber data utama berupa data sekunder dengan Teknik pengumpulan data terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Analisis yang digunakan analisis yang bersifat evaluative. Hasil penelitian mejelaskan bahwa Qanun jinayat ini diakui dalam hirarki perundang-undangan yang sejajar dengan perda, tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak apabila memenuhi unsur maka wajib menerapkan qanun jinayat akan tetapi bagi non-muslim diperkenankakn untuk memilih dijerat dengan Kitab Undang-undang Perlindungan anak ataupun qanun jinayat, mengingat adanya kompetensi absolut mengenai wewenang mengadili. Namun selama ini hukuman cambuk bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak tidak memiliki efek jera bagi pelaku, pihak penuntut umum lebih mengarahkan tuntutannya dalam uqubat penjara, tidak dengan cambuk, hukuman ini dirasakan lebih lama memiliki efek jera bagi pelaku.]]>
<![CDATA[Tingkat Kepatuhan Masyarakat Aceh Terhadap Surat Edaran Penjabat Gubernur Aceh Nomor 451/11286 ]]>
<![CDATA[Fatahillah, Zahrul]]>
<![CDATA[ MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 3, No. 2 (Desember 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum published by the Islamic Criminal Law Program of the Sharia and Islamic Economics Department at the Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47498/maqasidi.v3i2.2239
<![CDATA[Belakangan ini di Aceh sedang marak terjadi pelanggaran Syari’at Islam, kejadian tersebut termasuk di warung kopi dan café sehingga Penjabat Gubernur Aceh mengeluarkan Surat Edaran Nomor 451/11286 untuk memerintahkan pemilik usaha warung kopi dan café menutup tempat usahanya pada pukul 24:00 WIB. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu tingkat kepatuhan masyarakat Aceh terhadap Surat Edaran Penjabat Gubernur Aceh Nomor 451/11286. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris untuk mencari tahu praktik hukum di masyarkat. penulis menemukan bahwa mayoritas masyarakat Aceh sudah memiliki kesadaran hukum ditandai dengan kepatuhan mereka terhadap Surat Edaran tersebut atas dasar keyakinannya sendiri. Namun juga masih banyak ditemui dari pelaku usaha yang mentaati aturan karena takut akan sanksi hukum yang akan mengancamnya, ini artinya kesadaran hukum pelaku usaha masih rendah. Penulis dapat memberi saran kepada Pemerintah Aceh agar dalam perumusan aturan hukum seharusnya melibatkan segala unsur masyarakat sehingga produk hukum menjadi konsensus bersama antara pemerintah dan unsur masyarakat dan dapat diterima dengan baik dalam masyarakat, kemudian untuk masyarakat agar membantu pemerintah untuk menyukseskan pelaksanaan syari’at Islam di Aceh.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hak Asasi Anak dari Perkawinan Sedarah (Incest) Dalam Tata Hukum Indonesia ]]>
<![CDATA[Nafiah, Siti Nurul Wahdatun]]>;
<![CDATA[Kuncoro, Reno]]>
<![CDATA[ MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 3, No. 2 (Desember 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum published by the Islamic Criminal Law Program of the Sharia and Islamic Economics Department at the Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47498/maqasidi.v3i2.2285
<![CDATA[Perkawinan merupakan ritual atau perjanjian yang sakral dimana ditandai dengan adanya legalitas hukum untuk menentukan sahnya dengan ijab dan qabul. Perkawinan akan menjadi sah jika syarat dan rukun terpenuhi sesuai peraturan negara dan agamanya. Namun demikian, masih banyak permasalahan sosial dalam pelaksanaan perkawinan sedarah (incest) yang sudah jelas ada larangannya dalam KUHPerdata, UU Perkawinan, dan Hukum Islam. Dampak negatif dari perkawinan sedarah (incest) akan banyak terjadi pada anak hasil perkawinan sedarah (incest) diantaranya adalah hak perwalian, hak pemerliharaan, hak pendidikan dan hak warisan. Maka dari itu, penelitian ini akan meneliti bagaimana hak asasi anak incest dilindungi di Indonesia. Penelitian hukum yuridis normatif dari Undang-undang yang akan digunakan dengan metode pengumpulan data kepustakaan dengan analisis deskriptif dan deduktif. Kesimpulan dalam penelitian ini ialah anak hasil dari perkawinan sedarah (incest) tetap mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia yaitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 306, Keputusan MUI di Fatwa No.11 Tahun 2012.]]>
<![CDATA[Implementasi Studi Waris Islam di Desa Sumberjo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar ]]>
<![CDATA[Arifin, Mochammad]]>;
<![CDATA[Amin, Sokhibul]]>
<![CDATA[ MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 4, No. 1 (Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum published by the Islamic Criminal Law Program of the Sharia and Islamic Economics Department at the Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47498/maqasidi.v4i1.2321
<![CDATA[Artikel ini membahas tentang hukum waris di Desa Sumberjo, Kabupaten Blitar, yang mengikuti tradisi turun-temurun. Penulis ingin mengetahui relevansi dan keadilan dari hukum waris Islam dan hukum waris adat yang berlaku di desa tersebut. Jika dilihat sepintas bahwa hukum waris Islam lebih sesuai dengan aturan keagamaan dan ketakwaan, tetapi kurang adil dalam hal pembagian waris kepada ahli waris. Sebaliknya, hukum waris adat lebih adil dalam hal pemberian bagian yang sama kepada ahli waris, tetapi bertentangan dengan hukum Islam. Penulis berusaha menggali aspek keadilan dari kedua sistem hukum tersebut dan mengusulkan implementasi pembagian harta waris yang dapat diterima oleh masyarakat Desa Sumberjo. Penelitian ini menggunakan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan socio legal. Penulis menarik kesimpulan bahwa jika keadilan berdasarkan aspek kepentingan atau subjektif maka keharmonisan dalam struktur keluarga akan menjadi sebuah keniscayaan. Kemudian, dasar pelaksanaan pembagian waris yang dipakai masyarakat di Desa Sumberjo yaitu umumnya berdasarkan tradisi yang telah dianut secara turun-temurun. Selanjutnya pelaksanaan pembagian harta waris di Desa Sumberjo dilakukan setelah si pewaris meninggal dunia, biasanya dilakukan setelah atau pada saat hari ke 7, 40, 100, 1000 atau setahunnya pewaris wafat.]]>
<![CDATA[Sanksi Bughat dan Makar Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia ]]>
<![CDATA[Amiruddin]]>;
<![CDATA[Syamsuar]]>;
<![CDATA[Hamdi, Syaibatul]]>;
<![CDATA[Erick, Benni]]>
<![CDATA[ MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 4, No. 1 (Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum published by the Islamic Criminal Law Program of the Sharia and Islamic Economics Department at the Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47498/maqasidi.v4i1.2472
<![CDATA[Masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana memberikan sanksi yang sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif kepada bughat dan pelaku makar dalam pemberontakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami pandangan hukum Islam tentang bughat dan pandangan hukum positif tentang makar. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk sanksi hukum yang dapat diberlakukan sesuai dengan hukum Islam bagi bughat, dan sesuai dengan hukum positif bagi pelaku makar. Perbedaan dan persamaan antara bughat dan makar juga akan diidentifikasi menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan bahan dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, baik dalam bentuk manual maupun digital. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi bagi bughat menurut hukum Islam adalah perlawanan dan hukuman mati (jarimah hudud), sesuai dengan Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim. Namun, jika pemimpin memberikan pengampunan, maka bughat bisa mendapat jarimah ta’zir. Sementara itu, sanksi bagi pelaku makar menurut hukum positif adalah pidana mati dan pidana penjara sesuai dengan rumusan dalam Pasal 104, 106, 107, dan 108 KUHP. Namun, pemberian sanksi kepada bughat dan pelaku makar harus dilakukan dengan hati-hati dan melalui proses peradilan yang adil.]]>
<![CDATA[Menelesuri Fungsi Badan Harta Agama di Aceh: Studi Historis Regulasi Zakat dan Wakaf ]]>
<![CDATA[Bendadeh, Shafwan]]>;
<![CDATA[Hamat, Zahri]]>
<![CDATA[ MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 4, No. 1 (Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum published by the Islamic Criminal Law Program of the Sharia and Islamic Economics Department at the Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47498/maqasidi.v4i1.2520
<![CDATA[Kajian ini membahas tentang fungsi Badan Harta Agama di Aceh. Badan Harta Agama merupakan lembaga yang diamanahkan untuk menertibkan, menginventarisir serta mendayagunakan harta agama, baik berupa harta baitul mal, zakat dan wakaf atau meusara. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu menelaah teori-teori, mengkaji peraturan perundang-undangan dengan pendekatan historis, yaitu melacak dan meneliti sejarah badan harta agama di Aceh terkait kewenangan serta perkembangannya dari waktu ke waktu. Adapun hasil penelitian ini adalah: a). Pengumpulan zakat sudah dimulai pada masa Sultan Alauddin Riayat Syah yang memerintah pada tahun 1539-1567 Masehi. b). Masa penjajahan Belanda, dana zakat diperuntukkan untuk berperang melawan penjajah; c). Masa pendudukan Jepang, diberikan kewenangan khusus mengurus masalah zakat dan wakaf; d). Baitul Mal di Aceh sudah ada sejak tahun 1968, berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 4/Juli/1968 tentang Pembentukan Badan Amil zakat; e). Tahun 1973 Pemerintah Daerah Istimewa Aceh membentuk badan khusus Badan Penertiban Harta Agama (BPHA); f). Tahun 1976 BPHA dirubah menjadi Badan Harta Agama (BHA) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 407/1976 yang bertugas untuk menertibkan, menginventarisir dan mendayagunakan harta agama di Aceh; g). Tahun 1993 BHA dirubah lagi menjadi BAZIS; dan h). Tahun 1999 lahirnya Undang-Undang No. 44/1999 tentang Keistimewaan Aceh, sehingga terbentuknya Baitul Mal yang diatur dengan Peraturan Daerah No. 5/2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam beserta dikeluarkannya Keputusan Gubernur Aceh No. 18/2003 tentang Pembentukan Orgaisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang beroperasi awal Januari 2004.]]>
<![CDATA[Prinsip The Best Interests of The Child dalam Perwalian Anak: Studi Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2017/PA.Tpi ]]>
<![CDATA[Dharma, Agung Pratama]]>;
<![CDATA[Amar, Rizki]]>
<![CDATA[ MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 4, No. 1 (Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum published by the Islamic Criminal Law Program of the Sharia and Islamic Economics Department at the Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47498/maqasidi.v4i1.2898
<![CDATA[Artikel ini menganalisis perwalian anak karena pencabutan kekuasaan orang tua dalam perkara pengangkatan anak di Pengadilan Agama Tanjungpinang, Indonesia. Secara normatif, apabila orang tua tidak dapat menjalankan kewajibannya maka kewajiban atau perwalian jatuh kepada keluarga atau kerabat dekat. Namun, dalam perkara tersebut hakim memberika hak perwalian kepada orang lain. Hakim memiliki kebebasan untuk memutus perkara berdasarkan pertimbangan hukum yang jelas atau ratio decidendi. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach). Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Paper ini menemukan bahwa hakim pengadilan agama menggunakan dua argumentasi, normatif (kaidah ushul fikih) dan yuridis (regulasi terkait), untuk mengabulkan permohonan pengangkatan anak. Argumentasi hukum hakim tersebut mengintegrasikan nilai-nilai Islam, kemashlahatan, dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik untuk anak. Hakim berupaya untuk melindungi hak-hak anak, dengan kepastian hukum dan demi kesejahteraan anak dengan mengutamakan kemaslahatannya.]]>
