Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab
Shautuna: Jurnal Imiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab adalah jurnal akademik yang telah menerbitkan karya ilmiah sejak tahun 2013. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar. Jurnal ini disediakan untuk mahasiswa-mahasiswa yang berkecimpung dalam hukum Islam lebih khusus perbandingan mazhab dan hukum. Jurnal ini secara rutin terbit tiga kali setahun yakni pada Januari, Mei dan September.
Articles
351 Documents
<![CDATA[Kedudukan Taklik Talak dalam Pernikahan Perspektif Mazhab Zahiri dan Kompilasi Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Asriani Asriani]]>;
<![CDATA[Abdul Wahid Haddade]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum MEI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.v2i2.19348
<![CDATA[Pokok masalah pada penelitian ini adalah terkait kedudukan taklik talak dalam pernikahan perspektif mazhab al-zahiriyyah dan kompilasi hukum islam. Pokok-pokok masalah itu dibagi menjadi beberapa sub bagian masalah atau pertanyaan penelitian yaitu: 1). Bagaimana eksistensi taklik talak dalam pernikahan? 2.) Bagaimana taklik talak sebagai alasan perceraian? 3)Bagaimana kedudukan taklik talak dalam pernikahan menurut Mazhab Al- Z{>a>>hiri>yah dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)?. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan penelitian ini adalah pustaka (Library Research) yaitu penelitian yang menggunakan objek kajian yang sumber datanya terdapat diperpustakaan. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode normatife kemudian dalam pengumpulan data penulis menggunakan kutipan langsung adalah metode pengutipan secara langsung suatu pendapat atau tulisan tanpa merubah, atau sama persis dengan aslinya. Kutipan tidak langsung adalah adalah metode pengutipan dimana penulis mengutip suatu tulisan atau pendapat yang telah kita formulisasikan dalam susunan kata yang baru, namun dengan maksud yang sama. Berdasarkan penelitian ini maka hasilnya menunjukkan bahwa, jumhur ulama berbeda pendapat mengenai taklik talak. Para ulama mazhab az-zahiriyyah berpendapat bahwa taklik talak yang mengandung sumpah (qasami) tidak mengakibatkan jatuhnya talak. Perjanjian taklik talak tidak waiib diucapakan akan tetapi setelah diucapkan maka tidak dapat dicabut atau dibatalkan. Dalam Kompilasi Hukum Islam kedudukan taklik talak sebagai suatu perjanjian dalam pernikahan yang dapat dijadikan suatu alasan untuk melakukan cerai gugat kepada pihak suami yang diajukan ke Pengadilan Agama.Kata kunci: Taklik Talak, Mazhab Az-zahiriyyah, Hukum Islam]]>
<![CDATA[Komparasi Pemikiran Hukum Islam Syarikat Islam dan Front Pembela Islam Dalam Perkembangan Hukum Islam di Indonesia ]]>
<![CDATA[Muh Taqwin Tahir]]>;
<![CDATA[Achmad Musyahid]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum MEI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.v2i2.19351
<![CDATA[Penelitian ini mempunyau pokok masalah yaitu bagaimana Peran Organisasi Kemasyarakatan antara Syarikat Islam (SI) dan Front Pembela Islam (FPI) dalam perkembangan hukum Islam Indonesia. Dari pokok masalah itu kemudian di urai menjadi 3 sub masalah, yaitu: 1) Bagaimana Sejarah Perkembangan SI dan FPI di Indonesia ?, 2) Bagaimana Bentuk Pemikiran Hukum Islam SI dan FPI ?, 3) Bagaimana kontribusi Serikat Islam dan FPI Terhadap Perkembangan Hukum Islam di Indonesia?Penelitian ini menggunakan jenis kepustakaan (library research) yang bersifat deskriktif analitik dan komparasi. Adapun pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik kepustakaan,. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah teknik kepustakaan dan teknik kutipan. Selanjutnya analisis data menggunakan metode kualitatif yang di inerpretasi dengan menggunakan tekhnik berfikir Induktif (pengolahan data dari umum ke khusus), dan juga tekhnik berfifkir Deduktif (pengolahan data dari khusus ke umum), serta tekhnik berfikir Komperatif (membandingkan pemikiran atau pendapat para pakar satu dengan yang lain). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kedua organisasi ini yaitu antara SI dan FPI, walaupun kedua organisasi masing masing berlandaskan pada akar yang sama yaitu Islam namun dalam interpretasinya terhadap Islam mempunyai bentuk berbeda, baik dari segi pemikiran maupun dari segi perilaku, dan juga kedua organisasi ini tentu mempunyai peran dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia itu bisa kita lihat dari kontribusi kedua organisasi tersebut dalm menyikapi permasalah-permasalahan keagamaan yang sedang terjadi di Indonesia]]>
<![CDATA[Peputiq Cina Dalam Adat Pernikahan Mandar Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Jumriani Jumriani]]>;
<![CDATA[Zulhasari Mustafa]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum MEI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.v2i2.19368
<![CDATA[Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Peputiq Cina dalam adat pernikahan Mandar Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar perspektif hukum Islam khususnya di Kecamatan Balanipa. Pokok masalah tersebut selanjutnya dibagi menjadi beberapa sub masalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Bagaimana Peputiq Cina dalam adat pernikahan Mandar di Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar; dan 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Peputiq Cina dalam adat pernikahan Mandar; Jenis penelitian ini adalah penelitian field research atau penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan teologis normatif atau syar’i dan pendekatan sosiologis. Adapun sumber data penelitian adalah Tokoh sekaligus pelaku budaya di Kecamatan Balanipa, Kecamatan Polewali Mandar. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran referensi. Kemudian, teknik pengolahan data dan analisis data dikaitkan melalui tiga tahap, yaitu klasifikasi data, reduksi data, mengolah data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Peputiq Cina merupakan bentuk simbolis yang menunjukkan tingkat strata atau kebangsawanan seseorang; 2) Dalam Peputiq Cina adanya sikap saling membantu dalam pelaksanaannya serta dapat mempererat tali silaturahmi kekeluargaan. Dengan tujuannya yang semata-mata karena Allah Swt, maka akan menjadi perbuatan yang diridhoi Allah Swt. Sebaliknya, apabila tujuan pelaksanaannya berpaling kepada Allah Swt, maka itu termasuk perbuatan menyimpang yang bertentangan dengan syariat Islam.Kata Kunci: Peputiq Cina; Perikahan Mandar; Hukum Islam]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah bagi Petani Tambak di Pangkep ]]>
<![CDATA[Ahmad Qurais]]>;
<![CDATA[Abdi Wijaya]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.v2i3.19442
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepad masyarakat kampung Baru-Baru Tanga khususnya pada petani tambak sering melaksanakan kerjasama dengan Akad Mudharabah (bagi hasil), bahkan mereka mempunyai rutinitas yang setiap waktunya dia laksanakan. Kemudian bagi hasil yang mereka terapkan yaitu kebiasaan/adat istiadat yang secara turun temurun telah dilaksanakan, apakah telah sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Berdasarkan fenomena tersebut, maka peneliti memiliki peranan untuk meneliti pelaksanaan akad mudharabah pada petani tambak yang pada umumnya kurang memahami bagi hasil dalam Islam atau secara hukum Islam. Pembahasan selanjutnya akan dirumuskan dalam beberapa sub masalah, adapun sub masalah yang peneliti angkat adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana proses akad mudharabah pada petani tambak di kampung Baru-Baru Tanga, Kelurahan Bonto Perak, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep? 2) Bagaimana proses pelaksanaan pembagian hasil akad mudharabah pada petani tambak di Kampung Baru-Baru Tanga, Kelurahan Bonto Perak, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep? 3) Sejauh mana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad mudharabah pada petani tambak di Kampung Baru-Baru Tanga, Kelurahan Bonto Perak, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep?]]>
<![CDATA[Kahi’ Pura Sebagai Pernikahan Passampo Siri’ Studi Kasus di Sinjai; Analisis Perbandingan Imam Mazhab Dan Hukum Adat ]]>
<![CDATA[Rusni Rusni]]>;
<![CDATA[Saleh Ridwan]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum MEI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.v2i2.19446
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara langsung mengenai masalah Kahi’ Pura sebagai Pernikahan Passaampo Siri’ Studi Kasus di Desa Barambang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai. Dikaji berdasarkan Analisis Perbandingan Imam Mazhab dan Hukum Adat bertujuan untuk mengetahui hakekat Kahi’ Pura Sebagai pernikahan Passampo Siri’ serta mengetahui dampak dari pernikahan Kahi’ pura sebagai passampo siri’. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan suatu keadaan ataupun fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi yang menjadi populasi adalah masyarakat yang memiliki wewenang serta yang bersangkutan (pelaku) didaerah tersebut. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Hakikat atau dasar dari Kahi’ Pura sebagai pernikahan Passampo Siri’ adalah untuk menutupi rasa malu, yang apabila tidak dinikahkan akan menimbulkan masalah bagi pihak keluarga, terutama bagi pihak perempuan. Adapun dampak dari pernikahan Kahi Pura sebagai Passampo Siri apabila tidak dilaksanakan akan menjadi aib serta keluarganya dipandang rendah oleh masyarakat sekitar. Pandangan imam mazhab tentang kahi’ pura ialah seperti halnya kahi’ pura tidak bisa dipisahkan dengan nikah mut’ah apabila diqiyaskan dalam hukumnya. Sedangkan menurut hukum adat tidak dikenal fiksi seperti dalam hukum perdata. Di Desa Barambang apabila ada salah satu masyarakat yang melakukan perzinahan diluar nikah dan sampai menghamili perempuan tersebut maka cara penyelesaiannya dengan harus dinikahkan secara kahi’ pura sebagai passampo siri’ untuk menutup aib terhadap kedua belah pihak keluarga.Kata kunci: Kahi’ Pura, Passampo Siri’, Hukum Adat.]]>
<![CDATA[Perbandingan Tarekat Khalawatiyah Samman dan Tarekat Naqsabandiyah dalam Ibadah Gair Maḥḍah; Studi Kasus Kabupaten Maros ]]>
<![CDATA[Muhammad Jusran]]>;
<![CDATA[Taufik Sanusi]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum MEI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.v2i2.20517
<![CDATA[Tarekat yang bisa dipahami sebagai “jalan” menuju spiritualitas, sebenarnya bukan sekadar berisi ritual-ritual semata, tetapi juga menyangkut sikap dan penghayatan manusia pada kehidupan yang kompleks dan fana ini. Konsep ajaran Tarekat Khalwatiyah Tamman dan Tarekat Naqsabandiyah di Kab. Maros memiliki kesamaan dalam konsep ajaran wahdat al-wujud, sebagai tujuan akhir yang ingin dicapai oleh kedua tarekat tersebut dengan jalan mujahadah yang pada prakteknya berdiri diatas syariah, tarekat, hakikat, makrifat. Dalam pelaksanaannya kedua tarekat tersebut menjalankkan ibadah ghairu mahdhah lainnya, namun memiliki perbedaan pada wilayah ritual pelaksanaan seperti Bai’at, dzikir. Tarekat Khalawatiyah Samman melaksanakan“sikkiri tellu ratu”dan“sikkiri seppulo”, dan dzikir. Tarekat Naqsabandiyah Melaksanakan dzikir ism al-dzat dan dzikir naïf wa itsbat. Jenis penelitian ini adalah Penelitian ini tergolong fieid research (lapangan) dengan menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teologi normatif dan sosiologi. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi.Kata Kunci: Tarekat, Tarekat Khalawatiyah Samman, Tarekat Naqsabandiyah, Ibadah Ghairu Mahdhah.]]>
<![CDATA[Perbandingan Delik Pidana Menurut Aliran Monistis, Dualistis Dan Mazhab Fikih ]]>
<![CDATA[Muh Nur Arisakti Atpasila]]>;
<![CDATA[Siti Aisyah]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum MEI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.v2i2.20571
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mendeskripsikan dan menganalisis tentang realitas teori monistis dan dualistis, 2) mengemukakan hakikat pidana Islam yang secara eksplisit maupun implisit relevan dengan nilai-nilai pada teori monistis dan dualistis. Dalam menjawab permasalahan tersebut dan analisis data yang bersifat deskriptif, penulis menggunakan pendekatan multidisipliner, yaitu pendekatan normatif-yuridis Penelitian ini tergolong library research dengan jenis penelitian deskripsi kualitatif, dimana data dikumpulkan dengan mengutip, menyadur, dan menganalisis isi (content analysis) terhadap literatur yang representatif dan mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas dan menyimpulkannya. Dasar dari pemidanaan baik menurut teori monistis dan dualistis harus telah terbukti adanya unsur tindak pidana dan unsur pertanggungjawaban pidana (monistis) atau unsur objektif dan unsur subjektif (dualistis). Hakikat teori monistis sebagai teori klasik pidana terimplementasi secara eksplisit dalam rumusan delik pidana, namun masih terdapat kekurangan mengenai rumusan delik pidana menurut teori monistis ketika dihadapkan pada KUHAP. Sehingga kekurangan-kekurangan pada teori monistis di jawab oleh teori dualistis, namun implementasi teori dualistis tidak dapat di lepaskan melalui pemahaman secara komprehensif tentang teori monistis. Dari hakikat teori monistis dan dualistis tersebut, peneliti hendak menganalisis hakikat dari kedua teori tersebut yang relevan dengan nilai-nilai yang bersifat dinamis dari sifat dasar yang bersumber dari hukum Islam (Al-Quran maupun hadist) yaitu: a. Sifat idealistiknya; b. Religius; c. Kekinian dan; dan d. Sifat kasuistik.Kata Kunci : Perbandingan Delik Pidana Menurut Aliran Monistis, Dualistis dan Mazhab Fikih]]>
<![CDATA[Studi Kasus Sappa Barakka di Makam Anregurutta Ambo Dalle; Tinjauan Sosiologi Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Andi Haidir Ali]]>;
<![CDATA[Muammar Bakry]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum MEI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.v2i2.20591
<![CDATA[Sappa Barakka (Tabarruk) Merupakan sebuah tradisi yang yang biasa dijalankan oleh masyarakat bugis makassar ke benda peninggalan dan makam para wali dan ulama sebagai perantara untuk mendapatkan berkah dari Allah SWT, seperti halnya dengan makam Anregurutta Ambo Dalle yang terletak di samping masjid DDI AD Mangkoso jalan poros Barru Pare-pare yang sering diziarahi oleh santri, masyarakat, dan musafir untuk menjadikan makam anregurutta sebagai perantara mendapatkan berkah dari Allah SWT, namun tentunya praktek tersebut masih menjadi perdebatan dikalangan ulama khususnya dari ulama ibnu taimiyah dan pengikutnya oleh karena itu dalam tulisan ini penulis akan menganalisis mengenai praktek tradisi sappa barakka yang dilakukan masyarakat setempat di makam anregurutta ambo dalle dan korelasinya dengan nilai-nilai ajaran Islam dalam tinjauaan hukum Islam dan diharapkan dengan tulisan yang sederhana ini mampu untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang Tradisi Sappa Barakka (Tabarruk) khususnya di makam anregurutta ambo dalle.Kata Kunci: Tradisi, Sappa Barakka, Tabarruk dan Sosiologi Hukum Islam]]>
<![CDATA[Analisis Pandangan Mazhab terhadap Putusan Hakim kepada Anggota Militer sebagai Fasilitator Pelaku Tindak Pidana Narkotika ]]>
<![CDATA[Putri Anisa]]>;
<![CDATA[Hamzah Hasan]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.v2i3.21138
<![CDATA[The main problem in this research is about legal considerations in making decisions against members of the military who carry out criminal acts and how Islamic law regulates the sanctions or laws that will be given by narcotics abusers even though at the time of the Prophet there was no such case. The type of research used is qualitative research or methods (field acceptance), namely research that provides a qualitative picture where it is focused on field research methods and their relationship with contemporary Islamic law. This research is sourced from secondary data and primary data with primary primary data sourced from interviews of judges at Military Court III-16 Makassar. From the research conducted, the results show that: (1) In enforcing the criminal law against military personnel who commit narcotics crime, it is still regulated in the law. No. 35 of 2009 concerning Narcotics, in accordance with the case number 064-K / PM.II-09 / AU / III / 2017 by being subjected to the main law and an additional sentence of 1 year and dismissed from military service. (2) factors that cause the organization of the perpetrators of a crime, namely internal and external factors such as family, psychological and personal factors. In a personal factor, the syringe happens only part of the way. (3) law enforcement according to the imam of the mazhab against narcotics crime found in this case which occurred based on these findings was based on this. At the time of the Prophet there was no such thing as drugs so that it was confirmed to be khamar. Sanctions given are in the form of hada and ta'zir penalties in accordance with the criminal act committed.Keywords: Judges' Decisions ; Military ; Narcotics Criminal]]>
<![CDATA[Wasiat Penggunaan Organ Tubuh Mayat; Studi Komparasi Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah ]]>
<![CDATA[Mita Ayu Lestari]]>;
<![CDATA[Supardin Supardin]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.v2i3.21277
<![CDATA[Articles have discussed about the will of the use of organs of the body of the bodies based on the angle of view of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah . The type of research that used the author of the study this is the kind of research qualitative , that which is the kind of research that brings a source of data research library of the form books or other scientific works . using the approach of normative ( Shari'a ), which is an approach to the problem that will be investigated based on the texts of the Koran, the Sunnah , and the consensus of the scholars and obtained from a variety of literature that is associated with the problems that will authors discuss both the sourced from primary data and secondary data . The results of the research have demonstrated their differences in opinion between the Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah associated testament use of organs of the body of a corpse with methods istinbat law respectively . Based on the view of the Nahdlatul Ulama practice will use the organs of the body cadaver ruling is not valid ( void ) because did not meet any of the requirements will the absolute al- Milki who studied with methods ilhaqi . While on the terms of the views of Muhammadiyah practice will use the organs of the body corpse memperbolekan and assume legal permissible , where Muhammadiyah using methods istislahi namely to consider kemaslahatannya .Keywords : Testament ; Nahdlatul Ulama ; Muhammadiyah]]>
