cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Rahman
Contact Email
shautunapmh@gmail.com
Phone
+6282343321118
Journal Mail Official
shautunapmh@gmail.com
Editorial Address
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/editorialteam
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : -     EISSN : 27750477     DOI : https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Shautuna: Jurnal Imiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab adalah jurnal akademik yang telah menerbitkan karya ilmiah sejak tahun 2013. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar. Jurnal ini disediakan untuk mahasiswa-mahasiswa yang berkecimpung dalam hukum Islam lebih khusus perbandingan mazhab dan hukum. Jurnal ini secara rutin terbit tiga kali setahun yakni pada Januari, Mei dan September.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 344 Documents
 6   7   8   9   10 
Upaya Pasangan Tunanetra dalam Membentuk Keluarga Sakinah; Studi Kasus di Kecamatan Manggala, Kota Makassar Haerul Haerul; Rahmatiah Rahmatiah HL
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Januari
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v2i1.18013

Abstract

How are the efforts of a blind couple in forming a sakinah family at the Karya business foundation for the blind in forming a sakinah family in the blind works business foundation? 2) What are the obstacles that occur for blind couples in blind works business foundations? This type of research is field research that departs from observers and social fact finding which is studied using sociological, anthropological and normative juridical approaches.The results of this study indicate that 1) The efforts of blind couples in forming a sakinah family are influenced by the fulfillment of economic needs where the couples in fulfilling their economic needs trade or become medium masseurs services based on spiritual aspects where the efforts made are that through the foundation they get guidance. spiritual from the teaching staff 2) the obstacles for blind couples in forming a sakinah family, there are several things, including physical conditions that experience economic limitations which sometimes become obstacles to ineffective communication and disputes, and disputes that often occur in the household. 3) the family sakinah is a family that is calm, peaceful and happy physically and spiritually, this is an important aspect goal that must be built in the family and become a good goal before fostering a household and after determining the concept of happiness In life, the implications of this study include 1) This study discusses how blind couples are trying to form a sakinah family and also discusses the meaning of marriage. and the concept of the sakinah family which provides a reference and is also used as a reference material for further research 3) to the partner
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penegakan Hukum Pajak oleh Lembaga Paksa Badan Gijzeling Ita Sri Rahayu; Abdi Wijaya
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Januari
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v2i1.18144

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penegakan hukum pajak oleh lembaga paksa badan gijzeling. Adapun pokok permasalahan dijabarkan dalam tiga sub masalah, yaitu 1) Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pajak oleh lembaga paksa badan gijzeling 2) Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum pajak oleh lembaga paksa badan gijzeling 3)  Bagaimana pandangan hukum Islam terkait hak-hak wajib pajak dalam penegakan hukum pajak oleh lembaga paksa badan. Berdasarkan penelitian ini, diperoleh beberapa hasil yaitu kurangnya para wajib pajak orang pribadi yang beritikad baik sehingga pemerintah atau lembaga paksa badan gijzeling tidak memperhatikan jika ada hak-hak bagi wajib pajak orang pribadi yang mesti diberikan haknya dengan layak sebagaimana mestinya. Dengan adanya penerapan penegakan hukum pajak oleh lembaga paksa badan gijzeling, maka akan lebih mudah bagi para wajib pajak orang pribadi yang telah beritikad baik dalam mendapatkan hak-haknya serta diharapkan kepada wajib pajak orang pribadi agar melunasi kewajibannya yaitu utang pajak yang menumpuk. 
Ibu Rumah Tangga Pencari Nafkah Perspektif Hukum Positif dan Mazhab Maliki; Studi Kasus Desa Panaikang Kec.Pattallassang. Kab.Gowa Ayu Selaeman; Fadli Andi Natsif
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Januari
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v2i1.18145

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendekripsikan secara jelas terkait masalah Ibu Rumah Tangga (IRT) Menjadi Tulang Punggung Perspektif Hukum Positif dan Mazhab Maliki (Studi Kasus Desa Panaikang Keb.Pattallassang Kac.Gowa) dikaji dengan berdasarkan tinjauan hukum dengan tujuan untuk mengetahui faktor apa yang melatar belakangi ibu rumah tangga menjadi tulang punggung keluarga, serta kendala apa saja yang dihadapi saat bekerja diluar rumah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif yaitu analisis yang mengambarkan suatu keadaan atau fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Dengan menggunakan metode observasi, wawancara, serta dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa Ibu Rumah Tangga (IRT) Menjadi Tulang Punggung Perspektif Hukum Positif dan Mazhab Maliki Studi Kasus Desa Panaikang Keb.Pattallassang Kab.Gowa Alasan yang melatar belakangi seorang ibu rumah tangga menjadi tulang punggung keluarga ada dua faktor, yakni faktor internal yang dimana ekonomi keluarga yang kurang sehingga wanita harus menjadi tulang punggung keluarga. Kebutuhan hidup yang tinggi turut pula mendorong wanita untuk bekerja di luar  rumah, kemudian faktor eksternal, dimana Faktor ini muncul ketika istri ingin merubah hidupnya menjadi lebih baik, tidak tergantung oleh suami dan mempunyai penghasilan sendiri. Karena sifat perempuan adalah selagi masih ada kesempatan untuk membantu suami kenapa harus diam dirumah saja. Selain itu cara pandang yang di miliki wanita pun turut mempengaruhi terciptanya profil wanita bekerja. Keyakinan bahwa wanita harus mengaktuilisasikan diri semaksimal mungkin, membei pengaru kepada wanita untuk memperluas jaringan kegiatannya, luas interaksi dan pengembangan intelaktual
Tinjauan Hukum Islam terhadap Partisipasi Perempuan di Organisasi Ekstrakulikuler Futsal; Studi Kasus di SMAN 14 Gowa Muh Ikhsan Syam; Nila Sastrawati
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Januari
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v2i1.18174

Abstract

Pokok masalah dalam penelitian ini mengkaji tentang tinjauan hukum Islam terhadap partisipasi perempuan di organisasi ekstrakulikuler futsal di SMAN 14 Gowa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field reserch), jenis penelitian ini tergolong kualitatif dimana dilakukan dengan pendekatan penelitian sosiologi dan library research. Adapun sumber – sumber data penelitian ini adalah guru, pelatih futsal dan para siswa SMAN 14 gowa. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah: wawancara, obervasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengelolaan dan analisis data yang dilakukan adalah dengan 2 tahap, yaitu: 1) pengelolaan data berupa editing dan verifikasi. 2) analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Persepsi perempuan dalam olahraga futsal mendapat respon yang sangat positif karena olahraga futsal adalah salah satu olahraga yang paling di gemari oleh masyarakat saat ini. Meskipun mayoritas penggemarnya adalah kaum pria, bukan menjadi penghalang bagi perempuan untuk berpatisipasi dalam olahraga futsal ini, karena menurutnya olahraga futsal itu tidak mengenal gender yang menandakan bahwa olahraga futsal ialah olahraga yang universal yang bisa dimainkan oleh siapapun. Dan dalam tinjauan hukum Islam hukum olahraga adalah Sunnah atau dianjurkan melakukannya menurut ajaran Islam selama pelaksanaanya menurut ajaran Islam. Tetapi apabila dalam pelaksanaannya bertentangan dengan syariat hukum Islam seperti memakai pakaian yang membuka aurat dan menimbulkan nafsu seksual serta menimbulkan perbuatan maksiat, maka hukumnya adalah haram.
Analisis Fatwa MUI tentang Hukum Penyelanggaraan Jenazah Akibat Covid-19 Andi Makkarumpa Sofyan; Arif Rahman
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum MEI
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v2i2.18335

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk memberi penjelasan tentang hukum penyelanggaraan jenazah  terhadap wabah covid- 19 (studi analaisis fatwa mui nomor 18 tahun 2020) Masalah Utama dalam penelitian ini adalah Bagaimana pandangan MUI tentang Kasus kematian korban  Covid- 19?, Bagaimana analisis terhadap fatwa MUI Nomor 18 Tahun  2020  tentang pedoman pengurusan jenazah yang terinfeksi Covid-19? Jenis Penelitian yang digunakan peneliti yaitu Penelitian kualitatif (kualitatif Deskriptif). Adapun sumber data bersifat penelitian kepustakaan (library rescarch). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Normatif yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.yakni dengan menelaah Fatwa MUI terhadap pengurusan Jenazah yang terinfeksi Covid-19 serta literatur yang relevan dengan judul yang diteliti. Sedangkan metode pengumpulan data yakni dengan cara penelaahan naskah dan studi kepustakaan. Data-data yang dikumpulkan terutama dari buku-buku yang bersifat primer, diikuti kemudian dengan buku-buku pendukung yang bersifat sekunder, dan sebagai pelengkap peneliti juga menggunakan data tersier dalam memberikan penjelasan tentang data primer dan sekunder. Adapun metode pengolahan data yakni dengan meriviu dan memeriksa data, menginterpretasikan data yang terkumpul sehingga dapat digambarkan fenomena yang sedang di teliti. Dengan beberapa tahap lanjutan yakni Identifikasi data, Reduksi data, Editing data Kemudian untuk metode analisis data menggunakan metode Kualitatif Deskriptif yakni  dengan cara memaparkan data-data dari hasil tentang penyelenggaraan Jenazah Covid 19 Menurut fatwa MUI Hasil penelitian dari analisa penulis untuk ,menjawab permasalahan tentang Bagaimana analisis terhadap fatwa MUI Nomor 18 Tahun  2020  tentang pedoman pengurusan jenazah yang terinfeksi Covid-19, sesuai dengan hasil penelitian fatwa MUI Nomor 18 Tahun  2020 Ialah Umat Islam yang wafat karena wabah Covid- 19 dalam pandangan syara' termasuk kategori syahid akhirat dan hak-hak jenazahnya wajib dipenuhi, yaitu dimandikan, dikafani, dishalati, dan dikuburkan, yang pelaksanaannya wajib menjaga keselamatan petugas dengan mematuhi ketentuan-ketentuan protokol medis.          Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Kelainan Fisik, Tubuh pasangan
Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi; Studi Komparatif Mazhab al-Syafi’i dan Hukum Positif Indonesia Muh Yusuf; Achmad Musyahid
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Januari
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v2i1.18366

Abstract

Penelitian ini membahas tentang penegakkan hukum tindak pidana korupsi dengan menggunakan analisi komparatif untuk membandingkan antara hukum positif Indoonesia dan pendapat dalam Mazhab Syafi’i tentang tindak pidana korupsi. Pokok masalah yang dianalisis dibagi menjadi tiga analisi permasalahan, yaitu; (1) mekanisme penegakkan tindak pidana korupsi di Indonesia, (2) Penegakkan hukum tindak pidana korupsi dalam pandangan Mazhab Syafi’i dan hukum positif Indonesia,  (3) analisis perbandingan penegakkan hukum dalam pandangan Mazhab Syafi’i dan hukum positif Indonesia dalam kasus tindak pidana korupsi. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme penegakkan hukum tindak pidana koruppsi di Indonesia, serta mengetahui penegakkan hukum dalam menindak pelaku tindak pidana korupsi menurut pandangan Mazhab Syafi’i dan hukum positif di Indonesia, sehingga kita dapat memahami perbandingan antara pandangan Mazhab Syafi’i dan hukum positif Indonesia dalam hal hukum tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian untuk melakukan analisi terhadap pokok permasalahan adalah mengguakan metode library research dengan pendekatan yuridis-normatif. Setelah melakukan penelitian ini, dengan menggunakan analisi komparatif antara hukum positif Indonesia dan pendapat Mazhab Syafi’i penulis menemukan bahwa penegakkan hukum tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia secara subtansi tidak bertentangan dengan ajaran islam, atau bisa kita katakan sejalan dengan hukum islam hal ini didasarkan bahwa menurut Mazhab Syafi’iyyah korupsi di kategorikan sebagai jarimah al-ghulul yang berarti pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan dan didalam Undang-Undang tindak pidana korupsi di Indonesia pelaku korupsi merupakan pejabat negara, orang serta korporasi yang telah diberikan amanah untuk mengelolah negara yang kemudian melakukan penggelapan yang berdampak merugikan negara
Analisis Mazhab Hanafi Dan Syafi’i dalam Nikah Syigār Alamsyah Alamsyah; Thahir Maloko
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum MEI
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v2i2.18439

Abstract

Artikel ini membahas tentang pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi’i tentang nikah syighar. Dengan pokok masalah yang kemudian diuraikan kedalam berbagai sub masalah yaitu: 1) Bagaimana Hakikat Nikah Syighar ?; 2) Bagaimana Dampak Nikah Syighar ?; 3) Bagaimana Pandangan Hanafi dan Syafi’i tentang Nikah Syighar ?. Tujuan dan jenis penelitian skripsi ini deskripsi kualitatif dengan menggunakan metode content analysis (analisis isi). Penelitian kualitatif atau  yang dikenal dengan penelitian kepustakaan, dimulai dari menyelami karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan objek yang dikaji, menyadur, dan menganalisis terhadap literatur yang memiliki relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas lalu menyimpulkannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) hakikat nikah syighar adalah seseorang menikahkan anak perempuannya dengan syarat orang yang menikahi anaknya itu juga menikahkan anak perempuannya yang ia miliki dengannya. 2) dampak nikah syighar adalah akan ada rasa menyesal terhadap dirinya. 3) menurut Mazhab Hanafi bahwa hukum pernikahan ini masih dianggap sah. Alasannya ialah karena nikah syighar menjadikan hubungan jima’ diantara keduanya anak atau saudari perempuannya sebagai syarat pengganti mahar. Sedangkan menurut Mazhab Syafi’i menegaskan bahwa hukum nikah syighar ialah haram, dan status pernikahan seseorang melalui akad syighar ialah dianggap akad yang bathil, tidak boleh dilanjutkan dan tidak sah.
Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja Perspektif Maslahat Muhammad Asbar; Abdi Wijaya
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum MEI
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v2i2.18456

Abstract

Pokok masalah dalam dalam penelitian ini adalah Jaminan keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan sebagai motifasi bagi pengusaha dan tenaga kerja akan pentingnya perlindungan diri dalam bekerja dan tunjangan kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi tenaga kerja maka penelitian ini membahas Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja/Buruh (Studi Kasus PT. Tirta Fresindo Jaya Gowa). Kemudian dijabarkan dalam rumusan masalah, yaitu ; Bagaimana mekanisme perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di PT. Tirta Fresindo Jaya Gowadalam perspektif yuridis dan perspektif hukum Islam? Bagaimana perlindungan hukum atas keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Tirta Fresindo Jaya Gowa dalam perspektif Maslahat?Bagaimana pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja menurut perspektif maslahat?.Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian lapangan, yang dimana penelitian ini di laksanakan ditengah-tengah obyek penelitian guna mengetahui serta memperoleh data.Hasil penelitian yaitu, bahwa upaya perlindungan PT. Tirta Fresindo Jaya terhadap pekerja dengan adanya sarana kerja untuk melindungi pekerja dari berbagai resiko kerja adalah: Masker,P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) P3K,Islam sebagai konsep dasar agama menempatkan posisi pekerja yang berhak mendapatkan kesejahteraan dalam lingkup kerjanya. Islam memiliki prinsip-prinsip dalam memandu hubungan sebuah pekerjaan, antara lain; prinsip kesetaraan (musawah) dan prinsip keadilan (‘adalah). Prinsip kesetaraan menempatkan majikan dan pekerja pada kedudukan yang sama atau setara, yaitu sama-sama sebagai pihak yang langsung membutuhkan dan menyerahkan apa yang dimiliki baik dalam tenaga maupun upah. Agama yang yang dibawa para rasul berisi keadilan dalam perintah dan larangan, dan dalam bermu‟amalah dengan makhluk, dalam jinayat, qishas, hudud, mawarits, dan lain-lain. Agar manusia dapat menegakkan keadilan yakni dapat menegakkan agama Allah dan mewujudkan maslahat mereka yang begitu banyak. Saran Penulis Kepada Pemerintah dan Akademisi seharusnya memperbanyak Referensi terkait Keselematan dan Kesehatan Kerja,Kepada PT. Tirta Fresindo Jaya Gowa untuk bisa lebih Progress mengevaluasi Kinerja terkait menangani Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Kepada Pembaca agar skripsi ini bisa menjadi bahan referensi yang edukatif sebagai penunjang ilmu pengetahuan.
Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Hak Kebebasan Beragama Fajar Nur Alamsyah
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum MEI
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v2i2.18464

Abstract

This article explains about Religious Freedom in Article 28E of the 1945 Constitution by using the author's analysis using the glasses of Islamic Law and Positive Law. Human freedom in their social life aims to strengthen their social relations to obtain their necessities of life. However, there are often conflicts in fulfilling the interests of each individual, resulting in a loss of warmth among citizens. In Islam human freedom is one of the various noble values which is also the main goal of the maqasid syari'ah. Islam itself knows about Riddah law. In Islam Riddah is a conversion of religion from Islam to another religion and is a category of kufr which in classical jurisprudence is punishable by death. In Indonesian law itself as a respect and guarantee for the survival of every individual, the government then ratifies the universal declaration of human rights, civil and political rights and economic, social and cultural rights into the Indonesian legal system. In particular, the right to freedom of religion is regulated in the 1945 Constitution Article 28E, however threats still come and go to haunt Indonesian people who have exercised their freedom to choose and embrace their religion. So it is important to reconstruct how the guarantee of the right to freedom of religion in the Indonesian constitution and analyze it in the perspective of Islamic law and positive law.Keywords: Religious Freedom, Islamic Law, Positive Law
Usia Perkawinan Perspektif Maqashid Syariah; Analisis terhadap Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Hendrah Baharuddin; Nila Sastrawati
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum MEI
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v2i2.18502

Abstract

The objectives of this study are to: 1)What is the background of the change in Article 7 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 to Law Number 16 of 2019, 2) how does Maqashid al-Syari'ah review changes to Article 7 paragraph (1) of Law Number 1 Year 1974 became Law Number 16 of 2019. In answering these problems, the researchers used the syar'i normative method. This study uses a library research method. Furthermore, the data collection method that the writer uses is direct cutifan, namely the researcher directs a person's opinion or writing according to the original without changing it and indirect quotations, namely quoting other people's writings, data and opinions by formulating with a new arrangement, but with the same intention. The results of this study indicate that the minimum age limit of marriage in Article 7 paragraph (1) of the Marriage Law has changed quite well which is in Law no. 1 of 1974 put a minimum age of marriage, namely 16 years for women and 19 years for men, is currently being amended in Article 7 paragraph 1, where the minimum age of marriage for women and men is at the same level, namely at least 19 years to be able to get married. In the review of maqashid al-sharia, the minimum limit in marriage is not explicitly regulated, but as long as it concerns the benefit of the ummah, it can be used in the administration of marriage. The implications of this study regarding changes in the minimum age limit for marriage in Article 7 paragraph 1 of the Marriage Law are expected to be able to be implemented properly by parties, both organizers, parents and men and women, should pay attention to various aspects before carrying out a marriage so that the marriage dreams can come true and do not end in an unwanted divorce.KeyWords: Constitution, marriage, Maqashid Al-Syari’ah

Page 8 of 35 | Total Record : 344

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue VOLUME 6 ISSUE 3, SEPTEMBER 2025 VOLUME 6 ISSUE 2, MAY 2025 VOLUME 6 ISSUE 1, JANUARY 2025 VOLUME 5 ISSUE 3, SEPTEMBER 2024 VOLUME 5 ISSUE 2, MAY 2024 VOLUME 5 ISSUE 1, JANUARY 2024 VOLUME 4 ISSUE 3, SEPTEMBER 2023 VOLUME 4 ISSUE 2, MAY 2023 VOLUME 4 ISSUE 1, JANUARY 2023 VOLUME 3 ISSUE 3, SEPTEMBER 2022 VOLUME 3 ISSUE 2, MAY 2022 VOLUME 3 ISSUE 1, JANUARY 2022 SEPTEMBER Januari MEI Vol. 1, No. 3, September 2020 Vol. 1, No. 2, Mei 2020 Vol. 1, No. 1, Januari 2020 More Issue