cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Rahman
Contact Email
shautunapmh@gmail.com
Phone
+6282343321118
Journal Mail Official
shautunapmh@gmail.com
Editorial Address
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/editorialteam
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : -     EISSN : 27750477     DOI : https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Shautuna: Jurnal Imiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab adalah jurnal akademik yang telah menerbitkan karya ilmiah sejak tahun 2013. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar. Jurnal ini disediakan untuk mahasiswa-mahasiswa yang berkecimpung dalam hukum Islam lebih khusus perbandingan mazhab dan hukum. Jurnal ini secara rutin terbit tiga kali setahun yakni pada Januari, Mei dan September.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 344 Documents
 4   5   6   7   8 
BATAS USIA PERNIKAHAN DALAM ISLAM; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah Musyarrafa, Nur Ihdatul; Khalik, Subehan
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Vol. 1, No. 3, September 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v1i3.15465

Abstract

AbstrakPokok pembahasan penilitian ini adalah batas usia pernikahan dalam Islam kemudian di analsis oleh ulama mazhab. Pernikahan disyariatkan dalam al-Qur’an untuk terwujudnya proses regerensi umat manusia. Generasi yang diinginkan adalah generasi yang berkualitas agar tugas menjalani kehidupan berjalan berdasarkan tujuan yang dititihkan oleh al-Qur’an. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana batas usia pernikahan dalam Islam kemudian dianalisis oleh para ulama mazhab. Islam sendiri tidak membatasi usia ideal dalam pernikahan. Namun secara umum yang lazim dikenal adalah sudah baliq, berakal sehat, mampu membedakan dengan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuan untuk menikah, sampainya waktu seseorang untuk menikah (buluq an-nikah),dengan kata “rusyd”. Para fuqaha berbeda pendapat tentang batas usia pernikahan, dimana mazhab Syafi’i dan Hanbali berpendapat bahwa usia ideal dalam pernikahan ialah 15 tahun, sedangkan Abu Hanifa berpendapat bahwa usia kedewasaan datang pada saat umur 19 tahun bagi perempuan dan 17 tahun bagi laki-laki, lain halnya dengan imam Malik berpendapat bahwa usia ideal kedewasaan yaitu 18 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.Kata Kunci: Pernikahan; Batas Usia; Mazhab. AbstractThe subject matter of this study is how the age limit of the marriage in Islam is then analyzed by the sect scholars. Marriage was prescribed in al-Qur’an an for the human regerency. The desired generation is a qualified generation so that the task of living a life of walking is based on the purpose of the Qur’an. This study aims to determine how the age limit of the marriage in Islam was analyzed by the scholars. Islam it self does not restrict the ideal age marriage. But in general the familiar is already baliq, common sense, able to distinguish well with the bad so that it can give approval to marry, the time of someone to marry (buluq an-nikah), with the word “Rusyd”. The fuqaha differed concering the age limit of the marriage, where the Syafi’i and Hanbali sect argued that the ideal age in the marriage was 15 years, while Abu Hanifa argued that the age of maturity came at the age of 19 for women and 17 years for man, but Imam Malik argues that the ideal age of maturity is 18 years for both men and women.Key Words: Marriage, Age Limit, Scholar.
PROBLEMATIKA SOMPA TANAH PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DI DESA WAJI KECAMATAN TELLU SIATTINGE KABUPATEN BONE Hafidah, Neneng; Syamsuddin, Rahman
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Vol. 1, No. 3, September 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v1i3.15466

Abstract

AbstrakPokok masalah penelitian ini terkait hak kepemilikan sompa tanah pasca perceraian dalam kedudukannya sebagai mahar perkawinan yang masih dikuasai pihak laki-laki. Adapun jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research) yang berangkat dari pengamatan dan penemuan fakta sosial yan dikaji menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) faktor yang menghambat peralihan sompa tanah pasca perceraian adalah faktor kebudayaan masyarakat yang menengok pada kebiasaan leluhur bahwa pemberian sompa dilakukan berdasarkan kesepakatan awal yaitu secara kabu, haru na teme anak, atau sompa sandra. Selanjutnya faktor lokasi sompa tanah juga ikut menjadi penghambat peralihan serta tidak melakukan pembalikan hak peralihan atas tanah. 2) penyelesaian kepemilikan sompa tanah pasca perceraia dapat dilakukan dengan jalur non litigasi yakni, mediasi secara kekeluargaan yang dibantu Kepala Desa setempat atau dilakukan dengan jalur litigasi dengan mengajukan gugatan sengketa mahar ke Pengadilan Agama yang berwenang. Melalui penelitian ini penulis menyarankan bahwa: 1) Penyerahan sompa tanah sebaiknya memperhatikan ketentuan hukum yang mengatur tentang mahar. 2) Jika terjadi sengketa tanah mahar, maka sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan karena memakan waktu yang singkat dan tidak membutuhkan banyak biaya, namun jika perkala tidak terselesaikan barulah dapat mengajukan gugatan sengketa mahar ke Pengadilan Agama.Kata Kunci: Sompa; Perceraian; Kompilasi Hukum Islam AbstractThe subject of this research concerns the right of post-divorce sompa estate in his position as still dominated marriage dowry. As for the type of research is field research that leaves behind observations and findings of social facts approach. The study suggests that: 1) a factor that impedes the transition of the sompa after divorce is the cultural factor   of the people who look at the ancestral customs that the sompa administration is based on the initial agreement of kabu, haru na teme, or sompa Sandra. In turn, the location factors of the sompa region also contribute to a transition impediment and hold back from reversing the transition right to the soil. 2) the completion of the sompa ownership of the post-divorce can be done with the non-litigation line, a familial mediation with the local village chief or with the litigation through litigation by appealing to the imperial court for the right to decide. Through this study the authors suggest that: 1) we surrender of sompa tanah should take care of the terms of the law governing mahar. 2) if there is a dispute over mahar's land, it is best to be settled familial because it takes a short time and does not cost much, but if it is not settled then it can appeal the dowry case to the Pengadilan AgamaKeywords: Sompa, divorce,KHI.
Penangguhan Salat Berjama’ah di Masjid Selama Pandemi Covid-19 Perspektif Maqāṣid Al-Syarī’ah Fakhri Afif; Sohrah Sohrah
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Januari
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v2i1.16064

Abstract

Pandemi Covid-19 yang saat ini masih menjadi ancaman bagi umat manusia mengakibatkan berbagai macam krisis dan permasalahan di tengah kehidupan masyarakat secara umum khususnya dalam praktik beragama. Sebagai contoh, penangguhan salat berjama’ah di masjid  yang menimbulkan pertentangan dari sebagian masyarakat Islam karena dianggap menentang hukum Allah swt. dan mendahulukan penjagaan terhadap jiwa manusia diatas penjagaan dan pelestariaan agama yang menjadi inti syariat Islam. Melalui analisis Maqāṣid al-syarī’ah, penelitian ini akan berupaya mendeskripsikan penangguhan salat berjama’ah di masjid selama pandemi Covid-19 yang sejalan denganesensi ajaran Islam yang sangat mengehendaki kemudahan bagi pemeluknya dan fleksibilitas hukum Islam terhadap perubahan. Metode yang digunakan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menjadikan nas-nas agama dan buku-buku yang menjelaskan topik pembahasan sebagai sumber data, dan dideskripsikan secara analitis.
Analisis ‘Urf terhadap Tradisi Janur Kuning Dalam Adat Pernikahan Jawa Di Kabupaten Luwu Timur Ulfa Daryanti; St Nurjannah
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Januari
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v2i1.16220

Abstract

Pokok masalah pada penelitian ini yaitu terkait adanya tradisi dalam perkawinan Jawa yang dianggap keluar dari syariat Islam, dan masyarakat enggan untuk meninggalkannya. Adapun jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research) yang diangkat dari pengamatan fakta sosial yang dikaji menggunakan pendekatan teologis normatif atau syar’i dan pendekatan sosiologis.. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat suku Jawa di Kabupaten Luwu Timur masih tetap mempertahankan perkawinan menggunakan tradisi janur kuning, seperti pasang sesajen, kembar mayang, dan tarub. Namun, berdasarkan pandangan hukum Islam berdasarkan ‘urf, 1) memandang bahwa kebiasaan masyarakat pasang sesajen dikategorikan kedalam ‘urf fasid, karena pelaksanaannya ditujukan kepada makhluk gaib, yang diyakini memiliki kekuatan dan mendatangkan keselamatan. 2) pada tradisi janur kuning pada kembar mayang dikategorikan kedalam ‘urf shahih, karena dalam prosesinya dianggap tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adapun implikasi dari penelitian ini diantaranya: 1) Bagi masyarakat Kabupaten Luwu Timur hendaknya lebih selektif dalam memilih peninggalan nenek moyang yang mempunyai nilai kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat. 2) Penelitian ini diharapkan menjadi pelestarian tradisi janur kuning bagi masyarakat Jawa dan tidak lagi ada yang menyimpang dan keluar batas dari nilai agama Islam
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Akibat Perceraian Orang Tua di Kabupaten Pangkep; Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam Muh Risal Risandi; Muhammad Sabir Maidin
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Januari
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v2i1.16282

Abstract

Pokok masalah pada penelitian ini terkait kasus anak jalanan yang terjadi akibat perceraian orang tua. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research) yang diangkat dari pengamatan fakta sosial dikaji menggunakan pendekatan teologis normatif atau syar’i dan pendekatan sosiologis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dasar hukum perlindungan anak di Indonesia terdapat dalam UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak dalam UU ini bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal secara harkat, martabat, dan kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak indonesia yang berkuaitas, berahlak mulia, dan sejahtera. Perlindungan anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan terhadap sebagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Ketika perkawinan tidak dapat dipertahankan dan berakhir pada perceraian, maka anak tetap memiliki hak mendapat kasih sayang, pendidikan, dan tempat tinggal yang layak dari kedua orang tua sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Adapun implikasi dari penelitian adalah: 1) Hendaknya lembaga Perlindungan Anak lebih memaksimalkan fungsi terutama melindungi hak asasi anak-anak antara lain lebih mendekatkan diri kepada anak-anak jalanan agar tidak dianggap musuh. 2) Pemerintah menyediakan rumah singgah bagi anak jalanan yang ada di Kabupaten Pangkep. 3) Meskipun tujuan pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak, tidak menutup kemungkinan masyarakat juga  dapat turut serta, sehingga perlindungan hukum terhadap anak dapat ditegakkan. 4) Hendaknya di lakukan sosialisasi hukum tentang perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian orang tua, keluarga, dan masyarakat lebih mengetahui kondisi anak pasca perceraian.
Interaksi Pria dan Wanita dalam Organisasi Lembaga Dakwah Kampus Al-Jami’ Perspektif Empat Mazhab Irham Karamullah; Siti Aisyah Kara
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Januari
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v2i1.16287

Abstract

ABSTRAKPokok masalah penelitian ini terkait Interaksi pria dan wanita dalam Organisasi Lembaga Dakwah Kampus Al-Jami’ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research) yang berangkat dari pengamatan dan penemuan fakta sosial yan dikaji menggunakan pendekatan perbandingan (comperative approach) dalam hal ini yang dimaksud adalah Empat Mazhab. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Interaksi pria dan wanita dalam Organisasi Lembaga Dakwah Kampus Al-Jami’ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar kurang ketat. Kurang ketat tersebut dalam arti berada pada kategori mutawwassit atau pertengahan. Dengan kata lain dalam pelaksanaannya mereka sangatlah terbuka  dan tidaklah sangat ketat atau menutup dari komunikasi sosial. Namun tidak berarti sangat bebas pula, sebab tentu mereka mengedapankan nilai-nilai yang telah diatur dalam Islam. 2) Pandangan empat Mazhab terkait interaksi pria dan wanita dalam Organisasi LDK Al-Jami’, lembaga tersebut lebih condong kepada Imam Asyafi’i sebab memiliki angggota yang mayoritas bermazhab Syafi’i dan juga berlindung dalam Naungan Kampus dan Negara yang menerapkan Mazhab Syafi’i. Pandangan mazhab Syafi’i juga termasuk kategori muwassit dalam menentukan hukum di banding dengan yang lain. Adapun implikasi dari penelitian ini diantaranya: 1) Interaksi pria dan wanita dalam organisasi tersebut sudah tepat karena antara yang sebenarnya diterapkan dan seharusnya yang diterapkan dalam Organisasi tersebut sudahlah tepat sebab seharusnya Lembaga tersebut menurut peneliti mengikuti aturan pemahaman Kampus Negeri yang menaunginya yakni mayoritas bermazhab Syafi’i. 2) Ketika terjadi perbedaan Pemahaman antara anggota maka sebaiknya anggota tersebut diberikan pemahaman melalui tarbiyyah terkait dengan Interaksi pria dan wanita dalam Organisasi Lembaga Dakwah Kampus, sehingga anggota tersebut yang bertentangan mampu memahami dan menyesuaikan diri ketika berkegiatan.Kata kunci: Interaksi, Lembaga Dakwah Kampus, Mazhab
Tradisi Tebba Kaluku di Atas Kuburan Perspektif Hukum Islam; Studi Kasus Kecamatan Pangakajene, Kabupaten Pangkep Indra Kurniawan; Arif Rahman
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Januari
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v2i1.16330

Abstract

Pokok masalah pada penelitian ini adalah bagaimana Tradisi Tebba Kaluku di Atas Kuburan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kacamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep)? .Berdasarkan pokok masalah tersebut diuraikan kedalam Tiga sub masalah yaitu: 1) Bagimana Prosesi tradisi tebba kaluku di Atas Kuburan Pemakaman Kecamatan Pangkajene? 2) Bagimana Pandangan Masyarakat tentang  mengenai tradisi tebba kalu di Atas Kuburan Kecamatan Pangkajene?. 3)Bagimana Pandangan Hukum Islam tentang  mengenai tradisi tebba kaluku di Atas Kuburan Kecamatan Pangkajene?Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode pendekatan Wawancara Masyarakat kecamatan pangakajene  dan  pendekatan field research . Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.Teknik pengolahan dan analisis data adalah reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), verifikasi, dan penarikan kesimpulan (conclusiom drawing).Hasil penelitian menunjukkan bahwa Adapun Prosesi Tradisi Tebba Kaluku di Atas Kuburan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kacamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep) meliputi persiapan (Penentuan Waktu, Menyiapkan Kelapa Tua, Menyiapkan Parang, Memakai Pakaian Satu Set Dengan Panrita) dan pelaksanaannya (Sang Mayit Dikebumikan, Mayit Di Doakan Oleh Imam Dan Jamaah, Membaca Basmalah, Membaca Doa Talqin Dengan Pemotongan Tebba Sikaliyya). Adapun Pandangan Masyarakat Tentang Tradisi Teba Kaluku di Atas Kuburan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kacamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep)  ialah tradisi merupakan kebiasaan yang mesti dipertahankan dan dilestarikan sebab dalam tradisi ini memiliki hal yang positif diantaranya sebagai pengharapan doa kepada simayit agar kehidupannya aman dan selamat. Sedangkan pandangan hukum islam mengenai tardisi tebba kaluku di atas kuburan kecamatan pangkajene kabupaten pangkep ialah selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan agama bisa dilakukan, tradisi ini memiliki makna yang dalam seperti pengharapan agar simayit hidupnya selamat dan tentram. Kesimpulan melalui penelitian ini penulis berharap agar dapat membantu calon peneliti selanjutnya untuk dijadikan satu dari banyaknya referensi
Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam Meliana Ayu Safitri; Adriana Mustafa
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Januari
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v2i1.16391

Abstract

Pokok masalah ini terkait Tradisi perhitungan weton dalam pernikahan Masyarakat Jawa di Desa Cenggini Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal Studi perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam. Skripsi ini membahas pokok masalah yang penulis uraikan yaitu: pertama, Bagaimana tradisi masyarakat Desa Cenggini dalam menentukan calon pasangan pernikahan dalam hitungan weton? Kedua Bagaimana pandangan masyarakat Desa Cenggini dalam mengimplementasikan tradisi weton dalam pernikahan? Ketiga Bagaimana Pandangan Hukum adat dan Hukum Islam terhadap implementasi dan penentuan pasangan dalam tradisi perhitungan weton di Desa Cenggini Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal?. Jenis Penelitian ini tergolong kualitatif atau penelitian Lapangan yakni secara langsung. Dalam pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara secara langsung dari sumber aslinya dalam hal ini yang dimaksud adalah Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Masyarakat Biasa. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan Tradisi perhitungan Weton dalam pernikahan Masyarakat Jawa dikenal sebagai pencocokan hari lahir kedua calon mempelai yang akan menikah. Perhitungan Weton juga dianggap sebagai upaya ikhtiar dan suatu bentuk untuk mengurangi adanya keraguan terhadap kelanggengan hubungan pasangan di masa depan karena kehidupan ini selalu berputar maka prinsip kehati-hati harus diterapkan. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya pemahaman terhadap penerapan perhitungan tradisi weton dalam pernikahan Masyarakat Jawa. karena dengan adanya penerapan tradisi perhitungan weton akan lebih memudahkan calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan dalam kehidupan barunnya dan lebih peka terhadap problem yang ada di sekitar lingkungannya karena dalam pernikahan khususnya tentang tradisi weton masyarakat cukup beragam dalam mengungkapkan persepsinya
Penerapan Hak Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Kota Makassar Sarifah Arafah Nasir; Ahkam Jayadi
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Januari
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v2i1.16398

Abstract

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan aturan atau kebijakan mengenai hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam perspektif hukum postif dan hukum Islam khususnya di kota Makassar. Jenis penelitian ini adalah penelitian field research atau penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Adapun sumber data penelitian adalah Kepala Seksi Rehabilitas Penyandang Cacat dari Dinas Sosial kota Makassar. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran referensi. Kemudian, teknik pengolahan data dan analisis data dikaitkan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) kebijakan tentang persamaan hak bagi masyarakat disabilitas dan non disabilitas ditunjukkan pada Pasal 28I ayat (2) Undang-undang Dasar tahun 1945; 2) Indonesia telah mengatur hak-hak bagi penyandang disabilitas melalui Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dimana aturan ini merupakan upaya perlindungan dan perhatian dari pemerintah untuk mengatur tanggung jawab serta hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan kesempatan yang sama, begitu pun juga ditegaskan dalam QS Al-Hujurat/49: 11; 3) Pemerintah kota Makassar telah mengeluarkan Peraturan Daerah kota Makassar Nomor 6 tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas di kota Makassar yang dalam pelaksanaan peraturan tersebut telah menjadi kewajiban dan tanggung jawab bagi masyarakat untuk segala bentuk pemberian bantuan, saran dan kesempatan kepada pemerintah kota Makassar selaku pelaksana teknis serta pengadaan sarana penunjang bagi penyandang disabilitas
Peranan Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Nurhalisah Nurhalisah; Irfan Lewa
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Januari
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v2i1.16580

Abstract

This thesis discusses the role of the mediator in the settlement of inheritance disputes with the perspective of Islamic law and positive law (Case Study No.1038 / Pdt.G / 2019 / PA.Mks at the Class 1A Makassar Religious Court). With mediation conducted by a mediator, it is likely that the parties to the dispute will be able to reconcile the parties in a dispute to a win-win solution and the peaceful dispute resolution process will be easier, faster, simpler, and less costly. This research was conducted by field research with descriptive analysis. With a normative juridical approach and a sociological (empirical) approach. The data sources in this study, namely: primary data, secondary data and searches of various literatures or references. Data collection methods used were observation, interviews, and documentation. Data processing and analysis techniques are carried out in three stages, namely: data identification, data reduction, and data editing. The results of this study indicate that the role of the mediator in the settlement of inheritance disputes at the Class 1A Makassar Religious Court has an important role in carrying out the mediation process based on the results of interviews with judges in court. It's just that the results / effectiveness achieved by the mediator in resolving inheritance disputes have not been effective because of the inhibiting factors for the mediator in resolving them, namely: 1) The parties in conflict have their emotions / egos not well controlled (lack of good faith from the disputing parties), 2) no one wants to budge, 3) the quality of the mediator. The implications of this research are: 1) with the mediation process carried out by a mediator in court, it is necessary that there is an increase in the process of settlement of cases, especially in mediation. The mediator must play an important role in carrying out the best dispute resolution so that the mediation process runs optimally and effectively, so that the parties are satisfied and no party feels disadvantaged, 2) this research is expected to have an impact on increasing the success of the mediator in mediating the parties litigating in Religious courts

Page 6 of 35 | Total Record : 344

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue VOLUME 6 ISSUE 3, SEPTEMBER 2025 VOLUME 6 ISSUE 2, MAY 2025 VOLUME 6 ISSUE 1, JANUARY 2025 VOLUME 5 ISSUE 3, SEPTEMBER 2024 VOLUME 5 ISSUE 2, MAY 2024 VOLUME 5 ISSUE 1, JANUARY 2024 VOLUME 4 ISSUE 3, SEPTEMBER 2023 VOLUME 4 ISSUE 2, MAY 2023 VOLUME 4 ISSUE 1, JANUARY 2023 VOLUME 3 ISSUE 3, SEPTEMBER 2022 VOLUME 3 ISSUE 2, MAY 2022 VOLUME 3 ISSUE 1, JANUARY 2022 SEPTEMBER Januari MEI Vol. 1, No. 3, September 2020 Vol. 1, No. 2, Mei 2020 Vol. 1, No. 1, Januari 2020 More Issue