Garuda - Garba Rujukan Digital

STATUS PERNIKAHAN SETELAH SUMPAH LIAN (Studi Komparatif antara Pandangan Mazhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam) Ekayanti, Sri; Saleh Ridwan, Muhammad
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Vol. 1, No. 3, September 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v1i3.14914

Abstrak Li’an berasal dari kata la’ana yang berarti menuduh atau melaknat. Menurut istilah li’an berarti tuduhan suami bahwa istrinya telah berbuat zina atau ia mengingkari bayi yang ada dalam kandungan istrinyabukan dari benihnya, tetapi dia tidak dapat mennghadirkan empat orang saksi, maka ia harus bersumpah dengan nama Allah sebanyak empat kali bahwa ia benar dalam tuduhannnya serta rela mendapatkan laknat oleh Allah bila tuduhan tersebut tidak benar. Bila ia tidakdapat mendatangkan empat orang saksi dan tidak pula bersedia melakukan li’an maka dia akan dikenai sanksi tuduhan berzina, yaitu didera delapan puluh kali pukulan. Status pernikahan setelah terjadi li’an adalah haram untuk selama-lamanya ini menurut Kompilasi Hukum Islam. Atas dasar itu penulis menganalisis pendapat dari mazhab Imam Hanafi dikomparasikan dengan Kompilasi Hukum Islam. Adapun pokok permasalahan dijabarkan dalam dua sub masalah permasalahan, yaitu: 1) bagiamana akibat yang ditimbulkan setelah terjadi li’an? 2) bagaimana pendapat Imam Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam mengenai status pernikhan setelah terjadi li’an. Dalam menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan metode normatif. Penelitian ini meruapakan penelitian kepustakaan (library researchi) . selanjutnya mentode pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu kutipan lansung yaitu peneliti mengutip seara lansung pendapat atau tulisan seseorang sesuai dengan aslinya tanpa merubahnya dan kutipan tidak langsung yaitu mengutip tulisan, data dan pendapat orang lain dengan cara memformulasikan dengan susunan yang baru, tetapi dengan maksud yang sama. Setelah melakukan penelitian terhadap status pernikahan setelah terjadi li’an studi komparatif imam Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam, peneliti menunjukkan bahwa terdapat letak persamaan dan perbedaan pendapat dalam memahami status penikahan setelah terjadi li’an tersebut. Adapun implikasi dari penelitian tersebut agar kiranya dapat menjadi bahan pembelajaran bagi peneliti berikutnya serta bagi mahasiswa hukum dalam memahami li’an sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami li’an.Kata kunci: Status Pernikahan; Sumpah; Li’an. AbstractLi'an comes from the word la'ana which means to accuse or curse. In the term li'an means the husband's accusation that his wife has committed adultery or he is denying the baby in his wife's womb, not from his seed, but he cannot present four witnesses, so he must swear by the name of Allah four times that he is right in his accusation and willing to get damned by God if the accusation is not true. If he cannot bring four witnesses and is not willing to commit li'an then he will be subject to sanctions for adultery, namely beaten eighty times. Marital status after li'an is forbidden for ever according to the Compilation of Islamic Law. On that basis the authors analyze the opinions of the Imam Hanafi school compared to the Compilation of Islamic Law. The main problem is described in two sub-problems, namely: 1) how are the consequences caused after the li'an occur? 2) what is the opinion of Imam Hanafi and the Compilation of Islamic Law regarding marital status after a li'an. In answering these problems researchers used the normative method. This research is a library research (library research). then the data collection method used by the writer is direct quotation, that is, the researcher quotes someone's opinion or writing according to the original without changing it and the indirect quote is quoting the writings, data and opinions of others by formulating with a new arrangement, but with the same purpose . After conducting research on marital status after the li'an comparative study of Hanafi priests and the Compilation of Islamic Law, the researcher shows that there are similarities and differences of opinion in understanding marital status after the li'an occurs. As for the implications of the research so that it can be used as learning material for future researchers and for law students in understanding li'an so there is no misunderstanding in understanding li'an.Keywords: Status of Marriage; Oath; Lian.

ANALISIS SOSIOLOGIS TERHADAP PENGATURAN ANAK DALAM MENCIPTAKAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Komparasi Pandangan Imam Syafi’i Dan Mahmud Syaltut) Yuli, Yuli; Musgamy, Awaliyah
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Vol. 1, No. 3, September 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v1i3.14915

Abstrak Artikel ini membahas tentang Pendapat Imam Syafi‟i dan Mahmud Syaltut dalam menganalisis dan mengemukakan kondisi sosial pengaturan anak dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini adalah penelitian pustaka, dengan metode penelitian yang digunakan adalah content analysis (analisis isi). pengumpulan datanya ditempuh dengan mengolahan data yang diambil dari sejumlah litelatur, sumber data yang diambil adalah data sekunder dan data primer, melakukan kajian dengan deskriptif data yang dikumpulkan berupa kata-kata. Penelitian kualitatif atau yang dikenal dengan penelitian kepustakaan, dimulai dari menyelami karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan objek yang dikaji, menyadur, dan menganalisis terhadap literatur yang memiliki relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas lalu menyimpulkannya. Hasil penelitian ini menunjukan Bahwa sebagian dari masyarakat sudah menerapan pengaturan anak di Indonesia, Bahwa pengaturan anak membawa dampak positif untuk keharmonisan keluarga dengan melihat sisi kesejahteraan masyarakat baik di bidang ekonomi maupun di bidang pendidikan, Bahwa pendapat Imam Syafi‟i yang memperbolehkan pencegahan kehamilan apabila tujuannya yaitu untuk menertibkan keturunan apabila membatasi keturunan secara permanen itu tidak diperbolehkan. Sedangkan menurut Mahmud Syaltut tidak diperbolehkan apabila membatasi kelahiran secara mutlak yang bertentangan dengan syariat islam. Tetapi pengaturan kelahiran diperbolehkan apabila pasangan suami isteri yang memiliki penyakit berbahaya yang dapat mengancam jiwa isteri maupun anak yang akan dilahirkan.Kata Kunci : Analisis Sosiologis; Pengaturan Anak; Keharmonisan Rumah Tangga; Imam Syafi’i dan Mahmud Syaltut. Abstract This article discusses the opinions of Imam Syafi'i and Mahmud Syaltut in analyzing and expressing the social conditions of children's restrictions in creating household harmony. This research is a library research, with the research method used is content analysis (content analysis). Data collection is done by processing the data taken from a number of litelature, the source of the data taken is secondary data and primary data, conducting studies with descriptive data collected in the form of words. Qualitative research, known as library research, starts from delving into scientific works that relate to the object being studied, adapted, and analyzed the literature that has relevance to the problem discussed, then reviews and concludes it. The results of this study indicate that a portion of the community has applied restrictions on children in Indonesia, that child restrictions have a positive impact on family harmony by looking at the welfare side of the community both in the economic and educational fields, That the opinion of Imam Shafi'i which allows the prevention of pregnancy if the goal that is to curb the offspring if it is not permitted to permanently restrict the descent. Whereas according to Mahmud Syaltut it is not permissible if the birth limit is absolutely contrary to Islamic law. But birth control is permitted if a married couple who has a dangerous disease that can threaten the life of the wife and child to be born. Keywords: Sociological Analysis; Restrictions on Children; Household Harmony; Imam Shafi'i and Mahmud Syaltut.

PARADIGMA MAKAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF Syafruddin, Mursyida; Hamsir, Hamsir
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Vol. 1, No. 3, September 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v1i3.14916

Abstract The author's reasons raised the title of this thesis to find out understanding the perspectives of Islamic law and positive law towards aanslag and knowing and understanding how to sanction aanslag in Islamic law and positive law. This type of research is a qualitative research with a normative approach and is a research library. The results showed that there were similarities and differences between Islamic law and positive law in its perspective on aanslag. There are differences in the elements of aanslag as well as differences and similarities in the imposition of sanctions against perpetrators of aanslag. Islamic law and Positive law impose capital punishment as the main sanctions for perpetrators of aanslag. In the difference, there is a substitute Islamic law in the form of ta'zir to the perpetrators of aanslag, while in Positive law there is no substitute punishment but there is only additional punishment for perpetrators of aanslag. Keywords: Aanslag; Comparison; Islamic Law; Positive Law. Abstrak Latar belakang penulis mengangkat judul Skripsi ini untuk mengetahui memahami perspektif hukum Islam dan hukum positif terhadap makar serta mengetahui dan memahami bagaimana sanksi tindak pidana makar dalam hukum Islam dan hukum positif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode pendekatan normatif dan merupakan library research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif dalam perspektifnya terhadap makar. Terdapat perbedaan dalam unsur-unsur makar serta perbedaan dan persamaan dalam pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana makar. Hukum Islam dan hukum Positif menjatuhi hukuman mati sebagai sanksi pokok bagi pelaku tindak pidana makar. Dalam perbedaanya, hukum Islam adanya hukuman pengganti berupa ta’zir kepada pelaku tindak pidana makar, sedangkan dalam hukum Positif tidak ada hukuman pengganti melainkan hanya ada hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana makar. Kata Kunci : Makar, Perbandingan, Hukum Islam, Hukum Positif.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FENOMENA PACARAN DI KALANGAN MAHASISWA (Studi Kasus Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar) Syah, Lehan; Sastrawati, Nila
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Vol. 1, No. 3, September 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v1i3.14918

AbstrakFenomena pacaran adalah sebuah peritiwa yang nampak di lingkungan sekitar yang telah menjadi kebiasaan seseorang diamati dan dinilai lewat kacamata ilmiah atau lewat disiplin ilmu tertentu. Judul penelitian ini adalah “Tinjauan Hukum Islam terhadap Fenomena Pacaran di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar)”. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif lapangan (Filed research). Sumber data dalam penelitian ini terdapat dua sumber data digunakan yaitu Sumber data primer yang didapatkan peneliti dengan cara observasi dan melalui data wawancara yang dilakukan 10 Informan, dengan menggunakan kuesioner tertutup atau angket, kuesioner yang dilakukan sekitar 70 yang dibagikan kepada mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dan Sumber data sekunder merupakan suatu data yang ditemukan dari , jurnal, buku-buku skripsi ataupun sumber lain yang valid dan relevan. Metode penelitian yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi dokumentasi, kuesioner deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Fenomena pacaran dikalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri(UIN) Alauddin Makassar benar adanya dan menganggap bahwa pacaran itu sebagai langkah awal menuju jenjang hubungan yang lebih serius dan dengan pacaran. 2) Pandangan Mahasiswa terhadap fenomena pacaran adalah ’dalam syariat islam pacaran itu sudah jelas dalam agama tetapi kembali lagi kepada diri masing-masing bagaimana menyikapinya. 3) Pandangan Hukum Islam terhadap fenomena pacaran itu sebenarnya beragam pendapat.Kata kunci: Fenomena; Pacaran; Hukum Islam.

TRANSAKSI JUAL BELI OLEH ANAK SEBAGAI PELAKU BISNIS MENURUT IMAM SYAFI’I DAN HANAFI (Analisis Maqashid al-Syariah) Aprianti, Suci; Aisyah, Siti
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Vol. 1, No. 3, September 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v1i3.14919

Abstrak Pokok masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana konsep transaksi jual jual beli yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku bisnis menurut Imam Syafi'i dan Hanafi (Analisis Maqashid al-Syari'ah). Pokok masalah tersebut dirinci ke dalam beberapa sub masalah, yaitu: 1)Bagaimana penerapan transaksi jual beli yang dibenarkan oleh syari'at, 2) Bagaimana pandangan Imam Syafi'i dan Hanafi mengenai transaksi jual beli oleh anak, 3) Bagaimana analisis maqashid al-Syariah terhadap transaksi jual beli dalam menjaga harta. Dalam menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan metode pendekatan hukum dan pendekatan syar'i. Penelitian ini merupakan library research dengan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; Pertama, penerapan transaksi yang dibenarkan yaitu yang sesuai dengan syari'at. Kedua, Imam Syafi' i dan Hanafi berbeda pendapat mengenai transaksi yang dilakukan oleh anak. Namun, para ulama telah sepakat bahwa transaksi bisa saja dilakukan jika barangnya sederhana. Ketiga, Maqashid Syariah merupakan tujuan hukum. Salah satu unsurnya menjaga harta dengan cara bermuamalah transaksi jual beli. Adapun implikasi dari penelitian ini adalah agar kiranya bisa menjadi bahan pembelajaran bagi peneliti selanjutnya dan bisa memahami transaksi jual beli oleh anak sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendefinisikan transaksi jual beli.Kata kunci: Transaksi; Jual Beli; Anak; Pelaku Bisnis.AbstractThe main problem in this study is how the concept of buying and selling transactions carried out by children as business people according to Imam Shafi'i and Hanafi (Maqashid al-Syari'ah Analysis). The subject matter is broken down into several sub-problems, namely: 1) How is the application of buying and selling transactions that are justified by shari'ah, 2) How are the views of Imam Syafi'i and Hanafim regarding the sale and purchase transactions by children, 3) How is the analysis of maqashid al-Sharia against buying and selling transactions in safeguarding assets.In answering these problems, researchers used a legal approach and a shar'i approach. This research is a library research with qualitative research type. The results of this study indicate that; First, the application of a justified transaction that is in accordance with shari'ah. Secondly, Imam Syafi 'i and Hanafi differ in their opinions about transactions carried out by children. However, the scholars have agreed that the transaction could have been done if the goods were simple. Third, Maqashid Sharia is a legal goal. One of the elements is protecting the assets by means of buying and selling transactions.The implications of this research are so that it can be used as learning material for future researchers and can understand buying and selling transactions by children so that there is no misunderstanding in defining buying and selling transactions.Keywords: Transactions; Buying and Selling; Children; Business Actors

PEMENUHAN HAK-HAK TERHADAP ORANG GILA (Studi Komparasi Antar Ham Dan Hukum Islam) Nurhikmah, Nurhikmah; Rahman, Arif
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Vol. 1, No. 3, September 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v1i3.14920

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak orang gila dalam HAM dan Hukum Islam. Adapun pokok permasalahan dijabarkan dalam tiga sub masalah, yaitu 1) Bagaimana kategori orang gila dalam Hukum Islam 2) Bagaimana perlindungan hak-hak orang gila dalam HAM 3) Studi komparasi HAM dan Hukum Islam terhadap pemenuhan hak-hak orang gila. Berdasarkan penelitian ini, diperoleh beberapa hasil yaitu kurangnya perhatian terhadap orang gila sehingga sangat sulit bagi dirinya untuk mendapatkan haknya sebagai manusia meskipun dalam HAM dan Hukum Islam orang gila masih memiliki hak-hak yang harus dipenuhi. Dengan adanya penerapan hak orang gila, maka akan lebih mudah bagi dirinya dalam mendapatkan hak-haknya serta diharapkan kepada masyarakat agar stigma buruk terhadap orang gila perlahan berubah dan mulai menyadari hak orang gila sebagai manusia yang harus dihormati. Kata Kunci : Orang Gila; HAM; Hukum Islam.Abstract This study aims to find out how to fulfill the rights of crazy people in human rights and Islamic law. The main problem is described in three sub-problems, namely 1) How is the category of crazy people in Islamic Law 2) How is the protection of the rights of crazy people in human rights 3) Comparative study of Human Rights and Islamic Law on the fulfillment of the rights of crazy people Based on this research, several results are obtained, namely the lack of attention to crazy people so that it is very difficult for him to get his rights as a human being even though in human rights and Islamic law crazy people still have rights that must be fulfilled. With the application of the rights of crazy people, it will be easier for him to get his rights and is expected to the public so that the bad stigma against crazy people slowly changes and begins to realize the rights of crazy people as human beings who must be respected.Keywords: Crazy People; Human Rights; Islamic law

Fenomena Hijab Fashion Perspektif Fikih Sosial; Studi Kasus di Kalangan Mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Aisyiah Al Islami Harris; Kurniati Kurniati
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Januari
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v2i1.15023

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan latar belakang serta menginterpretasikan fenomena penggunaan hijab fashionable di kalangan mahasiswi UIN Alauddin Makassar, dan mengetahui bagaimana perspektif fikih sosial tentang fenomena penggunaan hijab di kalangan mahasiswi Uin Alauddin Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan analisis fikih sosial. Sumber data primer ada 9 orang pengguna hijab fashionable di kampus UIN Alauddin Makassar. Sumber data sekunder berasal dari buku, majalah, artikel, media cetak, media sosial maupun elektronik. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi langsung turun ke lapangan,wawancara daring yang dilakukan secara mendalam, dan interpretatif melalui empat tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi dan penyajian data serta penarikan kesimpulan.

Kedudukan Anak Dalam Kandungan Dari Perkawinan Yang Dibatalkan Akibat Tidak Ada Izin Poligami Perspektif Imam Syafi’i Dan Imam Hanafi Fitri Ramadana; Abdul Halim Talli
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Januari
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v2i1.15437

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana kedudukan anak dalam kandungan dari perkawinan yang dibatalkan akibat tidak ada izin poligami Di Pengadilan Agama Klas IA Makassar dan perspektif Imam Syafi’i dan Imam Hanafi. Penelitian dilakukan secara field research dengan deskriptif analisis. Dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan 1) Bahwa sama saja antara anak yang sudah lahir dengan anak yang sudah dalam kandungan mengenai statusnya. Pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap status anak, sehingga anak itu harus dianggap sebagai anak dari kedua orang tuanya. Sehingga suami tetap bertanggung jawab punya hak keperdataan kewajiban hukum untuk membiayai anak yang masih dalam kandungan yang dibatalkan perkawinannya oleh pengadilan. 2) Kedudukan anak dalam kandungan dapat dihubungkan pada pemilik al-firasy (tempat tidur), jadi sahnya anak dari hasil pembatalan perkawinan dinisbatkan kepada laki-laki yang menikahinya. 3) Tidak menjadi persoalan apabila suami tetap bertanggung jawab terhadap janin itu tetapi akan menjadi sengketa hukum apabila suami mengingkari anak itu sebagai status anak yang harus dipertanggungjawabkan

ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 13/Pdt.G/2016/PA.Mrs TENTANG GUGATAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA MAROS Nur Isnaini, Latifah; Andi Natsif, Fadli
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Vol. 1, No. 3, September 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v1i3.15453

AbstrakArtikel ini membahas tentang Analisis Hukum Terhadap Putusan Nomor 13/Pdt.G/2016/PA.Mrs, serta untuk mengetahui alur penyelesaian sengketa dan perimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan tersebut. Jenis penelitian ini tergolong penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis yang mana pendekatan ini merupakan pendekatan berdasarkan hukum-hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini serta pendekatan syar’i yang dimana pendekatan berdasarkan hukum-hukum Islam yang berhubungn dengan penulisan ini. Selain itu, metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah wawancara, observasi dan telaah dokumen Adapun hasil dalam penelitian ini adalah. Pertama, pelaksanaan pembagian harta bersama berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 13/Pdt.G/2016/PA.Mrs, putusan tersebut dijatuhkan berdasarkan Undang-Undang dan KHI yang berlaku. Kedua, pertimbagan-pertimbangan hakim Pengadilan Agama Maros sudah tepat dengan menolak salah satu poin dari gugatan Penggugat yaitu mengenai mahar yang disebabkan karena kurang pihak. Ketiga, yaitu mengenai kewenangan relative Pengadilan Agama Maros dalam mengadili perkara tersebut, karena salah satu objek sengketanya berada diluar yurisdiksi Pengadilan Agama Maros.Kata kunci : Analisis; Perbandingan Hukum; Gugatan Harta Bersama.AbstractThis article discusses the analysis of decision number 13/Pdt.G/2016/PA.Mrs. And to find out the flow of dispute resolution and legal considerations in the decision. This type of research is classified as qualitative research using a juridical approach which is an approach to the laws and regulations relating to this study as well as shar’I approach in which an approach based on Islamic laws is related to this writing. In addition, the research method used by the author is the method of interview, observation, and document review. The result in this study are. First, the distribution of shared assets based on the consideration of judges in the decision Number 13/Pdt.G/2016/PA.Mrs, the decision wa handed down based on the applicable law and KHI. Secondly, the considerations of the Religious Court judges in Maros are appropriate by rejecting one of the points of the plaintiff’s claim, namely regarding dowry due to lack of parties. Third, namely regarding the relative authority of the Maros Religious Court in trying the case, because one of his dispute is outside the jurisdiction of the Maros Religious Court.Keywords : Analysis; Legal comparison; joint property lawsuit.

SISTEM PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI ANAK LAKI-LAKI DAN ANAK PEREMPUAN DI KEL. PATTAPANG, KEC. TINGGIMONCONG, KAB. GOWA (Studi Perbandingan Antara Kewarisan Adat dan Hukum Kewarisan Islam) Nilam, Nur; Sohrah, Sohrah
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Vol. 1, No. 3, September 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v1i3.15454

Abstrakartikel ini membahas mengenai masalah kewarisan, dimana yang menjadi pokok masalah penelitiannya adalah Bagaima Sistem Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Laki – laki dan Anak Perempuan di Kel. Pattapang, Kec. Tinggimoncong, Kab. Gowa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. yakni penelitian yang menghasilkan data – data deskriptif berupa kata – kata tertulis maupun lisan dari informan dan perilaku objek peneliti yang diamati. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normative (syar’i) dan yuridis. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran referensi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1).Sistem pembagian harta warisan yang ada di kelurahan Pattapang adalah sistem pembagian harta warisan secara adat atau kekeluargaan. Sistem ini dilakukan secara kekeluargaan dengan musyawarah yang didasari rasa saling rela dan biasanya pembagiannya dilakukan secara rata; 2).Adapun perbedaan antara sistem kewarisan ini, terletak pada proses pembagian harta warisannya, ahli waris dan bagian yang akan diperoleh, hingga dasar hukumnya, sedangkan persamaan kedua sistem kewarisan ini adalah sama – sama bertujuan untuk mengurus perpindahan harta dari tangan ke tangan antara seorang pewaris dengan ahli ahli warisnya, serta sama – sama menggunakan konsep keadilan dalam proses pembagian harta warisan; 3). Ditinjau dari metode Al - Urf dan metode Maqashid Syariah sistem pembagian harta warisan di kelurahan pattapang ini diperbolehkan dalam Hukum Islam karena dalam pembagiannya terdapat unsur kesepakatan antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lainnya, sistem kewarisan ini sesuai dengan pembentukan hukum Islam yakni kemaslahatan umat yang didasarkan kepada Al - Quran dan hadits. Kata kunci: Pembagian warisan; Kewarisan adat; Hukum waris Islam. AbstractThis article discusses the problem of inheritance, which is the subject of the research problem is the Bagaima division of Heritage for the boys and girls in Kel. Pattapang, Kec. In the district. Gowa. The type of research used in this study is qualitative research with a descriptive approach, i.e. research that generates data-descriptive data in the form of words-written and spoken from the informant and behavior of the researchers observable objects. This study was conducted with normative (Syar'i) and juridical approaches. Furthermore, the data collection methods used are observations, interviews, documentation, and reference searches. The Results of this study show that: 1). The Inheritance Distribution system in Kelurahan Pattapang is a system of inheritance distribution of adat or family. This system is done in a family with mutual deliberation based on each other and usually the division is done on a flat basis; 2). As for the difference between this inheritance system, lies in the process of dividing the inheritance, heirs and parts to be obtained, to the legal basis, while the similarities of the two systems of inheritance is the same-the same as to manage the transfer of the property from hand to hand between an heir with his heirs, and the same – using the concept of justice in the process of dividing the inheritance Reviewed from the Method of Al- Urf and Maqashid method Sharia distribution system of inheritance in the village of Pattapang is allowed in Islamic law because in the division there is an agreement between the heirs of one with the other heirs, the system of inheritance in accordance with the establishment of Islamic law ie the benefit of the people based on the Qur'an and hadith. Keywords: Division of inheritance; indigenous inheritance; Islamic inheritance law.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Arif Rahman

Contact Email
shautunapmh@gmail.com

Phone
+6282343321118

Journal Mail Official
shautunapmh@gmail.com

Editorial Address
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/editorialteam

Location
Kab. gowa,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Arif Rahman

Contact Email shautunapmh@gmail.com

Phone +6282343321118

Journal Mail Official shautunapmh@gmail.com

Editorial Address https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/editorialteam

Location Kab. gowa, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Arif Rahman

Contact Email
shautunapmh@gmail.com

Phone
+6282343321118

Journal Mail Official
shautunapmh@gmail.com

Editorial Address
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/editorialteam

Location
Kab. gowa,

Sulawesi selatan

INDONESIA