IBLAM Law Review
Welcome to the official website of IBLAM Law Review. With the spirit of further proliferation of knowledge on the legal system in Indonesia to the wider communities, this website provides journal articles for free download. Our academic journal is a source of reference both from law academics and legal practitioner . IBLAM Law Review is a double-blind review academic journal for Legal Studies published by Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) IBLAM School Of Law. IBLAM Law Review contains several researches and reviews on selected disciplines within several branches of Legal Studies (Sociology of Law, History of Law, Comparative Law, etc.). In addition, IBLAM Law Review also covers multiple studies on law in a broader sense. This journal is periodically published (in January, May, and September), and the approved and ready-to-publish manuscripts will also be regularly published in the website (with early view) and the hardcopy version will be circulated at the end of every period.
Articles
11 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 5 No. 1 (2025): IBLAM LAW REVIEW"
:
11 Documents
clear
<![CDATA[KONSEP RELEVANSI KEJAHATAN TRADING INFLUENCE DAN GRATIFIKASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Dhumillah, Dewic Sri Ratnaning]]>;
<![CDATA[Oktavianto, Setya Budi Dias]]>
<![CDATA[ IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2025): IBLAM LAW REVIEW ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52249/ilr.v5i1.526
<![CDATA[Penelitian ini membahas mengenai relevansi antara tindak pidana memperdagangkan pengaruh dan gratifikasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Berdasarkan laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2023, kasus korupsi menunjukkan peningkatan yang signifikan, dengan kerugian negara mencapai Rp 28,4 triliun. Penelitian ini mengkaji kelemahan regulasi terkait gratifikasi yang hanya terbatas pada pihak-pihak yang memiliki kewenangan formal, sementara perdagangan pengaruh seringkali melibatkan pihak-pihak yang tidak secara langsung memegang jabatan formal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan fokus pada analisis peraturan domestik dan praktik internasional, seperti United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdagangan pengaruh merupakan modus yang kompleks karena melibatkan hubungan trilateral antara pemberi, penerima, dan perantara, dan sering kali tidak dapat dijangkau oleh peraturan yang ada. Studi kasus menunjukkan bagaimana pengaruh politik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, meskipun pelakunya tidak memiliki jabatan formal. Penulis merekomendasikan reformulasi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi untuk memasukkan perdagangan pengaruh sebagai tindak pidana yang dapat dituntut, sehingga memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk menjerat pelaku korupsi dengan modus ini.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 832/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt) ]]>
<![CDATA[Nurhayati]]>;
<![CDATA[Juwita]]>
<![CDATA[ IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2025): IBLAM LAW REVIEW ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52249/ilr.v5i1.527
<![CDATA[Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana serius yang merusak martabat manusia dan harus digolongkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menganalisis data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang relevan, putusan pengadilan, dan literatur akademis. Kasus yang menonjol di Jakarta Barat melibatkan terdakwa (nama disamarkan), yang dijatuhi hukuman 6 tahun penjara sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 832/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) penerapan sanksi dalam kasus tersebut, dan (2) pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi dari perspektif kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan mengacu pada Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Namun, putusan ini dinilai belum cukup memberikan efek jera. Rekomendasi yang diberikan antara lain melengkapi sanksi pidana penjara dengan pidana tambahan, seperti pengungkapan identitas pelaku secara terbuka dan kebiri kimiawi, untuk meningkatkan pencegahan dan mencapai nilai kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan.]]>
<![CDATA[Critique of Legislation in the Health Sector: A Review of Medical Waste Regulation in Indonesia ]]>
<![CDATA[Rahmawanto, Yanuar Nur]]>
<![CDATA[ IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2025): IBLAM LAW REVIEW ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52249/ilr.v5i1.530
<![CDATA[Medical waste management in Indonesia has been a major concern in the healthcare sector, especially during the COVID-19 pandemic which increased the volume of medical waste. Although regulations such as Law No. 32 Year 2009 and Minister of Health Regulation No. 18 Year 2020 have been implemented, implementation faces challenges in the form of limited infrastructure, weak supervision, and high operational costs. This research uses normative juridical methods and case studies to examine the weaknesses of the regulations, implementation challenges, and impacts on public health and the environment. The results show a gap between regulations and field practices. The study recommends improved supervision, incentivisation, as well as the development of more detailed technical guidelines for medical waste management.]]>
<![CDATA[PERTENTANGAN ASAS RES JUDICATA PRO VERITATE HABETUR DENGAN ASAS PRESUMPTION OF INNOCENCE DALAM PERADILAN PIDANA ]]>
<![CDATA[Wijaya, Didit Wijayanto]]>
<![CDATA[ IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2025): IBLAM LAW REVIEW ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52249/ilr.v5i1.546
<![CDATA[Eksistensi lembaga kekuasaan kehakiman seperti Mahkamah Konstitusi sudah semestinya menjelma dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia. Kehadiran Mahkamah Konstitusi secara teoretis atau praktis melengkapi badan peradilan yang telah ada sebelum UUD 1945 diamandemen, yaitu Mahkamah Agung. Kedua lembaga peradilan ini, meski memiliki wewenang yang berbeda menurut UUD NRI 1945, tetapi secara institusional Mahkamah Konstitusi tetap dibutuhkan untuk mendukung kelangsungan aktivitas negara hukum Indonesia, khususnya di bidang peradilan atau tepatnya hak uji materiil undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak lain adalah suatu putusan hakim Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai Pertentangan Azas Res Judicata Pro Vertate Habetur Dengan Azas Preassemtion Of Innocence Dalam Peradilan Pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan perkara pidana yang sama penerapan pasalnya tapi hukumanya yang berbeda di mana suatu proses putusan yang di ambil oleh Majelis Hakim sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia sebagaimana yang di uraikan oleh peneliti sebelumnya. Di mana faktor penghambat ini tidak di dapat urgensi yang sangat mendasar karena di mana majelis hakim dalam menjatuhkan putusan tetap berprinsip pada asas-asas hukum normative dan juga asas hukum „’Res Judicata Pro Veritate Habetur” memiliki arti bahwa putusan hakim harus dianggap benar dan di hormati maka Prinsip ini menempatkan sang hakim sangat penting dalam proses penegakan hukum di negeri ini.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PENERAPAN PRINSIP KERJASAMA PERDAGANGAN BEBAS DALAM KEBIJAKAN NASIONAL TERKAIT TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN (SAFEGUARD) ]]>
<![CDATA[Utami, Mira]]>;
<![CDATA[Aris, Umar]]>
<![CDATA[ IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2025): IBLAM LAW REVIEW ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52249/ilr.v5i1.534
<![CDATA[Safeguard atau tindakan pengamanan perdagangan adalah salah satu instrumen hukum negara untuk melindungi warga negara dari dampak serius akibat kerugian yang ditimbulkan dari lonjakan cepat jumlah barang impor tertentu yang terjadi dalam perdagangan dalam negeri. World Trade Organisation (WTO) sebagai organisasi perdagangan internasional telah menyusun rambu rambu normatif terkait perdagangan internasional yang bertujuan untuk menciptakan persaingan yang sehat bagi anggotanya, dan untuk mewujudkannya WTO telah membuka peluang seluas luasnya untuk mendukung terciptanya perdagangan bebas dengan mengusung norma norma yang telah diatur oleh WTO. Sebagai negara yang tergabung dalam berbagai perjanjian perdagangan bebas yang dilakukan secara bilateral maupun regional, kebijakan terkait pengaturan safeguard menjadi salah satu bagian yang penting untuk melindungi kepentingan dalam negeri akibat membanjirnya produk produk impor di dalam negeri. Rumusan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Efektifitas Penerapan Prinsip Kerjasama Perdagangan Bebas dalam Kebijakan Nasional terkait Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguard) untuk melindungi Industri Dalam Negeri? Apakah substansi pengaturan safeguard di Indonesia telah sesuai dengan kaidah kaidah normatif terkait safeguard yang telah diatur oleh WTO? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil pembahasan penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memecahkan masalah terkait perlindungan hukum atas ancaman kerugian akibat tidak maksimalnya perlindungan negara kepada warga negaranya dari ancaman kerugian serius akibat serbuan produk luar negeri dalam rangka kerjasama ekonomi perdagangan bebas (Free Trade Area) antar negara maupun kumpulan negara, yang saat ini telah diratifikasi, sehingga perdagangan bebas ini tidak merugikan bangsa indonesia dan pengaturan akan safeguard di negara Indonesia sejalan dengan norma norma terkait safeguard yang telah diatur oleh WTO. Namun, pada tahap implementasinya karena permasalahan kelembagaan dan kebijakan safeguard yang kurang maksimal, diperlukan suatu terobosan yang dapat memangkas prosedur kerja dalam pemecahan masalah terkait safeguard.]]>
<![CDATA[POLITIK HUKUM PEMERINTAH INDONESIA TERKAIT UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA FOREIGN TERRORIST FIGHTERS ]]>
<![CDATA[Afif, Abrar]]>;
<![CDATA[Miharja, Marjan]]>
<![CDATA[ IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2025): IBLAM LAW REVIEW ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52249/ilr.v5i1.548
<![CDATA[Kekalahan ISIS (Negara Islam Irak dan Suriah) atas Pasukan Demokrat Suriah (SDF) yang didukung oleh Amerika Serikat menimbulkan sejumlah polemik, salah satunya terkait dengan pemulangan eks ISIS atau Foreign Terrorist Fighters (FTF). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan official letters agar setiap negara memulangkan warga negaranya yang berada di kamp-kamp pengungsian Suriah. Namun, setiap negara merespon permasalahan ini dengan cara yang berbeda-beda pula. Menurut data, terdapat 553 orang WNI eks ISIS yang masih berada di tempat pengungsian yang diantaranya terdapat anak-anak. Pemerintah Indonesia saat ini hanya mempertimbangkan kesempatan untuk memulangkan anak-anak yatim piatu di bawah usia 10 tahun dan atas izin keluarga, Pertimbangan tersebut tentunya didasarkan atas adanya polemik di masyarakat terkait dengan isu pemulangan terhadap WNI eks ISIS atau FTF yang dikhawatirkan dapat menjadi permasalahan baru di masyarakat, yaitu penyebaran paham radikalisme. Artikel ini mengelaborasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan upaya perlindungan terhadap anak korban tindak pidana FTF. Studi ini juga menjelaskan upaya perlindungan hukum oleh negara terhadap anak korban tindak pidana FTF. Terdapat banyak tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam upaya perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana FTF, sehingga diperlukan adanya perumusan kebijakan komprehensif melalui regulasi yang efektif.]]>
<![CDATA[Kebijakan Hukum Dalam Upaya Mengatasi Kelebihan Kapasitas Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan ]]>
<![CDATA[Sulistiyo, Harry]]>;
<![CDATA[Dewanto, Wishnu]]>
<![CDATA[ IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2025): IBLAM LAW REVIEW ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52249/ilr.v5i1.555
<![CDATA[Indonesia sebagai negara hukum berarti hukum memiliki kekuatan mengikat yang harus dipatuhi oleh pemerintah dan seluruh warga negara. Semua aspek kehidupan di Indonesia harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Sila kedua Pancasila, "Kemanusiaan yang adil dan beradab," menegaskan kesadaran moral dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak-hak narapidana. Kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan, yang saat ini mencapai 89%, berdampak signifikan terhadap pemenuhan hak-hak narapidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif untuk menganalisis kebijakan hukum yang terkait dengan overkapasitas di lembaga pemasyarakatan. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen hukum dan sumber sekunder seperti jurnal ilmiah dan laporan institusi terkait. Analisis data menggunakan teknik deskriptif-analitis untuk mengevaluasi kesesuaian kebijakan yang ada dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Temuan penelitian menunjukkan perlunya reformasi hukum yang komprehensif, seperti peningkatan infrastruktur dan penerapan alternatif pemidanaan, untuk mengatasi permasalahan ini secara efektif. Penelitian ini menyoroti pentingnya kebijakan yang didasarkan pada prinsip keadilan dan kepastian hukum.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 1 TAHUN 2021 ]]>
<![CDATA[Supartini, Tri]]>;
<![CDATA[Nugroho, Meysita Arum]]>
<![CDATA[ IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2025): IBLAM LAW REVIEW ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52249/ilr.v5i1.557
<![CDATA[Digitalisasi sertifikat tanah melalui penerapan sertifikat tanah elektronik merupakan salah satu inovasi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Langkah ini dilakukan untuk mengatasi masalah birokrasi yang lamban dan kepastian hukum terkait kepemilikan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kekuatan dan penerapan hukum sertifikat tanah elektronik dan mengevaluasi jaminan kepastian hukum yang diberikan oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan analisis dokumen hukum, penelitian ini menemukan bahwa meskipun sertifikat tanah elektronik menawarkan efisiensi, terdapat tantangan teknis dan sosial yang mempengaruhi implementasinya di lapangan.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Terorisme (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1137/Pid.Sus.Teroris/2020/PN Jkt.Utr) ]]>
<![CDATA[Setiawan, Erry]]>;
<![CDATA[Nachrawi, Gunawan]]>
<![CDATA[ IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2025): IBLAM LAW REVIEW ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52249/ilr.v5i1.586
<![CDATA[Terorisme bukan hanya merupakan tindakan kekerasan, tetapi juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup dan keamanan. Pelaku sering kali bertindak secara berkelompok, yang melibatkan dua orang atau lebih. Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban hukum pemufakatan jahat dalam tindak pidana terorisme dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan No. 1137/Pid.Sus.Terorisme/2020/PN Jkt.Utr. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini didasarkan pada bahan hukum primer yang meliputi undang-undang, asas-asas hukum, dan peraturan-peraturan. Menurut Pasal 88 KUHP, pemufakatan jahat terjadi ketika dua orang atau lebih bersepakat untuk melakukan kejahatan. Pemufakatan jahat dalam tindak pidana terorisme (samenspanning) diatur dalam Pasal 15 Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-undang ini menyatakan bahwa mereka yang melakukan permufakatan jahat, menghasut, atau turut serta melakukan tindak pidana terorisme diancam dengan pidana maksimal pidana mati. Dalam putusan No. 1137/Pid.Sus.Terorisme/2020/PN Jkt.Utr, Abdul Kadir Afiudin alias Abu Thalha dijatuhi hukuman 3 tahun 6 bulan penjara. Perbuatannya memenuhi unsur Pasal 15 Jo Pasal 7 UU No. 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.]]>
<![CDATA[UNEQUAL RESTORATIVE JUSTICE THE PROBLEM OF NEGLECTING THE RIGHTS OF THE REPORTED PARTY IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM ]]>
<![CDATA[Marasabessy , Fauzy]]>;
<![CDATA[Sugiri, Bambang]]>;
<![CDATA[Ratnohadi, Heru]]>
<![CDATA[ IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2025): IBLAM LAW REVIEW ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52249/ilr.v5i1.607
<![CDATA[Restorative justice has been adopted as an alternative approach within the criminal justice system, with the primary aim of restoring relationships between offenders, victims, and the community. However, in practice in Indonesia, the implementation of restorative justice tends to prioritize victim recovery while failing to provide balanced legal protection for the reported party. This imbalance raises serious concerns, particularly in relation to the principle of presumption of innocence and the constitutional rights that should be upheld for every individual involved in legal proceedings. This article aims to analyze the unequal treatment faced by reported parties within restorative justice mechanisms in the criminal justice system. Utilizing a normative juridical approach, the study examines existing regulations and case studies of restorative justice implementation by law enforcement authorities. The findings indicate that the absence of robust procedural standards to safeguard the rights of the reported party renders restorative justice practices vulnerable to abuse, including coercion into settlement or undue pressure. Therefore, regulatory reinforcement and supervisory mechanisms are needed to ensure that restorative justice not only prioritizes victims' interests but also guarantees equal legal protection for reported parties, thereby contributing to a fair and balanced criminal justice system. ]]>
