cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rahmat Dwi Putranto
Contact Email
rdp@iblam.ac.id
Phone
+6282186310996
Journal Mail Official
Wahyu@iblam.ac.id
Editorial Address
IBLAM Kampus A Jl. Kramat Raya No. 25, Senen Jakarta Pusat Tel / fax : (021) 21392851
Location
Kota depok,
Jawa barat
INDONESIA
IBLAM Law Review
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
ISSN : 22754146     EISSN : 27753174     DOI : 10.52249
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Welcome to the official website of IBLAM Law Review. With the spirit of further proliferation of knowledge on the legal system in Indonesia to the wider communities, this website provides journal articles for free download. Our academic journal is a source of reference both from law academics and legal practitioner . IBLAM Law Review is a double-blind review academic journal for Legal Studies published by Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) IBLAM School Of Law. IBLAM Law Review contains several researches and reviews on selected disciplines within several branches of Legal Studies (Sociology of Law, History of Law, Comparative Law, etc.). In addition, IBLAM Law Review also covers multiple studies on law in a broader sense. This journal is periodically published (in January, May, and September), and the approved and ready-to-publish manuscripts will also be regularly published in the website (with early view) and the hardcopy version will be circulated at the end of every period.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 311 Documents
 12   13   14   15   16 
PANDANGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DISPARITAS PUTUSAN PEMIDANAAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA Auliya, Rifki; Lumban Gaol, Selamat; Darwis , Nurlely
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i1.160

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara. Disparitas pemidanaan menjadi permasalahan ketika terjadi perbedaan hukuman yang dijatuhkan antara perkara yang serupa, sehingga dipandang menimbulkan ketidakadilan. Oleh karenanya menarik untuk meneliti bagaimana Pengaturan Disparitas Putusan Pemindanaan Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Studi Komparatif Pendirian Dan Pandangan Mahkamah Agung R.I. Tentang Disparitas Putusan Pemindanaan Perbuatan Melanggar Hukum Yang Merugikan Keuangan Negara. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan, menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Penelitian menemukan Pengaturan Disparitas putusan dalam Hukum Pidana Indonesia diatur dalam diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) KUHP, kemudian secara khusus diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Perma 1/2020 tentang Pedoman pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor dan Pendirian dan pandangan Mahkamah Agung R.I. tentang disparitas putusan pemindanaan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada mulanya hanya melihat pada perbuatannya saja, kemudian pasca putusan MK Nomor 25/PUU-XVII/2016 yang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik materiil, akibat perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara itu harus dibuktikan berdasarkan perhitungan kerugian yang dilakukan oleh BPK; Mempengaruhi pandangan dan pendirian MA, sehingga kerugian keuangan negara harus dilihat menurut tahapan sebagaimana maksud Perma 1/2020 yaitu mengenai kategori kerugian, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan yang diperoleh serta keadaan yang memberatkan atau meringankan terdakwa. Sehingga memberikan keadilan dan kepastian hukum
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN NOGOSARI KABUPATEN BOYOLALI Faizah, Arfina Lailatul; Syamsuddin, Syamsudin; Baehaqi, Baehaqi
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i1.165

Abstract

This study aims to find out how the implementation of Law no. 16 of 2019 Article 7 at the Nogosari KUA, supporting and inhibiting factors in the implementation of Law Number 16 of 2019 Article 7 at the Religious Affairs Office of Nogosari District.The approach taken in this study is a qualitative approach, a type of normative empirical research or field research. This means that the data comes from interviews, observations, personal documents and other official documents. Data analysis technique used is data collection is data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. Data validity assurance techniques are carried out by checking trust, transferability and dependency checks. The results of this study found that the application of the age limit for marriage according to Law no. 16 of 2019 at the KUA in Nogosari District, it has been effective with a decrease in the number of early marriages every year. In its application there are inhibiting factors, namely: 1) level of education; 2) lack of legal awareness; 3) uncontrolled association; and 4) the decision on the PA's marriage dispensation. The supporting factors are: 1) the level of community education; 2) socialization; 3) public awareness
HAK NAFKAH ISTRI DAN ANAK YANG DILALAIKAN SUAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA TETER KECAMATAN SIMO KABUPATEN BOYOLALI Napsiyah, Siti; Syamsudin , Syamsudin; Baehaqi, Baehaqi
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i1.174

Abstract

This research aims: find out the typical husband who neglects his obligations towards his wife and children according to Islamic law, find out the factors of a husband who neglects his obligations toward his wife and children, find out the Islamic law for a husband who neglects his obligations toward his wife and children, find out the right to support the wife and children who are neglected by the husband in perspective of Islamic law in Teter Village Simo District Boyolali Regency.The approach taken is a qualitative approach, which means the data collected comes from interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques used are data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions.   The method used in this study is a survey method by taking information directly to respondents using a questionnaire it can provide a more realistic picture of the right to support a wife and children who are neglected by the husband in Teter village, Simo district Boyolali regency.  Respondents in this study are 12 couple of husband and wife in Teter Village Simo District Boyolali Regency.The right to support his wife and children in Teter village Simo District Boyolali. It is known that the category of husbands neglecting to support their wives and children includes husbands who do not protect, do not provide education, do not provide maintenance and clothing, do not provide housing, and do not provide living expenses or care higher percentage of 82 % compared to the percentage of fulfilling a living which is only 18 %. A percentage of 82 % is very negligent. There are internal and external factors that cause husband to neglect their wife and children, external factors consist of education and religious factors. Wife the internal factors are in the form of morals and patterns of parental guidance and education. The review of Islamic law based on the results of the above research is that husbands are very neglectful of family maintenance. In Islamic law, a husband who intentionally neglects his obligation to provide for his family is punished with sin.
EFEKTIVITAS ATURAN HUKUM YANG MENJERAT KEKERASAN GENDER BERBASIS ONLINE Putri, Adhelia Ananda; El Aisna Putri Achsia; Ugi Putri Pamungkas; Habib Anwar
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i1.214

Abstract

Artikel ini bermula dari permasalahan terkait mekanisme hukum penanganan kekerasan berbasis gender online (KBGO) di Indonesia . KBGO adalah kekerasan gender dan/atau pelecehan seksual dan didukung oleh teknologi Internet. Pada dasarnya KBGO sangat dekat dengan kehidupan masyarakat saat ini. Namun, seperti halnya kasus kekerasan seksual di kehidupan nyata, jumlah kasus KBGO yang tercatat dan diselesaikan hanya sebagian kecil dari jumlah kasus sebenarnya. Keadaan ini semakin diperburuk dengan penyelesaian kasus KBGO yang hanya sebatas menggunakan UU ITE dan UU TPKS. Saat ini belum ada peraturan khusus yang mengatur hal tersebut. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana pandangan masyarakat terhadap KBGO; Kedua, apa saja kendala lembaga penegak hukum dalam menangani KBGO dan bagimana efektivitas UU ITE dan UU TPKS. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sosio-legal. Penelitian sosio-legal adalah perpaduan antara legal research dan social research. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa keterbatasan pemahaman KBGO menjadi salah satu kendala dan tantangan dalam penyelesaian kasus KBGO selain kendala dari Lembaga penegak hukum. Dimana keduanya berpengaruh dalam efektivitas UU ITE dan UU TPKS.
KAJIAN YURIDIS MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI KOTA BIMA TAHUN 2019 Muhaemin, Muhaemin; Hasanah , Siti; Arzhi Jiwantara, Firzhal
IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 3 (2023): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v3i3.215

Abstract

This research aims to find out and analyze the mechanism for resolving alleged violations of the neutrality of the State Civil Apparatus in holding general elections and to find out and analyze the follow-up to handling violations of the neutrality of the State Civil Apparatus in holding the general elections in Bima City in 2019; The method used in this research is normative-empirical legal research with a statutory approach, conceptual approach, case approach and sociological approach. Based on the results of research on the mechanism for handling violations of the Neutrality of the State Civil Apparatus in holding the general election in Bima City in 2019 involving three state institutions, namely the Regency/City Bawaslu as the entry point for reports or findings of alleged violations of the Neutrality of the State Civil Apparatus, the results of handling violations by the Regency/City Bawaslu then forwarded to the State Civil Service Commission for recommendations. The Regency/City Bawaslu recommendations are followed up by the State Civil Service Commission in the form of sanctions and recommended to the Regional Civil Service Development Officer for implementation. Regarding the imposition of sanctions and recommendations from the State Civil Apparatus Commission, Bima City Regional Civil Service Supervisory Officers were not implemented in accordance with the recommendations, they were implemented according to the recommendations of the State Civil Apparatus Commission.
IMPLEMENTASI PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN RINGAN Hanafi, Imam
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i1.216

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung dan Apakah Kendala dalam Proses penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai negeri sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan menggunakan data sekunder dan primer, yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan dengan cara observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwaimpelementasi Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal dikarenakan ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya yaitu mind set dan budaya kerja pegawai serta kurangnya kesadaran PNS terhadap peraturan dan tata tertib kepegawaian di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA-SAMA YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN Sinaga, Hasudungan
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i1.217

Abstract

Penganiayaan yang marak terjadi di masyarakat di latar belakangi oleh beberapa hal diantaranya, keadaan ekonomi pelaku, emosi pelaku yang belum stabil, bagaimana pelaku dibesarkan di dalam keluarga atau korban yang memancing terjadinya kekerasan sehingga mengakibatkan kematian. seperti dalam putusan pengadilan negeri nomor 64/Pid.B/2020/PN. Bau dan putusan pengadilan negeri nomor 61Pid.B/2021/PN.Kln. pada kedua putusan tersebut melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian. Berdasarkan dari uraian latar belakang, permasalahan yang dikaji, yakni: Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian, Bagaimana penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian berdasarkan putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN. Bau dan putusan nomor 61Pid.B/2021/PN.Kln.. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji asas atau prinsip hukum. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan analitis. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, sebagai hasil dari pengumpulan data melalui data primer, sekunder dan tersier. Kesimpulan dalam penelitian menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pidana penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian, diatur dalam pasal 351 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
ANALISIS ASPEK HUKUM DAN IMPLIKASI KONTRAKTUAL DALAM PERJANJIAN BISNIS INTERNASIONAL Rahman, Irsan; Gumbira, Seno Wibowo; Mayasari, Riezka Eka; Sahrul, Sahrul; Suyanto, Suyanto
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i1.219

Abstract

Riset ini dilandasi atas kemauan buat penuhi keinginan yang mendesak negeri buat ikut serta dalam akad bidang usaha global, tetapi belum seluruh akad bidang usaha international yang terdapat bisa menata ikatan diartikan. Riset ini bertabiat yuridis normatif dengan pangkal hukum inferior yang setelah itu ditafsirkan. Tata cara pengumpulan informasi yang dipakai dalam riset ini merupakan dengan riset akta. Analisa informasi tidak bisa dilepaskan dari bermacam pengertian. Ada pula pengertian yang dipergunakan dalam penyusunan ini merupakan pengertian pandangan hukum serta keterkaitan kontraktual ialah dengan mengamati akad bidang usaha global dari bidang batas serta jenjang pembuatan dan akibatnya untuk kemajuan hukum nasional. Dari ulasan bisa disimpulkan yang dibilang akad bidang usaha global merupakan akad yang terbuat oleh poin hukum global, angkat tangan pada hukum nasional serta melahirkan hak serta peranan. Akibat Pengesahan Akad Global kepada Hukum serta keterkaitan kontraktual wajib memandang peran negeri serta akar dari perjanjian bidang usaha global. Kewenangan yudikatif senantiasa bisa melandaskan argumentasi hukum.
A CONTRACT REVIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF CIVIL LAW IN INDONESIA MAY BE DELAYED DUE TO FORCE MAJEURE Kurniawan , Ri˚zki; Noer, Zakiah
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i1.223

Abstract

The aim of this study is to: Recognize the structure of an emergency clause (force majeure) in a contract; and Recognize the legal implications for the parties involved and the actions that need to be taken in the event that an emergency (force majeure) nullifies a contract. In this study, the author used three distinct methodologies, conceptual, legislative, and comparative. However, in order to fulfill their responsibilities under a contract or agreement, the parties must be able to prove that they are faced with legitimate obstacles
THE URGENCY OF DEREGULATION TO MANIFEST A SINGLE NATIONAL EDUCATION SYSTEM AS MANDATED IN CONSTITUTION Ario Bismo, Pandu; Elmir , Mandira Bienna; Fitriah, Ammalia
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i1.224

Abstract

The Indonesian constitution imposes a mandate for the government to organize and manage a single national education system that shall be regulated by law (Article 31 paragraph (3)) in order to educate the life of the nation. As time goes by, Indonesia’s education regulation governance has deviated from that mandate. In reality, there are multiple Laws related to education in Indonesia. This circumstance has not only caused some difficulties for the stakeholders who want to understand the regulation, but also caused overlapping and hyperregulation. In this article, the Authors map out the problems in Indonesia’s education regulation policies and analyze the solutions. Deregulation by unifying all the Laws related to education should be considered in overcoming the hyperregulation. This research uses normative legal research method in exploring the relevant theories, histories, good practices, and options to manifest an effective education regulation governance as a single national education system.

Page 14 of 32 | Total Record : 311

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 3 (2025): IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2025): IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2025): IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 4 (2024): The Intersection of Law and Technology: Legal Implications of Generative AI and Vol. 4 No. 3 (2024): IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 2 (2024): IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 3 (2023): IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 2 (2023): IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 1 (2023): IBLAM LAW REVIEW Vol. 2 No. 3 (2022): IBLAM LAW REVIEW Vol. 2 No. 2 (2022): IBLAM LAW REVIEW Vol. 2 No. 1 (2022): IBLAM LAW REVIEW Vol. 1 No. 3 (2021): IBLAM LAW REVIEW Vol. 1 No. 2 (2021): IBLAM LAW REVIEW Vol. 1 No. 1 (2021): IBLAM LAW REVIEW More Issue