cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rahmat Dwi Putranto
Contact Email
rdp@iblam.ac.id
Phone
+6282186310996
Journal Mail Official
Wahyu@iblam.ac.id
Editorial Address
IBLAM Kampus A Jl. Kramat Raya No. 25, Senen Jakarta Pusat Tel / fax : (021) 21392851
Location
Kota depok,
Jawa barat
INDONESIA
IBLAM Law Review
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
ISSN : 22754146     EISSN : 27753174     DOI : 10.52249
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Welcome to the official website of IBLAM Law Review. With the spirit of further proliferation of knowledge on the legal system in Indonesia to the wider communities, this website provides journal articles for free download. Our academic journal is a source of reference both from law academics and legal practitioner . IBLAM Law Review is a double-blind review academic journal for Legal Studies published by Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) IBLAM School Of Law. IBLAM Law Review contains several researches and reviews on selected disciplines within several branches of Legal Studies (Sociology of Law, History of Law, Comparative Law, etc.). In addition, IBLAM Law Review also covers multiple studies on law in a broader sense. This journal is periodically published (in January, May, and September), and the approved and ready-to-publish manuscripts will also be regularly published in the website (with early view) and the hardcopy version will be circulated at the end of every period.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 311 Documents
 14   15   16   17   18 
TINJAUAN HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT Marsal, Irsyaf; Rina Septiani; Kalijunjung Hasibuan; Vivi Puspita Sari; Hasudungan Sinaga
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i1.238

Abstract

Selama ini kekerasan terjadi karena kurangnya komunikasi dan komitmen dalam satu keluarga untuk merespon dinamika/ permasalahan hidup, sering sekali perempuan dan anak yang justru menjadi korbannya. Kekerasan dengan alasan apapun dari waktu ke waktu akan berdampak terhadap keutuhan keluarga, yang pada akhirnya bisa membuat keluarga berantakan. Jika kondisinya demikian, yang paling banyak mengalami kerugian adalah anak-anaknya terlebih bagi masa depannya. Beberapa waktu lalu terjadi kekerasan terhadap artis Venna Melinda. Ia mengalami kekerasan dalam rumah tangga di salah satu hotel di Kota Kediri, Jawa Timur, pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023. Kekerasan tersebut dilakukan Ferry diduga sudah terjadi sejak tiga bulan terakhir venna melinda menikah dengan Ferry Irawan. Venna Melinda mengalami Hidung Berdarah dan tulang rusuk yang retak akibat pukulan Ferry irawan. Hal inilah yang menjadi dasar pelaporan Venna melinda sebagai korban Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan suaminya. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute aproach), pendekatan konsep (conseptual approach) dan pendekatan kasus (case approach).
KURIKULUM DARURAT DI MASA PANDEMI: KEBIJAKAN PEMERINTAH, IMPLEMENTASI DAN EVALUASI Wijaya, Endra; Ramadhina, Diestyana
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i1.240

Abstract

Kajian ini membahas mengenai kebijakan pemerintah dalam bentuk Kurikulum Darurat yang diterapkan pada saat pandemi Covid-19 yang lalu. Substansi, penerapan dan beberapa kritik terhadap Kurikulum Darurat dibahas dalam kajian ini. Kajian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris (nondoktrinal), dan dengan menggunakan data sekunder dan primer. Data berupa informasi yang diperoleh melalui wawancara kepada narasumber yang relevan, yaitu pihak Sekolah Dasar Emaus Depok, dan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, juga digunakan dalam kajian ini. Data tersebut lalu dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan beberapa pendekatan, antara lain pendekatan konseptual dan komparatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah dalam bentuk Kurikulum Darurat merupakan salah satu upaya dari negara untuk tetap memenuhi hak atas pendidikan bagi anak-anak di Indonesia di masa pandemi Covid-19. Dalam penerapannya, substansi Kurikulum Darurat memodifikasi beberapa poin substansi dari Kurikulum Nasional 2013. Dalam penerapan Kurikulum Darurat selama kurun waktu sekitar dua tahun masih dijumpai beberapa kendala, seperti kendala teknis maupun koordinasi di antara stakeholders.
FORCE MAJEURE AND NOTARY RESPONSIBILITY: THE CASE OF THE DESTRUCTION OF DEED MINUTES Mileni Habibah, Nadia; Masykur , Mohammad Hamidi; Wisnu Wardhani, Diah Aju
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i1.241

Abstract

Notaries, in carrying out their duties, have the authority to create authentic deeds, where authentic deeds serve as perfect evidence in court proceedings. According to Article 16 of the Notary Law (UUJN), the notary's obligation is not only to create authentic deeds but also to store them as part of the notary's protocol, which is a state document or archive that must be properly preserved and stored to prevent loss or destruction under any circumstances. The focus of this thesis is on the scenario where the notary's office, the place where all archives or protocols are stored, experiences a disaster or force majeure. The question arises whether the notary is still responsible for the destruction of the notarial protocol in such a case. The objective of this research is to examine and analyze the notary's responsibility for deed minutes that are destroyed due to force majeure and the legal construction of deed minute storage to minimize their loss due to force majeure. In this regard, concerning civil law liability, if the notary's negligence in safeguarding the notarial protocol results in losses for the parties involved, the notary's actions may be qualified as an Unlawful Act (PMH). PMH is regulated in Articles 1365 to 1367, stating that any unlawful act causing harm to others makes the perpetrator liable for the resulting losses. The legal consequences for a notary whose negligence leads to the loss or damage of deed minutes and failure to store them properly may result in administrative sanctions as stipulated in Article 9, paragraph (1), letter d of UUJN, which entails temporary suspension from the position of notary due to violating the obligations and prohibitions of the profession.
TANGGUNG JAWAB HUKUM KONSUMEN ATAS KERUGIAN MENGKONSUMSI JAMU YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA Rosa, Ratih Brity; Prasetyawati, Endang
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i1.244

Abstract

Kesehatan setiap orang sangat penting untuk dijaga, sehingga sangat diperlukan adanya pelayanan kesehatan yang baik dan bermutu bagi masyarakat di Indonesia. Perlu diketahui komponen penting dari pelayanan kesehatan adalah obat, karena obat adalah salah satu faktor yang dapat menyembuhkan suatu penyakit. Namun seiring berjalannya waktu, jamu di Indonesia semakin diakui keberadaannya karena jamu dianggap sebagai obat tradisional yang tidak memiliki efek samping sebab dalam pembuatannya diutamakan memakai bahan-bahan alami yang tidak melibatkan bahan kimia didalamnya. Disamping meningkatnya para konsumen jamu di Indonesia, maka semakin banyak pula kasus-kasus kecurangan yang melibatkan jamu. Salah satunya adalah jamu racik yang mengandung bahan kimia obat berbahaya (BKO). Sehingga tidak sedikit konsumen yang menderita kerugiannya secara langsung baik kerugian material maupun kerugian immaterial seperti menderita efek mengkonsumsi obat kimia hingga ada yang meninggal dunia. Adanya kecurangan atas tindakan dilakukan oleh pelaku usaha maka perlu adanya tanggung jawab yang dibebankan kepada pelaku usaha terhadap para konsumen jamu racik. Dari kasus yang dibahas, bentuk tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada pelaku usaha ada 3 (tiga) macam sanksi yaitu sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana dimana dari ketiga sanksi itu berdasarkan pada Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan Pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan Pendekatan konseptual (conceptual approach) sehingga diharapkan hasil penelitian ini bersifat lebih objektif.j
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGEMUDI MOBIL AUTOPILOT Widjanarko, Maulidina Elga Maharani; Prasetyawati, Endang
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i1.245

Abstract

Fokus penelitian ini adalah pengaturan hukum di Indonesia yang mengatur penggunaan mobil self driving dengan sistem autopilot. Fokus dari penelitian hukum ini adalah kekosongan hukum terkait dengan penggunaan mobil self driving berbasis autopilot di Indonesia jika ditinjau dari perlindungan hukum bagi konsumen yang mana saat pengendara mengalami kecelakaan lalu lintas akibat kesalahan pada sistem autopilot. Penelitian hukum normatif berfokus pada peraturan perundang-undangan dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang menggunakan sumber hukum primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang dikelompokkan menurut masalah dan kemudian diinterpretasikan untuk menghasilkan kesimpulan. Tujuan penelitian ini guna mengidentifikasi dan menganalisis pentingnya peraturan hukum terkait mobil self driving di Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian hukum tentang tanggung jawab perusahaan otomotif jika terjadi kesalahan pada sistem autopilot yang menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan kerugian konsumen. Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) berperan penting dalam melindungi hak-hak konsumen, terhadap konteks perlindungan hukum bagi pengemudi mobil autopilot yang telah terjadi pada mobil. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan LPK dalam hal ini, seperti memberikan informasi dan edukasi kepada nasabah, menerima dan membantu menjawab pertanyaan konsumen, bernegosiasi dengan pemilik usaha, dan mendukung undang-undang konsumen. LPK memiliki kemampuan untuk mendidik dan memberikan pencerahan kepada konsumen tentang hak-hak mereka ketika menggunakan teknologi AI pada kendaraan, termasuk perlindungan hukum yang mungkin mereka dapatkan.
KESESUAIAN PENERAPAN EUTHANASIA TERHADAP PASIEN KONDISI TERMINAL ATAS PERSETUJUAN KELUARGA DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA Fachrezi, Mochammad Alwi; Michael, Tomy
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i1.246

Abstract

Normatively, the act of euthanasia in Indonesia is prohibited because in the Criminal Code it’s classified as a criminal offence as it means deprivation of the patient's life. The Indonesian medical code of ethics confirms the same thing that doctors are not allowed to perform euthanasia because it’s very contrary to their morality, which should protect the patient's life. However, Permenkes No. 37/2014 confirms that doctors can actually perform euthanasia on patients with certain procedures. The purpose of this study is to determine the suitability of the application of euthanasia to terminal condition patients with family consent in Indonesian positive law. The type of research used is normative legal research using a statute approach; conceptual approach; and comparative approach. The results obtained in this study are that the act of euthanasia cannot be classified as a criminal offence if the doctor does it for patients with certain conditions and according to procedures. Thus, if reviewed in positive law, the application of euthanasia in terminal patients with family consent is considered appropriate. Belgium and Luxembourg have legitimised euthanasia in their respective laws and regulations. Indonesia should be able to follow in the footsteps of Belgium and Luxembourg in legitimising euthanasia. The contradiction between the Indonesian Criminal Code and Code of Medical Ethics with Permenkes No. 37/2014 should be harmonised by updating the legislation that more specifically and firmly regulates euthanasia by including the determination of the patient's condition and certain possible procedures in applying for euthanasia, and providing criminal sanctions for doctors who perform euthanasia not in accordance with procedures. This aims to provide legal certainty for doctors and the patient's family when performing euthanasia, and minimise misinterpretation of euthanasia as in the Indonesian Criminal Code.
REGULASI PENGGUNAAN TEKNOLOGI ROBOTIK TELESURGERY DALAM PRAKTIK KEDOKTERAN Karolin, Yolanda Nindiya; Mardijono, Adianto
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i1.247

Abstract

Technological developments in Indonesia are very rapid, especially in the field of artificial intelligence. The existence of artificial intelligence also has a major influence in the field of medical services. One form of service using remote robotic surgical technology is telesurgery. Telesurgery is a surgical operation that is perfomed remotely and this service is currently popular. In general, the regulation of telesurgery practice refers to Law of the Republic of Indonesia Number 29 of 2004 concerning Medical Practice and Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2023 concerning Health. Currently, Indonesia still does not have specific laws and regulations that regulate the practice of medical services using remote surgical methods. Because the practice of telesurgery in Indonesian has not been clearly regulated, it can be concluded that there are still problems in the use of telesurgery. Therefore, this research will discuss and analyze reguulations related to the use of robotic remote surgery technology. This research uses conventional legal methods and is based on a statutory and conceptual approach, then provides an analysis of the form of regulation for the use of telesurgical technology using robots in medical practice.
KONTRAK IJARAH MULTISAJA DAN IJARAH MAUSUFAH FI AZ-ZIMMAH: ANTARA TEORI DAN PRAKTIK Artado, Artado
IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 3 (2023): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v3i3.248

Abstract

Penelitin berkaitan dengan Kontrak Ijarah Multijasa Dan Ijarah Mausufah Fi Az-Zimmah: Antara Teori dan Praktik. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, penelitian kepustakaan yakni studi yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berkaitan dengan objek yang dibahas dan berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Hasil yang diperoleh bahwa dengan perkembangan teknologi informasi pada saat ini telah mengantarkan manusia pada perubahan sosial dan merambah pula terhadap dinamika ilmu pengetahuan. Bank syariah dalam menyalurkan dana kepada nasabah, memiliki produk pembiayaan yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaan salah satunya pembiayaan dengan prinsip jual beli (murabahah) dan pembiayaan dengan prinsip sewa-menyewa. Pelaksanaan akad ijarah harus ada keterkaitan kerjasama antara pihak Lembaga Keuangan Syariah selaku penyedia dana dan penyewa yang akan menyewakan kembali asset kepada anggota dengan pihak yang memberikan sewa asset tersebut. Produk pembiayaan murabahah diciptakan untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan barang sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa.
TINDAKAN PREVENTIF DAN REPRESIF SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMERKOSA ANAK Imran, Muhammad Dzar; Mangesti, Yovita Arie
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i1.249

Abstract

Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection provides special protection to children. This law regulates children's rights, parental responsibilities, child care, as well as handling cases of violence and abuse against children. This research aims to find out and explain the legal considerations taken by the judge in making a decision in the criminal case of child rape in case no. 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs and to find out and explain the legal protection mechanisms provided to children who are victims of rape. This type of research is Normative. In this research, there are three approaches applied, namely an approach through analysis of legal regulations (statute approach), a case study (case study), and a conceptual approach (conceptual approach). Systematic Accountability in this research focuses on examining the Judge's Decision in the Child Rape case with case number No. 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs in detail for each chapter and sub-chapter discussed, and provides supporting descriptions in the process of reviewing the Judge's Decision. Legal considerations (Ratio Decidendi) Decision No.1/Pid.Sus/Anak/ 2023/PNBBS consists of 4 elements, namely: Person or Human Element, Element of Deliberate Commitment of Deception, Element of Sexual Intercourse or Sexual Relations, Element of the person who commits it, the element that orders it to be carried out. and participate in doing it. The legal protection mechanism provided for child victims of rape is preventive: this can be done by providing information, education and understanding to the public about the applicable laws and regulations. Preventive Legal Protection Efforts by providing legal counseling, providing administrative sanctions, as well as crime prevention measures such as security patrols and security supervision. In a repressive way; Restitution and providing medical assistance/psycho-social rehabilitation assistance can be carried out in the context of restoring the victim's condition from all aspects. The restitution mechanism is regulated in Article 5 of PERMA Number 1 of 2022 concerning Procedures for Settlement of Applications and Providing Restitution and Compensation to Victims of Crime.
KELALAIAN PPAT ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM ANAK TIRI PEMBELI TERHADAP TUNA AKSARA Leonard, Tommy; Benny , Benny
IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 2 (2023): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v3i2.251

Abstract

The deed made by PPAT is an authentic official document so that PPAT in making deeds must be in accordance with the procedures of the Government Regulation of the Republic of Indonesia concerning Regulations on the Position of Land Deed Making Officers. However in making PPAT deeds, it is often found that the lack of professionalism of PPAT in carrying out legal actions results in the deeds made by PPAT experiencing losses to the parties in the future. This research was conducted so that PPAT is able and able to carry out their duties well in serving the unemployed community who want to do legal actions. This research uses normative juridical case study research with the approach of laws and regulations and government regulations. It is still found in case study number : 186/Pdt.G/2020/PN.Dpk. that PPAT was negligent in carrying out its duties in making Deed of Sale and Purchase No.168/2015 for the illiterate. therefore, PPAT does not carry out its proper obligations and is contrary to Article 22 of Government Regulation No.37 of 1998. Based on the results of the determination, the Deed of Sale and Purchase No.121./2016 is invalid and null and void.

Page 16 of 32 | Total Record : 311

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 3 (2025): IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2025): IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2025): IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 4 (2024): The Intersection of Law and Technology: Legal Implications of Generative AI and Vol. 4 No. 3 (2024): IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 2 (2024): IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 3 (2023): IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 2 (2023): IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 1 (2023): IBLAM LAW REVIEW Vol. 2 No. 3 (2022): IBLAM LAW REVIEW Vol. 2 No. 2 (2022): IBLAM LAW REVIEW Vol. 2 No. 1 (2022): IBLAM LAW REVIEW Vol. 1 No. 3 (2021): IBLAM LAW REVIEW Vol. 1 No. 2 (2021): IBLAM LAW REVIEW Vol. 1 No. 1 (2021): IBLAM LAW REVIEW More Issue