cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rahmat Dwi Putranto
Contact Email
rdp@iblam.ac.id
Phone
+6282186310996
Journal Mail Official
Wahyu@iblam.ac.id
Editorial Address
IBLAM Kampus A Jl. Kramat Raya No. 25, Senen Jakarta Pusat Tel / fax : (021) 21392851
Location
Kota depok,
Jawa barat
INDONESIA
IBLAM Law Review
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
ISSN : 22754146     EISSN : 27753174     DOI : 10.52249
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Welcome to the official website of IBLAM Law Review. With the spirit of further proliferation of knowledge on the legal system in Indonesia to the wider communities, this website provides journal articles for free download. Our academic journal is a source of reference both from law academics and legal practitioner . IBLAM Law Review is a double-blind review academic journal for Legal Studies published by Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) IBLAM School Of Law. IBLAM Law Review contains several researches and reviews on selected disciplines within several branches of Legal Studies (Sociology of Law, History of Law, Comparative Law, etc.). In addition, IBLAM Law Review also covers multiple studies on law in a broader sense. This journal is periodically published (in January, May, and September), and the approved and ready-to-publish manuscripts will also be regularly published in the website (with early view) and the hardcopy version will be circulated at the end of every period.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 311 Documents
 13   14   15   16   17 
KAJIAN SOSIO LEGAL TERHADAP PERMEN 18 TAHUN 2021 TENTANG PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN INDONESIA Limatahu, Muhaimin; Mufti, Ahmad; Fathurrahim , Fathurrahim
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i1.225

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan Kajian Sosio Legal Faktor Terjadinya pelanggaran  Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Rumpong serta upaya Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Ternate dalam menanggulangi pelanggaran  peraturan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Rumpong. dengan menggunakan metode wawancara terhadap responden yang telah ditentukan.Hasil penelitian ini menunjukan ahwa sosiologi hukum tidak berbicara mengenai substansi atau materi hukum, tetapi lebih merujuk pada dampak diterapkannya sumber hukum yang mana terjadinya pelanggaran  peraturan menteri nomor 18 tahun 2021 tentang penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang diakibatkan beberapa factor antara lain: mampu menarik berkumpulnya  biomassa ikan  dalam  jumlah  besar  di  sekitarnya,  faktor perizinan, aspek teknis pemasangan rumpon, sanksi. Sedangkan Upaya Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Ternate dalam menanggulangi pelanggaran  peraturan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2021 Tentang penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dalam hal ini rumpon ialah upaya prefentif dengan melakukan sosialiasi serta patrol dan upaya represif yang mana dilakukannya berupa pembongkaran dan pemutusan rumpon yang illegal
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI MELALUI INVESTASI TERIKAT SYARIAH: SUATU MANFAAT DAN TANTANGAN HUKUM Pascadinianti, Meidana; Margono, Arga Noer Ardiansyah
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i1.227

Abstract

Domestic capital investment supported by the Indonesian government has covered many aspects of the economy, one of which is the sharia economy. One type of domestic investment offered by sharia banking is restricted investment. Sharia-bound investments that use mudharabah muqayyadah contracts have their own arrangements and different from other financing schemes. In restricted investment there are three parties involved, namely investors, sharia banks and business customers. The purpose of this writing is to determine the benefits of sharia-bound investments for the parties and the legal challenges that arise from distributing restricted investment The writing method used in this research is a qualitative approach so that this research will produce analytical descriptive data. The approaches used in this research are the statutory approach, case approach, and conceptual approach. The research results show that the benefits of restricted investment can be obtainde by all parties involved in the financing, including profit sharing obtained by investors and banks, financing for business of the business customers. Legal challenges can be created from any financing, including restricted investment, which are borne jointly by the parties in the sharia-bound investment.
TINJAUAN YURIDIS KONFLIK RELOKASI WARGA DI PULAU REMPANG BERDSARKAN PERSPEKTIF TEORI KEWENANGAN HUKUM Aritonang, Syofina Dwi Putri; Ayodya Maheswara, Ida Bagus
IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 3 (2023): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v3i3.228

Abstract

Penelitian ini untuk menelaah secara yuridis konflik yang terjadi akibat keputusan pemerintah melakukan relokasi warga di Pulau Rempang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang memanfaatkan bahan penelitian hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian mendapati bahwa konflik terjadi setelah Pulau Rempang dijadikan lokasi pembangunan Rempang Eco City sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional. Keputusan tersebut menimbulkan permasalahan yang kompleks dan resistensi antar masyarakat Rempang dengan Pemerintah dan aparat karena sejumlah permasalahan seperti sulitnya mengakses mata pencaharian, perampasan tanah ulayat, dan capital violence bagi masyarakat Rempang untuk meninggalkan rumah mereka, dan dualisme jabatan Walikota Batam yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Pengusahaan Batam (BP Batam). Berdasarkan kejadian tersebut, terdapat pihak yang bertanggungjawab atas pelaksanaan proyek ini, yakni BP Batam atas mandat yang diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia. Meski demikian, karena kewenangan yang diberikan kepada BP Batam adalah mandat, maka penyelesaian konflik tetap harus ditanggung gugat oleh pemberi mandat yaitu Pemerintah Pusat. Selain itu, dualisme jabatan Walikota Batam dan Ketua BP Batam dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam pelaksanaan proyek Rempang Eco CIty.
PENGARUH STATUS KEPEGAWAIAN DAN TUNTUTAN PROFESIONALISME TERHADAP PENGUPAHAN TENAGA KESEHATAN Lesmana, Lilis Christine; Dwinijanti, Lenny; Setiawan , Leonathan; Prayuti, Yuyut
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i1.230

Abstract

In many cases, the wages of health workers are still below the average regional/provincial minimum wage (UMR/UMP). This can have an impact on the motivation and fulfilment of health workers' performance standards. In addition, the high level of risk in the work environment requires physical and spiritual fitness which costs money. Based on these problems, this research tries to examine the influence of employment status and demands for professionalism on the wages of health workers for nursing health workers, who have the largest number in both government and private institutions. This type of research is normative-empirical, the data used is secondary data. Secondary data was obtained from library research sourced from Institute reports, official government statistics, regulations as primary, secondary, and tertiary legal sources. From the results of the study, information was obtained that employment status and professional responsibilities have a significant influence on wage standards in the form of salaries and allowances for ASN/PPPK which are regulated in applicable laws and regulations. Meanwhile, in private institutions, the amount is regulated in the non-employee agreement for state civil servants (private sector), given in accordance with the work agreement or collective work agreement.
JURIDICAL ANALYSIS OF PEOPLE OF THE CRIME OF PLANNING MURDER AS JUSTICE COLLABORATORS ACCORDING TO CRIMINAL LAW IN INDONESIA Sinaga, Hasudungan
IBLAM LAW REVIEW Vol. 2 No. 3 (2022): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v2i3.232

Abstract

The murder incident involving several police officers as the perpetrators of the victim who was also a member of the National Police made this case attract public attention. It was concluded that this case was a case of ordinary murder between fellow police officers using a shootout mode, but because one of the witnesses volunteered as a Justice Collaborator, this case was not an ordinary murder case, but rather a murder that had been planned and there was an attempt to manipulate the case involving dozens of police officers. Several police officers were even prosecuted because they were considered an obstruction of justice in this case. This research aims to see the position of the Justice Collaborator Provisions in the Criminal Law System in Indonesia and how the Justice Collaborator is implemented in Premeditated Murder Crime Cases based on the South Jakarta District Court Decision Case Study Number 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. ). This type of research is normative legal research, using a statutory regulation approach, concept approach and case approach. The author concludes that the justice collaborator provisions in the legal system in Indonesia are that the perpetrator is not the main perpetrator and the case he experienced was a particular case that could cause serious disruption to society. Apart from that, perpetrators who are declared justice collaborators must be given awards for their cooperation in uncovering cases. Based on the judge's considerations and decisions, the perpetrator can be designated as a justice collaborator because he is not the main actor but only as an errand boy. As for the case, even though it is classified as a conventional crime, this case is considered to be undermining the image of the police institution because there was an attempt to fabricate the case by the intellectual actor who was a high-ranking National Police official.
ANALISIS ASPEK YURIDIS DAN ASPEK NON YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA Sinaga, Hasudungan
IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 1 (2023): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v3i1.233

Abstract

Many cases of narcotics have gone through controversies or controversial court decisions. That is, the application of norms in the contents of the court decision is still debatable. One example is the Bandung District Court Decision on behalf of the defendant Nana als Ujang Fata Bin Ajuk Marjuki (Alm) No. 1159/Pid.Sus/2021/PN Bdg regarding the case of the crime of Narcotics. This type of legal research is normative legal research. The nature of the research in this study is analytical descriptive in nature. The type of data used in this research is library research. The circulation of narcotics in Indonesia when viewed from a juridical aspect is legal, the Narcotics Law only prohibits the use of narcotics without permission by the law in question. Narcotics crime is used as a promising and rapidly developing business arena, where this activity has an impact on mental damage, both physically and psychologically, to drug users, especially the younger generation. Law enforcement against narcotics crimes has been carried out by many law enforcement officers and has received many judge's decisions. In the non-juridical aspect, in making his decision, in addition to considering matters of a juridical nature, judges also make non-juridical considerations, especially in terms of economic, social and political aspects. directly or indirectly, either implicitly or explicitly, the "integrative philosophy of punishment" in the judge's decision is not solely based on, starting from and only considering the juridical aspect (formal legalistic) solely because if this starting point does not reflect the values the value of justice that should be embodied by the criminal justice system. Some of the legal issues analyzed from the decision are the Complete Format of the Decision but the exploration of non-juridical aspects is not explored in depth in the decision and the aggravating and mitigating reasons for the crime are not explored in depth and the Articles of Indictment are appropriate but do not formulate articles 55 of the Criminal Code regarding inclusion. The need for the formulation of an article regarding inclusion in the indictment of charges and decisions is due to broaden the criminal responsibility of other actors and to facilitate proof for other cases related to case number: No. 1159/Pid.Sus/2021/PN Bdg. Because from the position of the case it is still possible that there are other actors on the DPO (People Wanted List).
HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI BIDANG KESEHATAN DAN MEDIS Fauzy Lestaluhu, Ridwan
IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 3 (2023): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v3i3.234

Abstract

Di waktu lampau kedokteran seakan tidak terjangkau oleh hukum, namun dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan perlunya perlindungan hukum, dunia kedokteran tidak hanya bersifat perdata, tetapi seringkali berkembang menjadi perkara pidana. Hingga berbagai kasus yang melibatkan pasien dan dokter dalam ranah hukum kemudian menimbulkan masalah karena sangat sulit membedakan mana yang malpraktek dan mana yang kelalaian, kecelakaan, atau kegagalan. Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki standar profesi kedokteran yang secara jelas mendefinisikan malpraktek. Hal ini dapat merugikan profesi medis dan masyarakat karena tenaga medis rentan dikriminalisasi akibat aturan yang tidak jelas dan di sisi lain dapat digunakan sebagai alat untuk membela diri atas tindakan medis yang dilakukan, terutama jika praktik medis merugikan pasien. Tulisan tentang tinjauan yuridis tindak pidana medis Indonesia ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya perlindungan medis-hukum sebagai jaminan profesi serta perlindungan atas hak azasi manusia.
PENGARUH KONDISI SOSIO-EKONOMI IMIGRAN TERHADAP KEGIATAN KRIMINAL DI INDONESIA Sinaga, Hasudungan
IBLAM LAW REVIEW Vol. 2 No. 2 (2022): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v2i2.235

Abstract

Studi ini mengeksplorasi dampak kondisi sosio-ekonomi imigran terhadap tingkat kegiatan kriminal di Indonesia. Dalam era globalisasi ini, imigrasi telah menjadi isu yang semakin penting, dan pemahaman tentang bagaimana faktor-faktor sosio-ekonomi dapat memengaruhi perilaku kriminal imigran menjadi sangat relevan. Metode penelitian menggunakan analisis data sekunder untuk menghubungkan informasi tentang latar belakang sosio-ekonomi imigran. Hasilnya mengungkapkan bahwa faktor-faktor seperti pendapatan, pendidikan, dan akses ke pekerjaan memiliki pengaruh yang signifikan pada kegiatan kriminal imigran di Indonesia. Temuan ini memiliki implikasi kebijakan penting. Dalam upaya mengurangi tingkat kejahatan di antara populasi imigran, diperlukan pendekatan yang lebih holistik yang memperhatikan integrasi sosial dan ekonomi imigran ke dalam masyarakat tuan rumah. Studi ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana faktor-faktor sosio-ekonomi dapat memengaruhi kejahatan di antara komunitas imigran, yang dapat digunakan sebagai landasan untuk mengembangkan kebijakan yang lebih efektif.
MENGUNGKAP REALITAS DAN SOLUSI TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Sinaga, Hasudungan
IBLAM LAW REVIEW Vol. 2 No. 1 (2022): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v2i1.236

Abstract

Domestic violence is a pressing social phenomenon that needs to be exposed and addressed. While every family dreams of building a harmonious and loving environment, reality shows that many families experience discomfort, pressure, and sadness due to violence. This violence can take various forms such as physical, psychological, sexual, emotional, or neglect, creating an unhealthy atmosphere and threatening the well-being of family members. Domestic violence is influenced by various factors, both within and outside the family, and can occur individually or collectively. In this era of open information, a culture of violence can easily spread unchecked, negatively impacting the comfort of living within a household. However, the most serious consequences of this violence are on the growth and development of children. Those exposed to violence tend to face obstacles in their natural growth and academic achievements. Therefore, a psychological and educational approach to handling cases of domestic violence is crucial. Both curative and preventive approaches need to be applied to ensure the optimal growth of children. This research aims to uncover domestic violence, highlight triggering factors, and offer solutions that can be adopted to break the framework of this violence, enabling every family to live in peace and love.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGUNGSI DI INDONESIA YANG BEKERJA: STUDI KASUS PENGUNGSI AFGHANISTAH Pratomo, Sapto Aji; Darmawan, Suhardi; Sinaga, Wahyu Saputra
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i1.237

Abstract

Pengungsi Afghanistan merupakan pengungsi dengan jumlah terbanyak di Indonesia. Faktor ekonomi disertai hasutan oleh pemberi kerja lokal mengakibatkan pengungsi memilih untuk bekerja, salah satunya yaitu pengungsi berinisial AR asal Afghanistan yang bekerja sebagai kuli bangunan di Kabupaten Wajo. Larangan pengungsi untuk bekerja sesuai dengan lampiran Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352. GR.02.07 poin keempat yang telah ditandatangani sebagai surat pernyataan oleh pengungsi di Indonesia. Tidak adanya sanksi yang tegas baik bagi pengungsi maupun pemberi kerja yang mempekerjakan pengungsi juga menjadi alasan masih ditemukannya pengungsi yang bekerja. Berangkat dari fenomena ini, Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352. GR.02.07 harus ditingkatkan status hukumnya agar lebih kuat dengan disertai pembuatan aturan hukum yang mengatur tegas aturan dan sanksi terhadap pengungsi yang bekerja dan pemberi kerjanya sebagai upaya untuk meminimalisir pelanggaran pengungsi yang bekerja selama masa transitnya di Indonesia.

Page 15 of 32 | Total Record : 311

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 3 (2025): IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2025): IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2025): IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 4 (2024): The Intersection of Law and Technology: Legal Implications of Generative AI and Vol. 4 No. 3 (2024): IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 2 (2024): IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 3 (2023): IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 2 (2023): IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 1 (2023): IBLAM LAW REVIEW Vol. 2 No. 3 (2022): IBLAM LAW REVIEW Vol. 2 No. 2 (2022): IBLAM LAW REVIEW Vol. 2 No. 1 (2022): IBLAM LAW REVIEW Vol. 1 No. 3 (2021): IBLAM LAW REVIEW Vol. 1 No. 2 (2021): IBLAM LAW REVIEW Vol. 1 No. 1 (2021): IBLAM LAW REVIEW More Issue