Arus Jurnal Sosial dan Humaniora
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) menerbitkan karya hasil penelitian dan kajian ilmiah pada ruang lingkup ilmu sosial dan ilmu humaniora diantaranya: antropologi, kajian bisnis, kajian komunikasi, tata kelola perusahaan, kriminologi, kajian lintas budaya, demografi, kajian ekonomi pembangunan, studi pendidikan dan etika, geografi sosial, studi manajemen teknologi informasi, hubungan industrial, hubungan internasional, studi hukum, studi media, ilmu politik, studi dinamika kependudukan, studi psikologi, studi administrasi publik, sosial kesejahteraan, studi agama dan linguistik. Nama terbitan berkala : Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) Bulan dan tahun pertama kali terbit : Agustus (2021) Edisi berlaku ISSN yang di ajukan : Vol. 1, No. 2, Aguatus (2021) Frekuensi terbitan : 3 Kali dalam Setahun Bahasa untuk artikel yang diterbitkan : Indonesia dan Inggris Media terbitan (cetak/elektronik) : Cetak dan Elektronik Alamat url terbitan : http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/Ajsh
Articles
15 Documents
Search results for
, issue
"Vol 2 No 3: Desember (2022)"
:
15 Documents
clear
<![CDATA[Problematika Keputusan Tata Usaha Negara yang Dikecualikan dari Yurisdiksi Pemeriksaan Pengadilan Tata Usaha Negara Indonesia ]]>
<![CDATA[Rahmad Satria]]>;
<![CDATA[Ivan Wagner]]>;
<![CDATA[Setyo Utomo]]>;
<![CDATA[Rizki Amalia Fitriani]]>;
<![CDATA[Agustinus Astono]]>
<![CDATA[ Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3: Desember (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arden Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57250/ajsh.v2i3.88
<![CDATA[Pengadilan administrasi menjadi salah satu bagian dari tersedianya akses keadilan kepada rakyat yang disediakan dengan tujuan menyelesaikan sengketa administratif. Reformasi birokrasi, termasuk pada tubuh lembaga peradilan administrasi di Indonesia masih menyisakan sejumlah problematika. Terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai hukum materil peradilan administrasi, telah menekankan penyimpangan pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap merupakan tindakan sewenang-wenang (willekeur). Dalam pelaksanaannya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai perwujudan peradilan administrasi di Indonesia masih menggunakan hukum acara lama. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai hukum acara pengadilan administrasi di Indonesia masih memuat sejumlah pembatasan yurisdiksi pemeriksaan PTUN. Khusus pada Pasal 2 huruf e, menjadi problematis apabila dikaitkan dengan keputusan administrasi yang menyimpang dari putusan badan peradilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Penyimpangan dari putusan badan peradilan yang berkekuatan hukum tetap pada dasarnya cacat hukum, sehingga ketentuan pembatasan yurisdiksi itu sudah seharusnya dipahami sekali lagi bahkan ditinjau ulang. Penelitian normatif ini berusaha untuk membahas seputar problematika tersebut dan menyiapkan argumen untuk mengatasi problematika itu.]]>
<![CDATA[Penerapan Tenggang Waktu Upaya Hokum terhadap Putusan Verstek: Nomor : 85/Pdt. g/2017/PN.Kdi ]]>
<![CDATA[Sumantri]]>;
<![CDATA[Suriani Bt Tolo]]>;
<![CDATA[La Niasa]]>
<![CDATA[ Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3: Desember (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arden Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57250/ajsh.v2i3.98
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang upaya hukum perlawanan (verzet) yang dipraktekan di Pengadilan Negeri Kendari khususnya yang berkenaan dengan limit waktu pengajuan upaya hukum perlawanan dalam hal putusan disampaikan secara tidak langsung kepada Tergugat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deksriptif kualitatif yang terkait dengan limit waktu upaya hukum perlawanan yang diterapkan dalam hal putusan verstek disampaikan secara tidak langsung. Selain itu juga penulis menganalisis perlakuan pejabat peradilan (juru sita, panitera dan hakim) terhadap tergugat, sehingga akan diketahui bagaimana independensinya. Hasil penelitian menunjukan bahwa terkait dengan upaya hukum verzet, di Pengadilan Negeri Kendari menerapkan limit waktu 14 hari meskipun pemberitahuan putusan disampaikan secara tidak langsung sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 129 ayat (2) HIR. Hal ini, tentu sangat merugikan kepentingan hukum Tergugat. Perlakuan yang demikian itu juga bertentangan dengan teori hukum yang dikemukakan oleh Talcot Parson yaitu hukum sebagai mekanisme integrasi dan Teori Roscoe Pound di mana hukum dilihat sebagai keseimbangan kepentingan. Selain bertentangan dengan 2 teori hukum di atas perlakukan pejabat peradilan yang demikian itu juga bertentangan dengan asas equal justice under law di mana manusia memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan asas audi et alteram partem atau asas mendengar kedua belah pihak.]]>
<![CDATA[Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Negara (persero) sebagai Perusahaan Berbadan Hukum ]]>
<![CDATA[La Ode Hariru]]>;
<![CDATA[Suriani Bt Tolo]]>;
<![CDATA[La Niasa]]>
<![CDATA[ Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3: Desember (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arden Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57250/ajsh.v2i3.99
<![CDATA[Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deksriptif kualitatif di mana yang dianalisis adalah perlakuan aparat penegak hukum terhadap Badan Usaha Milik Negara (persero) dalam kasus PT. Perusahaan Listrik Negara Persero sebagaimana diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadian Negeri Jakarta Pusat dengan putusan Nomor: 94/PID.SUS-TPK/2019/PN.JKT.PST, Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 36/PID.SUS-TPK/2019/PT. DKI dan Putusam Mahkamah Agung RI Nomor: 1903K/PID.Sus/2021. Hasil penelitian menunjukan, aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian, jaksa dan hakim khususnya pada peradilan judex facti memperlakukan PT. PLN Persero bukan sebagai perusahaan badan hukum sehingga hal ini bertentangan dengan teori badan hukum, asas-asas hukum BUMN Persero termasuk ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 11 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN. Akibat dari perlakuan demikian itu maka antara kerugian BUMN dengan kerugian Negara sebagai pemegang saham memiliki korelasi secara langsung sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Akibat selanjutnya ialah dengan memperlakukan PT. PLN bukan sebagai badan hukum maka tidak ada pemisahan antara harta kekayaan PT. PLN dengan kekayaan Negara sehingga kerugian yang diderita PT. PLN dianggap sebagai kerugian Negara. Karena itu direksi diminta bertanggung jawab di mana Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai instrument penuntutannya dengan alasan telah menimbulkan merugikan Negara atau perekonomian Negara meskipun kerugian tersebut timbul sebagai akibat dari wanprestasinya PT. TPPI dalam memasok BBM pada PT. PLN.]]>
<![CDATA[Analisis Kebijakan Program Transmigrasi di Kabupaten Konawe Selatan ]]>
<![CDATA[Arsalim]]>
<![CDATA[ Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3: Desember (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arden Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57250/ajsh.v2i3.129
<![CDATA[Kebijakan transmigrasi di Kabupaten Konawe Selatan telah memberikan dampak terhadap kesejahteraan sosial ekonomi. Potret kehidupan sosial ekonomi warga komunitas transmigran berkelindang diantara konteks struktural dan kultural. Bagi warga komunitas transmigran yang sudah tergolong sukses membangun kehidupan sosial ekonomi dilingkungan barunya dengan menunjukkan kemampuan memenuhi berbagai jenis kebutuhan sehari-hari adalah karena etos, spirit dan motivasi kerjanya yang lebih doniman ketimbang mereka yang belum mampu menunjukkan hasil ditengah lingkungan sosial yang baru. Namun demikian ada hal penting yang harus diformulasikan yaitu yang berkaitan dengan persiapan lahan yang seharusnya tidak menjadi sengketa ketika masyarakat transmigrasi tiba di lokasi tersebut. Penempatan warga transmigrasi disuatu lokasi UPT yang tidak diawali dengan studi kelayakan secara akurat atas status kepemilikan tanah, sehingga kerap kali mencemaskan dan perselisihan, terutama pihak warga komunitas transmigran asal. Selain itu pula, persiapan sosial juga sangat penting karena dengan pola transmigrasi dan masyarakat lokal yang di mukimkan dalam satu wilayah tentunya akan menimbulkan gesekan budaya dan pola hidup. Oleh sebab itu perencanaan permukiman transmigrasi baru harus disiapkan secara matang sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru di kabupaten Konawe Selatan.]]>
<![CDATA[Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Sulawesi Tenggara ]]>
<![CDATA[Ayu Fatmasari Tumaleno]]>;
<![CDATA[Kartina Rusti Riazis]]>;
<![CDATA[Rosnawintang]]>
<![CDATA[ Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3: Desember (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arden Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57250/ajsh.v2i3.135
<![CDATA[Perkembangan jumlah penduduk menjadi peran penting dalam meningkatkan PDRB di suatu wilayah. PDRB merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan perkembangan pertumbuhn ekonomi. Untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maka kita haru melihat PDRB yang telah tersedia di suatu wilayah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang juga berarti akan meningkat kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Untuk meningkatkan PDRB di daerah peran pemerintah sangat diperlukan yaitu membuat strategi dan perencanaan pembangunan daerah, dengan memperhatikan pergeseran sektor ekonomi dari tahun ke tahun. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapatkan hasil variabel jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap PDRB di Sulawesi Tenggara.]]>
<![CDATA[Analisis Perubahan Perilaku Ekonomi Masyarakat sebagai Dampak Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat: Studi Kasus Wisata Pantai Toronipa di Kelurahan Toronipa Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe ]]>
<![CDATA[Haeruddin]]>;
<![CDATA[Siti Jawiah]]>;
<![CDATA[Nonia Sakka Lebang]]>;
<![CDATA[Risman Togala]]>;
<![CDATA[Erfain]]>
<![CDATA[ Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3: Desember (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arden Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57250/ajsh.v2i3.136
<![CDATA[Secara geografis Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari beberapa Kabupaten/Kota yang memiliki lokasi objek wisata yang sangat menarik, salah satunya adalah Kabupaten Konawe yang dalam beberapa tahun terakhir ini telah berkembang menjadi salah satu wilayah yang memiliki karakteristik wisata bahari dan wisata pantai berbasis kearifan lokal (local wisdom). Masyarakat Kelurahan Toronipa selama ini hanya mencari sumber penghasilan dari kegiatan pertanian dan perikanan sebagai petani dan nelayan dengan penghasilan yang rendah. Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yang ada di Kelurahan Toronipa dapat menjadi potensi sumber penghasilan tambahan bagi masyarakat setempat dimasa depan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan perilaku ekonomi masyarakat sebagai dampak pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan perubahan perilaku ekonomi masyarakat di Kelurahan Toronipa sebagai dampak pengembangan pariwisata berbasis masyarakat berupa pendapatan ekonomi yang cukup meningkat, walaupun peningkatan yang terjadi tidak terlalu signifikan. Masalah yang terjadi dalam upaya pengembangan pariwisata di Kelurahan Toronipa adalah belum maksimalnya peran stakeholder yang terlibat. Namun terdapat pengaruh positif terhadap pengembangan ekonomi lokal berupa inisiatif untuk menggerakkan masyarakat Kelurahan Toronipa dalam pengembangan wisata.]]>
<![CDATA[Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Kendari Tahun 2010-2021 ]]>
<![CDATA[Al Mustakim]]>;
<![CDATA[Ferlin]]>;
<![CDATA[Rizal]]>
<![CDATA[ Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3: Desember (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arden Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57250/ajsh.v2i3.140
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kota Kendari Tahun 2010-2021. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari BPS Kota Kendari berbentuk data time series. Model yang digunakan yaitu analisis regresi linear sederhana dengan variabel bebas X (rata-rata lama sekolah) dan variabel terikat Y (tingkat pengangguran terbuka). Dalam penelitian ini ditemukan bahwa rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka.]]>
<![CDATA[Peran Sumber Daya Manusia dan Pelibatan Masyarakat dalam Pembangunan Jalan Lokal di Kabupaten Buton Utara ]]>
<![CDATA[Hado Hasina]]>;
<![CDATA[Maudhy Satyadharma]]>
<![CDATA[ Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3: Desember (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arden Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57250/ajsh.v2i3.167
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi tentang 5 (lima) aspek yakni konteks berupa kebijakan, tujuan dan sasaran, aspek input, aspek proses, aspek hasil, dan aspek dampak program pembangunan jalan lokal di Kabupaten Buton Utara selama kurun waktu Tahun 2010-2014 ditinjau dari aspek Peran Sumber Daya Manusia dalam mewujudkan tujuan program. Data dan informasi dijaring secara kualitatif dan dianalisa secara kuantitatif dengan instrumen utama adalah kuesioner terbuka serta ditegaskan oleh wawancara kepada informan kunci dan observasi yang memadai. Hasil penelitian disimpulkan bahwa aspek konteks memiliki indeks dengan kategori baik, aspek masukan memiliki indeks dengan kategori cukup baik, aspek proses memiliki indeks dengan kategori cukup baik, aspek produk memiliki indeks dengan kategori baik dan aspek dampak memiliki indeks dengan kategori baik. Komponen yang paling berpengaruh dalam hasil adalah peran SDM berupa inovasi, kompetensi, kreativitas serta peran pemimpin Lembaga Dinas PUTR Kab. Buton Utara dalam menciptakan perubahan baik dalam tim maupun individu dalam organisasi. Penelitian ini juga menemukan budaya kerja yang terbangun adalah menggunakan modal sosial sedangkan dari aspek pendanaan program terdapat kerjasama dengan masyarakat dengan pelibatan serta pemberdayaan masyarakat dengan penedekatan kearifan lokal Sodamparagigi yang bermakna membangun kemitraan dalam pendanaan serta pengenalan penggunaan material lokal (substandard) sebagai pengganti bahan standar umum yang biasanya digunakan untuk bahan pembentuk lapis perkerasan jalan lokal.]]>
<![CDATA[Gagasan Badan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Sebagai Lembaga Negara Independen ]]>
<![CDATA[Laode Irham]]>;
<![CDATA[La Ode Muhram]]>;
<![CDATA[Maulana Saputra Sauala]]>
<![CDATA[ Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3: Desember (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arden Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57250/ajsh.v2i3.169
<![CDATA[Dalam penyelenggaraan Pilkada tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan permasalahan hukum, baik dalam bidang hukum pidana dan/atau hukum administrasi. Salah satu bentuk permasalahan hukum yang sering terjadi dalam Pilkada yaitu sengketa hasil Pilkada, dan pertanyaan tentang lembaga mana yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, terus manjadi bahan diskusi yang sampai saat ini belum mendapatkan konklusi yang final. Pada dasarnya, dalam beberapa aturan hukum telah menyebutkan bahwa perihal terjadi sengketa hasil Pilkada maka akan diselesaikan oleh suatu Badan Peradilan Khusus, tetapi notabene sampai saat ini Badan Peradilan Khusus yang dimaksud belum juga dibentuk.Banyaknya lembaga yang terlibat setidaknya akan menjadi salah satu ruang tidak efektifnya proses penyelesaian sengketa. pada saat yang sama, juga akan menyebabkan bertambah panjangnya birokrasi penyelesaian sengketa pemilu dan pilkada. Oleh karena itu, sekalipun misalnya sudah ada mandat pembentukan peradilan khusus untuk penyelesaian sengketa hasil pilkada, namun perkembangan yang terjadi sesungguhnya masih membuka ruang untuk memikirkan sejumlah alternatif tentang desain peradilan yang berwenang menyelesaikan tidak hanya sengketa hasil pilkada, melainkan juga menyelesaikan sengketa-sengketa yang muncul dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Dalam arti, desain penyelesaian sengketa dan sengketa hasil pemilu dan pilkada harus didesain secara lebih sederhana dan efektif sebagai Lembaga negara independent.]]>
<![CDATA[Penguatan Civil Society Menuju Pemilu 2024 ]]>
<![CDATA[Erfain]]>
<![CDATA[ Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3: Desember (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arden Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57250/ajsh.v2i3.170
<![CDATA[Kajian penguatan civil society menuju 2024 tercermin pada peningkatan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), menunjukan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Dalam berdemokrasi, keterlibatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan negara adalah sebuah keniscayaan (keharusan yang tidak bisa tidak). Rakyat menjadi factor yang sangat penting dalam tatanan demokrasi, karena demokrasi mendasarkan pada logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Untuk itu, penyelenggaraan pemilu sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi, tentu saja tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan masyarakat (teori bahwa negara ada sebagai manivestasi kehendak tuhan di muka bumi yang menjelma dalam aspirasi rakyat). Peningkatan partisipasi masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan umum dalam proses memilih anggota legislatif dan eksekutif. Karena bagaimanapun masyarakat memiliki andil yang cukup besar dalam proses pemilihan umum dimana masyarakat sebagai pemilih yang menentukan dalam pemenangan dalam proses pemilihan umum 2024.]]>
