Arus Jurnal Sosial dan Humaniora
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) menerbitkan karya hasil penelitian dan kajian ilmiah pada ruang lingkup ilmu sosial dan ilmu humaniora diantaranya: antropologi, kajian bisnis, kajian komunikasi, tata kelola perusahaan, kriminologi, kajian lintas budaya, demografi, kajian ekonomi pembangunan, studi pendidikan dan etika, geografi sosial, studi manajemen teknologi informasi, hubungan industrial, hubungan internasional, studi hukum, studi media, ilmu politik, studi dinamika kependudukan, studi psikologi, studi administrasi publik, sosial kesejahteraan, studi agama dan linguistik. Nama terbitan berkala : Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) Bulan dan tahun pertama kali terbit : Agustus (2021) Edisi berlaku ISSN yang di ajukan : Vol. 1, No. 2, Aguatus (2021) Frekuensi terbitan : 3 Kali dalam Setahun Bahasa untuk artikel yang diterbitkan : Indonesia dan Inggris Media terbitan (cetak/elektronik) : Cetak dan Elektronik Alamat url terbitan : http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/Ajsh
Articles
11 Documents
Search results for
, issue
"Vol 3 No 3: Desember (2023)"
:
11 Documents
clear
<![CDATA[Use of Instagram as a Means of Promotion by Creative Fashion Industry Manager in Bekasi City ]]>
<![CDATA[Fachmi Tamzil]]>;
<![CDATA[Sarlina Sari]]>
<![CDATA[ Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 3 No 3: Desember (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arden Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57250/ajsh.v3i3.260
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan Instagram sebagai Sarana Promosi oleh Pengelola Industri Kreatif Fashion di Kota Bekasi. Penelitian difokuskan pada Pengelola yang menggunakan instagram sebagai sarana promosi, ada tidaknya personil khusus yang mengelola instagram, frekuensi update informasi di instagram, materi promosi, keunggulan yang dipromosikan, penilaian keberhasilan promosi, kriteria dan tingkat keberhasilan promosi melalui instagram. Metode yang dilakukan adalah Survei dengan teknik analisis deskriptif. Teknik Pengumpulan data antara lain penyebaran angket/questioner, wawancara dan studi pustaka. Populasi penelitian adalah 220 pengelola. Sampel diukur dengan rumus Yamane yang menghasilkan ukuran sampel 69, diproporsikan berdasarkan wilayah dan ditentukan dengan cara random. Hasil penelitian memperlihatkan seluruh responden menggunakan media sosial dan instagram merupakan media sosial yang paling banyak digunakan dan dinilai paling efektif oleh Pengelola Industri Fashion di Kota Bekasi. Sebagian besar pengelola atau sekitar 97% menyediakan personil dan dana khusus untuk mengelola instagram. 78% pengelola melakukan update informasi di instagram setiap hari dan materi yang paling banyak diinformasikan mengenai daftar produk serta kualitas produk menjadi keunggulan yang dipromosikan di instagram. Sebanyak 61% pengelola selalu melakukan penilaian keberhasilan promosi dengan jumlah Friends/Like/Members sebagai kriteria utama penilaian. Beriklan melalui Instagram dinilai berhasil oleh sekitar 59% pengelola dan dianggap kurang optimal oleh 41% pengelola industri fashion di kota Bekasi.]]>
<![CDATA[Cyber Terrorism: Analisis Hukum Pidana Mengenai Serangan Bjorka Terhadap Data Negara ]]>
<![CDATA[Yuko Fitrian]]>
<![CDATA[ Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 3 No 3: Desember (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arden Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57250/ajsh.v3i3.278
<![CDATA[Pemanfaatan dunia maya bagaikan pedang bermata dua. Selain memberikan dampak yang baik bagi masyarakat, tidak jarang ada yang memanfaatkan dunia maya sebagai sarana memecah belah suatu bangsa, ancaman bagi kedaulatan bangsa dan lain sebagainya. Dampak negatif dari dunia maya ini sejalan dengan kasus bocornya data pribadi milik penduduk Indonesia dan data pribadi negara Indonesia yang dilakukan oleh seorang hacker yang dikenal dengan nama bjorka. Bjorka, seperti diketahui, menjadi viral karena mengaku telah meretas data pribadi penduduk Indonesia dan data pribadi negara Indonesia. Data-data tersebut kemudian dijual dan disebarkan di situs Breach Forums. Kajian hukum yang dilakukan adalah kajian hukum normatif terhadap ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder. Artikel ini bertujuan untuk membedah dan mendapatkan konsep yang ideal mengenai perspektif hukum pidana, khususnya Pidana di bidang Teknologi dan Informasi, dalam mengkaji Cyber Terrorism yang dilakukan oleh Bjorka. Pemangku kepentingan, akademisi, dan masyarakat seharusnya terlibat dalam menyusun kesimpulan terkait regulasi baru mengenai terorisme cyber. Sementara itu, semua pihak harus menyatukan pikiran dan tekad untuk melakukan konsolidasi guna membawa angin segar untuk membentuk payung hukum khusus terkait cyber terrorism yang semakin hari semakin memasuki ruang-ruang maya bangsa Indonesia. Perkembangan jaman yang selalu bergerak maju harus diimbangi dengan ketentuan hukum yang relevan dengan masyarakat saat itu.]]>
<![CDATA[Mekanisme dalam penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi di BPSK Prov Sultra Kota Kendari) ]]>
<![CDATA[Sri Khayati]]>
<![CDATA[ Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 3 No 3: Desember (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arden Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57250/ajsh.v3i3.283
<![CDATA[Adapun tujuan penelitian adalah 1. Untuk mengetahui dan memahami proses penyelesaian sengketa konsumen pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. 2. Untuk mengetahui dan memahami tentang kekuatan putusan BPSK dalam rangka penyelesaian sengketa konsumen antara konsumen dan pelaku usaha. Penelitian ini dilakukan di BPSK Kendari, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan wawancara langsung melalui tanya jawab berdasarkan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, serta pengumpulandata2 yang berkaitan dengan rumusan masalah yang penulis bahas. Teknik pengolahan data yang dilakukan yaitu menganalisis semua data yang diperoleh untuk selanjutnya dideskripsikan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa Proses pengajuan penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan dengan cara tertulis atau lisan melalui sekretariat BPSK. Adapun tahap selanjutnya ketua BPSK memanggil pelaku usah secara tertulis setelah ada pengaduan dari konsumen. Tahap berikutnya pihak yang bersengketa menghadap ketua BPSK yang ditugaskan untuk dijelaskan tentang mekanismenya Selanjutnya ditawarkan untuk memilih cara penyelesaian sengketanya dan para pihak menandatangani kesepakatan apabila para pihak memilih konsiliasi atau mediasi maka ketua BPSK akan membentuk majelis dan menetapkan waktu ditempat persidangan. dan bilamana para pihak memilih arbitrase, maka para pihak dipersilahkan memilih arbitrase yang disediakan BPSK, selanjutnya ketua BPSK menetapkan majelis dan waktu serta tempat persidangan. Mengenai tata cara atau bentuk penyelesaian sengketa melalui BPSK dilakukan dengan 3 cara: Penyelesaian sengketa secara konsiliasi; (a) Penyelesaian sengketa dengan cara mediasi (b) Penyelesaian sengketa dengan arbitrase. Dan Kekuatan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 54 ayat (3) UUPK adalah bersifat final dan mengikat. Akan tetapi terhadap putusan BPSK ini berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) UUPK dapat diajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri. Namun dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 dalam Pasal 2 menyatakan keberatan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK. Oleh karena itu putusan BPSK di dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan cara rabitrase tidak bersifat final dan mengikat. Sedangkan keputusan BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi dan mediasi merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat karena tidak dapat diajukan keberatan. Namun putusan BPSK baik putusan penyelesaian melalui mediasi, konsiliasi dan arbitrase harus dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri. Ditempat konsumen di rugikan.]]>
<![CDATA[Kebijakan Pengelolaan Pariwisata Propinsi Sulawesi Tenggara ]]>
<![CDATA[Joko Tri Brata]]>;
<![CDATA[Catur Sugiarti]]>;
<![CDATA[Rahmisyari]]>;
<![CDATA[Asri Djauhar]]>
<![CDATA[ Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 3 No 3: Desember (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arden Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57250/ajsh.v3i3.290
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Gambaran Pengelolaan Pariwisata di Propinsi Sulawesi Tenggara. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari hasil telaah beberapa dokumen perencanaan daerah baik di Sulawesi Tenggara maupun daerah banding lainnya dan pendalaman dengan pengelola kebijakan pariwisata dan dianalisa dengan deskriptif kualitatif dan analisis SWOT. Hasil penelitian mengambarkan bahwa pengelolaan pariwisata selalu bertumpu pada perencanaan yang menegaskan potensi pada setiap wilayah, dan selalu mengoptimalkan peran lembaga pengelola baik itu lembaga pemerintah maupun lembaga yang mengusahakan industri pariwisata. Saran yang disampaikan adalah semua elemen pengelola perlu melakukan inovasi yang signifikan terhadap upaya peningkatan kualitas pengelolaan usaha wisata.]]>
<![CDATA[SIM Card dengan Identitas Palsu: Melanggar Hukum atau Area Kelabu dalam Perlindungan Data Pribadi ]]>
<![CDATA[Syarif Muhammad Ridho Rizki Maulufi Alkadrie]]>
<![CDATA[ Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 3 No 3: Desember (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arden Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57250/ajsh.v3i3.292
<![CDATA[Perlindungan data pribadi sangat penting dalam kegiatan pendaftaran kartu SIM card, terutama jika menggunakan data pribadi orang lain. Pendaftaran kartu SIM card dengan menggunakan data pribadi orang lain tanpa izin dapat membahayakan privasi dan keamanan data pribadi orang tersebut. Tindakan ini juga melanggar undang-undang perlindungan data pribadi yang berlaku di negara tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan SIM card dengan identitas palsu dan mempertimbangkan aspek hukum serta perlindungan data pribadi yang terkait. SIM card dengan identitas palsu telah menjadi perhatian serius di berbagai negara, karena dapat digunakan untuk kegiatan ilegal, penipuan, dan pelanggaran privasi. Dalam penelitian ini, kami menjelajahi konsep identitas palsu, perlindungan data pribadi, serta kerangka hukum yang mengatur penggunaan SIM card. Berdasarkan hasil kajian normatif, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah untuk mengatasi masalah penggunaan SIM card dengan identitas palsu, antara lain: (1) peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terkait pendaftaran kartu SIM; (2) edukasi masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi dan risiko penggunaan identitas palsu; (3) peran aktif penyedia layanan telekomunikasi dalam memastikan kepatuhan pelanggan terhadap regulasi dan melindungi data pribadi mereka; serta (4) pengembangan regulasi dan kebijakan yang lebih komprehensif untuk mengatasi area kelabu dalam perlindungan data pribadi.]]>
<![CDATA[Modal Sosial Pengelolaan Pariwisata Kota Kendari ]]>
<![CDATA[Abdul Nashar]]>;
<![CDATA[Siti Jawiah]]>;
<![CDATA[Joko Tri Brata]]>;
<![CDATA[Nonia Sakka Lebang]]>
<![CDATA[ Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 3 No 3: Desember (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arden Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57250/ajsh.v3i3.296
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Gambaran Modal Sosial dalam Pengelolaan Pariwisata di Kota Kendari Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari hasil telaah beberapa dokumen yang berkaitan dengan modal sosial dan Pariwisata di Kota kendari . Hasil penelitian mengambarkan bahwa pengelolaan pariwisata dapat dan akan lebih baik jika dilaksanakan dengan penguatan pada modal sosial yang bertumpu pada Tiga unsur utama dalam modal sosial yakni ; mutual trust (saling percaya), reciprocity (hubungan timbal balik), dan jaringan sosial (networking). Modal sosial merujuk pada norma-norma, jaringan dan organisasi yang berhubungan dengan masyarakat melalui: 1. Sharing information (berbagi informasi), 2. Coordinating activities (mengkoordinasikan aktifitas-aktifitas) dan 3. Peran antar anggota kelompok dalam membuat keputusan bersama. Bentuk Modal ssial dalam sosial Mapping adalah : 1. Social bounding (perekat sosial), 2. Social bridging (jembatan sosial), dan 3. Social linking (hubungan/jaringan sosial)]]>
<![CDATA[Pengaruh Harga Pokok Penjualan dan Volume Penjualan terhadap Laba Kotor pada PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk Periode 2012-2021 ]]>
<![CDATA[Putriawan, Adelia]]>
<![CDATA[ Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 3 No 3: Desember (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arden Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57250/ajsh.v3i3.301
<![CDATA[Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis pengaruh secara parsial dan simultan harga pokok penjualan dan volume penjualan terhadap laba kotor PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk periode 2012-2021. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan secara parsial variabel harga pokok penjualan terhadap laba kotor yang ditunjukkan dengan koefisiaen regresi sebesar 0,409, dan nilai signifikan uji t sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05 atau α = 5%. Sedangkan untuk variabel volume penjualan nilai signifikansi sebesar 0,858 yang berarti lebih besar dari 0,005 sehingga dapat disimpulkan bahwa Volume Penjualan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap laba kotor, maka Ho diterima dan Ha ditolak. Sementara uji simultan (uji F) yang dihasilkan untuk variabel harga pokok penjualan dan volume penjualan terhadap laba kotor PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk menunjukkan nilai R Square sebesar 0,972 yang berarti baharga harga pokok penjualan dan volume penjualan memiliki pengaruh 97,2% dan sisanya sebsar 2,8% dipengaruhi oleh variabel lainnya.]]>
<![CDATA[Kebijakan Strategis Pemanfaatan Lahan Tidur Tanaman Hortikultura ]]>
<![CDATA[Danggi, Erni]]>;
<![CDATA[Sufrianto]]>
<![CDATA[ Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 3 No 3: Desember (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arden Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57250/ajsh.v3i3.309
<![CDATA[Indonesia memiliki potensi raksasa lahan tidur seluas 33,4 juta hektare yang terdiri dari lahan pasang surut 20,1 juta hektare dan rawa lebak 13,3 juta hektare. Dengan bantuan sarana dan prasarana itu, lahan tidur bisa dibangunkan Dari jumlah tersebut, seluas 9,3 juta hektare diperkirakan sesuai untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya pertanian Dari begitu banyaknya lahan tidur yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat maka perlu adanya diversifikasi lahan khusus bidang tanaman Hortikultura. Desa Langgea yang berada di Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan merupakan salah satu desa yang masih belum memanfaatkan lahan tidur untuk tanaman Hortikultura Permasalahan Pokok yang menjadi dasar penelitian ini adalah luas lahan tidur di Desa Langgea masih banyak belum di manfaatkan, sehingga perlu adanya Kajian Kebijakan Strategis (KKS) pemanfaatan lahan tidur untuk tanaman Hortikultura]]>
<![CDATA[Meritokrasi terhadap Pengaturan Kebijakan dan Manajemen Kepegawaian Aparatur Sipil Negara di Lingkup Birokrasi Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan ]]>
<![CDATA[LESTARI DEWI, AYU]]>;
<![CDATA[Muhram, La Ode]]>;
<![CDATA[Khayati, Sri]]>;
<![CDATA[Nur, La Ode Muh.Adam]]>;
<![CDATA[Yusuf, Niken Yulian]]>;
<![CDATA[Kurniawati, Wd. Intan]]>;
<![CDATA[Alimuddin]]>
<![CDATA[ Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 3 No 3: Desember (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arden Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57250/ajsh.v3i3.318
<![CDATA[Aparatur Sipil Negara merupakan profesi yang berlandaskan pada kode etik serta kode perilaku, serta tanggung jawab yang berintegritas dalam melaksanakan kinerjanya pada lingkup birokrasi. kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan profesionalitas kerja. Dalam menjalankan peran dan tugasnya sebagai pelayan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, keberhasilan aparatur sipil negara dalam mewujudkan pemerintahan dengan bersih dan integritas yang baik di bidangnya ASN Indonesia untuk meningkatkan profesionalitasnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sistem merit yang berdasarkan pada obyektivitas dalam pengelolaan ASN menjadi pilihan bagi berbagai organisasi untuk mengelola SDM. Kualifikasi, kemampuan, pengetahuan dan juga keterampilan pegawai yang menjadi acuan dalam pengelolaan ASN.]]>
<![CDATA[Survei Kepuasan Publik terhadap Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara ]]>
<![CDATA[Arsalim]]>
<![CDATA[ Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 3 No 3: Desember (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arden Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57250/ajsh.v3i3.319
<![CDATA[Survey kepuasan publik terhadap pelayanan publik di Kabupaten Kolaka Utara dilakukan untuk melihat tingkat kualitas pelayanan yang dilakukan oleh aparat dan instansi pemerintah. Metode yang digunakan dalam survey ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data, dan lain sebagainya agar hasil yang dicapai secara sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak dimulainya penelitian sampai hasil akhir. Pengumpulan data informasi yang umumnya disertai dengan gambar, angka, tabel, grafik, dan lain sebagainya. Hasil survey menunjukkan bahwa Secara umum kualitas pelayanan dalam unit pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dipersepsikan dengan Nilai Mutu Pelayanan BAIK oleh publik, Hal ini terlihat dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang menunjukan nilai IKM diangka 83,98% dari 9 unsur pelayanan. unsur yang memiliki nilai rendah adalah Sarana dan Prasarana dengan angka 74% yang berarti dalam kategori Kurang Baik]]>
