Arus Jurnal Sosial dan Humaniora
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) menerbitkan karya hasil penelitian dan kajian ilmiah pada ruang lingkup ilmu sosial dan ilmu humaniora diantaranya: antropologi, kajian bisnis, kajian komunikasi, tata kelola perusahaan, kriminologi, kajian lintas budaya, demografi, kajian ekonomi pembangunan, studi pendidikan dan etika, geografi sosial, studi manajemen teknologi informasi, hubungan industrial, hubungan internasional, studi hukum, studi media, ilmu politik, studi dinamika kependudukan, studi psikologi, studi administrasi publik, sosial kesejahteraan, studi agama dan linguistik. Nama terbitan berkala : Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) Bulan dan tahun pertama kali terbit : Agustus (2021) Edisi berlaku ISSN yang di ajukan : Vol. 1, No. 2, Aguatus (2021) Frekuensi terbitan : 3 Kali dalam Setahun Bahasa untuk artikel yang diterbitkan : Indonesia dan Inggris Media terbitan (cetak/elektronik) : Cetak dan Elektronik Alamat url terbitan : http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/Ajsh
Articles
104 Documents
Search results for
, issue
"Vol 5 No 1: April (2025)"
:
104 Documents
clear
<![CDATA[Pelindungan Hukum terhadap Pekerja pada Industri Coffee Shop di Kota Samarinda ]]>
<![CDATA[Pratama, Rio Arif]]>;
<![CDATA[Aini, Leni Nur]]>
<![CDATA[ Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 1: April (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arden Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57250/ajsh.v5i1.1020
<![CDATA[Pekerja baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak mendapatkan perlindungan. Perlindungan yang dimaksudkan adalah perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia serta moral agama. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris. Data primer dan sekunder merupakan dua bentuk informasi yang diperlukan untuk kajian hukum empiris. Coffee shop di kota Samarinda, menjadi latar penelitian ini. Karena permasalahan yang diidentifikasi dalam penelitian ini berkaitan dengan hak normatif di coffee shop yang tersebar di Samarinda. analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.Perjanjian kerja merupakan salah satu turunan dari perjanjian yang dimana masing-masing memiliki cirri khusus yang membedakan dengan yang lainya, yang keseluruhan bentuk perjanjian harus memiliki asas hukum, sahnya suatu perjanjian, subjek serta obyek yang diperjanjikan. Kendala yang dihadapi pengusaha dalam memberikan hak normatif kepada pekerja pada industri coffee shop di Samarinda dapat dikelompokkan menjadi dua, kendala internal dan eksternal. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi hak-hak normatif pekerja pada industri coffee shop Samarinda masih belum optimal. Disebabkan oleh beberapa kendala yang dihadapi pengusaha, seperti keterbatasan modal, persaingan usaha yang ketat, dan tingkat pendidikan pekerja yang masih rendah. sedangkan pekerja perlu meningkatkan kompetensi dan keterampilannya agar dapat bersaing di pasar kerja]]>
<![CDATA[Representasi Shuudan Shugi dalam Penyelenggaraan Hakata Gion Yamakasa ]]>
<![CDATA[Ummahatul Tasyriqon Nikmah]]>;
<![CDATA[Sakariah, Dewi Saraswati]]>
<![CDATA[ Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 1: April (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arden Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57250/ajsh.v5i1.1021
<![CDATA[Festival Hakata Gion Yamakasa merupakan salah satu bagian penting dari budaya Jepang yang menarik perhatian banyak orang dan melibatkan partisipasi komunitas secara kolektif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana nilai-nilai shuudan shugi atau kolektivisme terwujud dalam penyelenggaraan festival tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif terhadap berbagai dokumentasi acara dan sumber literatur lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa festival ini tidak hanya sekadar perlombaan, tetapi juga mencerminkan solidaritas dan identitas budaya masyarakat Hakata, di mana anggota komunitas bekerja sama dalam persiapan dan pelaksanaan festival, serta mengembangkan rasa kebersamaan meskipun dalam konteks masyarakat modern yang cenderung individualis. Temuan ini memperkuat pemahaman tentang peran festival dalam mempertahankan tradisi dan nilai-nilai kolektif di Jepang.]]>
<![CDATA[Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam Pandangan Politik Anies Baswedan untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia ]]>
<![CDATA[Iswadi]]>;
<![CDATA[Tamzil, Fachmi]]>;
<![CDATA[Sari, Sarlina]]>
<![CDATA[ Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 1: April (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arden Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57250/ajsh.v5i1.1022
<![CDATA[Pemimpin merupakan sosok yang memiliki pengaruh besar dan menunjukkan citra suatu negara. Oleh karena itu, ia harus mampu menunjukkan karakter yang baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji nilai-nilai pendidikan karakter yang ditunjukkan oleh AniesBaswedan, serta pandangan politiknya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode pemilihan umum 2024.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan tipe deskriptif.Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi atau pengamatan dan studi pustaka yang terkait dengan topik penelitian.Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa AniesBaswedan merupakan seorang akademisi, tokoh masyarakat dan politikus yang berkarakter karena telah menjabarkan tiga nilai penting pendidikan karakter dalam setiap program kepresidenannya.Ketiga nilai tersebut adalah bersikap santun dan lemah lembut terhadap rakyat, kedua bersikap berani dan adil dalam mengambil kebijakan, dan terakhir bersikap terbuka terhadap kritik dan saran yang disampaikan oleh masyarakat. Berdasarkan konsep pendidikan karakter Thomas Lickona, ketiga nilai tersebut merepresentasikan konsep karakter yang baik yaitu mengetahui moral, merasakan moral, dan bertindak moral. Jadi, secara umum penelitian ini menambah wawasan tentang pendidikan karakter dan realisasinya dengan pandangan politik dan upaya menumbuhkan ekonomi Indonesia]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan Pertambangan ]]>
<![CDATA[Nurain Hadju, Najwa]]>
<![CDATA[ Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 1: April (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arden Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57250/ajsh.v5i1.1024
<![CDATA[Penelitian ini membahas penegakan hukum lingkungan dalam pengelolaan pertambangan di Indonesia dengan fokus pada efektivitas implementasi regulasi dan tantangan yang dihadapi dalam praktiknya. Melalui pendekatan yuridis normatif dan deskriptif analitis, studi ini mengkaji keselarasan antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang kuat, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala, seperti lemahnya pengawasan, tumpang tindih kewenangan, dan kurangnya efek jera dari sanksi hukum. Sentralisasi kewenangan perizinan oleh pemerintah pusat diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan akuntabilitas, namun implementasi yang konsisten dan penguatan kapasitas kelembagaan tetap menjadi kebutuhan mendesak. Penegakan hukum lingkungan yang efektif akan memastikan bahwa aktivitas pertambangan berjalan secara berkelanjutan, melindungi hak masyarakat atas lingkungan yang sehat, serta menjamin kelestarian sumber daya alam bagi generasi mendatang.]]>
<![CDATA[Efektivitas Mediasi sebagai Jembatan Mempercepat Penyelesaian Resolusi Sengketa Tanah di Indonesia ]]>
<![CDATA[Hasan, Arya D.]]>
<![CDATA[ Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 1: April (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arden Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57250/ajsh.v5i1.1025
<![CDATA[Sengketa tanah merupakan persoalan kompleks yang kerap terjadi di Indonesia dan dapat menimbulkan konflik berkepanjangan. Mediasi menjadi salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang dinilai lebih efisien dibandingkan litigasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mediasi sebagai jembatan dalam mempercepat penyelesaian resolusi sengketa tanah. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal, dan dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi memiliki keunggulan dalam hal partisipasi aktif, fleksibilitas, dan efisiensi waktu serta biaya. Namun, masih terdapat kendala seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap proses mediasi dan munculnya konflik emosional yang menghambat keberhasilan penyelesaian. Diperlukan strategi peningkatan kesadaran masyarakat, pelatihan mediator profesional, serta penguatan kerja sama antar lembaga agar mediasi dapat dijadikan sarana utama dalam penyelesaian sengketa tanah secara adil dan berkelanjutan.]]>
<![CDATA[Pengaruh Kontrol Diri dan Kepribadian Conscientiousness terhadap Perilaku Cyberloafing pada Karyawan Generasi Z di Yayasan Perguruan X ]]>
<![CDATA[Jenny]]>;
<![CDATA[Rianda Elvianawanty]]>;
<![CDATA[Veronita Oktavianti Br. Panjaitan]]>;
<![CDATA[Chalice ongso]]>;
<![CDATA[Sri hartini]]>
<![CDATA[ Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 1: April (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arden Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57250/ajsh.v5i1.1028
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kontrol Diri dan Conscientiousness pada Cyberloafing. Sampel penelitian ini adalah 120 karyawan di Yayasan Perguruan X. Hipotesa mayor yang diajukan dalam penelitian ini adalah ada pengaruh Kontrol diri dan Conscientiousness terhadap Cybeloafing pada Karyawan Gen Z Di Yayasan Perguruan X. Hipotesa minor pertama adalah ada hubungan negatif antara kontrol diri dengan Cyberloafing, hipotesa minor kedua adalah ada hubungan negatif antara Conscientiousness dengan Cyberloafing. Uji asumsi dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas, Uji Multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Analisa data yang digunakan adalah Menggunakan analisisregresi berganda. Hasil analisa data menunjukkan nilai analisis regresi dengan F= 40.058 dan P=0,000=(p < 0.05), artinya hipotesa mayor diterima yaitu ada pengaruh Kontrol Diri dan Conscientiousness terhadapCyberloafing. Hasil analisa data untuk masing-masing uji hipotesa minor menunjukkan bahwa ada hubungan negatif antara Kontrol Diri dengan Cyberloafing(β =-0,312 p = 0.000) yango berarti hipotesa minor pertama diterima dan ada hubungan negatif antara Conscientiousness dengan Cyberloafing (β = -0,464 p = 0,000) yang berarti hipotesa minor kedua diterima. Hasil penelitian Menunjukkan bahwa ada sumbangan 39,6 persen diberikan oleh Kontrol Diri dan Kecerdasan Conscientiousness terhadap Cyberloafing dan sisa nya 60,4 persen di Pengaruhi oleh faktor lain yang tidak di teliti.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Pertanggung jawaban Sekolah Atas Tindakan Perundungan Di Lingkungan Sekolah ]]>
<![CDATA[Nur Bahtiar, Humaira]]>
<![CDATA[ Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 1: April (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arden Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57250/ajsh.v5i1.1031
<![CDATA[Penelitian ini membahas pertanggungjawaban yuridis sekolah terhadap tindakan perundungan (bullying) yang terjadi di lingkungan pendidikan. Fenomena bullying telah menjadi masalah serius yang berdampak negatif terhadap kondisi fisik, psikis, dan akademik peserta didik, serta menimbulkan ketidaknyamanan dalam proses pembelajaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelaah kewajiban hukum sekolah dalam mencegah dan menangani kasus perundungan, serta mengidentifikasi bentuk sanksi yang dapat dikenakan jika sekolah terbukti lalai dalam melindungi peserta didik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Penelitian ini mengkaji berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab lembaga pendidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa sekolah, melalui kepala sekolah dan tenaga pendidik, memiliki tanggung jawab hukum atas terjadinya perundungan di lingkungan satuan pendidikan. Jika terbukti lalai, sanksi administratif hingga pidana dapat dikenakan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum dan edukatif bagi institusi pendidikan dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, bebas dari kekerasan, serta menghormati hak-hak anak secara menyeluruh.]]>
<![CDATA[Eksplorasi Penggunaan Media Gambar dalam Pembelajaran: Perspektif Siswa dan Guru di MTs Insan Azkia ]]>
<![CDATA[Iriyadi, Deni]]>
<![CDATA[ Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 1: April (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arden Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57250/ajsh.v5i1.1032
<![CDATA[Media gambar merupakan salah satu alat bantu pembelajaran yang memanfaatkan visualisasi grafis untuk menyampaikan informasi atau konsep kepada peserta didik. Media ini meliputi berbagai bentuk seperti foto, ilustrasi, diagram, dan grafik yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan retensi materi pembelajaran. Penggunaan media gambar dalam proses belajar mengajar telah terbukti efektif dalam menarik perhatian siswa, memfasilitasi pemahaman konsep yang kompleks, dan meningkatkan motivasi serta hasil belajar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penggunaan media gambar dalam pembelajaran terhadap hasil belajar siswa kelas VIII di MTs Insan Azkia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam pada informan penelitian yang didukung dengan proses pengamatan dan dokumentasi. Subjek penelitian yaitu kepala sekolah, satu orang guru mata pelajaran aqidah akhlak, dan 2 orang siswi kelas VIII . Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi media gambar dalam proses pembelajaran memberikan dampak positif terhadap pemahaman materi dan motivasi belajar siswa. Respon siswa terhadap penggunaan media gambar juga sangat positif, mereka merasa lebih tertarik dan mudah memahami materi pelajaran. Beberapa faktor yang mendukung efektivitas media gambar meliputi kesiapan guru, keterlibatan siswa, dan relevansi gambar dengan materi pelajaran. Namun, ada kendala seperti mati listrik yang bisa mengakibatkan pembelajaran media gambar tidak dapat terlaksanakan. Secara keseluruhan, penggunaan media gambar dalam pembelajaran memiliki dampak positif pada hasil belajar siswa kelas VIII di MTs Insan.]]>
<![CDATA[Analisis Inventarisasi Barang Milik Daerah Atas Tanah dalam Mewujudkan Tata Kelola Aset Daerah yang Baik (Studi Kasus Pemerintah Kota Kendari) ]]>
<![CDATA[Rachman, Sri Rachmawati]]>;
<![CDATA[Supriaddin, Nofal]]>;
<![CDATA[Damas, Paskalia Maria]]>
<![CDATA[ Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 1: April (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arden Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57250/ajsh.v5i1.1036
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis inventarisasi barang milik daerah atas tanah pada Pemerintah Kota Kendari.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data yang digunakan bersumber dari data primer berupa wawancara dan data sekunder melalui dokumentasi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Kendari sudah berjalan dengan baik namun belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.Hal ini dapat dilihat dari proses inventarisasi barang milik daerah, dapat dikatakan bahwa kegiatan inventarisasi dalam pengelolaan aset tanah belum baik dikarenakan: 1) Pendataan aset yang belum sepenuhnya diselesaikan karena masih adanya aset tanah kurang tertib administrasi terhadap aset tanah seperti masih banyak tanah milik Pemerintah Kota Kendari yang tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah sebanyak 786 bidang tanah. 2) Pencatatan aset, kendala yang dihadapi terkait dengan barang-barang yang sulit diidentifikasi, sehingga proses inventarisasi dilakukan secara bertahap. Seringkali terdapat perbedaan antara catatan yang ada dengan kondisi asli di lapangan. 3) Pelaporan aset, kendala yang dihadapi terkait aplikasi inventarisasi, khususnya saat melakukan pemindaianbarcode atas barang-barang yang akan diinventarisasi. Ketika berada di daerah-daerah dengan jaringan yang tidak bagus atau sulit dijangkau, pemindaianbarcode tidak dapat dilakukan karena aplikasi membutuhkan koneksi jaringan sehingga pelaporan dilaporkan secara manual]]>
<![CDATA[Efektivitas Program Pengentasan Pemukiman Kumuh Terpadu di Kampung Bajo Kelurahan Anaiwoi Kabupaten Kolaka ]]>
<![CDATA[Safitri, Hajerah N]]>;
<![CDATA[Mallapiseng, Arafat]]>;
<![CDATA[Baso, Sudirman]]>
<![CDATA[ Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 1: April (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arden Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57250/ajsh.v5i1.1037
<![CDATA[Artikel ini merupakan luaran dari penelitian yang membahas permasalahan tentang prosedur, mekanisme, dan syarat dalam pelaksanaan program pengentasan pemukiman kumuh terpadu (PPKT) di kelurahan Anaiwoi kabupaten Kolaka. Penelitian ini bertujuan mengukur efektivitas Program PPKT dengan menggunakan indikator pengukuran efektifitas program yang dikemukakan oleh Campbell. Penelitian ini tergolong sebagai penelitian deskriptif dengan menggunkan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data mengikuti model yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dengan tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan (verifikasi data). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program PPKT sudah cukup efeltif namun masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan agar hasil pelaksanaan program ini lebih optimal, seperti pada indikator keberhasilan program, ditemukan hambatan dalam tahap sosialisasi, seperti jeda waktu yang terlalu lama antara sosialisasi dan pelaksanaan program, yang menyebabkan rendahnya partisipasi serta pemahaman masyarakat terkait mekanisme program. Kemudian pada indikator keberhasilan sasaran juga masih menghadapi kesulitan dalam mencapai target, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sementara itu, indikator kepuasan program dinilai cukup efektif, tetapi masih terdapat keluhan dari penerima manfaat terkait kualitas material bangunan yang perlu ditingkatkan]]>
