cover
Contact Name
Ahmad Rustam
Contact Email
ahmad.rustam1988@gmail.com
Phone
+6285399507330
Journal Mail Official
ahmad.rustam1988@gmail.com
Editorial Address
http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh/1
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora
Published by Arden Jaya Publisher
ISSN : 28081447     EISSN : 28081307     DOI : 10.57250
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) menerbitkan karya hasil penelitian dan kajian ilmiah pada ruang lingkup ilmu sosial dan ilmu humaniora diantaranya: antropologi, kajian bisnis, kajian komunikasi, tata kelola perusahaan, kriminologi, kajian lintas budaya, demografi, kajian ekonomi pembangunan, studi pendidikan dan etika, geografi sosial, studi manajemen teknologi informasi, hubungan industrial, hubungan internasional, studi hukum, studi media, ilmu politik, studi dinamika kependudukan, studi psikologi, studi administrasi publik, sosial kesejahteraan, studi agama dan linguistik. Nama terbitan berkala : Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) Bulan dan tahun pertama kali terbit : Agustus (2021) Edisi berlaku ISSN yang di ajukan : Vol. 1, No. 2, Aguatus (2021) Frekuensi terbitan : 3 Kali dalam Setahun Bahasa untuk artikel yang diterbitkan : Indonesia dan Inggris Media terbitan (cetak/elektronik) : Cetak dan Elektronik Alamat url terbitan : http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/Ajsh
Articles 1,253 Documents
Advokasi Anggaran Water Sanitation And Hygiene (Wash) Berbasis Collaborative Governance Di Tanjung Pasir, Tangerang Qofifah Pujawati; Mawar; Tsaltsa Arsanti
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 2: Agustus (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i2.3160

Abstract

Wilayah pesisir memiliki tantangan khusus dalam pemenuhan kebutuhan dasar water, sanitation, and hygiene (WASH). Tanjung Pasir, Tangerang merupakan kawasan pesisir yang menghadapi persoalan serius terkait akses WASH yang belum memadai, keterbatasan anggaran pemerintah daerah, dan rendahnya keterlibatan multipihak dalam perencanaan pembangunan. Penelitian ini bertujuan menganalisis model advokasi anggaran WASH urgensi collaborative governance yang melibatkan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, komunitas lokal dan sektor swasta. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik observasi partisipasif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokasi anggaran WASH yang belum efektif mensyaratkan kolaborasi multipihak yang terstruktur, pemanfaatan data berbasis komunitas sebagai instrumen advokasi, serta pelibatan aktif kelompok rentan terutama perempuan dan anak-anak. Prioritas advokasi difokuskan pada peningkatan alokasi anggaran sanitasi dalam APBD, penyusunan regulasi lokal tentang WASH pesisir, dan penguatan kapasitas komunitas dalam pemantauan penggunaan anggaran. Temuan ini menegaskan bahwa pendekatan collaborative dalam advokasi anggaran WASH tidak hanya meningkatkan efektivitas advokasi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas pemerintah dalam pemenuhan hak dasar masyarakat pesisir.
Efektivitas Pelayanan Publik Dalam Menerima Kunjungan Kerja Di Dprd Kota Tangerang Selatan Putri Dian Mulyani; Nur Muhamad Iqbal
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 2: Agustus (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i2.3168

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelayanan publik dalam menerima kunjungan kerja di DPRD Kota Tangerang Selatan. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap petugas humas yang terlibat dalam pelayanan penerimaan kunjungan kerja. Analisis penelitian mengacu pada prinsip pelayanan publik menurut Ratminto dan Atik Septi Winarsih yang meliputi kepastian waktu pelayanan, ketepatan pelayanan, dan responsivitas petugas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan penerimaan kunjungan kerja pada umumnya telah berjalan dengan baik, terutama dalam aspek ketepatan pelayanan dan responsivitas petugas melalui pemberian informasi, koordinasi dengan bagian terkait, serta pendampingan tamu sesuai tujuan kunjungan. Namun, aspek kepastian waktu pelayanan belum sepenuhnya optimal karena proses administrasi masih dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari pencatatan daftar hadir hingga penginputan data ke Microsoft Excel, sehingga memerlukan waktu lebih lama dan mengurangi efisiensi pelayanan, terutama ketika jumlah kunjungan meningkat. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan sistem administrasi, khususnya pada proses inventarisasi dan pengelolaan data kunjungan, agar pelayanan penerimaan kunjungan kerja dapat berlangsung lebih cepat, tepat, efektif, dan efisien sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik di DPRD Kota Tangerang Selatan.
Strategi Direktorat Pnfi Dalam Penyaluran Bantuan Sarana Dan Peralatan Pada Sekolah Nonformal Neylan Rabbany; Nida Handayani; Widiatmojo Suseno
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 2: Agustus (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i2.3170

Abstract

Penelitian ini mengkaji strategi yang diterapkan oleh Direktorat Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) dalam penyaluran bantuan sarana dan peralatan pada lembaga pendidikan nonformal seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Fokus utama kajian adalah proses perencanaan program bantuan yang meliputi analisis kebutuhan, perumusan tujuan strategis, serta Bentuk Strategi Program Bantuan Sarana dan Peralatan dalam keberlangsungan program. Program revitalisasi sarana dan prasarana ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan nonformal yang berkualitas, merata, dan berorientasi pada hasil guna mendukung visi Asta Cita ke-4 dalam peningkatan mutu sumber daya manusia dan aksesibilitas teknologi. Pendekatan holistik yang mengintegrasikan bantuan sarana fisik dengan pengembangan kapasitas kelembagaan dan pemantauan berkelanjutan dianggap krusial agar sarana yang disalurkan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berdampak positif bagi layanan pendidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa analisis kebutuhan yang tepat menjadi dasar utama dalam perencanaan yang efektif, sedangkan pengelolaan berbasis hasil membantu mencapai tujuan strategis program.
Tata Kelola Administrasi pada Subbagian Tata Usaha Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan Putri Indriani; Akhmad Fatwa Abdullah; Tati
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 2: Agustus (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i2.3171

Abstract

Tata kelola administrasi merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan tata kelola administrasi pada Subbagian Tata Usaha Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta menganalisis penerapan prinsip-prinsip good governance menurut Sedarmayanti (2009). Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan studi literatur. Data dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan pelaksanaan administrasi pada bidang persuratan, kearsipan, administrasi kepegawaian, serta pengelolaan sarana dan prasarana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola administrasi telah didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi Srikandi, E-Presensi, ASN Digital, dan penyimpanan berbasis cloud, sehingga mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses administrasi. Penerapan prinsip transparansi diwujudkan melalui sistem persuratan elektronik, keterbukaan informasi kepegawaian, serta publikasi dokumentasi perjalanan dinas pada media sosial resmi direktorat. Akuntabilitas, responsivitas, efektivitas, efisiensi, dan kepastian hukum juga telah diterapkan melalui mekanisme pelaporan, verifikasi, dan pelaksanaan administrasi yang mengacu pada standar operasional prosedur. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan ruang penyimpanan arsip fisik, gangguan sistem, infrastruktur jaringan, dan faktor human error. Oleh karena itu, diperlukan penguatan infrastruktur digital, optimalisasi pengelolaan arsip, serta peningkatan kompetensi aparatur untuk mendukung tata kelola administrasi yang lebih berkualitas
Pengaruh Lingkungan Fisik Kerja, Tuntutan Pekerjaan, dan Keseimbangan Hidup Kerja terhadap Kelelahan Kerja (Studi Kasus pada Tenaga Operasional Non Staff PT Royaltama Mulia Kontraktorindo di Jakarta Barat) Ari Jonathan Togatorop; Dwiwahjuni Wulandari
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 2: Agustus (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i2.3182

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui serta menganalisis pengaruh lingkungan fisik kerja, tuntutan pekerjaan, dan keseimbangan hidup kerja terhadap tingkat kelelahan kerja pada tenaga operasional non staff PT Royaltama Mulia Kontraktorindo di Jakarta Barat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya risiko kelelahan kerja pada sektor konstruksi yang disebabkan oleh kondisi lingkungan kerja, besarnya tuntutan pekerjaan, serta adanya ketidakseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi karyawan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan survei melalui penyebaran kuesioner kepada 68 responden yang seluruhnya merupakan tenaga operasional non staff dengan teknik sampling jenuh. Data penelitian dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan aplikasi IBM SPSS Statistics. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan fisik kerja memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kelelahan kerja. Tuntutan pekerjaan diketahui berpengaruh positif dan signifikan terhadap kelelahan kerja, yang berarti semakin tinggi tuntutan pekerjaan maka tingkat kelelahan kerja juga meningkat. Selain itu, keseimbangan hidup kerja juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kelelahan kerja, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi upaya karyawan dalam menyeimbangkan kehidupan pekerjaan dan kehidupan pribadi, tingkat kelelahan kerja yang dirasakan justru cenderung meningkat akibat tekanan peran ganda yang harus dijalankan secara bersamaan. Secara simultan, ketiga variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kelelahan kerja dengan kontribusi sebesar 44,2%. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan dalam mengelola tuntutan pekerjaan secara lebih efektif serta memperhatikan keseimbangan kehidupan kerja karyawan guna meminimalkan tingkat kelelahan kerja.
Transformasi Digital Sertifikat Elektronik dalam Transaksi Jual Beli Perumahan terkait Kepastian Hukum dan Perlindungan Konsumen Ana Indrawati
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 2: Agustus (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i2.3187

Abstract

Transformasi digital pada sektor pertanahan di Indonesia ditandai dengan implementasi sertifikat elektronik sebagai upaya modernisasi pelayanan publik dan peningkatan efisiensi administrasi pertanahan. Penerapan sertifikat elektronik menjadi isu yang penting dalam transaksi jual beli perumahan karena berkaitan erat dengan kepastian hukum dan perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sertifikat elektronik dalam transaksi jual beli perumahan, mengkaji implikasinya terhadap kepastian hukum, serta mengevaluasi bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikat elektronik memberikan berbagai manfaat, antara lain meningkatkan efisiensi pelayanan, memperkuat keamanan dokumen melalui sistem autentikasi dan tanda tangan elektronik, serta mengurangi risiko pemalsuan dan tumpang tindih kepemilikan tanah. Dari perspektif kepastian hukum, sertifikat elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa ancaman keamanan siber, keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi digital masyarakat, dan belum optimalnya mekanisme penyelesaian sengketa. Perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli perumahan juga memerlukan penguatan melalui peningkatan transparansi, edukasi masyarakat, serta harmonisasi regulasi di bidang pertanahan, perlindungan konsumen, dan transaksi elektronik. Dengan demikian, keberhasilan transformasi digital sertifikat elektronik bergantung pada sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan sistem pertanahan yang aman, efektif, dan berkeadilan.
Analisis Personal Branding Driver Grab melalui konten TikTok dalam Membangun Citra Positif pada Akun @fadhilakram_ Weliani Sintikha Rapa; Andi Annisa; Soraya Firdausy
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 2: Agustus (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i2.3189

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembentukan personal branding seorang pengemudi Grab dalam membangun citra positif melalui media sosial TikTok pada akun @fadhilakram_. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi berdasarkan delapan konsep personal branding Montoya. Data dikumpulkan melalui pengamatan terhadap 93 video periode Juni 2025 hingga Juni 2026, lalu dipilih 10 video yang mewakili aktivitas sebagai driverĀ  GrabĀ  serta memiliki keterlibatan audiens berdasarkan jumlah tayangan, tanda suka, komentar, dan dibagikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa citra positif akun @fadhilakram_ berhasil terbangun melalui penyampaian cerita kerja yang jujur dan apa adanya, kepribadian yang ramah, serta pesan positif seperti keselamatan berkendara, kepedulian sosial, dan pentingnya pendidikan. Keselarasan antara pekerjaan di dunia nyata dengan konten yang diunggah secara konsisten terbukti mampu meraih simpati dan kepercayaan dari para pengguna TikTok.
The Effect Of Workload, Job Satisfaction and Work Life Balance On Turnover Intention At PT Kayu Permata Tri Luis Rivaldo; Febrisi Dwita
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 2: Agustus (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i2.3193

Abstract

Turnover intention merupakan kecenderungan karyawan untuk meninggalkan perusahaan secara sukarela yang dapat berdampak pada penurunan produktivitas dan stabilitas organisasi. Tingginya turnover intention dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya workload, job satisfaction, dan work life balance. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh workload, job satisfaction, dan work life balance terhadap turnover intention pada karyawan PT Kayu Permata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi penelitian berjumlah 202 karyawan, dengan sampel sebanyak 76 responden yang dipilih menggunakan teknik simple random sampling. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dan dianalisis menggunakan SPSS versi 27 melalui uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), dan koefisien determinasi (R Square). Hasil penelitian menunjukkan bahwa workload berpengaruh positif dan signifikan terhadap turnover intention, job satisfaction berpengaruh negatif dan signifikan terhadap turnover intention, serta work life balance berpengaruh positif dan signifikan terhadap turnover intention. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap turnover intention. Nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,784 menunjukkan bahwa 78,4% variasi turnover intention dapat dijelaskan oleh workload, job satisfaction, dan work life balance, sedangkan 21,6% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi PT Kayu Permata dalam menyusun kebijakan pengelolaan workload, meningkatkan job satisfaction, dan memperkuat work life balance guna menurunkan turnover intention.
Analisis Efektivitas Pengelolaan Administrasi Program Kerja Belmawa dan Prestasi dalam Mendukung Pelayanan Perguruan Tinggi: Studi pada LLDIKTI Wilayah III Maura Fadzikra Zahwa; Dian Rusdiana; Khoirul Anwar
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 2: Agustus (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i2.3195

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pengelolaan administrasi Program Belmawa dan Prestasi dalam mendukung pelayanan perguruan tinggi pada LLDIKTI Wilayah III. Fokus penelitian diarahkan pada proses administrasi, koordinasi dengan perguruan tinggi, penyampaian informasi, input data, rekapitulasi melalui Google Spreadsheet, serta pengelolaan program Pilmapres, PKM, dan P2MW. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi selama kegiatan magang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi telah berjalan cukup terstruktur, namun belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, beban kerja ganda, koordinasi antar tim yang belum optimal, miskomunikasi dengan perguruan tinggi, keterlambatan pengaduan, dan banyaknya program kerja yang harus ditangani secara bersamaan. Berdasarkan teori efektivitas organisasi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan pelayanan telah berjalan, tetapi proses dan hasil kerja masih perlu diperbaiki agar pelayanan menjadi lebih cepat, akurat, dan responsif.
Collaborative Governance sebagai Strategi Penguatan Pelindungan Data Pribadi di Indonesia: Analisis Peran Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Shofiyah Aulia; Eva Permata Sari Hutagaol; Khaerul Umam Noer
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 2: Agustus (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i2.3197

Abstract

Transformasi digital yang pesat di Indonesia, disertai dengan lonjakan pelanggaran data pribadi, telah menciptakan tantangan tata kelola dan keamanan siber yang tidak dapat diatasi oleh pemerintah saja. Studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi tata kelola kolaboratif sebagai strategi untuk memperkuat perlindungan data pribadi di Indonesia, dengan meneliti peran Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) sebagai koordinator lintas sektor. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode tinjauan pustaka, studi ini meneliti dinamika kolaborasi berdasarkan kerangka teoritis model Tata Kelola Kolaboratif Ansell & Gash (2008) dan pendekatan pentahelix. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi tata kelola kolaboratif telah cukup berhasil pada tahap proses dan fondasi kelembagaan. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan telah secara efektif mengimplementasikan kepemimpinan fasilitatif sebagai titik fokus melalui pembentukan Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data, perumusan SOP untuk penanganan insiden, dan penyelarasan komunikasi antar aktor pemerintah, akademisi, bisnis, masyarakat sipil, dan media. Namun, efektivitas hasil akhirnya masih kurang optimal karena peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 (UU PDP). Ketidaklengkapan UU PDP, perbedaan pemahaman antar sektor, dan integrasi teknis yang terbatas, memerlukan komitmen dan penyempurnaan peraturan turunan yang berkelanjutan untuk menciptakan ekosistem digital nasional yang aman dan terintegrasi.