cover
Contact Name
Ahmad Rustam
Contact Email
ahmad.rustam1988@gmail.com
Phone
+6285399507330
Journal Mail Official
ahmad.rustam1988@gmail.com
Editorial Address
http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh/1
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora
Published by Arden Jaya Publisher
ISSN : 28081447     EISSN : 28081307     DOI : 10.57250
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) menerbitkan karya hasil penelitian dan kajian ilmiah pada ruang lingkup ilmu sosial dan ilmu humaniora diantaranya: antropologi, kajian bisnis, kajian komunikasi, tata kelola perusahaan, kriminologi, kajian lintas budaya, demografi, kajian ekonomi pembangunan, studi pendidikan dan etika, geografi sosial, studi manajemen teknologi informasi, hubungan industrial, hubungan internasional, studi hukum, studi media, ilmu politik, studi dinamika kependudukan, studi psikologi, studi administrasi publik, sosial kesejahteraan, studi agama dan linguistik. Nama terbitan berkala : Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) Bulan dan tahun pertama kali terbit : Agustus (2021) Edisi berlaku ISSN yang di ajukan : Vol. 1, No. 2, Aguatus (2021) Frekuensi terbitan : 3 Kali dalam Setahun Bahasa untuk artikel yang diterbitkan : Indonesia dan Inggris Media terbitan (cetak/elektronik) : Cetak dan Elektronik Alamat url terbitan : http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/Ajsh
Articles 1,253 Documents
Pengaruh Pendapatan Keluarga Terhadap Tingkat Pendidikan: Studi Kuantitatif pada Mahasiswa di FISIP Universitas Palangka Raya Yoram Junia; Chr. Yoriantondi Saleh. S; Marcellino Andrio M
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 2: Agustus (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i2.3240

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan pendapatan keluarga mahasiswa, mendeskripsikan pencapaian pendidikan mereka, dan menganalisis pengaruh pendapatan keluarga terhadap pencapaian pendidikan mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Palangka Raya (UPR). Pendekatan kuantitatif deskriptif digunakan dengan metode survei menggunakan kuesioner skala Likert empat poin terstruktur. Kuesioner didistribusikan kepada 30 mahasiswa aktif FISIP UPR yang dipilih melalui pengambilan sampel acak sederhana. Variabel pendapatan keluarga (X) diukur melalui tiga dimensi berdasarkan indikator Bramastuti (2009): pendapatan bulanan, pekerjaan orang tua, dan beban tanggungan keluarga. Variabel pencapaian pendidikan (Y) dievaluasi melalui dua dimensi menurut Lestari di Wirawan (2016): pendidikan formal dan pendidikan informal. Data dianalisis secara deskriptif menggunakan distribusi frekuensi dan persentase. Hasil menunjukkan bahwa struktur pendapatan keluarga responden didominasi oleh mereka yang berpenghasilan di atas Rp 3.000.000 per bulan (47%), dengan mayoritas orang tua bekerja di sektor pertanian (43,3%) dengan status pekerjaan sementara atau tidak tetap (63,3%). Beban keuangan domestik relatif tinggi, dengan pengeluaran bulanan umumnya melebihi Rp 3.000.000 (56,7%). Di sisi lain, pencapaian pendidikan mahasiswa sangat terkonsentrasi pada tingkat Sarjana (S1) (96,7%), menunjukkan ketahanan akademik yang kuat meskipun terdapat kendala ekonomi. Lebih lanjut, transmisi nilai-nilai pendidikan dari lingkungan keluarga dan sosial secara signifikan memperkuat motivasi akademik mahasiswa. Temuan ini sejalan dengan teori Lestari (dalam Wirawan, 2016), yang menunjukkan bahwa transmisi nilai yang kuat dan dukungan psikososial dapat mengurangi keterbatasan ekonomi, yang berfungsi sebagai penentu penting dalam pencapaian pendidikan tinggi mahasiswa.
Perlindungan Data Biometrik Peserta BPJS dalam Implementasi Face Recognition Technology Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Rivaldy Archarelly Rompis; Annisa Fitria
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 2: Agustus (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i2.3243

Abstract

Pemanfaatan teknologi Face Recognition pada sistem FRISTA BPJS Kesehatan meningkatkan efisiensi verifikasi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), namun juga menimbulkan tantangan terhadap perlindungan data biometrik. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan mekanisme persetujuan, transparansi, dan akuntabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), serta mengkaji pertanggungjawaban hukum BPJS Kesehatan sebagai pengendali data pribadi Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemrosesan data biometrik peserta wajib memenuhi prinsip persetujuan eksplisit, transparansi, akuntabilitas, dan keamanan sebagaimana diatur dalam UU PDP. Pertanggungjawaban BPJS Kesehatan berada pada ranah administrasi dan perdata apabila terbukti lalai memenuhi kewajiban perlindungan data, sedangkan pertanggungjawaban pidana pada prinsipnya dibebankan kepada pelaku peretasan sepanjang tidak terdapat keterlibatan pihak internal.
Pasar Modal Syariah Kesenjangan Literasi Keuangan Syariah Dibandingkan Konvensional Aura Eka; Kirensi Sembiring; M. Sayyid; Rasta Kurniawati; Faisal
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 2: Agustus (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i2.3244

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan literasi keuangan syariah dibandingkan dengan keuangan konvensional dalam konteks pasar modal di Indonesia serta mengkaji peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam meningkatkan pemahaman masyarakat. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi kepustakaan, dengan mengkaji berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, serta regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasar modal syariah memiliki peran strategis dalam mendukung stabilitas dan diversifikasi sistem keuangan nasional, terutama dalam memperkuat ketahanan ekonomi terhadap risiko global. Namun demikian, tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan literasi keuangan konvensional. Kesenjangan ini dipengaruhi oleh dominasi sistem keuangan konvensional yang lebih dahulu berkembang dan lebih dikenal luas oleh masyarakat, sehingga produk-produk konvensional lebih mudah dipahami dan diakses. Di sisi lain, keterbatasan sosialisasi serta kompleksitas pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah juga menjadi faktor penghambat. Dalam hal ini, OJK memiliki peran penting melalui kebijakan, pengawasan, serta program literasi keuangan yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan inklusi masyarakat terhadap produk pasar modal syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dan berkelanjutan dari berbagai pihak untuk meningkatkan literasi keuangan syariah agar dapat mendorong partisipasi masyarakat secara lebih luas dalam pasar modal syariah di Indonesia.
Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Arsitektur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Ditinjau dari Sistem Hak Kekayaan Intelektual Indonesia Jopie Tommy Rompas; FX Suyud Margono; Muh. Amin Saleh
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 2: Agustus (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i2.3245

Abstract

Karya arsitektur merupakan salah satu ciptaan yang memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Meskipun demikian, dalam praktik masih ditemukan berbagai bentuk pelanggaran terhadap karya arsitektur, seperti penggunaan desain tanpa izin, penggandaan gambar kerja, modifikasi rancangan, dan pemanfaatan kembali desain oleh pihak lain tanpa persetujuan pencipta. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dengan implementasi perlindungan hukum di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap karya arsitektur, mengidentifikasi hambatan implementasi perlindungan hukum, serta merumuskan upaya penguatan perlindungan hak cipta karya arsitektur dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus yang didukung oleh studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap karya arsitektur telah diberikan melalui pengakuan hak moral dan hak ekonomi pencipta berdasarkan prinsip deklaratif. Namun, efektivitas perlindungan masih menghadapi hambatan berupa ketidakjelasan norma, keterbatasan kapasitas kelembagaan, rendahnya budaya hukum masyarakat, serta perkembangan teknologi digital. Oleh karena itu, penguatan perlindungan hukum perlu dilakukan melalui harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, optimalisasi sistem pencatatan hak cipta berbasis digital, penguatan peran organisasi profesi arsitek, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penghormatan terhadap Hak Kekayaan Intelektual. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum Hak Kekayaan Intelektual, khususnya mengenai perlindungan hukum karya arsitektur dalam perspektif sistem hukum Indonesia.
Analisis Hukum terhadap Pemenuhan Hak Konstitusional atas Akses Energi Listrik bagi Masyarakat di Pulau Saponda Yones Untung Lindo; Winner A Siregar; Wa Ode Intan Kurniawati
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 2: Agustus (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i2.3246

Abstract

Keterbatasan akses energi listrik di Pulau Saponda, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, menggambarkan adanya disparitas implementasi kebijakan ketenagalistrikan nasional di wilayah kepulauan terpencil. Kondisi ini tidak hanya menunjukkan lemahnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, tetapi juga berimplikasi pada belum terpenuhinya hak konstitusional masyarakat atas kesejahteraan sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Situasi tersebut berpotensi memperdalam ketimpangan pembangunan serta menciptakan ketidakadilan energi antar wilayah. Metode Penelitian yang digunakan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif dan Empiris. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Lokasi penelitian berupa informasi yang berkaitan dengan permasalahan. Data skunder adalah data yang bersumber dari studi dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan : 1) Pemenuhan hak atas energi listrik di Pulau Saponda belum sepenuhnya terealisasi secara berkelanjutan akibat berbagai faktor penghambat, antara lain keterbatasan regulasi turunan yang adaptif terhadap karakteristik wilayah kepulauan, lemahnya koordinasi kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah, keterbatasan pembiayaan, serta tantangan geografis dan sosial-ekonomi masyarakat setempat. Kondisi tersebut berimplikasi pada terhambatnya pemenuhan hak konstitusional masyarakat atas kesejahteraan dan kesetaraan pembangunan. 2) Penegasan tanggung jawab negara dalam kebijakan energi, penyusunan regulasi daerah berbasis kebutuhan kepulauan, peningkatan koordinasi kelembagaan, serta pengembangan energi terbarukan berbasis komunitas sebagai solusi berkelanjutan. Dengan demikian, negara diharapkan dapat mewujudkan keadilan energi sebagai bagian dari pelayanan publik yang adil dan merata sesuai prinsip negara kesejahteraan.
Implementasi Kebijakan Penghapusuan Pekerja Anak Dalam Mencegah Praktek Kerja Paksa Sebagai Upaya Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Kota Pontianak Weni Sentia Marsalena; Ivan Wagner; Muhammad Fahmi Hazdan
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 1: April (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i1.3248

Abstract

Pekerja anak merupakan salah satu permasalahan yang masih memerlukan perhatian karena berpotensi menimbulkan eksploitasi dan praktik kerja paksa yang berdampak pada terganggunya hak, pendidikan, serta tumbuh kembang anak. Sebagai daerah yang berkomitmen mewujudkan Kota Layak Anak, Pemerintah Kota Pontianak berkewajiban mengimplementasikan kebijakan penghapusan pekerja anak sebagai bagian dari upaya perlindungan anak. Berdasarkan data tahun 2023–2025, jumlah pekerja anak di Kota Pontianak menunjukkan tren penurunan, yang mengindikasikan adanya perkembangan positif dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan penghapusan pekerja anak dalam mencegah praktik kerja paksa sebagai upaya membangun kesadaran hukum masyarakat Kota Pontianak.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Analisis dilakukan menggunakan Teori Implementasi Kebijakan George C. Edward III, yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Data diperoleh melalui wawancara dengan instansi terkait, observasi, studi kepustakaan, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah dilaksanakan melalui sosialisasi, edukasi hukum, pengawasan, dan koordinasi lintas sektor sehingga berkontribusi terhadap penurunan jumlah pekerja anak. Namun, implementasi kebijakan belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh faktor ekonomi keluarga, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta belum optimalnya pemanfaatan media digital sebagai sarana edukasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komunikasi kebijakan, kolaborasi antarinstansi, dan optimalisasi kampanye digital guna mendukung terwujudnya Kota Pontianak sebagai Kota Layak Anak yang bebas dari pekerja anak dan praktik kerja paksa.
Implikasi Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Penciptaan Karya Dan Dampaknya Terhadap Perlindungan Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Fahmi Muhammad Firmansyah; Otom Mustomi
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 2: Agustus (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i2.3249

Abstract

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah mengubah cara penciptaan karya intelektual di berbagai bidang, seperti seni, musik, sastra, dan desain. Kemampuan AI menghasilkan karya secara mandiri maupun dengan bantuan manusia menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya mengenai status pencipta, kepemilikan hak cipta, serta bentuk perlindungan hukum terhadap karya yang dihasilkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam penciptaan karya serta dampaknya terhadap perlindungan hak cipta berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia masih didasarkan pada konsep bahwa pencipta adalah manusia, sehingga belum mengatur secara tegas status hukum karya yang dihasilkan oleh AI, dan pengaturan terhadap Artificial Intelligence belum terdapat hukum yang bersifat secara mengikat. Akibatnya, muncul ketidakpastian hukum mengenai kepemilikan hak cipta, penentuan subjek hukum yang berhak atas perlindungan, serta pertanggungjawaban atas pelanggaran hak cipta yang melibatkan AI. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi AI tanpa mengabaikan prinsip-prinsip perlindungan hak cipta, kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan antara kepentingan inovasi teknologi dengan hak pencipta.
Pengaruh Kompetensi SDM, Pengawasan Kerja, dan Pelatihan Karyawan terhadap Produktivitas Kerja pada PT Kayu Permata Dyah Ayu Wulandari
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 2: Agustus (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i2.3250

Abstract

Produktivitas kerja merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan, sehingga diperlukan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Kompetensi SDM, Pengawasan Kerja, dan Pelatihan Karyawan terhadap Produktivitas Kerja karyawan PT Kayu Permata, sebuah perusahaan manufaktur pintu kayu di Kabupaten Bekasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi sebanyak 202 karyawan dan sampel sebanyak 67 responden yang ditentukan melalui rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner berskala Likert enam poin dan dianalisis melalui regresi linier berganda dengan bantuan SPSS versi 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produktivitas Kerja (t = 3,281; sig. = 0,002), demikian pula Pelatihan Karyawan (t = 2,969; sig. = 0,004). Sebaliknya, Pengawasan Kerja berpengaruh positif tetapi tidak signifikan (t = 1,966; sig. = 0,054). Secara simultan, ketiga variabel independen berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas Kerja dengan nilai F hitung sebesar 128,314 dan signifikansi 0,000, serta nilai Adjusted R Square sebesar 0,853 yang menunjukkan bahwa 85,3% variasi Produktivitas Kerja dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi perusahaan untuk meningkatkan produktivitas melalui pengembangan kompetensi karyawan, penguatan sistem pengawasan kerja, dan pelaksanaan pelatihan yang tepat sasaran.
Pengaruh Rotasi Auditor, Independensi Auditor, dan Audit Fee Terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta Selatan Ananda Nabilah Putri; Devyanthi Syarif; Astrin Kusumawardani
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 1: April (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i1.3256

Abstract

Keandalan laporan keuangan sangat ditentukan oleh kualitas audit, namun penurunan kualitas audit terus menjadi masalah yang menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi profesi akuntan publik di Indonesia, khususnya terkait klien di sektor manufaktur yang memiliki transaksi kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak rotasi auditor, independensi auditor, dan audit fee dengan kualitas audit, baik secara terpisah maupun secara bersamaan. Teknik deskriptif dan verifikatif digunakan dalam penelitian kuantitatif ini. Survei yang diperoleh dengan skala Likert 1–5 digunakan untuk mengumpulkan data primer dari 31 auditor di 12 kantor akuntan publik yang berlokasi di Jakarta Selatan dan melayani klien di sektor industri. Para auditor tersebut dipilih menggunakan teknik sampling purposif. Analisis data dilakukan melalui regresi linier berganda menggunakan perangkat lunak IBM SPSS Statistics 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas audit dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh rotasi auditor, independensi auditor, dan audit fee, baik secara terpisah (dengan nilai signifikansi masing-masing sebesar 0,016, 0,019, dan 0,027) maupun secara bersamaan (F hitung 8,083 > F tabel 3,354; sig. 0,001). Ketiga faktor ini menjelaskan 47,3% varians dalam kualitas audit (R² = 0,473), sedangkan faktor eksternal bertanggung jawab atas 52,7% sisanya. Hasil ini menunjukkan bahwa menerapkan rotasi auditor secara konsisten, menjaga independensi, dan menetapkan audit fee yang proporsional memainkan peran krusial dalam menjamin kualitas audit yang tinggi bagi Kantor Akuntan Publik yang melayani klien di sektor manufaktur
Analisis Peramalan Daya Saing Komoditas Karet Alam Indonesia Ke Pasar Global Ria Angelia Kasenda; Detri Karya; Septina Elida
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 2: Agustus (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i2.3258

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan pangsa pasar, pertumbuhan ekspor, serta faktor-faktor yang memengaruhi daya saing komoditas karet alam Indonesia di pasar global. Metode analisis yang digunakan meliputi analisis deskriptif, indeks Revealed Comparative Advantage (RCA), model Constant Market Share (CMS), serta model peramalan ARIMA dan Jaringan Saraf Tiruan. Data yang digunakan merupakan data sekunder periode 1980–2024 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Pertanian, FAO, dan lembaga terkait lainnya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menempati posisi sebagai eksportir terbesar dunia dengan pangsa pasar sebesar 24,1% pada tahun 2023 dan memiliki keunggulan komparatif yang sangat kuat dengan nilai RCA > 2,5. Namun, kinerja ekspor menghadapi tantangan struktural berupa penurunan luas lahan dan produksi rata-rata masing-masing 1,81% dan 3,89% per tahun, dominasi ekspor bahan mentah sebesar 91,25%, serta konsentrasi pasar yang mencapai lebih dari 56,7% hanya pada tiga negara tujuan utama. Analisis CMS mengungkapkan bahwa efektivitas daya saing masih terhambat oleh struktur produk dan distribusi pasar yang belum optimal, sedangkan peramalan menunjukkan pertumbuhan ekspor akan melambat jika tidak ada intervensi kebijakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan strategi peremajaan tanaman, hilirisasi industri, serta diversifikasi pasar untuk mempertahankan dan meningkatkan posisi daya saing karet alam Indonesia.