Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Proceedings Series on Social Sciences & Humanities

pssh
Website

Published by Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ISSN : - EISSN : 2808103X DOI : https://doi.org/10.30595/pssh.v2i.92

Core Subject : Social,

Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

The Proceedings Series on Social Sciences & Humanities aims to publish proceedings from conferences on the scope: 1. Business, Management & Accounting 2. Social Sciences (General)

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)

Articles 1,156 Documents

79 80 81 82 83

The Influence of Job Insecurity, Direct Financial Compensation, Transformational Leadership, and Work Quality on Human Resource Performance (MI Ma’arif Kliwonan) Kwee, Saniayuen; Maulidiyah, Ibnatul; Wulandari, Rizky Wahyu; Hikmah, Noor
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 22 (2025): The 1st UNSIQ International Symposium on Economics and Bussines (UISEB 2024)
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v22i.1536

The purpose of this study is to examine how job insecurity, direct financial compensation, transformational leadership, and work quality human resource (HR) performance at MI Ma'arif Kliwonan Wonosobo. The reason for choosing this location as the research site is due to indications of declining human resource performance at the institution. This study highlights the importance of factors such as job insecurity, financial compensation, leadership, and work quality in influencing HR performance in educational institutions, particularly in terms of generating a positive work atmosphere and enhancing the productivity of teachers. This study employed a quantitative approach that included several linear regressions. Data were acquired by distributing questionnaires to teachers at MI Ma'arif Kliwonan Wonosobo using a random sampling technique. Random sampling was chosen to ensure that each respondent had an equal opportunity to participate, allowing the research results to be more accurately generalized to the population. SPSS was used to analyze the data in this study. The findings of this study can be used to improve the efficacy of human resource management in educational institutions by taking into account key aspects that drive performance. The results of this study show that job insecurity and work quality have a positive and significant impact on HR performance, whereas direct financial compensation has a negative but significant effect. Transformational leadership does not have a significant influence. Simultaneously, these four variables significantly affect HR performance. These findings imply the need for improving HR management in educational institutions by considering these key factors to enhance productivity and create a conducive work environment.

Analisis Penerapan Asas Dominus Litis untuk Menjaga Keseimbangan Kewenangan antara Kejaksaan dan Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana Abdurrachman, Hamidah; Mufty, Abdul Malik
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 23 (2025): Proceedings of Seminar Nasional Kebaharuan KUHP Nasional dan Urgensi Pembaharuan KUH
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v23i.1541

Setiap institusi memiliki peran dan kewenangan saling terkait dalam rangka menciptakan keadilan bagi masyarakat. Namun, kompleksitas ini sering kali menimbulkan tantangan, terutama ketika terjadi tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Keseimbangan kewenangan antara Kejaksaan dan Kepolisian menjadi isu krusial dalam sistem peradilan pidana, terutama di tengah meningkatnya kompleksitas kasus-kasus modern. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan asas Dominus Litis dalam menjaga keseimbangan kewenangan Kejaksaan dan Kepolisian di Indonesia dan dampak penerapan asas Dominus Litis terhadap sinergi Kejaksaan dan Kepolisian dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Hasil Penelitian ini adalah Penerapan asas Dominus Litis berperan strategis dalam menjaga keseimbangan kewenangan Kejaksaan dan Kepolisian, namun masih dihadapkan pada tantangan seperti perbedaan persepsi, minimnya koordinasi, dan tekanan eksternal yang menghambat efektivitas sistem peradilan pidana. Diperlukan langkah inovatif seperti pelatihan bersama, pemanfaatan teknologi, dan reformasi struktural untuk memperkuat sinergi kedua institusi guna menciptakan sistem peradilan yang lebih profesional, transparan, dan responsif terhadap tantangan modern.

Kepastian Pertanggungjawaban Hukum Pidana Korporasi atas Penyalahgunaan Data Pribadi di Indonesia Situmeang, Ampuan; Weley, Nadia Carolina; Disemadi, Hari Sutra
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 23 (2025): Proceedings of Seminar Nasional Kebaharuan KUHP Nasional dan Urgensi Pembaharuan KUH
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v23i.1544

Dalam beberapa tahun terakhir, pelanggaran data pribadi oleh korporasi di Indonesia meningkat secara signifikan, menunjukkan perlunya kepastian hukum dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dalam pertanggungjawaban pidana korporasi atas penyalahgunaan data pribadi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang jelas dan tegas dalam pertanggungjawaban pidana korporasi atas penyalahgunaan data pribadi. UU PDP menetapkan mekanisme strict liability, yang memastikan korporasi tetap bertanggung jawab meskipun pelanggaran dilakukan oleh individu dalam perusahaan. Sanksi tegas berupa denda hingga 2% dari pendapatan tahunan, pencabutan izin usaha, serta hukuman pidana bagi pengurus korporasi memperkuat aspek kepastian hukum.

Literasi Kemanfaatan Teknologi (Convergance Of Media) Terhadap Kejahatan Terorganisir Lintas Batas Negara (Transnational Organice Crime) Cyber Terorrism di Era Disrupsi dengan AI (Artificial Intelligence) Astuti, Sri Ayu
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 23 (2025): Proceedings of Seminar Nasional Kebaharuan KUHP Nasional dan Urgensi Pembaharuan KUH
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v23i.1545

Kemajuan Teknologi Digital dengan fungsi AI (Artificial Intellegence) dan keterbukaan informasi komunikasi secara digital berdampak dalam perubahan sikap dan perilaku pengguna teknologi digital, tanpa terkecuali. Gerak dan giat dalam kemanfaatan komunikasi dan informasi terkait perilaku Radikalisme dan Terorisme pun juga mengambil kemanfaatan atas perkembangan teknologi digitalisasi yang melintasi batas wilayah kedaulatan negara (borderless nation). Terorisme merupakan kejahatan kemanusiaan yang luar biasa (Crime Against humanity) diktegorikan pada kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime) dikarenakan dampak psykologis yang ditimbulkan sangat dasyat dalam memusnahkan manusia. Gerakan terorisme kini telah memasuki satu tahapan luar biasa dalam pengelolaan yang terorganisir, bahkan organisasi nya kini telah terorganisasi dengan rapi secara Internasional. Dimasa era digitalisasi pergerakan organisasi radikalisme dan terorisme telah berinvasi ke ruang maya (cyber). Dari sistem rekruitmen, sampai pelatihan militer dan baiat tidak lagi menggunakan pola lama dengan tatap muka langsung tetapi cukup melalui fungsi kemajuan teknologi digitalisasi yaitu internet. Untuk itu diperlukan pengetahuan dan mengenali ajakan melakukan perbuatan melawan hukum dengan tindak pidana terorisme melalui cyber sekaligus bagaimana Penegakan hukum terkait kegiatan radikalisme dan Terorisme yang dilakukan melalui ruang virtual.terkait hal itu adalah perlu mengetahui fungsi pembuktian elektronik yang tidak mudah dan Indonesia dapat menggunakan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua atas revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Model Pengawasan Ombudsman RI dalam Menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat terhadap Proses Penyelidikan di Kepolisian Purnama, Noer Adhe
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 23 (2025): Proceedings of Seminar Nasional Kebaharuan KUHP Nasional dan Urgensi Pembaharuan KUH
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v23i.1546

Pengawasan terhadap proses penyelidikan oleh Kepolisian menjadi aspek krusial dalam menjamin transparansi dan kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana. Dalam praktiknya, masyarakat dapat menyampaikan dumas secara langsung atau melalui lembaga pengawas eksternal seperti Ombudsman. Kepolisian secara konsisten menjadi salah satu institusi yang paling banyak diadukan, dengan dugaan maladministrasi di Ombudsman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan serta batasan pengawasan Ombudsman dalam proses penyelidikan di Polri, serta merancang model pengawasan yang lebih efektif di masa mendatang dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis empiris, dimana data yang diperlukan diperoleh melalui wawancara terhadap unit kerja Polri baik di Mabes Polri dan Polda di beberapa wilayah di Indonesia (Polda Metro Jaya, Polda Jabar, Polda Lampung dan Polda Banten). Selain itu, data sekunder dikumpulkan dari dokumen kelembagaan Polri dan Ombudsman, termasuk statistik dan laporan terkait penyelidikan. Hasil penelitian ini adalah mengusulkan kebaruan yakni desain penyelidikan yang berbasis pelayanan publik melalui sinergitas antara Polri dan Ombudsman sebagai lembaga pengawas eksternal. Sinergi ini dilakukan dengan menindaklanjuti dumas secara kolaboratif antara lembaga pengawas eksternal, lembaga pengawas internal, dan penyelenggara layanan penyelidikan guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyelidikan di Indonesia.

Harmonisasi Pengaturan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Guslan, Odie Faiz
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 23 (2025): Proceedings of Seminar Nasional Kebaharuan KUHP Nasional dan Urgensi Pembaharuan KUH
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v23i.1547

Peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai dasar legitimasi dan legalitas bagi tindakan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu, para pembuat peraturan dituntut untuk merancang peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Apabila gagal dalam pembentukannya, hal ini dapat menghambat pencapaian tujuan nasional, termasuk dalam aspek pembangunan. Restorative justice merupakan respon dari teori retributif yang berorientasi pada pembalasan. Setidaknya terdapat 4 (empat) pengaturan mengenai restorative justice di Indonesia masih tersebar ke dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang multistakeholder terutama dari instansi aparat penegak hukum. Mulai dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif; Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; Peraturan Kepolisian RI No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hal ini berpotensi disharmoni dan tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dilakukan sebuah harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan tersebut.

Disparity in Corruption Based on Pancasila Values in Judges' Decisions Febriansyah, Artha; Novianti, Vera; Banjarani, Desia Rakhma
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 23 (2025): Proceedings of Seminar Nasional Kebaharuan KUHP Nasional dan Urgensi Pembaharuan KUH
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v23i.1548

In reality, many perpetrators of corruption are relatively given light sentences. Even recently, many cases have been acquitted by regional corruption courts. This fact has created disparities both horizontally and vertically. Based on this background, it is necessary to analyze the disparity in corruption crimes based on Pancasila values in the judge's decision. The problem that will be discussed in this research is how is the disparity of corruption crimes based on Pancasila values in the judge's decision? This research uses normative legal research. The research results show that the disparity of corruption crimes is based on Pancasila values, which are based on divinity, humanity, unity, deliberation, representation, and justice. As for the disparity in corruption, which is based on the value of justice, it is based on the 5th precept of Pancasila, namely "Social justice for all Indonesian people". The value of justice can be applied to the evidentiary process during the law enforcement process for corruption.

Konstitusionalitas Kejaksaan sebagai Central Authority dalam Urusan Extradition dan Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Rahim , Muh. Ibnu Fajar; Sudirdja, Rudi Pradisetia
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 23 (2025): Proceedings of Seminar Nasional Kebaharuan KUHP Nasional dan Urgensi Pembaharuan KUH
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v23i.1549

Ekstradisi dan MLA merupakan bagian dari sistem peradilan pidana untuk kepentingan penuntutan. Sehingga central authority dalam urusan ekstradisi dan MLA harus dilaksanakan oleh lembaga yang tidak sekedar melaksanakan transmitter authority (lembaga yang meneruskan permintaan) namun juga lembaga yang berwenang (competent authority) khususnya wewenang di bidang penuntutan. Penelitian ini berfokus pada analisis kedudukan Kejaksaan sebagai central authority dalam pelaksanaan urusan ekstradisi dan MLA. Penelitian ini bertujuan sebagai bahan rekomendasi bagi pembaruan KUHAP maupun pembentukan atau perubahan undang-undang tentang ekstradisi dan MLA. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan central authority dalam urusan ekstradisi dan MLA yang selama ini dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan HAM jo. Ditjen AHU bertentangan dengan UUD 1945 karena Menteri Hukum dan HAM jo. Ditjen AHU bukanlah lembaga yang melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pidana (penuntutan), perdata dan tata usaha negara, pemulihan aset dan intelijen merupakan lembaga yang mampu mengakomodir konsep transmitter authority dan competent authority dalam satu lembaga melalui jaksa sehingga pelaksanaan ekstradisi dan MLA dapat diproses dengan cepat, efisien dan memenuhi aspek yuridis, baik formil maupun materil (tidak sekedar administratif). Kejaksaan sebagai central authority merupakan bentuk pelaksanaan urusan ekstradisi dan MLA yang terpadu satu pintu (one gate integrated service).

Transformasi Paradigma Hukum Pidana Indonesia dari Asas Konkordansi Menuju KUHP Nasional Kristanto, Kiki; Ismail, Kautsar
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 23 (2025): Proceedings of Seminar Nasional Kebaharuan KUHP Nasional dan Urgensi Pembaharuan KUH
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v23i.1550

Dalam pembuatan hukum pidana Indonesia menerapkan asas konkordansi, mengikuti hukum yang menjajah (Belanda) setelah berpuluh-puluh tahun menggunakan Hukum Pidana Belanda sebagai pedoman, Pemerintah Indonesia kemudian membentuk KUHP Nasional untuk mengakomodir nilai-nilai bangsa Indonesia dalam sistem hukum. Penelitian ini juga mengajukan dua pertanyaan sebagai perumusan masalah, yakni apakah asas konkordansi masih relevan di Indonesia, dan apakah perkembangan sistem hukum di Indonesia dapat memberikan kebaikan bagi bangsa tersebut. Dalam penelitian ini, digunakan metode yaitu penelitian hukum yang bersifat preskriptif, bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi antara norma hukum, prinsip hukum, dan tingkah laku dengan norma hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual, untuk memahami filosofis aturan hukum, dan pendekatan historis, untuk melacak perkembangan paradigma hukum pidana Indonesia dari waktu ke waktu. Hukum pidana Indonesia mengalami perubahan dari asas konkordansi dan mengadopsi KUHP Belanda. Pembaharuan dalam KUHP Nasional bertujuan untuk mencerminkan corak budaya dan keadilan yang lebih baik. KUHP Nasional menerapkan keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif dengan fokus pada pencegahan, hak korban, dan pemulihan pelaku. Pengaturan sanksi pidana harus melalui undang-undang dan berlandaskan prinsip no punist without representative. Pembaharuan ini diharapkan menciptakan sistem hukum yang lebih adil, bermanfaat, dan mengedepankan hak asasi manusia di Indonesia.

Sistem Pembuktian Terbalik Berbasis Inovasi Teknologi dalam KUHAP untuk Penanganan Kejahatan Siber Sianturi, Petrus Richard
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 23 (2025): Proceedings of Seminar Nasional Kebaharuan KUHP Nasional dan Urgensi Pembaharuan KUH
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v23i.1551

Perkembangan teknologi memunculkan fenomena kejahatan siber yang hingga saat ini sangat masif terjadi. Kejahatan siber telah berkembang dalam beragam jenis. Kecanggihan teknologi memungkinkan kejahatan siber dilakukan dengan beragam alat dan cara, sehingga sulit untuk dilakukan penanganannya dalam logika sistem pembuktian konvesional sebagaimana saat ini berlaku. Penelitian ini menjelaskan bagaimana sistem pembuktian negatif tidak dapat digunakan untuk penegakan hukum yang efektif atas kejahatan siber dan sekaligus menjelaskan bagaimana sistem pembuktian terbalik perlu dimaksimalkan dalam pengaturannya pada hukum acara pidana di Indonesia. Penelitian ini menemukan potensi diberlakukannya sistem pembuktian terbalik tanpa mengurangi perlindungan atas hak-hak terduga pelaku atau terdakwa dengan syarat integrasi proses penegakan hukum dengan sistem teknologi itu sendiri. Penelitian ini berkesimpulan bahwa proses penegakan hukum perlu mempertimbangkan penguatan kapasitas tekonologi pada kepolisian and kejaksaan serta penggunaan teknik pembuktian forensik digital dengan beragam jenis dan bentuknya. Penelitian ini juga mengusulkan bahwa pengaturan mengenai sistem pembuktian terbalik perlu diatur dalam KUHAP mendatang.

Page 81 of 116 | Total Record : 1156

79 80 81 82 83

Filter by Year

2021 2026

Filter By Issues

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Totok Haryanto

Contact Email
proceedingssocial.ump@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
proceedingssocial.ump@gmail.com

Editorial Address
Lembaga Publikasi Ilmiah dan Penerbitan (LPIP) Universitas Muhammadiyah Purwokerto Jl. KH. Ahmad Dahlan, PO BOX 202 Purwokerto 53182 Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah

Location
Kab. banyumas,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Totok Haryanto

Contact Email proceedingssocial.ump@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official proceedingssocial.ump@gmail.com

Editorial Address Lembaga Publikasi Ilmiah dan Penerbitan (LPIP) Universitas Muhammadiyah Purwokerto Jl. KH. Ahmad Dahlan, PO BOX 202 Purwokerto 53182 Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah

Location Kab. banyumas, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Totok Haryanto

Contact Email
proceedingssocial.ump@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
proceedingssocial.ump@gmail.com

Editorial Address
Lembaga Publikasi Ilmiah dan Penerbitan (LPIP) Universitas Muhammadiyah Purwokerto Jl. KH. Ahmad Dahlan, PO BOX 202 Purwokerto 53182 Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah

Location
Kab. banyumas,

Jawa tengah

INDONESIA