cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Totok Haryanto
Contact Email
proceedingssocial.ump@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
proceedingssocial.ump@gmail.com
Editorial Address
Lembaga Publikasi Ilmiah dan Penerbitan (LPIP) Universitas Muhammadiyah Purwokerto Jl. KH. Ahmad Dahlan, PO BOX 202 Purwokerto 53182 Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities
Published by Universitas Muhammadiyah Purwokerto
ISSN : -     EISSN : 2808103X     DOI : https://doi.org/10.30595/pssh.v2i.92
Core Subject : Social,
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Proceedings Series on Social Sciences & Humanities aims to publish proceedings from conferences on the scope: 1. Business, Management & Accounting 2. Social Sciences (General)
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 1,067 Documents
 81   82   83   84   85 
Disparity in Corruption Based on Pancasila Values in Judges' Decisions Febriansyah, Artha; Novianti, Vera; Banjarani, Desia Rakhma
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 23 (2025): Proceedings of Seminar Nasional Kebaharuan KUHP Nasional dan Urgensi Pembaharuan KUH
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v23i.1548

Abstract

In reality, many perpetrators of corruption are relatively given light sentences. Even recently, many cases have been acquitted by regional corruption courts. This fact has created disparities both horizontally and vertically. Based on this background, it is necessary to analyze the disparity in corruption crimes based on Pancasila values in the judge's decision. The problem that will be discussed in this research is how is the disparity of corruption crimes based on Pancasila values in the judge's decision? This research uses normative legal research. The research results show that the disparity of corruption crimes is based on Pancasila values, which are based on divinity, humanity, unity, deliberation, representation, and justice. As for the disparity in corruption, which is based on the value of justice, it is based on the 5th precept of Pancasila, namely "Social justice for all Indonesian people". The value of justice can be applied to the evidentiary process during the law enforcement process for corruption.
Konstitusionalitas Kejaksaan sebagai Central Authority dalam Urusan Extradition dan Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Rahim , Muh. Ibnu Fajar; Sudirdja, Rudi Pradisetia
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 23 (2025): Proceedings of Seminar Nasional Kebaharuan KUHP Nasional dan Urgensi Pembaharuan KUH
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v23i.1549

Abstract

Ekstradisi dan MLA merupakan bagian dari sistem peradilan pidana untuk kepentingan penuntutan. Sehingga central authority dalam urusan ekstradisi dan MLA harus dilaksanakan oleh lembaga yang tidak sekedar melaksanakan transmitter authority (lembaga yang meneruskan permintaan) namun juga lembaga yang berwenang (competent authority) khususnya wewenang di bidang penuntutan. Penelitian ini berfokus pada analisis kedudukan Kejaksaan sebagai central authority dalam pelaksanaan urusan ekstradisi dan MLA. Penelitian ini bertujuan sebagai bahan rekomendasi bagi pembaruan KUHAP maupun pembentukan atau perubahan undang-undang tentang ekstradisi dan MLA. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan central authority dalam urusan ekstradisi dan MLA yang selama ini dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan HAM jo. Ditjen AHU bertentangan dengan UUD 1945 karena Menteri Hukum dan HAM jo. Ditjen AHU bukanlah lembaga yang melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pidana (penuntutan), perdata dan tata usaha negara, pemulihan aset dan intelijen merupakan lembaga yang mampu mengakomodir konsep transmitter authority dan competent authority dalam satu lembaga melalui jaksa sehingga pelaksanaan ekstradisi dan MLA dapat diproses dengan cepat, efisien dan memenuhi aspek yuridis, baik formil maupun materil (tidak sekedar administratif). Kejaksaan sebagai central authority merupakan bentuk pelaksanaan urusan ekstradisi dan MLA yang terpadu satu pintu (one gate integrated service).
Transformasi Paradigma Hukum Pidana Indonesia dari Asas Konkordansi Menuju KUHP Nasional Kristanto, Kiki; Ismail, Kautsar
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 23 (2025): Proceedings of Seminar Nasional Kebaharuan KUHP Nasional dan Urgensi Pembaharuan KUH
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v23i.1550

Abstract

Dalam pembuatan hukum pidana Indonesia menerapkan asas konkordansi, mengikuti hukum yang menjajah (Belanda) setelah berpuluh-puluh tahun menggunakan Hukum Pidana Belanda sebagai pedoman, Pemerintah Indonesia kemudian membentuk KUHP Nasional untuk mengakomodir nilai-nilai bangsa Indonesia dalam sistem hukum. Penelitian ini juga mengajukan dua pertanyaan sebagai perumusan masalah, yakni apakah asas konkordansi masih relevan di Indonesia, dan apakah perkembangan sistem hukum di Indonesia dapat memberikan kebaikan bagi bangsa tersebut. Dalam penelitian ini, digunakan metode yaitu penelitian hukum yang bersifat preskriptif, bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi antara norma hukum, prinsip hukum, dan tingkah laku dengan norma hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual, untuk memahami filosofis aturan hukum, dan pendekatan historis, untuk melacak perkembangan paradigma hukum pidana Indonesia dari waktu ke waktu. Hukum pidana Indonesia mengalami perubahan dari asas konkordansi dan mengadopsi KUHP Belanda. Pembaharuan dalam KUHP Nasional bertujuan untuk mencerminkan corak budaya dan keadilan yang lebih baik. KUHP Nasional menerapkan keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif dengan fokus pada pencegahan, hak korban, dan pemulihan pelaku. Pengaturan sanksi pidana harus melalui undang-undang dan berlandaskan prinsip no punist without representative. Pembaharuan ini diharapkan menciptakan sistem hukum yang lebih adil, bermanfaat, dan mengedepankan hak asasi manusia di Indonesia.
Sistem Pembuktian Terbalik Berbasis Inovasi Teknologi dalam KUHAP untuk Penanganan Kejahatan Siber Sianturi, Petrus Richard
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 23 (2025): Proceedings of Seminar Nasional Kebaharuan KUHP Nasional dan Urgensi Pembaharuan KUH
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v23i.1551

Abstract

Perkembangan teknologi memunculkan fenomena kejahatan siber yang hingga saat ini sangat masif terjadi. Kejahatan siber telah berkembang dalam beragam jenis. Kecanggihan teknologi memungkinkan kejahatan siber dilakukan dengan beragam alat dan cara, sehingga sulit untuk dilakukan penanganannya dalam logika sistem pembuktian konvesional sebagaimana saat ini berlaku. Penelitian ini menjelaskan bagaimana sistem pembuktian negatif tidak dapat digunakan untuk penegakan hukum yang efektif atas kejahatan siber dan sekaligus menjelaskan bagaimana sistem pembuktian terbalik perlu dimaksimalkan dalam pengaturannya pada hukum acara pidana di Indonesia. Penelitian ini menemukan potensi diberlakukannya sistem pembuktian terbalik tanpa mengurangi perlindungan atas hak-hak terduga pelaku atau terdakwa dengan syarat integrasi proses penegakan hukum dengan sistem teknologi itu sendiri. Penelitian ini berkesimpulan bahwa proses penegakan hukum perlu mempertimbangkan penguatan kapasitas tekonologi pada kepolisian and kejaksaan serta penggunaan teknik pembuktian forensik digital dengan beragam jenis dan bentuknya. Penelitian ini juga mengusulkan bahwa pengaturan mengenai sistem pembuktian terbalik perlu diatur dalam KUHAP mendatang.
Mendorong Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara dan Kriteria Hukum yang Hidup dalam Masyarakat yang Anti Diskriminatif bagi Kelompok Rentan Ervita, Mona; Albariansyah, Hamonangan; Nurillah, Isma
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 23 (2025): Proceedings of Seminar Nasional Kebaharuan KUHP Nasional dan Urgensi Pembaharuan KUH
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v23i.1552

Abstract

Indonesia saat ini telah memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut “KUHP”) Nasional yang secara yuridis positif akan diberlakukan pada tanggal 2 Januari 2026. Pasal 2 KUHP Nasional memberlakukan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat (selanjutnya disebut “HYHDM”), kemudian tata cara dan kriteria penetapan HYHDM tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah. Rancangan Peraturan Pemerintah (selanjutnya disebut “RPP Tata Cara Kriteria HYHDM”) ini akan dijadikan sebuah rujukan bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan hukum adat yang ada di wilayah daerah tersebut dalam sebuah Peraturan Daerah (selanjutnya disebut “Perda”). Penulis berangkat dari sebuah kekhawatiran, bahwa Perda yang akan dibentuk, sarat akan kepentingan politik, minimnya partisipasi bermakna yang melibatkan kelompok rentan, dan menimbulkan kriminalisasi mengatasnamakan moral yang berdampak pada kelompok rentan. Adapun tujuan dari Penelitian ini, yakni memberikan masukan kepada Pemerintah di dalam RPP tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan HYHDM yang nantinya akan digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membuat Rancangan Perda atau Peraturan Kepala Daerah yang anti Diskriminatif bagi kelompok rentan. Beberapa rumusan masalah dalam Penelitian ini adalah, pertama apa urgensi RPP Tata Cara dan Kriteria Penetapan HYHDM memberikan perlindungan hukum bagi kelompok rentan dan kedua bagaimana mekanisme perumusan RPP Tata Cara dan Kriteria HYHDM yang ideal. Metode yang dipakai dalam Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan normatif yuridis dan studi kepustakaan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah memberikan dorongan kepada pembentuk kebijakan yang berlandaskan asas partisipasi dan keadilan bagi masyarakat adat, kesetaraan gender, transparansi, kemanusiaan, kepentingan nasional dan lingungkan. Kemudian, dalam mekanisme pembentukan Perda yang anti-diskriminatif harus melalui proses identifikasi, validasi dan verifikasi agar rancangan Peraturan Pemerintah tersebut sesuai dengan nilai-nilai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) KUHP Nasional.
Implementasi Restorative Justice dalam Penghentian Penyidikan di Kepolisian Resor Kendal Saraya, Sitta; Laksana, Andri Winjaya; Wahyuningsih, Sri Endah
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 23 (2025): Proceedings of Seminar Nasional Kebaharuan KUHP Nasional dan Urgensi Pembaharuan KUH
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v23i.1553

Abstract

Dalam penegakan hukum pidana, restorative justice merupakan alternative penyelsaian perkara tindak pidana yang semula mekanismenya berfokus pada pemidanaan atau penjatuhan sanksi pidana dan bersifat pembalasan, kemudian melalui proses mediasi yang melibatkan korban, pelaku, keluarga pelaku maupun korban dan pihak lain yang berkaitan baik itu tokoh masyarakat, tokoh agama,tokoh adat, pemangku kepentingan, serta pihak Kepolisian yang bertujuan pada pemenuhan hak korban guna pemulihan korban. Restorative Justice juga sering dikenal dengan keadilan restoratif. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa penerapan keadilan restoratif seringkali seakan dipaksakan walaupun beberapa kasus atau tindak pidana bisa dihentikan penyidikannya melalui Restorative Justice. Namun ada tindak pidana yang atas permintaan dari korban pada akhirnya penyidikan dihentikan sesuai Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, meskipun korban menanggung kerugian secara fisik dan psikis. Penelitian ini disimpulkan rumusan masalah yang pertama implementasi penghentian penyidikan di Kepolisian melalui Restorative Justice dan yang kedua hambatan yang dihadapi pihak Kepolisian Resor Kendal dalam penerapan Restorative Justice pada penghentian penyidikan. Metode penelitian ini merupakan metode yuridis sosiologis dan hasil penelitian ini diambil dari hasil kesimpulan penulis sebagai saksi ahli di Kepolisian Resort Kendal yang merujuk pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Penataan Mekanisme Restoratif Justice dalam RUU KUHAP berbasis Mix Penal-Nonpenal dan Asas Publisitas Prasetya, Muhammad Djaelani
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 23 (2025): Proceedings of Seminar Nasional Kebaharuan KUHP Nasional dan Urgensi Pembaharuan KUH
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v23i.1554

Abstract

RUU KUHAP masuk Prolegnas 2025 telah membuka diskusi, salahsatunya tidak tersedianya mekanisme restorative justice. Padahal, terjadi disharmonisasi yang berpotensi menciptakan pertentangan norma antara institusi. Untuk itu, peluang untuk penataan restorative justice dalam RUU KUHAP diyakini akan menjawab isu pertentangan norma itu. Apalagi penataan itu dilakukan terhadap perundang-undangan yang lebih tinggi daripada Perja maupun Perpol. Artikel ini akan menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang–undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach) guna memecahkan pertentangan norma itu dan menawarkan rekomendasi untuk penataan mekanisme. Hasil menunjukkan bahwa tidak adanya pengaturan acara pemeriksaan cepat, namun terdapat Hakim Pemeriksa Pendahuluan yang dapat menjadi ruang mekanisme restorative justice sebagai proses. Peluang mekanisme restorative justice diterapkan dan dilakukan penataan dalam RUU KUHAP berbasis mix penal-nonpenal dan asas publistas, dapat memberi manfaat.
Rekonstruksi Hukum Acara Penyidikan di Bawah Kejaksaan berdasarkan Prinsip Dominus Litis Frans, Mardian Putra; Ismara, Yudhistira Buana Cipta
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 23 (2025): Proceedings of Seminar Nasional Kebaharuan KUHP Nasional dan Urgensi Pembaharuan KUH
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v23i.1555

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan kondisi eksisting kewenangan penyidikan oleh jaksa penuntut umum, urgensi adanya pembaharuan hukum acara penyidikan, dan bentuk kewenangan penyidikan oleh jaksa penuntut umum sebagai pengendali perkara (dominus litis) di masa yang akan datang. Untuk itu, dalam tulisan ini mengambil rumusan masalah,1) bagaimana konstruksi penyidikan di bawah jaksa penuntut umum berdasarkan prinsip dominus litis saat ini di Indonesia? 2) Sejauh mana urgensi kewenangan pengendali penyidikan pada Jaksa berdasarkan prinsip dominus litis?. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Adapun hasil penelitian menunjukan sebagai berikut:1) penyidikan di Indonesia tidak secara tegas menerapkan prinsip dominus litis 2) kondisi kewenangan penyidikan saat ini menimbulkan disharmoni antara penyidik dan jaksa penuntut umum.3) perlu dilakukan rekonstruksi substansial untuk menerapkan prinsip dominus litis. Bentuk kewenangan penyidikan oleh jaksa penuntut umum berdasarkan prinsip dominus litis di masa yang akan datang dengan menambahkan fungsi kewenangan penyidikan yang mana jaksa penuntut umum sebagai koordinator dan pengendali penyidikan yang penataannya dilakukan dalam KUHAP.
Paradigma Baru Konsep Ganti Rugi dalam KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) serta Perbandingannya dengan Konsep Ganti Rugi dalam KUH Perdata Kurniawati, Rani Dewi; Zuraidah; Nuraeni, Yeni
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 23 (2025): Proceedings of Seminar Nasional Kebaharuan KUHP Nasional dan Urgensi Pembaharuan KUH
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v23i.1556

Abstract

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dalam hukum positif di Indonesia masih bersifat abstrak atau perlindungan tidak langsung. Dikatakan demikian karena tindak pidana menurut hukum positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang kepentingan hukum seseorang tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran norma atau tertib hukum semata. Sehingga dalam perkembangannya penegakan hukum pidana di masa yang akan datang harus lebih memperhatikan hak-hak dari korban kejahatan diantaranya dengan pemberian ganti rugi. Untuk menggali problematika tersebut maka perumusan masalah dalam penelitian ini mempertanyakan tentang pengaturan ganti rugi dalam KUHP Baru serta perbandingannya dengan Ganti rugi dalam KUHPerdata. Prospek pidana ganti rugi dalam politik hukum pidana di Indonesia serta perbandingannya dengan kosep ganti rugi dalam KUHPerdata adalah hal yang akan penulis gali dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan termasuk jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang didasarkan pada data sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Prospek pidana ganti rugi dalam politik hukum pidana Indonesia perspektif KUHP Baru telah menempatkan korban sebagai subjek hukum yang sangat penting. (2) Pada sengketa perdata, ganti rugi menjadi aspek yang penting untuk diperhatikan karena berkaitan langsung dengan pemulihan hak-hak korban. Ganti rugi dimaksudkan untuk mengembalikan kondisi korban sebelum terjadinya kerugian yang diakibatkan kesalahan atau kelalaian pihak lain.
Perlindungan Korban Kekerasan dalam Proses Pidana: Evaluasi KUHAP dan Rekomendasi Reformasi berdasarkan Standar HAM Internasional Anggraeniko, Litya Surisdani; Palah, Nurul; Kania, Dede
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 23 (2025): Proceedings of Seminar Nasional Kebaharuan KUHP Nasional dan Urgensi Pembaharuan KUH
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v23i.1557

Abstract

Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. KUHAP yang saat ini berlaku lebih berorientasi pada perlindungan hak tersangka dan terdakwa, sementara hak-hak korban belum diakomodasi secara memadai. Berdasarkan data dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), hanya sekitar 30% korban kekerasan yang mengajukan permohonan perlindungan mendapatkan bantuan hukum dan restitusi. Selain itu, laporan dari Komnas Perempuan tahun 2023 mencatat sebanyak 339.782 kasus kekerasan terhadap perempuan, di mana mayoritas korban menghadapi hambatan dalam mengakses keadilan dan pemulihan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi ketentuan KUHAP terkait perlindungan korban kekerasan dan membandingkannya dengan standar Hak Asasi Manusia (HAM) internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan perbandingan hukum, yang menganalisis peraturan nasional dan instrumen internasional, seperti Deklarasi PBB tentang Prinsip-Prinsip Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan. Rumusan masalah yang dikaji meliputi sejauh mana perlindungan korban diatur dalam KUHAP, bagaimana standar perlindungan korban dalam sistem peradilan berdasarkan HAM internasional, serta rekomendasi reformasi KUHAP untuk memperkuat perlindungan bagi korban kekerasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi KUHAP diperlukan untuk mengakomodasi hak korban melalui pendekatan keadilan restoratif, penyediaan mekanisme perlindungan khusus, serta peningkatan akses terhadap kompensasi dan pemulihan.

Page 83 of 107 | Total Record : 1067

 81   82   83   84   85 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 22 (2025): The 1st UNSIQ International Symposium on Economics and Bussines (UISEB 2024) Vol. 21 (2025): Proceedings of the 4th 2024 UMP Progressive Youth Conference (UPYC) Vol. 24 (2025): Proceedings of International Student Conference on Education (ISCE) 2025 Vol. 25 (2025): Proceedings of International Conference on Social Science (ICONESS) Vol. 23 (2025): Proceedings of Seminar Nasional Kebaharuan KUHP Nasional dan Urgensi Pembaharuan KUH Vol. 18 (2024): Proceedings of International Student Conference on Education (ISCE) 2024 Vol. 20 (2024): Prosiding Pertemuan Ilmiah Bahasa & Sastra Indonesia (PIBSI XLVI) Universitas Muhamm Vol. 19 (2024): Proceedings of Webinar International Globalizing Local Wisdom: Integrating Cultural Vol. 17 (2024): Proceedings of Seminar International Legal Development in Twenty-First Century Era Vol. 16 (2024): Proceedings of Pendidikan Geografi Universitas Muhammadiyah Purwokerto Vol. 15 (2024): Proceedings of International Conference on Management, Accounting, Economics, and Bu Vol. 14 (2023): Proceedings of International Conference on Legal Studies (ICOLAS 2023) Vol. 13 (2023): Proceedings of International Student Conference on Education (ISCE) 2023 Vol. 8 (2023): Proceeding International Seminar 2022 E-Learning Implementation in Malaysia and Indon Vol. 12 (2023): Proceedings of International Conference on Social Science (ICONESS) Vol. 11 (2023): Proceedings of Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Vol. 10 (2023): Proceedings of Seminar Kebangkitan Nasional dan Call for Paper Universitas Muhammadi Vol. 9 (2023): Proceedings of Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Vol. 3 (2022): Proceedings of Social Studies Learning Challenges in the 21st Century Vol. 7 (2022): Proceedings of the 3rd International Conference of Business, Accounting & Economics ( Vol. 6 (2022): Proceedings of Pendidikan Geografi Universitas Muhammadiyah Purwokerto Vol. 5 (2022): Proceedings of Sharia Economic Law Faculty of Islamic Religion Universitas Muhammadiy Vol. 4 (2022): Proceedings of Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Vol. 2 (2021): Proceedings of Psychology in Individual and Community Empowerment to Build New Normal Vol. 1 (2021): Proceedings of the Integration of Disaster Mitigation Learning in School More Issue