cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
jurnallexsuprema@uniba-bpn.ac.id
Phone
+6289690645255
Journal Mail Official
jurnallexsuprema@uniba-bpn.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Balikpapan Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114
Location
Kota balikpapan,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal Lex Suprema
Published by Universitas Balikpapan
ISSN : -     EISSN : 26566141     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
LEX SUPREMA : Jurnal Ilmu Hukum adalah merupakan kumpulan artikel ilmiah dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, yang berisikan artikel ilmiah dari Skripsi dan atau sebagian dari Skripsi Mahasiswa Strata satu (S1) yang dipublikasikan 2 (dua) kali dalam satu tahun. Publikasi Karya Ilmiah merupakan kewajiban mahasiswa untuk menggunggah karya ilmiah sebagai syarat Lulus, sesuai dengan Peraturan RISTEKDIKTI (DIKTI) Nomor :152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "vol 8, no 2 (2026)" : 20 Documents clear
KEABSAHAN PERJANJIAN WARALABA TERHADAP MEREK YANG BELUM TERDAFTAR DI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Khumairah, Siti; Fadhlullah, Muhammad Hussen
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 8, No 2 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/lexsuprema.v8i2.1206

Abstract

Artikel ini membahas keabsahan perjanjian waralaba yang menggunakan merek yang belum terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Permasalahan tersebut penting dikaji karena merek merupakan objek utama dalam perjanjian waralaba yang menentukan legitimasi, reputasi, dan nilai ekonomi suatu usaha. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sistem hukum Indonesia menganut prinsip first to file, di mana hak eksklusif atas merek hanya lahir setelah merek tersebut didaftarkan dan memperoleh sertifikat resmi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, perjanjian waralaba dengan merek belum terdaftar tetap dianggap sah sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Namun demikian, keabsahan tersebut bersifat relatif karena tidak didukung oleh kepastian hukum terhadap objek perjanjian. Penggunaan merek yang belum terdaftar menimbulkan risiko hukum, ekonomi, dan kontraktual bagi kedua pihak, terutama penerima waralaba yang berpotensi mengalami kerugian apabila terjadi sengketa atau penolakan pendaftaran merek. Oleh karena itu, pendaftaran merek harus dijadikan prasyarat utama sebelum dilaksanakannya perjanjian waralaba guna menjamin kepastian hukum, perlindungan hak eksklusif, dan keseimbangan posisi para pihak dalam hubungan kontraktual.
KAJIAN YURIDIS TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN MENURUT HUKUM PERDATA Kusumawardhani, Shakila Risdya; Lubis, Novitasari
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 8, No 2 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/lexsuprema.v8i2.1129

Abstract

Penelitian ini mengkaji pembagian harta bersama dalam perkawinan menurut perspektif hukum perdata di Indonesia yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 119–128. Permasalahan pembagian harta bersama menjadi semakin relevan seiring meningkatnya angka perceraian dan munculnya sengketa ekonomi pasca perkawinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan pembagian harta bersama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perdata menganut asas persatuan harta secara otomatis sejak berlangsungnya perkawinan, kecuali apabila ditentukan lain melalui perjanjian perkawinan. Namun demikian, dalam praktik peradilan, pembagian harta bersama sangat dipengaruhi oleh pendekatan formalistik yang menitikberatkan pada pembuktian administratif dan dokumen kepemilikan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketimpangan perlindungan hukum, khususnya bagi pihak yang tidak tercatat secara formal sebagai pemilik aset meskipun turut berkontribusi dalam perolehan harta selama perkawinan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum perdata yang lebih responsif terhadap realitas sosial, terutama dalam memperjelas mekanisme pembagian harta bersama dan mengakomodasi kontribusi pasangan secara proporsional. Dengan demikian, hukum perdata diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus mewujudkan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian. Kata Kunci: Harta bersama; Hukum perdata; KUHPerdata; Perceraian; Pembuktian Formal
KONSEP PERISTIWA HUKUM DAN RELEVANSINYA DALAM PENEGAKAN HUKUM: ANALISIS BERDASARKAN STUDI LITERATUR Ulandari, Dwi
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 8, No 2 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/lexsuprema.v8i2.1177

Abstract

Artikel ini mengkaji konsep peristiwa hukum serta relevansinya dalam proses penegakan hukum melalui pendekatan studi literatur. Peristiwa hukum dipahami sebagai kejadian yang menimbulkan akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau hapusnya hubungan hukum antara subjek hukum. Pemahaman yang tepat mengenai peristiwa hukum menjadi penting karena berfungsi sebagai titik awal bekerjanya norma hukum dalam praktik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh telaah terhadap literatur hukum berupa buku teks, jurnal ilmiah, dan doktrin para ahli. Hasil kajian menunjukkan bahwa kejelasan dalam mengidentifikasi peristiwa hukum sangat berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum, khususnya dalam aspek pembuktian, kepastian hukum, dan perlindungan hak subjek hukum. Selain itu, perkembangan teknologi informasi telah memperluas bentuk peristiwa hukum ke dalam ranah digital, sehingga menuntut penafsiran hukum yang lebih adaptif tanpa mengesampingkan kepastian hukum. Oleh karena itu, penguatan pemahaman konseptual mengenai peristiwa hukum menjadi landasan penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil, konsisten, dan responsif terhadap dinamika masyarakat modern.Kata Kunci: Peristiwa Hukum; Penegakan Hukum; Kepastian Hukum; Yuridis Normatif; Studi Literatur
HAK ASASI MANUSIA DAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL: TINJAUAN HUKUM DI INDONESIA Aldinonsyah, Andi Rizq Fauzan; Hasrul, Hasrul; Oktavianda, Nabila Putri
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 8, No 2 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/lexsuprema.v8i2.1044

Abstract

Penelitian ini membahas kebebasan berpendapat di media sosial dalam konteks hak asasi manusia di Indonesia, dengan fokus pada tinjauan hukum yang melindungi dan membatasi kebebasan tersebut. Kebebasan berpendapat merupakan hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi Indonesia dan diperkuat oleh instrumen internasional. Namun, seiring perkembangan media sosial sebagai ruang publik yang dinamis, muncul tantangan terkait penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, dan potensi penyalahgunaan hak tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis regulasi yang relevan, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan peraturan lain yang mengatur batasan kebebasan berpendapat di media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi bertujuan untuk melindungi ketertiban umum dan mencegah konflik sosial, penerapan yang berlebihan dapat berpotensi membatasi kebebasan berpendapat secara tidak proporsional. Kesimpulannya, kebebasan berpendapat di media sosial harus dilindungi dan diatur secara seimbang, agar hak asasi manusia tetap terjaga tanpa mengorbankan stabilitas sosial. Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Kebebasan Berpendapat; Media Sosial.
EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN DIGITAL DENGAN PLATFORM MARKETPLACE Octavia, Shindy Reni; Wulandari, Sri
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 8, No 2 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/lexsuprema.v8i2.1157

Abstract

Artikel ini membahas efektivitas perlindungan hukum perdata terhadap konsumen dalam perjanjian digital yang dilakukan melalui platform marketplace. Perjanjian digital yang menggunakan klausula baku dalam transaksi e-commerce seringkali tidak memberikan ruang negosiasi yang adil bagi konsumen. Meskipun telah terdapat instrumen hukum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan posisi antara pelaku usaha digital dan konsumen, lemahnya mekanisme penyelesaian sengketa, serta ketidakjelasan tanggung jawab hukum platform digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, serta edukasi hukum kepada masyarakat guna mewujudkan perlindungan hukum yang efektif dan adil dalam transaksi digital.
EFEKTIVITAS SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA Suhardi, Suhardi
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 8, No 2 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/lexsuprema.v8i2.1143

Abstract

Penelitian ini mengevaluasi efektivitas sistem peradilan pidana anak dalam menangani anak sebagai pelaku pembunuhan berencana. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi kesesuaian antara ketentuan hukum (termasuk UU SPPA, KUHP, dan Perma Diversi) dengan praktik peradilan di tingkat penyidikan dan peradilan serta menilai sejauh mana prinsip rehabilitasi, perlindungan anak, dan restorative justice diterapkan dalam kasus-kasus berat. Metode yang digunakan mengombinasikan pendekatan yuridis-normatif (analisis peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terbaru 2023–2025) dan pendekatan empiris kualitatif (analisis putusan kasus, wawancara semi-struktural dengan hakim, jaksa, penyidik, dan pekerja sosial, serta kajian literatur mutakhir). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum mendukung prinsip perlindungan anak, implementasinya menghadapi hambatan signifikan: ambiguitas norma terkait penerapan diversi pada tindak pidana berat, ketidakkonsistenan praktik hakim, keterbatasan sumber daya LPKA dan fasilitas rehabilitasi, lemahnya koordinasi antar-institusi, serta stigma sosial yang menghambat reintegrasi. Temuan juga menyoroti gap antara retorika restorative justice dan realitas praktik di pengadilan yang cenderung memprioritaskan aspek penegakan hukum ketimbang pemulihan. Sebagai kesimpulan, penelitian ini merekomendasikan penguatan kepastian norma (pedoman operasional diversi), peningkatan kapasitas SDM dan fasilitas rehabilitasi, penguatan mekanisme monitoring pelaksanaan diversi/restorative justice, serta kebijakan komunikasi publik untuk mengurangi stigma dan mendukung reintegrasi anak pelaku.
ANALISIS HUKUM PERDATA INTERNASIONAL ATAS SENGKETA MEREK PRADA S.A. DAN PT. MANGGALA PUTRA PERKASA Firmansyah, Rahmad Nur; Nursyahwari, Nabila Dwi; Sijaya, Andi Hamira Sugi Putri
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 8, No 2 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/lexsuprema.v8i2.1039

Abstract

Indonesia menganut prinsip first-to-file, yang memberikan hak eksklusif kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkan merek, berbeda dengan prinsip first-to-use yang diterapkan di negara Common Law seperti Amerika Serikat. Dalam kasus ini, meskipun Prada SA merupakan pemilik asli dan pengguna lama merek "Prada" secara global, pendaftaran merek oleh PT. Manggala Putra Perkasa terlebih dahulu di Indonesia menghasilkan kesimpulan awal yang mendukung pihak lokal. Namun, Mahkamah Agung kemudian membatalkan pendaftaran tersebut dengan alasan bahwa dilakukan dengan niat buruk (itikad buruk), sejalan dengan ketentuan Pasal 6bis Konvensi Paris tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan-undangan, doktrin hukum, serta keputusan pengadilan yang relevan. Selain itu, digunakan juga analisis komparatif untuk melihat perbedaan sistem perlindungan merek di berbagai negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip hukum perdata internasional dalam kasus ini membawa dampak signifikan baik dari segi hukum nasional maupun reputasi Indonesia dalam perlindungan kekayaan intelektual di tingkat internasional. Putusan Mahkamah Agung menciptakan preseden penting dalam perlindungan merek terkenal di Indonesia, meskipun masih ada kelemahan dalam mekanisme pendaftaran merek. Harmonisasi antara hukum nasional dan prinsip internasional seperti Konvensi Paris menjadi kunci untuk mencegah konflik serupa dan meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku usaha global. Kesimpulannya, sistem hukum Indonesia perlu reformasi agar lebih responsif terhadap dinamika perlindungan merek-merek terkenal di era perdagangan internasional yang semakin kompleks. Langkah-langkah seperti penyusunan pedoman pengenalan merek-merek terkenal, pelatihan hakim, serta penguatan evaluasi administratif dapat menjadi solusi strategi dalam menghadapi tantangan ini. Kata Kunci: hukum perdata internasional; sengketa merek; merek terkenal 
PENGENDALIAN PENATAAN RUANG SEBAGI PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG DI WILAYAH KAMPUNG BARU KOTA BALIKPAPAN Andini, Meisela Tri; Claudia, Prisca
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 8, No 2 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/lexsuprema.v8i2.1135

Abstract

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat , ruang laut , dan ruang udara , termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah , tempat manusia dan makhluk hidup lain , melakukan kegiatan , dan memelihara kelangsungan hidupnya.Pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana merupakan tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup.Hal ini berarti bahwa dalam pembangunan diterapkan asas kelestarian fungsi sumber daya alam dengan tidak merusak tata lingkungan yang disebabkan oleh pembangunan merupakan masalah yang mendesak di Indonesia.Perizinan ( vergunning ) adalah suatu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat mengendalikan ( sturen ) yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.Dalam menjalankan fungsinya hukum memerlukan berbagai perangkat dengan tujuan agar hukum memiliki kinerja yang baik.Pengendalian pemanfaatan ruang adalah melalui perizinan pemanfaatan ruang.Upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik dalam laju pertumbuhan ekonomi dalam kerangka otonomi daerah ditempuh melalui profesionalisme pelayanan publik,termasuk di dalamnya penataan di bidang perizinan.
PERAN PEMERINTAH DAERAH MENEGAKAN ATURAN BANGUNAN ILEGAL DI KAMPUNG NGAJI KELURAHAN MANGGAR Arbain, Haerul; Sonda, Dimas; Pasaribu, Yoseph Herman
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 8, No 2 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/lexsuprema.v8i2.1211

Abstract

Bangunan ilegal tanpa izin resmi di Kampung Ngaji, Kelurahan Manggar, Kota Balikpapan menjadi masalah serius yang mengganggu tata ruang, ketertiban umum, dan kenyamanan warga, terutama salahsatunya karena abrasi atau gelombang. Keberadaan bangunan tersebut melanggar hukum administrasi pemerintahan daerah, khususnya kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur dan menertibkan penggunaan ruang. Jika pemerintah daerah tidak menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum secara optimal, hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, rusaknya tata ruang, serta konflik sosial antarwarga dan aparat. Penegakan aturan ini merupakan bagian dari otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang memberi pemerintah daerah kewenangan mengatur tata ruang dan perizinan bangunan. Kampung Ngaji menghadapi persoalan bangunan ilegal yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) dan tidak sesuai rencana tata ruang, yang dapat menimbulkan risiko keselamatan dan sengketa hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi terkait. Fokusnya pada efektivitas peran pemerintah daerah dan Satpol PP dalam penertiban dan pengawasan bangunan ilegal, serta hambatan dan solusi dalam penegakan hukum. Hasil penelitian menegaskan pentingnya kebijakan daerah yang jelas, penegakan hukum tegas, dan koordinasi antarinstansi. Pelayanan perizinan juga harus ditingkatkan agar prosesnya transparan dan mudah diakses. Edukasi masyarakat sangat penting agar kesadaran hukum tumbuh dan pelanggaran dapat diminimalkan. Dengan langkah tersebut, diharapkan ketertiban dan kepastian hukum di Kampung Ngaji terjaga, mendukung pembangunan berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang baik di bidang tata ruang.Kata Kunci: Bangunan illegal; Perizinan bangunan;  Penertiban bangunan; Kampung ngaji;
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK MASYARAKAT ADAT ATAS SUMBER DAYA ALAM DI ERA PEMBANGUNAN IKN Asmara, Tarrasiva Yunike; Ardyana, Raisha
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 8, No 2 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/lexsuprema.v8i2.1031

Abstract

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur menimbulkan berbagai tantangan hukum, terutama terkait kepastian hak masyarakat adat atas sumber daya alam. Meskipun hak-hak masyarakat adat telah diakui dalam berbagai regulasi, seperti Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria, implementasi di lapangan masih menghadapi banyak hambatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pengakuan hukum terhadap hak masyarakat adat dalam pembangunan IKN, kepastian hukum dalam regulasi yang ada, serta hambatan dalam implementasi perlindungan hak-hak tersebut. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan serta teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch dan Cornelius van Vollenhoven. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada pengakuan terhadap hak masyarakat adat, kepastian hukum masih belum tercapai karena kurangnya harmonisasi regulasi serta lemahnya mekanisme perlindungan hak tanah ulayat. Dibandingkan dengan sistem hukum di negara lain, seperti Native Title Act di Australia dan Indigenous People’s Rights Act di Filipina, regulasi di Indonesia masih memiliki celah hukum yang memungkinkan terjadinya ketidakpastian bagi masyarakat adat. Hambatan lainnya mencakup tumpang tindih kebijakan nasional dan daerah, serta minimnya keterlibatan masyarakat adat dalam perumusan kebijakan pembangunan IKN. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang lebih jelas, termasuk pengesahan RUU Masyarakat Adat dan penguatan mekanisme penyelesaian sengketa tanah adat. Dengan demikian, diharapkan pembangunan IKN dapat berlangsung tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat adat yang telah lama mendiami wilayah tersebut. Kata Kunci: Kepastian hukum, masyarakat adat, tanah ulayat, pembangunan IKN, hukum agraria.

Page 1 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2026 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2026) Vol 8, No 1 (2026) Vol 7, No 2 (2025) Vol 7, No 1 (2025) Vol 6, No 2 (2024) Vol 6, No 1 (2024) Vol 5, No 2 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 2 (2022) Vol 4, No 1 (2022) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2019) More Issue