cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
jurnallexsuprema@uniba-bpn.ac.id
Phone
+6289690645255
Journal Mail Official
jurnallexsuprema@uniba-bpn.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Balikpapan Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114
Location
Kota balikpapan,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal Lex Suprema
Published by Universitas Balikpapan
ISSN : -     EISSN : 26566141     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
LEX SUPREMA : Jurnal Ilmu Hukum adalah merupakan kumpulan artikel ilmiah dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, yang berisikan artikel ilmiah dari Skripsi dan atau sebagian dari Skripsi Mahasiswa Strata satu (S1) yang dipublikasikan 2 (dua) kali dalam satu tahun. Publikasi Karya Ilmiah merupakan kewajiban mahasiswa untuk menggunggah karya ilmiah sebagai syarat Lulus, sesuai dengan Peraturan RISTEKDIKTI (DIKTI) Nomor :152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 279 Documents
 21   22   23   24   25 
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN INSENTIF KEPADA PETANI DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Ameilia, Veronica; Sari, Riska Dwi Apriliana; Rosdiana, Rosdiana
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 6, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Insentif secara umum mengacu pada bantuan yang diberikan kepada seseorang atau kelompok sebagai bentuk penghargaan atau dorongan untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Insentif bertujuan untuk mendorong motivasi dan meningkatkan produktivitas, baik di tingkat individu maupun kelompok. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah peran Pemerintah Daerah dalam pemberian insentif pada petani di Kabupaten Penajam Paser Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Penting bagi Pemerintah Daerah memainkan peran aktif untuk memberikan informasi dengan jelas kepada masyarakat khususnya para petani, mengenai jenis dan prosedur pemberian insentif. Hal ini membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2018. Disamping itu, perlu juga adanya komunikasi aktif antara Pemerintah Daerah dan petani agar mereka dapat saling bertukar informasi terkait kebutuhan serta kendala-kendala yang dihadapi oleh petani. Dengan begitu, Pemerintah Daerah dapat merencanakan insentif yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan para petani.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM OLEH RUMAH DETENSI IMIGRASI KOTA BALIKPAPAN KEPADA DETENI Suhartini, Suhartini; Pangalila, Indra Mulya
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 6, No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM OLEH RUMAH DETENSI IMIGRASI KOTA BALIKPAPAN KEPADA DETENI
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT PENEGAK HUKUM YANG MELAKUKAN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK Al Ashar, Irhashupanah; Lutviah, Siti; Chandra, Yesaya Michael
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Banyak terjadi kasus pelecehan seksual yang beredar di media elekronik maupun media cetak merupakan indikasi meningkatnya pelanggaran pidana yang terkait dengan kesusilaan. Pelecehan seksual dapat terjadi dengan pelakunya yang berprofesi sebagai aparat penegak hukum. Berdasarkan fakta tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum terhadap aparat penegak hukum yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak di Kota Balikpapan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hukum di tuntut untuk dapat memberikan perhatian yang khusus bagi kepentingan anak, dalam hal ini dapat menanggulangi tindak kekerasan seksual yang banyak dialami oleh anak-anak Indonesia. Agar dapat berjalan dengan baik maka perlu dilakukannya penegakkan hukum bagi pelaku tindak kekerasan seksual sehingga dapat memberikan efek jera dan meminimalisir tindak kekerasan seksual terhadap anak-anak. Penegakkan hukum merupakan kebijakan dalam hal penanggulangan kejahatan, dalam hal ini dimaksudkan tentang tindak kekerasan seksual. Penegakkan hukum yang di maksud berupa pemberian sanksi hukum terhadap pelaku tindak kekerasan seksual. Kata Kunci: Penegakan Hukum; Pelecehan Seksual; Anak 
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DENGAN MODUS UNDANGAN PERNIKAHAN Nurdiyyani, Nurdiyyani; Mappaselleng, Achmad Kemal Kadri; Hardani, Ali Halim Yahya
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 6, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

INTISARITindak pidana penipuan online dengan modus undangan pernikahan digital telah menjadi ancaman serius dalam era digital saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana semacam ini dan mengevaluasi upaya aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus serupa.Penelitian ini menyoroti pentingnya regulasi yang lebih ketat dan spesifik terhadap pelaku penipuan online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu adanya langkah-langkah konkret yang mendukung pertanggungjawaban hukum yang lebih efektif. Aparat penegak hukum telah berusaha dengan memanfaatkan teknologi dan bekerja sama dengan penyedia layanan online, namun masih diperlukan peningkatan dalam pelatihan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang jenis penipuan ini.Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pengembangan regulasi yang lebih kuat dan komprehensif yang dapat memberikan landasan hukum yang jelas dalam menangani penipuan online. Selain itu, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko penipuan online dengan modus undangan pernikahan digital juga penting. Kesadaran ini dapat membantu masyarakat menghindari jebakan penipuan yang semakin canggih.Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti perlunya langkah-langkah konkret dan kolaborasi antara pihak berwenang, penyedia layanan online, dan masyarakat dalam menghadapi ancaman penipuan online yang terus berkembang.Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Penipuan Online, Undangan Pernikahan
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI HAK ATAS TANAH YANG OBYEK TANAHNYA TELAH BERALIH SECARA HUKUM KEPADA PIHAK LAIN Yunita, Fransisca; Wiryasandika, Tri; Sadiah, Ratu Halimah
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 6, No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi terkait perlindungan hukum terhadap pembeli tanah yang obyektanahnya telah beralih secara hukum kepada pihak lain, yang ditemukan pada salah satu kasus jual belihak atas tanah antara CV. Ridho Kamanunggal dengan warga yang melalui surat perikatan jual beli diKota Balikpapan yang letak tanahnya terletak di KM 2.5, RT 26 Kelurahan Batu Ampar, KecamatanBalikpapan Utara yang kemudian obyek tanahnya yang diperjualbelikan di gugat oleh pihak PT.I-IDMCooperatif yang merugikan pembeli hak atas tanah. Metode penelitian ini menggunakan menggunakanmetode pendekatan yuridis empiris, perlindungan hukum preventif belum berjalan maksimaldikarenakan belum ada peraturan secara khusus yang mengatur terkait perlindungan hukum preventifdi Kota Balikpapan. dikaitkan dengan fungsi perlindungan hukum represif yaitu sebagaipenanggulangan dan fungsi ini dituangkan dalam bentuk penyelesaian diatur dalam ketentuanPeraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertahahan dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999Tentang Penyelesaian Sengketa Secara Abitrase dan Alternatif, merujuk pada ketentuan dan peraturanyang berlaku tersebut
ANALISIS PENGATURAN PENGGUNAAN SENJATA NUKLIR DALAM KERANGKA HUKUM INTERNASIONAL Prisca, Pricilia; Mahendra, Jacki; Arafah, Namira Nur; Ainara, Ezra
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum internasional memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat internasional. Hukum Internasional tidak melarang pemanfaatan tenaga nuklir untuk tujuan damai, pemanfaatan tenaga nuklir harus memeperhatikan semboyan atau azas keselamatan pemanfaatan nuklir. Dalam rumusan masalah ini penggunaan senjata nuklir dalam kerangka hukum internasional dan penerapan sanksi dalam penyalahgunaan penggunaan senjata nuklir metode penelitian yang digunakan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Penelitian normatif ini hanya mencakup azas-azas hukum serta sistematik hukum. Bahan penelitian berupa data sekunder yang terdiri dari data hukum primer, data hukum sekunder dan data hukum tersier. Jenis pendekatan yang dipergunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang– undangan (the statute approach) dan analisa konsep hukum atau sering disebut dengan analytical and conceptual approach. Hasil penelitian menunjukan keberadaan legislasi internasional yang disponsori dan dikembangkan oleh Badan Tenaga Atom Internasional (International Atomic Energy Agency/IAEA) yang telah mendorong percepatan dan promosi penggunaan tenaga nuklir dalam berbagai bidang aplikasi dewasa ini untuk perdamaian dan kesejahteraan umat manusia.bagaimana pengaturan hukum internasional membahas mengenai yang seharusnya Badan Tenaga Atom Internasional (International Atomic Energy Agency/IAEA) melalui negara-negara anggotanya melakukan sosialisasi mengenai tenaga nuklir tersebut serta penggunaannya untuk kepentingan damai.  penerapan sanksi dapat atau penyalagunaan dapat melalui perundingan yang dilakukan oleh Dewan Keamanan (DK) Perserikatan BangsaBangsa (PBB) dengan negara yang bersangkutan tidak mendapatkan hasil yang diinginkan oleh Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi anggota Badan Tenaga Atom Internasional (International Atomic Energy Agency/IAEA).
PEMBERIAN RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL Janur, Nur Akifah
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan data statistik Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) sepanjang tahun 2023 terdapat 12.094 kasus kekerasan, 9.953 kasus korbannya adalah perempuan, 4.962 mengalami kekerasan seksual, 3.706 kekerasan fisik, 3.508 kekerasan psikis, 1.088 kasus penelantaran, dan    kekerasan-kekerasan lainnya. Selama ini, penegakan hukum kekerasan seksual terhadap anak hanya menekankan aspek pemberian sanksi pelaku dan kurang memperhatikan pemenuhan hak korban. Padahal korban membutuhkan penganganan, perawatan dan pemulihan dari akibat perbuatan tersebut. Untuk itu, artikel ini fokus mengurangai hak-hak anak sebagai korban kekerasan seksual dan implikasi yuridis yang ditimbulkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Menggunakan metode penelitian hukum Yuridis Normatif. Disahkannya Undang- Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini   merupakan upaya pembaharuan hukum serta mengatasi permasalahan     dalam perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak yang rentang menjadi korban kekerasan. Pemberian restitusi kepada korban diatur dalam beberapa regulasi salah satunya UU TPKS akan tetapi pemberian restitusi hanya bisa dilakukan apabila korban mengajukan permohonan. Kata Kunci: Restitusi, Perlindungan Anak, Kekerasan Seksual
PENERAPAN ASAS KEBANGSAAN DALAM KEPEMILIKAN ATAS SATUAN RUMAH SUSUN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVII/2020 Putra, Johan’s Kadir; Hidayanti, Nuriyah; Novitasari, Intan
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 6, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia dikenal sebagai negara berkembang yang memiliki potensi sumber daya baik manusia maupun alam yang cukup besar sehingga menarik minat warga negara asing maupun lokal untuk berinvestasi. Banyak perusahaan asing yang mendirikan cabangnya di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Perusahaan asing yang mendirikan cabang di Indonesia ini tentunya juga akan mengirim perwakilan dari kantor pusat mereka yang merupakan warga negara asing. Mengenai pengaturan kepemilikan hunian atas satuan rumah susun, Warga Negara Asing (WNA) hanya dapat memiliki Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang bangunannya itu dibangun di atas tanah yang memiliki hak pakai tanah Negara. Hal tersebut dapat kita lihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia. Kepemilikan hak milik warga negara asing atas satuan rumah susun, terdapat beberapa ketentuan yang mengatur hak atas tanah yang boleh memiliki hak-hak atas hunian yang terdapat di Indonesia dan jenis-jenis hunian rumah susun apa saja yang di perbolehkan dan tidak di perbolehkan untuk warga negara asing.
UPAYA TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT DALAM MENANGANI KASUS NAHKODA YANG BERLAYAR TANPA IZIN Putri, Rana Luthfiyyah Aqilah Taufiqah; Febriavitri, Febriavitri
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 6, No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Karya jurnal ini menginvestigasi upaya Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) Balikpapan dalam menangani kasus nakhoda yang berlayar tanpa izin di wilayah perairan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis data sekunder dan wawancara dengan petugas TNI AL serta pemangku kepentingan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk tindak pidana yang ditangani oleh TNI AL meliputi pelanggaran terhadap hukum perikanan, perdagangan ilegal, dan pelanggaran lingkungan laut. TNI AL juga menghadapi tantangan serius terkait penyelundupan narkoba dan penyelamatan kapal-kapal yang mengalami masalah teknis. Dalam menangani kasus nakhoda yang berlayar tanpa izin, TNI AL telah melaksanakan patroli rutin dan operasi penegakan hukum di perairan nasional. Mereka bekerja sama dengan instansi terkait seperti Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan pemahaman hukum dan peraturan yang berkaitan dengan pelayaran di perairan Indonesia. Selain itu, pendekatan pencegahan dan kesadaran hukum juga diterapkan dengan memberikan pelatihan kepada nakhoda dan awak kapal.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN SATWA LIAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEMNYA Megantoro, Virginia Putri Kelly; Wahida, Nur; J, Ervina Zaputri
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Satwa liar merupakan semua hewan yang hidup di darat, air, dan udara yang memiliki sifat yang liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada Pasal 20 Ayat (1) membagi satwa dan tumbuhan dalam dua jenis yakni satwa dan tumbuhan yang dilindungi dan satwa dan tumbuhan yang tidak dilindungi. Namun seiring berjalannya waktu, terdapat permasalahan hukum terkait satwa liar yang dilindungi di Kalimantan Timur, yaitu kasus aktivitas perdagangan satwa yang dilindungi secara online dengan menggunakan akun facebook. Oleh sebab itu, penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya dalam penanganan kasus satwa liar yang dilindungi di Kalimantan Timur. Metode penelitian melalui pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji terkait bahan hukum dengan cara mempelajari beberapa jenis teori, konsep-konsep, asas-asas serta Peraturan Perundang-Undangan kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif untuk menjabarkan hasil penelitian ini , Jenis penelitian bersifat deskriptif dengan sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap tumbuhan dan satwa liar di atur dalam Undang- Undang Nomor. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada Pasal 20 Ayat (1). Selain menggunakan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada Pasal 20 Ayat (1), selain itu menggunakan Pasal 21 Ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia.

Page 23 of 28 | Total Record : 279

 21   22   23   24   25 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 1 (2025) Vol 6, No 2 (2024) Vol 6, No 1 (2024) Vol 5, No 2 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 2 (2022) Vol 4, No 1 (2022) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2019) More Issue