cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
jurnallexsuprema@uniba-bpn.ac.id
Phone
+6289690645255
Journal Mail Official
jurnallexsuprema@uniba-bpn.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Balikpapan Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114
Location
Kota balikpapan,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal Lex Suprema
Published by Universitas Balikpapan
ISSN : -     EISSN : 26566141     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
LEX SUPREMA : Jurnal Ilmu Hukum adalah merupakan kumpulan artikel ilmiah dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, yang berisikan artikel ilmiah dari Skripsi dan atau sebagian dari Skripsi Mahasiswa Strata satu (S1) yang dipublikasikan 2 (dua) kali dalam satu tahun. Publikasi Karya Ilmiah merupakan kewajiban mahasiswa untuk menggunggah karya ilmiah sebagai syarat Lulus, sesuai dengan Peraturan RISTEKDIKTI (DIKTI) Nomor :152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 314 Documents
 27   28   29   30   31 
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE LINTAS NEGARA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL Ramadhani, Nabilla Mulya
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 8, No 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v8i1.1079

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan hukum yang timbul dalam transaksi e-commerce lintas negara, khususnya terkait penentuan yurisdiksi, pilihan hukum (choice of law), perlindungan konsumen, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong meningkatnya transaksi perdagangan internasional berbasis elektronik yang melibatkan para pihak dari yurisdiksi negara yang berbeda, namun sering kali tidak disertai dengan pengaturan kontraktual yang memadai. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan posisi konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus, khususnya dengan mengkaji kasus penipuan e-commerce lintas negara antara warga negara Indonesia dan warga negara Amerika Serikat (kasus JJ dan MWR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan klausul pilihan hukum dan pilihan forum dalam transaksi e-commerce lintas negara menimbulkan konflik yurisdiksi dan menyulitkan penerapan prinsip Hukum Perdata Internasional seperti lex loci actus. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik transaksi lintas batas. Penyelesaian sengketa dalam kasus tertentu, terutama yang mengandung unsur pidana, lebih efektif dilakukan melalui mekanisme litigasi di pengadilan nasional. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan regulasi dan perlindungan hukum konsumen dalam transaksi e-commerce lintas negara guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.Kata Kunci: e-commerce lintas negara; hukum perdata internasional; perlindungan konsumen; penyelesaian sengketa
KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN INVESTASI ILEGAL MELALUI MEDIA SOSIAL DI KOTA BALIKPAPAN Nugraha, Rivaldi; Mehdi, Asiyah; Dzulfirda, Andi Riska; Shavara, Irzety Aulia
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 7, No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v7i2.996

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan korban dalam terjadinya kejahatan penipuan investasi ilegal melalui media sosial. Serta mengetahui upaya yang dilakukan penegak hukum untuk menanggulangi kejahatan penipuan investasi ilegal melalui sosial media di wilayah hukum Kota Balikpapan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan dengan cara wawancara. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder, diolah secara sistematis, faktual, dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atas korban investasi dapat dirumuskan menjadi 2 (dua) jenis, yakni perlindungan hukum preventif dan represif. dalam memberikan perlindungan kepada korban, negara menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hanya menjelaskan bahwa bentuk dari pemenuhan hak atas perlindungan bagi korban dalam sebuah transaksi elektronik atau cyber crime ini hanya diberikan solusi berupa bentuk penyelesaian perkara berupa ketentuan pemidanaan yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana dimana hal tersebut tercantum pada Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hukumannya adalah pidana penjara dan/atau pidana denda.Upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Satuan Reskrim Polresta Balikpapan, dalam tindak pidana investasi ilegal yaitu pihak kepolisian membantu dalam proses pelaporan dan mengawal proses sampai ke instansi kejaksaan, pihak kepolisian membatu dalam proses restitusi yaitu upaya untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban suatu tindak pidana, pihak kepolisian membantu untuk menghadirkan saksi saksi ke persidangan, pihak kepolisian membantu korban utnuk mengawal jalannya persidangan sampai di vonis nya tersangka.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYELENGGARA E-WALLET ATAS HILANGNYA SALDO KONSUMEN DI INDONESIA Candra, Yesaya Michael
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 8, No 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v8i1.1212

Abstract

Artikel ini membahas mengenai pertanggungjawaban hukum penyelenggara layanan dompet elektronik (e-wallet) atas hilangnya saldo konsumen di Indonesia yang semakin sering terjadi seiring meningkatnya penggunaan transaksi digital. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen serta batas tanggung jawab penyelenggara e-wallet berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui kajian terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggara e-wallet pada prinsipnya memiliki kewajiban memberikan keamanan sistem, menjaga kerahasiaan data, serta mengganti kerugian konsumen apabila kehilangan saldo terjadi akibat kelalaian sistem atau kegagalan perlindungan keamanan. Namun demikian, tanggung jawab tersebut dapat dibatasi apabila kerugian timbul karena kesalahan pengguna. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan standar keamanan sistem, serta kejelasan mekanisme penyelesaian sengketa guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik di Indonesia.
KAJIAN PENINDAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PENISTAAN AGAMA DI INDONESIA Tohari, Amin
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 8, No 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v8i1.993

Abstract

Kebebasan beragama merupakan salah satu pilar fundamental yang dijamin oleh konstitusi Indonesia, mencakup hak setiap warga negara untuk memilih dan menjalankan agama yang dianutnya. Meskipun kebebasan ini telah diatur dalam berbagai undang-undang, praktik penistaan agama tetap menjadi isu yang signifikan di Indonesia, terutama pasca reformasi 1998. Kasus-kasus penistaan agama, yang meningkat sejak kasus Basuki Tjahaja Purnama pada 2016, mencerminkan tantangan dalam menjaga kerukunan antarumat beragama di tengah kemajuan teknologi yang mempermudah penyebaran tindakan tidak bertanggung jawab. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis penindakan hukum terhadap pelaku penistaan agama di Indonesia, mengeksplorasi efektivitas penerapan hukum yang ada, serta mempertimbangkan kebutuhan akan peraturan yang lebih efektif untuk menjaga stabilitas sosial dan keamanan masyarakat beragama di Indonesia. Temuan dari tulisan ini yaitu kebebasan agama telah diatur  dalam KUHP Pasal 156a dan UU No. 1 Tahun 2023, yang mengatur tentang tindak pidana penistaan agama. Pemerintah, melalui peraturan ini, tidak hanya melindungi hak beragama tetapi juga mengatur sanksi pidana bagi pelaku penistaan agama, baik individu maupun kelompok. Dalam pelaksanaannya, pemberian hukum pidana kepada pelaku penistaan agama berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 yaitu hukuman penjara dengan jangka waktu 3 (tiga) hingga 5 (lima) tahun dan hukuman denda berdasarkan pada jenis tindakan penistaannya.Kata Kunci: hukum pidana, penistaan agama, tindak pidana
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK TANAH DALAM STUDI KASUS SENGKETA LAHAN MASYARAKAT SUMBER REJO DAN KODAM MULAWARMAN BALIKPAPAN Amaliah, Noor Rizka; Aini, Nur Aini; Pakambanan, Junitha Pakambanan
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 8, No 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v8i1.1087

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika sengketa lahan antara masyarakat Sumber Rejo dan Kodam VI Mulawarman di Balikpapan, serta meneliti perlindungan hukum bagi pemilik tanah. Dalam konteks ini, perjanjian pinjam pakai tanah menjadi fokus utama, mengingat penggunaan tanah oleh Kodam VI Mulawarman tanpa perjanjian resmi menyebabkan konflik hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data primer dan sekunder untuk menyelidiki masalah-masalah terkait legalitas penggunaan tanah dan hak-hak pemilik properti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan dalam perjanjian tertulis dapat mengakibatkan potensi penyalahgunaan hak dan kerugian bagi pemilik tanah. Oleh karena itu, pentingnya perlindungan hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam penguasaan tanah oleh pihak militer sangat ditekankan untuk mencegah konflik yang lebih luas dan memastikan keadilan bagi masyarakat. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi bagi pengembangan sistem hukum pertanahan di Indonesia, dengan penekanan pada perlunya kesepakatan tertulis yang jelas antara pihak-pihak terkait dalam penggunaan tanah.Kata Kunci: Sengketa; Pinjam Pakai; Perlindungan Hukum
PERLINDUNGAN HUKUM PADA ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE) DI WILAYAH LAUT INDONESIA Apriana, Elsa; Afianti, Nita; Sandi, Ira Grace; Imanuel, Dharma Putra
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 7, No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v7i2.983

Abstract

Zona Ekonomi Eksklusif merupakan area yang terletak di luar laut teritorial dan berada di bawah sistem hukum tertentu, dengan lebar maksimum 200 mil yang diukur dari garis pangkalyang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial. Wilayah laut Indonesia yang merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif memberikan potensi kekayaan terbesar untuk Indonesia.Pemerintah menerbitkan sejumlah regulasi guna mengatur, menjaga, dan menegakkan hukum di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia karena besarnya potensi sumber daya laut yang dimiliki.Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 mengenai Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, beserta sejumlah regulasi terkait lainnya, sebagai upaya untuk menjaga dan melindungi wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.Potensi-potensi laut Indonesia yang ada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tentu akan menarik pihak -pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mengambil kekayaan laut tersebut. Hal ini tentu saja sangat merugikan negara dan masyarakat Indonesia. Hal ini menuntut pemerintah untuk terus melindungi dan menegakkan hukum untuk menjaga keberadaan laut Indonesia dimata dunia. 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN PIDANA MATI YANG DIDUGA BERTENTANGAN DENGAN NILAI KEMANUSIAAN SILA KE-2 PANCASILA Safira, Annisa Zulfa; Annabila, Nur Ainun Rezki; Johnson, Ricky
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 8, No 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v8i1.985

Abstract

Pancasila merupakan nilai fundamental yang menjadi dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia, berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus pijakan pembentukan hukum nasional. Sila kedua Pancasila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, mengandung prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pidana mati, sebagai pidana yang merampas nyawa terpidana, memunculkan perdebatan yuridis, filosofis, dan moral karena dinilai dapat bertentangan dengan prinsip tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) kesesuaian pidana mati dengan nilai kemanusiaan sila kedua Pancasila, dan (2) penerimaan masyarakat terhadap pidana mati. Penelitian ini menerapkan metodologi penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) beserta pendekatan konseptual (conceptual approach), menurut kajian literatur beserta peraturan perundang-undangan. Temuan penelitian memperlihatkan bahwasanya dari perspektif hak asasi manusia dan filsafat hukum, pidana mati memiliki potensi kuat untuk bertentangan dengan sila kedua Pancasila karena merampas hak hidup yang bersifat non-derogable. Namun, dari perspektif hukum positif Indonesia, pidana mati masih diakui dan diatur secara tegas dalam KUHP dan undang-undang khusus, sehingga tetap sah diberlakukan sepanjang memenuhi prosedur hukum yang berlaku. Dari perspektif agama dan norma masyarakat, pandangan terhadap pidana mati bervariasi—sebagian mendukung sebagai upaya penegakan keadilan dan pencegahan kejahatan berat, sementara sebagian lainnya menolak karena dianggap bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Dengan demikian, penerapan pidana mati di Indonesia berada dalam ranah perdebatan antara kepatuhan terhadap hukum positif dan tuntutan penyesuaian dengan nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN WANITA YANG MENGALAMI KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KERJA Nadhif, Athaillah Favian; Fatah, Alrizal Ilhami; Prabowo, Dimas
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 7, No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v7i2.1085

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai upaya perlindungan hukum terhadap karyawan wanita yang mengalami kekerasan seksual di lingkungan kerja, serta bagaimanakah sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode penelitian secara yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis, dengan metode pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian, berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 88 Tahun 2023 tentang pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tempat kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa karyawan wanita mendapatkan upaya perlindungan hukum atas kekerasan seksual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76 ayat (3) huruf b, dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa perusahaan tempat kerja wajib memberikan perlindungan terhadap pekerja perempuan yang mencakup kesejahteraan, dan keselamatan baik mental maupun fisik tenaga kerja. Pekerja perempuan korban tindak kekerasan seksual di tempat kerja berhak mendapatkan pertanggungjawaban berupa dapat melakukan pelaporan, mendapatkan pendampingan, penanganan, dan tindakan pemulihan dari perusahaan tempat kerja serta pemerintah. Pelaku kekerasan seksual di lingkungan kerja masuk kedalam perbuatan tindak pidana kekerasan seksual yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
ANALISIS PENERAPAN PRINSIP ITIKAD BAIK (GOOD FAITH) DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA PROPERTI Ukkasah, Sangga Aritya; Khufah, Lailia Putri Belia; Octaviane, Evienda Naiya; Pratama, Revaldo Putra Alvaricel
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 8, No 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v8i1.1060

Abstract

Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui pentingnya prinsip Itikad Baik (Good Faith) dalam perjanjian sewa menyewa properti yang terkandung didalam unsur subjektif dan objektif dari sebuah perjanjian. Penulisan ini menggunakan metode normatif yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau pendapat ahli hukum. Hasil dari penulisan ini terdapat pengaruh penting Itikad Baik dalam sebuah perjanjian dimaana akan membawa konsekuensi hukum yaitu Perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian yang sejak awal dianggap tidak pernah ada atau dilahirkan karena tidak memenuhi syarat objektif untuk sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perjanjian yang dapat dibatalkan adalah perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif untuk sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.Kata Kunci: Itikad Baik; Perjanjian; Properti
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH KELUARGA Salehah, Ananda Putri; Marwan, Azzam; Steffani, Catherina
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 7, No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v7i2.984

Abstract

Anak merupakan suatu anugrah yang di karuniai oleh TuhanYang Maha Esa. Selama masa pertumbuhannya anak memliki hak untuk dilindungi agar dapat hidup dan berkembang.SNPHAR 2018 mengklasifikasikan kekerasan pada anak menjadi tiga kelompok yaitu kekerasan emosional, kekerasan fisik, dan kekerasan seksual. Tindak kekerasan seksual di Indonesia mengalami peningkatan tiap tahunnya dan salah satu kasus terbanyak adalah kekerasan seksual berbasis gender. SIMFONI-PPA mencatat sejak tahun 2021 hingga agustus 2024, terdapat 78.488 kasus kekerasan yang dialami oleh anak. Tahun 2024 persentase pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga sebanyak 18.6%atau sebanyak 2.568 kasus. Penelitian ini juga akan menjelaskan faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual. Selain itu penelitia ini akan membahas bagaimana penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia kepada para pelaku kekerasan seksual terhadap anak, terutama yang dilakukan oleh keluarga yang masih memiliki hubungan darah dengan korban. Penelitianmenggunakan metode penulisan yuridis normatif yangmenitikberatkan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku dengan topik yang dibahas untuk analisis. Berdasarkan hasil penelitian mengelompokkan penyebab kekerasan seksual atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor kejiawaan, faktor Biologis, faktor Moral, dan perasaan ingin balas dendam dan trauma masa lalu. Faktor eksternal meliputi faktor budaya, faktor ekonomi, minimnya kesadaran terhadap perlindungan anak, paparan pornografi, dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku tindak kekerasan seksual. Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku, baik Undang-Undang, KUHP, maupun peraturan daerah yang berlaku khususnya. Hukuman bagi anggota keluarga yang melakukan tindak kekerasan seksual memperhatikan faktor kedekatan antara pelaku dan korban, serta dampak yang diperoleh oleh korban. Selainhukuman penjara dan denda, pelaku juga diberikan program rehabilitas.Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Keluarga, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Penegakan Hukum, Faktor Kekerasan Seksual

Page 29 of 32 | Total Record : 314

 27   28   29   30   31 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 1 (2026) Vol 7, No 2 (2025) Vol 7, No 1 (2025) Vol 6, No 2 (2024) Vol 6, No 1 (2024) Vol 5, No 2 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 2 (2022) Vol 4, No 1 (2022) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2019) More Issue