cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Yulia
Contact Email
yulia@unimal.ac.id
Phone
+6281321565468
Journal Mail Official
yulia@unimal.ac.id
Editorial Address
Jalan Jawa, Kampus Bukit Indah, Universitas Malikussaleh, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Published by Universitas Malikussaleh
ISSN : 16937074     EISSN : 27155455     DOI : https://doi.org/10.29103/sjp.v9i2.4799
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh adalah jurnal ilmiah peer-review bidang Hukum di Indonesia. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh, Indonesia. Jurnal ini adalah media untuk menyebarkan informasi tentang hasil pemikiran dan penelitian dari dosen, peneliti, dan praktisi yang tertarik pada bidang Hukum di Indonesia. Jurnal ini pernah terbit dalam bentuk offline (versi cetak) hingga Volume 6 dan mulai dari Volume 7 edisi 1 akan terbit secara online 2 kali dalam setahun pada bulan April dan Oktober. Scope: Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 187 Documents
 8   9   10   11   12 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEJAHATAN PROSTITUSI ONLINE (STUDI PENELITIAN DI KOTA LANGSA) Muhammad Muthi Al zakawali; Ramziati Ramziati; Budi Bahreisy
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 10, No 2 (2022): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh - Oktober 2022
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v10i2.9149

Abstract

Prostitusi online adalah suatu transaksi yang dilakukan melalui media elektronik antara si perempuan pekerja seks komersial (PSK) dan si pemakai jasa PSK yang memberi sejumlah uang untuk interaksi seksual. Tindak pidana prostitusi online secara umum terjadi di seluruh wilayah Indonesia, dan baru-baru ini terjadi di kota Langsa Provinsi Aceh, Pada hari Sabtu tanggal 9 bulan Mei tahun 2020 di depan Hotel Harmoni, Petugas Kepolisian Polres Langsa menangkap 2 (dua) pelaku mucikari yang ditemani dengan 2 (dua) orang PSK sedang melakukan transaksi prostitusi online dengan pria pengguna jasa PSK, mucikari tersebut yakni bernama Yusnani yang berumur 47 Tahun dan Heni yang berumur 35 tahun yang keduanya berperan sebagai penghubung wanita panggilan yang menerima pesanan para lelaki dengan menggunakan media Whatshap.            Tujuan penelitian tesis ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis apa faktor-faktor penyebab terjadi tindak pidana prostitusi online di kota Langsa, penegakan hukum terhadap tindak pidana kejahatan prostitusi online di kota Langsa, serta menganalisis upaya pencegahan terhadap tindak pidana kejahatan prostitusi online di kota Langsa.            Metode penelitian yang digunakan dalam peneliti ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini juga disebut dengan penelitian lapangan, yang bertitik tolak pada data primer, yaitu data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui kegiatan penelitian lapangan. Penelitian ini bersifat preskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.            Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor penyebab terjadinya prostitusi online  di kota Langsa: yaitu 1. Ekonomi, 2. Pendidikan, 3. Pergaulan, 4. keseringan nonton film seks, 5. Faktor di cap sebagai PSK, 6. Penyalahgunaan teknologi telekomunikasi media sosial yang berkembang, 7. Kebutuhan biologis seks. Penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi online di kota Langsa, masih terdapat kekurangan yaitu tidak dilakukannya proses penegakan hukum terhadap PSK. Upaya pencegahan kejahatan prostitusi online di kota Langsa dilakukan dengan melakukan penutupan terhadap akun-akun media sosial dan website yang terindikasi adanya prostitusi online di Kota Langsa, memberikan sosialisasi agar tidak melakukan prostitusi online di kota Langsa, serta melakukan penyamaran dan melakukan razia untuk menangkap pelaku prostitusi online.            Disarankan agar pemerintah dapat menutup semua media internet yang ada unsur mengarah ke tindak pidana prositusi. Disarankan agar penyidik lebih teliti dalam melakukan proses penegakan hukum prostitusi online di kota Langsa. Disarankan agar Polisi Polres Langsa lebih meningkatkan lagi razia terhadap media sosial yang terindikasi adanya prostitusi online di kota LangsaKata kunci: tindak pidana, prostitusi online, kota Langsa.
PENUNTUTAN PERAMPASAN HARTA BENDA TERDAKWA KORUPSI YANG DIDUGA BERASAL DARI HASIL KORUPSI Nazamuddin Nazamuddin; Muhammad Nur; Yulia Yulia
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 10, No 2 (2022): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh - Oktober 2022
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v10i2.8061

Abstract

This study discusses the handling of corruption crimes that have been handled by the Central Aceh District Attorney with the formula for the problem: (1) how is the arrangement for prosecuting the confiscation of the property of the accused perpetrators of corruption which allegedly originates from the proceeds of criminal acts of corruption based on Law Number 20 of 2001 Regarding the Eradication of Criminal Acts of Corruption, and (2) what is the legal procedure for confiscation of assets of perpetrators of corruption as determined by the Prosecutor's Office. This type of research is normative-empirical law research (applied law research), the data source is a direct source (primary data) or data obtained from indirect sources (secondary data). The method of collecting data is through document or literature research techniques (library research) and field research techniques (field research). Based on the results of the study, the authors conclude: (1) The mechanism for prosecuting the confiscation of the defendant's property from a criminal act of corruption is carried out by two mechanisms, namely criminal instruments (criminal charges) and civil instruments (civil lawsuits). (2) The process carried out by the Prosecutor in prosecuting the confiscation of the assets of the defendant in a criminal act of corruption is regulated through the Regulation of the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia Number 7 of 2020. (3) The obstacles faced by the prosecutor in prosecuting the confiscation of the defendant's property resulting from a criminal act of corruption consist of assets resulting from the act of corruption. corruption crimes are obscured or transferred to other parties, corruption assets are exhausted, assets are pledged to other parties, the perpetrators of corruption crimes have died, assets resulting from corruption crimes have been transported abroad.
PENERAPAN PENGGUNAAN HAK ATAS TANAH UNTUK INDUSTRI DI PROPINSI SULAWESI TENGAH Sahlan sahlan; Rusli Ayyub; Armin K; Abraham Bekka
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 10, No 2 (2022): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh - Oktober 2022
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v10i2.6564

Abstract

Penguasaan atas tanah, baik oleh perorangan, secara bersama ataupun penguasaan oleh negara, hanya dilakukan dan hanya boleh dilakukan, apabila tujuannya adalah bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan keadilan rakyat atau bagi sebanyak-banyaknya kesejahteraan bangsa dan negara. Penelitian hukum yang diselenggarakan, telah dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis. Dan disoroti terutama dari segi teknik perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan lebih menitikberatkan pada studi dokumentasi di perpustakaan. Kunjungan ke lapangan lebih ditujukan untuk pengecekan penerapan hukum positif dan untuk menemukan persoalan-persoalan dalam implikasinya. Temuan hasil penelitian menunjukkan adanya persoalan yang berkaitan dengan belum  tuntasnya penyusunan konseptual dalam tahap perencanaan, penyusunan kebijakan dan pengaturan, yang disebabkan faktor kelemahan kualitas para perencana dan pejabat hukum. Kelemahan termaksud telah menimbulkan persoalan kesalahfahaman dan ketidaktepatan dalam  menerapkan konsepsi, sehingga kebijakan pengaturan yang disusunnya serta pelaksanaannya banyak menyimpang dari yang diharapkan dan bahkan telah menimbulkan disharmonisasi dalam masyarakat. Produk yang dicapai adalah sedemikian rupa kurang baiknya, sehingga akan memerlukan upaya keras yang sulit dan memerlukan waktu yang panjang untuk menserasikannya kembali. Kondisi dan persoalan semacam itu  terjadi dan ditemukan baik dalam masalah ‘penguasaan tanah oleh negara dalam Hukum Pertahanan Nasional, maupun dalam masalah ‘penguasaan tanah di kawasan industri’. Di bidang pembangunan industri, pemilihan pendekatan dilakukan dengan lebih mengutamakan kepentingan perusahaan kecil, menengah dan koperasi di bidang agro bisnis dan agro industri, tanpa mengabaikan kehadiran dan peranan para pengusaha besar. Dan dalam program pengadaan tanah untuk pengembangan suatu kawasan, seyogyanya dikembangkan pendekatan kemitraan, sedemikian rupa sehingga kepentingan rakyat banyak dan perlindungan baik hak-hak rakyat atas tanah dapat lebih terperhatikan.
ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK ANGKAT SECARA ADAT MENURUT PERSPEKTIF TEORI KEADILAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH BIREUEN NOMOR 207/Pdt.G/2019/MS.BIR * Fazlon *
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 10, No 1 (2022): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2022
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v10i1.6586

Abstract

Wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula. Dalam Kompilasi Hukum islam wasiat wajibah diatur pasal 209. Dimana orang yang berhak menerima wasiat wajibah adalah anak angkat dan orang tua angkat. Sedangkan besaran wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 sepertiga dari harta warisan orang tua angkat atau anak angkatnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan hakim terhadap wasiat wajibah bagi anak angkat menurut perspektif teori keadilan Putusan Nomor 207/pdt.G/2019/MS.Bir. Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis persoalan ini penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan masalah dengan jalan menelaah kepustakaan dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah, sehingga langkah-langkah dalam penelitian ini menggunakan logika yuridis.Hasil pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan hakim dalam memutusakan perkara wasiat wajibah bagi anak angkat secara adat di Mahkamah Syar’iyah Bireuen, hakim menjelaskan bahwa anak angkat mempunyai hak untuk menggugat warisan terhadap ahli waris sebab secara hukum sebagaimana yang diatur dalam KHI Pasal  209 ayat (2). Hakim memberikan wasiat  wajibah  kepada anak angkat sebanyak 1/5 dengan pertimbangan dari sisi kekerabatan, secara syar’i  memiliki kedekatan dengan orang tua angkat dan secara sosiologis dapat menjaga hubungan baik sesama kerabat dan ahli waris. Kemudian dalam putusan hakim menurut perspektif teori keadilan dapat memberikan kemaslahatan bagi kehidupan seluruh masyarakat khususnya bagi anak angkat yang tidak menerina harta warisan dari orang tua agkatnya.saran bagi hakim yang menangani perkara wasiat wajibah, sudah  sesuai putusan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam. Kemudian kedudukan anak angkat dalam wasiat wajibah, hendaklah memahami hak-haknya sehingga paling tidak dapat meminimalisir terjadinya sengketa. Bagi masyarakat apabila terjadi sengketa  mengenai  wasiat  wajibah,  lebih baik diselesaikan secara musyawarah mufakat sesuai dengan nilai-nilai ajaran  Islam.
EFEKTIFITAS PENGAWASAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDA ACEH TERHADAP PEREDARAN OBAT KERAS DI KABUPATEN ACEH UTARA Abdul Khalid; Marlia Sastro; Yusrizal Yusrizal
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 10, No 2 (2022): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh - Oktober 2022
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v10i2.9136

Abstract

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Pasal 3 ayat 1 huruf d Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, terhadap peredaran obat keras di Kabupaten Aceh Utara.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas pengawasan balai besar pengawas obat dan makanan di banda aceh terhadap peredaran obat keras di Kabupaten Aceh Utara dan hambatan dalam pengawasan balai besar pengawas obat dan makanan di banda aceh terhadap peredaran obat keras di Kabupaten Aceh Utara.Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang undangan. Adapun sifat penelitian tesis ini adalah penelitian Preskriptif, dengan menggunakan data bahan hukum primer, skunder dan tersier.Berdasarkan hasil penelitian Pengawasan yang dilakukan Oleh BBPOM di Banda Aceh masih belum maksimal dalam menjalankan pengawasan terhadap peredaran obat keras yang ada di Kabupaten Aceh Utara, masih terdapat beberapa temuan-temuan dilapangan terhadap peredaran obat keras. Adapun ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengawasan terhadap obat keras di Kabupaten Aceh Utara ialah kurang koordinasi antar lembaga terkait pengawasan obat keras, masih banyak terdapat toko obat berizin masih menjual obat keras, kurang pemahaman masyarakat terhadap obat keras yang ada di Kabupaten Aceh Utara dan Adapun hambatan yang dialami oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh yaitu masih sangat kurang sumber daya manusia yang ada di BBPOM di Banda Aceh melihat wilayah kerja yang cukup luas, masih kurang pengetahuan masyarakat terkait lembaga BBPOM di Banda Aceh. Dengan demikian BBPOM di Banda Aceh melakukan beberapa upaya dalam melakukan pengawasan seperti peningkatan pengetahuan,pelatihan kepada masyarakat dan penyebaran informasi, sosialisasi dan penyebaran informasi melalui radio dan dialog interaktif di televisi lokal dan beberapa upaya lainnya.Saran penulis dalam penelitian ini adalah Perlu adanya koordinasi dengan maksimal antar lembaga terkait demi melaksanakan pengawasan peredaran obat keras di Kabupaten Aceh Utara dan penambahan sumber daya manusia di BBPOM di Banda Aceh.Keyword : Pengawasan, Obat Keras, Dinas Kesehatan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh.
EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN PENGGUNAAN KNALPOT RACING BAGI PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR Tedy Firmansyah; Hervina Puspitosari
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 10, No 2 (2022): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh - Oktober 2022
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v10i2.8195

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kenapa masih banyak penggunaan knalpot racing dan menjelaskan tentang bagaimana efektivitas penanggulangan di Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Jombang. Hal ini dilatar belakangi oleh hasil observasi penulis di lapangan serta didukung data penindakan knalpot racing di wilayah jombang selama 3 tahun  terakhir terjadi peningkatan dari tahun 2019 sampai 2020 mengenai pelanggaran penggunaan knalpot racing yang melebihi batas decibel yang telah ditentukan serta tidak memenuhi kelayakan teknis dan layak jalan. Dengan mengkaji salah satunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Inti dari adanya Undang -Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ialah terciptanya kondisi lalu lintas yang aman,tertib dan taat ketika berkendara. Metode Penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis empiris yakni jenis penelitian hukum sosiologis yang juga dapat disebut sebagai penelitian lapangan, dengan menyebarkan kuesioner dalam bentuk google form yang dibagikan pada grup Facebook komunitas racing selain itu didukung dengan wawancara langsung dengan tokoh masyarakat. Mengkaji tentang ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah Terdapat kendala internal yang dialami polisi Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Jombang, diantaranya kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, Selain kendala internal, juga terdapat kendala eksternal rendahnya tingkat kesadaran hukum pengemudi kendaraan bermotor roda dua yang menggunakan knalpot racing, dan terdapat upaya preventif maupun upaya represif yang dilakukan pihak kepolisian.
ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCULIKAN DENGAN MENGUNAKAN SENJATA API (STUDI PUTUSAN NOMOR 5/PID.SUS/2021/PN LSM) Rulli Saparadi
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 10, No 2 (2022): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh - Oktober 2022
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v10i2.9159

Abstract

Tindak pidana penculikan merupakan perampasan kemerdekaan terhadap diri seseorang tanpa hak dengan maksud agar orang tersebut berada di bawah kekuasaannya atau orang lain, dalam melakukan tindak pidana penculikan tidak jarang pelaku menggunakan senjata tajam bahkan senjata api. Di wilayah kota Lhokseumawe telah terjadi salah satu penculikan dengan mengunakan senjata api yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Jauhari dengan teman-temannya. Tindak pidana penculikan yang dilakukan oleh Muhammad Jauhari tersebut telah dilakukan penerapan hukum pidana materil dan diadili oleh Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada perkara Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Lsm, dengan putusan yang sangat ringan yaitu menjatuhkan pidana penjara 3 (tiga) tahun terhadap terdakwa Muhammad Jauhari.            Tujuan dari penelitian Tesis ini yaitu untuk menganalisis penerapan hukum pidana pada putusan perkara Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Lhoksemawe, dan untuk menganalisis pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap  pelaku tindak pidana penculikan dengan menggunakan senjata api pada putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/Pn Lsm.            Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif, dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta penelitian ini bersifat prespektif.               Berdasarkan hasil penelitian, Penerapan hukum pada putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Lhoksemawe masih terdapat kekurangan, yaitu karena Jaksa Penuntut Umum tidak menerapkan Pasal 365 Ayat (2) angka 2 KUHP dan Pasal 368 Ayat (2) angka 2 KUHP yang perlu diterapkan pada surat dakwaan dan tuntutan penuntut umum. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap  pelaku tindak pidana penculikan dengan menggunakan senjata api pada putusan nomor 5/Pid.sus/2021/Pn Lsm yaitu didasarkan dari adanya 3 (tiga) alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti senjata api yang digunakan terdakwa. Berkenaan dengan ringannya hukuman pidana yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa Muhammad Jauhari disebabkan karena Hakim tidak mempertimbangkan bahwa terdakwa telah melakukan berberapa tindak pidana berberengan lainnya yang semua tindak pidana tersebut terolong ke dalam tindak pidana berat, cara tindak pidana yang terdakwa lakukan yang membuat saksi korban sangat menderita dan tersiksa sehingga seharusnya patut diberikan hukuman yang berat.            Disarankan agar Jaksa Penuntut Umum menerapkan semua Pasal yang telah dilanggar oleh terdakwa. Disarankan sebelum menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa agar Majelis Hakim mempertimbangkan cara tindak pidana itu dilakukan dan akibat dari tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.
PENYELESAIAN JARIMAH KHALWAT MELALUI PERADILAN ADAT STUDI DI KABUPATEN ACEH UTARA Muchlis S; Hamdani Hamdani; Herinawati Herinawati
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 11, No 1 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2023
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v11i1.11067

Abstract

Setiap penyelesaian Jarimah Khalwat di Kabupaten Utara, putusannya berbeda-beda tergantung bagaimana adat dari setiap gampong itu berlaku, putusan-putusan oleh lembaga adat gampong Kabupaten Aceh Utara terkait penyelesaian Jarimah Khalwat mengandung unsur seperti disampaikan Van Vollenhoven terdapat tujuh tingkat utama hukum adat, demikian juga terkait keterlibatan lembaga adat dalam melakukan penyelesaian pelaksanannya masing-masing sudah sesuai dengan amanah dari qanun yang berlaku di Aceh, dan penyelesaian jarimah khalwat di Aceh Utara oleh Lembaga adat memenuhi Asas-asas hukum dalam peradilan adat, karena asas merupakan tatanan nilai sosial yang menduduki tingkat tertinggi dari berbagai sistem hukum, dan tidak boleh disimpangi oleh sistem hukum manapun juga. Hambatan dalam penyelesaian jarimah khalwat adalah pihak lembaga adat tidak bisa menyelesaikan perkara di tempat disebabkan keamanan yang tidak terjamin bagi sipelanggar, dalam hal pengambilan keputusan adat juga masih perlu melakukan koordinasi dengan pihak Polisi Wilayatul Hisbah tanpa berani melakukan putusan sendiri oleh lembaga adat itu sendiri, disamping ada faktor-faktor lainnya seperti faktor hukumnya itu sendiri, faktor penegak hukumnya, faktor sarana dan fasilitas dan faktor masyarakat. Upaya terhadap hambatan penyelesaian jarimah khalwat secara adat diantara lain yaitu seharusnya Pemerintah Aceh umumnya dan Kabupaten Aceh Utara khususnya melakukan revisi terkait regulasi hukum adat, memberikan pelatihan-pelatihan secara rutin kepada Lembaga Adat, memilih ataupun menempatkan tenaga manusia yang ahli dan mampu menguasai hukum adat di dalam Lembaga adat, pengorganisasian yang baik tehadap Lembaga Adat, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup sebagai penunjang dalam penyelesaian jarimah khalwat di tingkat gampong dan Lembaga Adat harus mengetahui dan memahami sudut sosial dan budaya masyarakat.
EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SOSIAL KELUARGA RUMAH TANGGA SANGAT MISKIN (RTSM) DALAM PENYALURAN BANTUAN KOMPLEMENTER PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KABUPATEN ACEH UTARA Maishara Annisa
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 11, No 1 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2023
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v11i1.9142

Abstract

Dengan dilatarbelakangi oleh Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pemerintah menyelenggarakan sebuah Program Perlindungan Sosial dalam bentuk penanggulangan kemiskinan berbasis rumah tangga, yang diberi nama Program Keluarga Harapan (PKH) melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Riset ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisa tingkat efektifitas Kebijakan Perlindungan Sosial Rumah Tangga Sangat Miskin dalam penyaluran bantuan PKH di Aceh Utara. Teknik riset menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektifitas pelaksanaan PKH di Aceh Utara adalah belum sepenuhnya efektif.Penyebabnya dipengaruhi oleh daya guna pemanfaatan dana bantuan PKH oleh KPM belum mencapai sasaran, juga disebabkan dengan adanya data dikelurahan yang tidak valid, dengan dimasukkannya data Keluarga Sejahtera kedalam data penerima bantuan pada saat proses Pemutakhiran Basis Data Terpadu, dan dipengaruhi oleh Perbedaan Data dan NIK antara SIKS-NG, Catatan Sipil dan Data Pokok Pendidikan.   Kata Kunci:Efektivitas Hukum, Kebijakan Perlindungan Sosial, Program Keluarga Harapan.
IMPLEMENTASI DIVERSI SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM TAHAP PENUNTUTAN OLEH JAKSA DI WILAYAH KEJAKSAAN NEGERI ACEH SELATAN Rista Zullibar PA; Jamaluddin Jamaluddin; Muhammad Nur
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 11, No 1 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2023
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v11i1.9945

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas diversi sistem peradilan pidana anak dalam tahap penuntutan oleh jaksa di wilayah kejaksaan aceh selatan dan hambatan dalam melaksanakan diversi sistem peradilan anak dalam tahap penuntutan. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang undangan. Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian Preskriptif, dengan menggunakan data bahan hukum primer, skunder dan tersier. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa, proses diversi yang dilakukan Jaksa pasti memiliki prosedur sesuai dngan peraturan yang berlaku yang perlu diketahui dan dipahami dengan baik melalui penerapannya secara langsung. Setelah di sahkan Undang Undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012 dan berlaku, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan telah melakukan upaya Diversi pada perkara Anak berhadapan dengan hukum , meskipun belum ada yang ditunjuk secara khusus dengan Surat Keputusan Jaksa Agung sebagai Jaksa Anak. Kejaksaan Negeri Aceh Selatan telah melakukan proses Diversi sesuai Prosedur dengan melakukan pertimbangan mengenai tindak pidana yang dilakukan, umur, serta melakukan koordinasi dengan BAPAS. Masih tergolong baru penerapan UUSPPA ini bagi masyarakat awam sehingga pemahaman akan Diversi dan prosedur pelaksanaannya masih minim. Banyaknya pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Diversi sehingga masih sulit untuk melakukan koordinasi secara cepat, mengingat tempo penyelesaian perkara Diversi yang singkat.

Page 10 of 19 | Total Record : 187

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 2 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2025 Vol. 13 No. 1 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2025 Vol. 12 No. 2 (2024): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2024 Vol. 12 No. 1 (2024): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2024 Vol. 11 No. 2 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2023 Vol. 11 No. 1 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2023 Vol 11, No 1 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2023 Vol 10, No 2 (2022): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh - Oktober 2022 Vol 10, No 1 (2022): Suloh Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2022 Vol 10, No 1 (2022): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2022 Vol 9, No 2 (2021): Suloh Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2021 Vol 9, No 2 (2021): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2021 Vol 9, No 1 (2021): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2021 Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 8, No 2 (2020): Edisi Khusus - Oktober 2020 Vol 8, No 1 (2020): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2020 Vol 8, No 1 (2020): Suloh Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 7, No 2 (2019): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 7, No 1 (2019): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh More Issue