cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Yulia
Contact Email
yulia@unimal.ac.id
Phone
+6281321565468
Journal Mail Official
yulia@unimal.ac.id
Editorial Address
Jalan Jawa, Kampus Bukit Indah, Universitas Malikussaleh, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Published by Universitas Malikussaleh
ISSN : 16937074     EISSN : 27155455     DOI : https://doi.org/10.29103/sjp.v9i2.4799
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh adalah jurnal ilmiah peer-review bidang Hukum di Indonesia. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh, Indonesia. Jurnal ini adalah media untuk menyebarkan informasi tentang hasil pemikiran dan penelitian dari dosen, peneliti, dan praktisi yang tertarik pada bidang Hukum di Indonesia. Jurnal ini pernah terbit dalam bentuk offline (versi cetak) hingga Volume 6 dan mulai dari Volume 7 edisi 1 akan terbit secara online 2 kali dalam setahun pada bulan April dan Oktober. Scope: Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 187 Documents
 6   7   8   9   10 
PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN DENGAN MODUS OPERANDI AKAN MENIKAHI KORBAN DI KEPOLISIAN SEKTOR SYAMTALIRA ARON, ACEH UTARA Marzuki Marzuki
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 10, No 1 (2022): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2022
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v10i1.7937

Abstract

Penelitian ini dilakukan berdasarkan adanya tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan operandi akan menikahi korban. Pihak korban penipuan dan penggelapan melapor ke Polsek Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara. Penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP sedangkan penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan penipuan dan penggelapan dengan operandi akan menikahi korban, pengungkapan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan operandi akan menikahi korban dan                hambatan dalam pengungkapan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan modus operandi akan menikahi korban di Polsek Syamtalira Aron. Penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan pendekatan Undang-undang dan pendekatan kasus dengan menelaah bahan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana     penipuan dan penggelapan dengan operandi akan menikahi korban di Polsek Syamtalira Aron adalah; faktor media sosial, ekonomi, adanya keinginan, perjudian dan faktor lingkungan. Polsek Syamtalira Aron dalam upaya pengungkapan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan operandi akan menikahi korban diantaranya; laporan polisi, penyelidikan, yang terdiri dari membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), pemeriksaan dari saksi korban, pemeriksaan dari saksi-saksi lain, pemeriksaan laporan dari barang bukti, pemeriksaan tersangka, penyidikan, yang terdiri dari membuat surat perintah penyidikan, pemanggilan saksi, penangkapan, penggeledahan, penahanan, penyitaan, pemberkasan, dan penyerahan berkas perkara. Hambatan yang dihadapi oleh Polsek Syamtalira Aron dalam pengungkapan tindak pidana penipuan dan penggelapan adalah penegakan hukum masa pandemi, tersangka melawan petugas, alamat tersangka tidak jelas, keterangan tersangka yang membingungkan, hilangnya barang bukti serta kurangnya partisipasi masyarakat.
TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN OLEH WARGA NEGARA MALAYSIA MENURUT PASAL 126 HURUF C DAN PASAL 127 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN Teuku Putra Azis; Muhammad Hatta; Muhammad Nasir
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 10, No 1 (2022): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2022
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v10i1.7942

Abstract

Tindak pidana pemalsuan dokumen keimigrasian yang dilakukan warga negara asing Malaysia masih terjadi meskipun ada ancamaan hukum yang tegas. Penelitian bertujuan menganalisis pengaturan kejahatan pemalsuan, bentuk kejahatan pemalsuan dan penegakan hukum pemalsuan dokumen keimigrasian. Jenis penelitian digunakan metode penelitian yuridis empiris. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, serta wawancara dengan petugas keimigrasian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pemalsuan dokumen keimgrasian diatur dalam Pasal 126 huruf c dan Pasal 127. Bentuk kejahatan keimigrasian yang dilakukan adalah pemalsuan passport sehingga pelaku dihukum dengan hukuman penjara 1 tahun dan denda Rp 1.000.000. Upaya petugas keimigrasian adalah penegakan hukum karena melanggar kejahatan pemalsuan passport.
PENGELOLAAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN MELALUI INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL DI ACEH UTARA Chalik Mawardi; T. Nazaruddin; Elidar Sari
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 10, No 1 (2022): Suloh Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2022
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v10i1.7933

Abstract

Kabupaten Aceh Utara memiliki lahan perkebunan kelapa sawit mencapai 33,781.64 hektar yang diberikan kepada 11 perusahaan perkebunan. dengan jumlah lahan tersebut memunculkan banyak persoalan di bidang sosial-ekologi. Oleh karena itu pemerintah kabupaten Aceh Utara membangun konsep pembangunan perkebunan yang berorientasi sustainability dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/Ot.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System /ISPO). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi hambatan, serta bagaimana peran dan upaya  pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam mengimplementasi prinsip-prinsip perkebunan berkelanjutan melalui ISPO. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan dengan mengidentifikasi objek penelitian, pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), dan pendekatan terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal ialah untuk mengungkap kenyataan. Berdasarkan hasil penelitian ini, Pemerintah kabupaten Aceh Utara telah mendorong 3 perusahaan di sektor perkebunan kelapa sawit berkomitmen menjalankan sertifkasi ISPO. Dalam pelaksanaannya mengalami hambatan di karenakan kurangnya kesadaran perusahaan perkebunan sawit dalam menjalankan sertifikasi ISPO. Pemerintah Aceh Utara mengalokasikan anggaran untuk mengatasi hambatan tersebut, serta membentuk tim percepatan implementasi ISPO. Penulis menilai perlu adanya sinergitas antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha di bidang perkebunan kelapa sawit dalam membangun terwujudnya perkebunan sawit berkelanjutan dengan konsep sertifikasi ISPO.
ANALISIS PERBANDINGAN HUKUMAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM Sirya Iqbal; Hamdani Hamdani; Yusrizal Yusrizal
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 10, No 1 (2022): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2022
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v10i1.7938

Abstract

Kajian ini membahas tentang Analisis Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Islam. Perlindungan hukum yang diperuntukkan bagi nyawa manusia secara khusus diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), danhukum Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum Normatif. Artikel ini menyimpulkan bahwa perbandingan dari KUHP dan Hukum Islam, dimana hukum pidana yang diatur dalam KUHP, tidak dikenai adanya pemaafan secara cuma-cuma dari keluarga korban, pada hukum Islam, pemaafan cuma-cuma ini dapat memungkinkan pelaku terbebas dari hukuman qishas dan diyat, namun dalam hukum pidana Indonesia pemaaf dari keluarga korban terhadap pelaku pembunuhan tidak dapat mempengaruhi ancaman pidananya karena keputusan sepenuhnya ditangan Hakim yang memeriksa dan mengadili berdasarkan bukti- bukti yang telah ada. Hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan sengaja (dolus) dan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP dan Hukum Islam yang hukumannya adalah qisas atau diyat. Hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan tidak sengaja (culpa) berdasarkan Pasal 359 KUHP dan hukuman terhadap pelaku pembunuhan tidak sengaja dalam hukum pidana Islam yaitu hukuman pokok adalah diyat dan kafarat.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN KORPORASI DI SEKTOR KEHUTANAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH Zulkifli Zulkifli; Marlia Sastro
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 10, No 1 (2022): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2022
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v10i1.7943

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis aturan hukum pidana terhadap kejahatan korporasi di sektor kehutanan dalam hukum positif di Indonesia, faktor penyebabkan sulitnya penegakan hukum pidana di sektor kehutanan di sektor kehutanan Kabupaten Aceh Tengah dan upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke obyeknya untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap kejahatan korporasi di sektor kehutanan Kabupaten Aceh Tengah. Hasil penelitian menunjukkan aturan hukum pidana terhadap kejahatan korporasi di sektor kehutanan dalam hukum di Indonesia, dasar pertimbangan dalam UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Faktor penyebab sulitnya penegakan hukum pidana di sektor kehutanan di Kabupaten Aceh Tengah ialah lemahnya sistem perundang-undangan dan lemahnya sistem penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum pidana terhadap kejahatan korporasi di sektor kehutanan Kabupaten Aceh Tengah dengan pemberian sanksi kepada pelaku korporasi berdasarkan undang undang dan sosialisasi terhadap kerusakan hutan. Rekomendasi: diharapkan kepada penegak hukum dapat menggunakan pendekatan baru dalam penanganan pembalakan liar di Kabupaten Aceh Tengah, tidak hanya menerapkan perbuatan tindak pidana, tetapi juga memaksimalkan seluruh potensi yang ada sehingga meminimalisir  kegagalan dalam penegakan hukum, dilakukannya revisi terhadap Undang-undang kehutanan yang ada terutama dalam hal pemberian sanksi pidana terhadap korporasi, dan pemberian, perbaikan sarana dan prasarana bagi penegak hukum serta anggaran yang cukup dikarenakan pembuktian, pemeriksaan tindak pidana kehutanan tidak mudah.
PENERAPAN HUKUM RESPONSIF DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA Dian Rizki; Elidar Sari; Yusrizal Yusrizal
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 10, No 1 (2022): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2022
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v10i1.7934

Abstract

Kepastian hukum diperlukan strategi dalam upaya membangun hukum yang dikehendaki masyarakat dan hukum yang berpihak pada masyarakat, hukum yang demikian adalah hukum yang berkarakter esponsive. Namun, persoalan tentang kualitas dan kuantitas regulasi di Indonesia sudah seringkali menjadi sorotan dari berbagai pihak baik nasional maupun internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum esponsive dalam pembentukan undang-undang di Indonesia, serta untuk mengetahui banyak undang-undang yang diajukan Konstitusional Review ke Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis esponsiv, dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, penerapan hukum responsif dalam pembentukan undang-undang di Indonesia merupakan perkembangan pemikiran konsep-konsep hukum dari pakar-pakar hukum, untuk membawa Indonesia keluar dari keterpurukannya, dengan sistem hukumnya yang  karakter khas. Terkait banyaknya undang-undang di Indonesia yang diajukan Konstitusional Review, dalam hal ini penulis mengambil salah satu contoh Undang-Undang di Indonesia yang tidak esponsive. Dijadikannya UU KPK sebagai salah satu contoh Undang-Undang yang tidak esponsive, karena pembahasan perubahan kedua UU KPK tidak dilakukan secara partisipatif. Disarankan kepada pemerintah Indonesia untuk beralih kepada konsep hukum responsif.
PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR NELAYAN BERDASARKAN HUKUM ADAT LAOT DI KECAMATAN SEUNEUDDON KABUPATEN ACEH UTARA Sofyan Sofyan; Sulaiman Sulaiman; Manfarisyah Manfarisyah
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 10, No 1 (2022): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2022
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v10i1.7939

Abstract

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Panglima Laut memiliki kewenangan yaitu bidang pengembangan dan penegakan adat laut, peraturan-peraturan di laut, dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan peradilan adat laut. Panglima Laot adalah suatu lembaga yang memimpin adat istiadat, kebisaaan-kebisaaan yang berlaku dibidang penangkapan ikan, dan penyelesaian sengketa antar nelayan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: penyelesaian sengketa antara nelayan berdasarkan hukum adat laut melalui peradilan adat laut dilaksanakan secara tertutup di balai nelayan setempat dengan musyawarah dan semangat kekeluargaan masih relevan dilaksanakan demi menjaga kearifan lokal, namun belum terdokumentasi dengan baik
ANALISIS KETERANGAN ANAK SEBAGAI SAKSI KORBAN TIDAK DISUMPAH DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK Dini Nabillah; Yusrizal Yusrizal; Mukhlis Mukhlis
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 10, No 1 (2022): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2022
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v10i1.7944

Abstract

Berdasarkan Pasal 182 Ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, disingkat Qanun Jinayah, keterangan yang diberikan anak tidak bernilai sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah. Keterangan mereka apabila sesuai dengan saksi yang disumpah dapat dipakai sebagai petunjuk saja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan pembuktian saksi anak korban yang tidak disumpah dalam kasus pemerkosaan terhadap anak dan mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Lhokseumawe (MS Kota Lhokseumawe) dalam memberikan Putusan Nomor 05/JN/2019/MS.LSM.  Metode dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif melalui pendekatan kepustakaan berupa buku, peraturan perundang-undangan, dan putusan MS Kota Lhokseumawe. Dari hasil penelitian diperoleh: 1) kekuatan pembuktian saksi anak korban tidak disumpah dalam kasus pemerkosaan terhadap anak tidak bernilai sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah, tetapi keterangan mereka apabila sesuai dengan saksi dewasa yang disumpah dapat dipakai sebagai petunjuk saja; 2) Hakim MS menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum persidangan yakni tuntutan Jaksa Penuntut Umum, beberapa perbuatan yang termuat dalam ketentuan Pasal a quo, dan keterangan yang telah dikumpulkan dikuatkan dengan bukti surat berupa Visum et Repertum atas nama para anak korban, sehingga bukti petunjuk dan bukti surat sudah memenuhi batas minimal pembuktian.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA KERAJINAN TANGAN MOTIF ACEH SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DI KABUPATEN ACEH UTARA Fika Amaly Putri Rais; Yulia Yulia; Faisal Faisal
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 10, No 1 (2022): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2022
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v10i1.7935

Abstract

Pasal 38 ayat (1)-(4) Undang-Undang Hak Cipta, menyebutkan bahwa negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional dan penggunaan ekspresi budaya tradisional harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. Pentingnya perlindungan hukum terhadap karya cipta sebagai pemberdayaan potensi yang dimiliki oleh daerah untuk mengembangkan sumber daya lokal demi peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Aceh Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak cipta kerajinan tangan motif Aceh sebagai ekspresi budaya tradisonal, serta hambatan yang dihadapi dan  upaya meminimalisir hambatan dalam perlindungan hak cipta kerajinan tangan motif Aceh sebagai ekspresi budaya tradisonal di Kabupaten Aceh Utara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, pendekatan kualitatif, Sumber data  primer dan data sekunder. Analisis data secara kualitatif. Perlindungan hukum terhadap hak cipta kerajinan tangan motif Aceh sebagai ekspresi budaya tradisonal di Kabupaten Aceh Utara belum maksimal, karena tidak adanya peraturan pelaksanaan dari pemerintah Aceh terkait ekspresi budaya tradisisional dan Sikap apatis masyarakat dan Pemerintah dalam perlindungan hukum terhadap hak cipta kerajinan tangan motif Aceh sebagai ekspresi budaya tradisonal di Kabupaten Aceh Utara. Adapun upaya Perlindungan Hukum Meminimalisir terhadap hak cipta kerajinan tangan motif Aceh sebagai ekspresi budaya tradisonal di Kabupaten Aceh Utara, yaitu dokumentasi terhadap sejumlah kebudayaan yang tersebar di wilayah Aceh Utara dan enggelar  suatu  perhelatan atau  festival  kebudayaan, meskipun kegiatan tersebut dilakukan belum secara menyeluruh dan belum terkoordinasi dengan baik antar pihak terkait.
ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK ANGKAT PUTUSAN NOMOR 207/Pdt.G/2019/MS.BIR Fazlon Fazlon; Manfarisyah Manfarisyah; Ramziati Ramziati
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 10, No 1 (2022): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2022
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v10i1.7940

Abstract

Wasiat wajibah ialah wasiat yang pelaksanaanya tidak dipengaruhi atau tidak tergantung pada kehendak si yang meninggal dunia. Sementara itu, anak angkat mempunyai hak untuk menggugat waris terhadap ahli waris sebab secara hukum sebagaimana yang diatur dalam KHI pasal 209 ayat 2. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis persoalan wasiat wajibah bagi anak angkat dan pertimbangan hakim terhadap wasiat wajibah bagi anak angkat dalam Putusan Nomor 207/pdt.G/2019/MS.Bir di Mahkamah Syar’iah Bireuen, dan wujud perlindungan hukum terhadap wasiat wajibah bagi anak angkat dalam hukum kewarisan islam.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang disebut juga sebagai penelitian doktrinal. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka dan sumber-sumber bacaan yang relevan dengan tema penelitian, meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, teori hukum, buku-buku, peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis ilmiah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pendapat hakim tentang Pertimbangan wasiat wajibah terhadap anak angkat di Mahkamah Syar’iyah Bireuen adalah anak angkat mempunyai hak untuk menggugat waris terhadap ahli waris sebab secara hukum sebagaimana yang diatur dalam KHI pasal 209 ayat 2 yang berbunyi: Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya. Saran penjelasan tentang pembagian wasiat wajibah masih belum terlalu jelas maka hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan.

Page 8 of 19 | Total Record : 187

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 2 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2025 Vol. 13 No. 1 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2025 Vol. 12 No. 2 (2024): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2024 Vol. 12 No. 1 (2024): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2024 Vol. 11 No. 2 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2023 Vol. 11 No. 1 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2023 Vol 11, No 1 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2023 Vol 10, No 2 (2022): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh - Oktober 2022 Vol 10, No 1 (2022): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2022 Vol 10, No 1 (2022): Suloh Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2022 Vol 9, No 2 (2021): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2021 Vol 9, No 2 (2021): Suloh Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2021 Vol 9, No 1 (2021): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2021 Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 8, No 2 (2020): Edisi Khusus - Oktober 2020 Vol 8, No 1 (2020): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2020 Vol 8, No 1 (2020): Suloh Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 7, No 2 (2019): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 7, No 1 (2019): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh More Issue