PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[PENGAWASAN PEMBANGUNAN INFASTRUKTUR OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA SUNGAI NILAM KECAMATAN JAWAI KABUPATEN SAMBAS ]]>
<![CDATA[Andre, Andre]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v9i2.2703
<![CDATA[Penelitian ini untuk bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Proses Pengawasan Pembangunan Infastruktur oleh Badan Permusyawaratn Desa di Desa Sungai Nilam Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas. Penelitian ini didasarkan atas fenomena realisasi pembangunan yang kurang maksimal. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dengan desain penelitian analisis deskriptif . Penelitian ini menggunakan teori proses pengawasan Manullang (2005:184) yang terdiri dari : 1) Menetapkan alat pengukur (standar), kesimpulanya adalah pengawasan BPD dalam pembangunan dapat dikatakan masih belum maksimal hal ini dibuktikan karena acuan maupun pedoman pengawasannya belum jelas, setiap anggota BPD tidak memiliki dan menyimpan RKPDes atau RAB karena faktor sumber daya manusianya, baik dari tingkat pendidikan, pengalaman maupun pelatihan kurang sehingga tidak memahami akan tugas yang akan diawasi; 2) Menilai (evaluasi), kesimpulanya adalah dapat dikatakan belum maksimal, ditemukan dilapangan pembangunan tidak sesuai RAB , tidak taat administrasi karena keterlambatan laporan pertanggungjawaban; 3) Mengadakan tindakan perbaikan, kesimpulanya adalah dapat di katakana cukup baik, hal ini dibuktikan setelah selesai monitoring dari inspektorat sambas pemerintah desa langsung mengadakan perbaikan penimbunan jalan batu kong. Adapun saran yang direkomendasikan peneliti adalah  pengawasan yang dilakukan BPD, setiap anggotanya harus memiliki dan memahami RKPDes maupun RAB, agar dalam pelaksanaanya tercapai standar, evaluasi maupun tindakan perbaikan dalam mengawasi Pemerintah Desa dalam pembangunan di Desa Sungai Nilam Kecamatan Jawai Kabupaten sambas. Kata Kunci: Pengawasan, Pembangunan Infastruktur, Badan Permusyawaratan Desa]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI DALAM PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SEKADAU ]]>
<![CDATA[Aleksia, Aleksia]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v9i2.2704
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor- faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja pegawai dalam pembuatan Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau. Penelitian ini didasarakan atas permasalahan belum efektifnya kerja pegawai dalam pembuatan akta kelahiran kepada masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian eksploratif. Penelitian ini menggunakan teori Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja menurut Richard M. Steers (dalam Umam 2012:351) yang terdiri dari 1)Karakteristik Organisasi. Dalam penempatan pegawai tidak disesuaikan dengan kualifikasi pendidikan pegawai, tidak seimbangnya jumlah pegawai dengan beban pekerjaan yang ada; 2) Karakteristik Lingkungan. Adanya proses komunikasi dengan Instansi Pemerintah lainnya, namun proses komunikasi dengan masyarakat belum baikdikarenakan masih banyak masyarakat yang belum memahami prosedur pembuatan akta kelahiran,ruang kerja yang sempit dan tidak tertata dengan baik menurunkan semangat kerja pegawai; 3) Karakteristik Pekerja. Ketertarikan pegawai dalam mengerjakan pekerjaan belum baik dikarenakan tidak adanya reward yang dapat meningkatkan motivasi pegawai, sikap pegawai yang kurang disiplin dalam bekerja turut menghambat pemberian pelayanan akta kelahiran bagi masyarakat; 4) Karakteristik Kebijaksanaan dan Praktek Manajemen. Upaya peningkatan kepemilikan akta kelahiran dilakukan melalui inovasi pelayanan jemput bola akta kelahiran, namunhal tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Saran dalam penelitian ini yaitu melakukan pengelolaan manajemen SDM (sumber daya manusia), penambahan personil pegawai agar seimbang dengan beban kerja, pembenahan fasilitas ruang kerja agar didapatnya kenyaman dalam bekerja, menerapkan sistem reward dan punishment untuk mengatasi pegawai yang tidak disiplin, serta meningkatkan pelaksanaan program Jemput Bola dengan cara dilaksanakan setiap satu minggu sekali. Kata Kunci: Efektivtas Kerja, Pegawai.]]>
<![CDATA[KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM PENGAWASAN PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL DI KOTA PONTIANAK ]]>
<![CDATA[E1011161037 Natalia]]>;
<![CDATA[Ida Rochmawati]]>;
<![CDATA[Indah Sulisdiani]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v9i2.2772
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam pengawasan peredaran kosmetik ilegal di Kota Pontianak. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan desain penelitian analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori Moeheriono (2012:162) yang menjelaskan tiga indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pada organisasi publik. Ketiga indikator kinerja tersebut terdiri dari: 1)Responsivitas, kesimpulannya adalah pelaksanaan misi dan tujuan yang adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan rasa aman yaitu pengawasan peredaran kosmetik ilegal kurang baik; 2) Responsibilitas, kesimpulannya adalah pelaksanaan kegiatan organisasi berupa pengawasan sudah sesuai dengan kebijakan dan standar operasional prosedur yang berlaku namun hasilnya belum maksimal; 3) Akuntabilitas, kesimpulannya adalah pertanggungjawaban atas pengawasan yang dilakukan masih kurang baik. Adapun saran-saran yang dapat direkomendasikan oleh peneliti yang menjadi urgensidalam penelitian ini dari segi responsibilitas adalah memperbaharui kebijakan yang selama ini dijadikan sebagai acuandalam melakukan pengawasan terkait peredaran kosmetik ilegal. Selain itu saran-saran lainnya berupa penambahan jumlah sumber daya manusia yang memadai, memperkuat kerja sama dengan masyarakat, pembinaan pelaku usaha dan pemberian sanksi yang lebih tegas, serta lebih terbuka lagi kepada masyarakat agar Kota Pontianak terbebas dari peredaran kosmetik ilegal.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATARUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KUBU RAYA ]]>
<![CDATA[E1011161122 Faisal Adi Whibowo]]>;
<![CDATA[Sri Maryuni]]>;
<![CDATA[Joko Triyono]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v9i2.2767
<![CDATA[Penelitan ini bertujuan untuk menganalisis faktor apa saja yang menyebabkan belum optimalnya implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Kubu Raya yang dilakukan oleh Satpol-PP Kubu Raya selaku salah satu implementor kebijakan kawasan tanpa rokok.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori implementasi menurut Edward III (dalam Winarno 2014:177), memberikan pandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor atau variabel, yaitu: 1) Komunikasi, belum adanya sosialisasi yang dilakukan oleh dinas terkait implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok. 2) Sumber Daya, sumber daya manusia belum mencukupi untuk mengimplementasikan kebijakan dan fasilitas pendukung kebijakan yang belum tersedia. 3) Struktur Birokrasi, sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. 4) Disposisi, tidak adanya komitmen dari implementor kebijakan untuk merealisasikan kebijakan kawasan tanpa rokok ini. Saran yang dapat dilakukan yaitu, sosialisasi harus terus di lakukan untuk mengurangi tingkat pelanggaran kebijakan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menaati peraturan, menerapkan sanksi yang tegas yang tidak pandang bulu dan menambah sumber daya manusia agar implementasi kebijakan dapat dijalankan dengan maksimal.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ELEKTRONIK ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT ]]>
<![CDATA[E1011171102 Donata Dialogita]]>;
<![CDATA[Ida Rochmawati]]>;
<![CDATA[Hairil Anwar]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v9i2.2783
<![CDATA[Pada penelitian yang berjudul ”Implementasi Kebijakan Sistem Elektronik Online Single Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat” skripsi ini dimaksudkan guna untuk mengetahui, mengambarkan dan menganalisis proses implementasi kebijakan Sistem Elektronik Online Single Submission (OSS) serta mengatahui faktor apa saja yang menjadi penghambat tidak optimalnya pelaksanaan sistem OSS. Untuk mengetahui hal tersebut maka penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, setelah itu teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Setelah itu pada keabsahan data menggunakan trianggulasi sumber dan trianggulasi tehnik. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa belum optimalnya pelaksanaan sistem OSS ini dikarenakan kurangnya kuantitas dari sumber daya manusia yang membidangi pelayanan sistem OSS, sarana dan prasarana serta kurangnya koordinasi antara Dinas dan Dinas Teknis. Adapun saran penelitian adalah menambah jumlah petugas pelayanan, pembaharuan sarana dan prasarana serta meningkatkan koordinasi dengan dinas teknis]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA SEGARAU PARIT KECAMATAN TEBAS KABUPATEN SAMBAS ]]>
<![CDATA[E1011171045 Desi Lestari]]>;
<![CDATA[Sri Haryaningsih]]>;
<![CDATA[Dra Kartika Ningtias]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v9i2.2778
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hasil implementasi program BUMDes yang dikelola oleh Pemerintah Desa Segarau Parit. Permasalahan dalam penelitian ini adalah implementasi program BUMDes belum memberikan hasil yang optimal disebabkan karena pelaksananaan program BUMDes di desa Segarau Parit belum sesuai dalam Peraturan Desa Segarau Parit Nomor 6 Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan desain penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori Edaward III (dalam Nugroho 2017, 747-748) yang terdiri dari : 1) Komunikasi. Kurangnya sosialisasi dan informasi dari pemerintah desa maupun pengurus BUMDes kepada masyarakat Segarau Parit terkait tujuan keberadaan BUMDes serta program didalamnya; 2). Sumberdaya. Sumber daya manusia yang tersedia tidak bisa memanfaatkan peluang usaha dengan optimal dan unit yang dipilih terlalu banyak sehingga dana yang tersedia tidak mencukupi; 3). Disposisi. Kurangnya tanggung jawab antar bagian sehingga menyebabkan pelimpahan wewenang, Tidak transparan kepada masyarakat Desa Segarau Parit mengenai program yang dijalankan dan laporan keuangan; 4). Struktur Birokrasi. Pergantian pengurus, rangkap jabatan dan rangkap tugas yang menyebabkan pengurus bingung dan kerepotan dalam menjalankan wewenangnya, tidak adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam mengatur pelaksanaan BUMDes. Adapun saran peneliti ini adalah sosialiasi bukan hanya dilakukan pemerintah desa namun pengurus BUMDes juga ikut serta memberikan infromasi, memilih orang yang berkompeten dan memanajemen keuangan dengan baik, bertanggung jawab dalam menjalankan tugas sesuai bidangnya dan transparan kepada masyarakat mengenai program serta laporan keuangan, konsisten dalam menjalankan tugas yang diberikan dan membuat peraturan pelaksanaan BUMDes yakni SOP (Standar Operasional Prosedur) agar bisa mewujudkan keberhasilan program BUMDes di Desa Segarau Parit]]>
<![CDATA[ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKAYANG DALAM MENGURANGI DAN MENCEGAH STUNTING ]]>
<![CDATA[E.1012161027 Deny Hertian]]>;
<![CDATA[Martoyo Martoyo]]>;
<![CDATA[Aliyah Nur’aini Hanum]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v9i2.2773
<![CDATA[ABSTRAKTujuan penelitian mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang dalam mengurangi dan mencegah stunting. Metode penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif mengunakan pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah ahli gizi pemegang program stunting di Dinas Kesehatan, ahli gizi di Puskesmas Bengkayang, dan orangtua balita stunting. Penelitian ini menggunakan teori Bintoro Tjokroadmidjoyo (1996:57)-58) yang terdiri dari: 1) Pengorganisasian tahap yang mana lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan dan siapa yang menjadi pelakunya, penetapan anggaran serta penetapan sarana prasaran yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. 2) Interpretasi tahap penjabaran suatu kebijakan. Interpretasi diikuti dengan kegiatan mengkomunikasikan kebijakan agar seluruh masyarakat dapat memahami apa yang menjadi sasaran dan tujuan dari kebijakan yang dibuat. Suatu kebijakan yang telah dibuat tidak akan mencapai tujuan jika terdapat perbedaan pemahaman latar pelaksanan kebijakan atau sasaran kebijakan, karenanya suatu kebijkan harus dipahami dengan baik oleh para implementor agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk melihat bagaimana interpretasi suatu kebijkan dapat diketahui dengan pemahaman para implementor maupun sasaran kebijakan dan sosialisasi program. 3) Penerapan merupakan proses akhir dari implementasi kebijakan yang telah disusun sebelumnya, petunjuk dalam penerapannya harus sesuai dengan SOP yang jelas, pada tahapan ini tentunya perlu diketahui oleh berbagai pihak yang terlibat terutama dalam melaksanakan kegiatan penurunan stunting. Saran dari penelitian ada keterkaiatan antar Dinas Lingkungan Hidup sehingga dapat membantu masyarakat dalam memberikan penyuluhan sanitasi dan bantuan membangun sanitasi yang baik sehingga menjadi lingkungan yang bersih.]]>
<![CDATA[Pengembangan Objek Wisata “Cinta Mangrove Park” Di Desa Sungai Bakau Besar Laut Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah ]]>
<![CDATA[E1011161022 Adriel Jonah Abdinta Kotte]]>;
<![CDATA[Sri Maryuni]]>;
<![CDATA[Indah Sulisdiani]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v9i2.2768
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pengembangan Objek Wisata “Cinta MangrovePark” yang ada di Desa Sungai Bakau Besar Laut Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah.Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan desainpenelitian analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori pengembangan pariwisata dari Yoeti(2016:48-49) yang dikaji kedalam enam indikator yaitu: 1) wisatawan (tourist), jumlah kunjunganwisatawan semakin menurun dalam beberapa tahun terakhir, serta masih didominasi oleh wisatawanlokal yang berasal dari daerah sekitar Kabupaten Mempawah, 2) transportasi, sudah cukup memadai,namun aksebilitas menuju objek wisata yang masih kurang baik 3) fasilitas pelayanan, sarana danprasarana pariwisata yang masih kurang dalam menunjang kegiatan pariwisata, 4) informasi danpromosi yang diberikan belum efektif untuk mendatangkan wisatawan, 5) atraksi wisata yang belumsepenuhnya dimanfaatkan guna menarik minat wisatawan untuk berkunjung, dan 6) kelembagaanpariwisata yakni terkait hubungan kerjasama dalam pengembangan Objek Wisata “Cinta MangrovePark” antara pemerintah, swasta dan masyarakat setempat masih belum terjalin dengan baik.Beberapa saran yang penulis berikan yang menjadi urgensi dalam penelitian ini adalah agarPemerintah Kabupaten Mempawah dan Pengelola Objek Wisata “Cinta Mangrove Park” lebihmemperhatikan pengelolaan dan pengembangan pada obyek wisata yang sangat potensial secarakhusus Objek Wisata “Cinta Mangrove Park”, meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait,lebih memanfaatkan teknologi sebagai media promosi, serta memperbaiki sarana dan prasarana yangdimiliki untuk menunjang aktivitas pariwisata yang ada di Objek Wisata “Cinta Mangrove Park” gunadapat terlaksananya pengembangan Objek Wisata “Cinta Mangrove Park” secara optimal.]]>
<![CDATA[PERAN DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SINGKAWANG DALAM PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA MANGROVE SETAPUK BESAR KOTA SINGKAWANG ]]>
<![CDATA[E1011161105 Pandu Pranoto]]>;
<![CDATA[Sri Maryuni]]>;
<![CDATA[Joko Triyono]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v9i2.2784
<![CDATA[Tujuanpenelitianiniadalahuntukmengetahui pelaksanaan Peran Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kota Singkawang Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Mangrove Setapuk Singkawang. Penelitianinimenggunakanmetodepenelitiandeskriptifmelaluiteknikpengumpulan data dengancaraobservasi, wawancaradandokumentasimelaluipendekatankualitatif. Teori yang digunakandalampenelitianiniyaituteoridari Pitana dan Gayatri (2005,95) yang didasarkan pada variabel-variabel yang mempengaruhi suatu pemerintah daerah yang memiliki peran untuk mengembangkan potensi pariwisata daerah yaitu: 1).Motivator,pelaksanaan peran dinas pariwisata pemudadan olahraga sebagai motivator masih belum maksimal dikarenakan tidak memiliki jadwal pastidalam memberikan motivasi. 2).Fasilitator.pelaksanaan peran dinas pariwisata pemuda dan olahraga sebagai fasilitator belum maksimal destinasi wisata mangrove setapuk masih memiliki akses jalan yang kurang memadai akses jalan tersebut hanya dapat dilalui kendaraan roda dua, dan terdapat jembatan yang sudah rusak yang harus di perbaiki. 3).Dinamisator, pelaksanaan peran dinas pariwisata pemuda dan olahraga sebagai dinamisator dirasa cukup baik dapat dilihat dari dinas pariwisata singkawang dan dinas pariwisata provinsi saling mendukung dalam pembangunan wisata yangada di singkawang. Adapun saran yang direkomendasi oleh peneliti adalah diharapkan bagi dinas pariwisata pemuda dan olahraga kota singkawang dapat berperan aktif dalam memberikan motivasi bagi masyarakat sekitar destinasi wisata mangrove setapuk besar, selain itu diharapkan juga dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar dalam memfasilitasi wisata mangrove setapuk besar agar lebih baik lagi]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA OLEH DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT ]]>
<![CDATA[E1011161091 Tegar Oktavianus Wanday]]>;
<![CDATA[Rusdiono Rusdiono]]>;
<![CDATA[Abdul Rahim]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v9i2.2779
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja Implementasi Kebijakan Pembudayaan Gemar Membaca Oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu capaian kinerja dan target yang telah direncanakan tidak sesuai harapan dalam memenuhi tujuan kebijakan yang ingin meningkatkan minat baca di Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian deskriptif melalui pengumpulan data dengan caraobservasi, wawancara dan dokumentasi melalui pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori dari van Meter & van Horn dalam Leo Agustino (2016:133) yang didasarkan pada variabel-variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu 1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan, kesimpulanya masih belum mencapai tujuan meningkatan minat baca di kalimantan Barat, 2) Sumber Daya, kesimpulannya penggunaaan sumber daya yang belum berhasil mencapai tujuan kebijakan, 3) Karakteristik Agen Pelaksana, kesimpulannya pelaksana sudah melaksanakan tugas fungsi dan sesuai standar prosedur sebagaimana mestinya, 4) Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana, kesimpulannya sangat antusias dan menjalankan kebijakan dengan cukup baik, 5) Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana, kesimpulannya sudah menjalankan komunikasi dengan baik antar pelaksana , 6) Lingkungan Sosial, Ekonomi, Politik kesimpulannya keadaan ekonomi yang sulit mempengaruhi minat baca masyarakat. Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti adalah meningkatkan kinerja dengan baik dengan maksimalkan potensi sumber-sumber daya dengan baik.]]>
