cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Indah Permatasari
Contact Email
interpretasihukumjurnal@gmail.com
Phone
+6282341417215
Journal Mail Official
interpretasihukumjurnal@gmail.com
Editorial Address
Jl. Terompong No.24, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80239
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Interpretasi Hukum
Published by Universitas Warmadewa
ISSN : 27465047     EISSN : 2809977X     DOI : https://doi.org/10.22225/juinhum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Interpretasi Hukum website provides journal articles for free download. Our journal is a journal that is a reference source for academics and practitioners in the field of law. Jurnal Interpretasi Hukum is a law journal articles of students for Law Science published by Warmadewa University Press. Jurnal Interpretasi Hukum has the content of research results and reviews in the field of selected studies covering various branches of Law in a broad sense. This journal is published 3 times within a year April, August, and December, submitted and ready to publish scripts will be published online gradually and the printed version will be released at the end of the publishing period. The language used in this journal is Indonesian.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 481 Documents
 29   30   31   32   33 
Mengaplikasikan Sadd Dhari’ah dalam Praktik Pengangkatan Anak Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Studi Empiris Pengangkatan Anak Yang Berbeda Agama di Kutacane) Fadiah; Fatimah Zahara; Nurcahaya
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.4.1.6898.83-91

Abstract

Dalam tulisan ini menjelaskan tentang peraktek pengangkatan anak pasca terbitnya peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Kemudian penelitian ini berfokus pada pengangkatan anak yang berbeda agama dan bertempat di Kutacane. Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui bagaimana praktek pengangkatan anak berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan juga melihat praktek pengangkatan anak beda Agama di Kutacane dan penerapan sadd dhari’ah didalamnya. penelitian ini menggunakan metode hukum empiris, Sumber data yang di proleh dari masyarakat dan juga dari kajian terdahulu yang mencakup dokumen resmi, buku, peraturan perundang undangan, karya ilmiah yang berkaitan dengan penyusunan tulisan ini. Kemudian, Teknik Pengumpulan Data menggunakan dokumentasi dan wawancara. Dan dalam tulisan ini akan berisi mengenai pengangkatan anak berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, praktek pengangkatan anak beda Agama di Kutacane dan penerapan sadd dhari’ah pada praktek pengangkatan anak beda Agama.
Tinjauan Hukum Terhadap Kejahatan Begal Motor yang Dilakukan oleh Remaja (Studi Kasus di Polsek Sunggal) Dewi Ervina Suryani; Azmiati Zuliah; Andi Putra Silaban; Jhon Arkiplus Simanullang; Ruth Sari Dewi Sinaga
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.4.2.7162.285-291

Abstract

Kejahatan merupakan masalah yang abadi pada dunia, karena berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia yang ada pada dunia, dan semakin banyak peraturan, semakin banyak juga kemungkinan pelanggaran yang akan terjadi. Tujuan dari penulisan ini yaitu: Untuk mengetahui penyebab remaja melakukan kejahatan begal motor, kemudian untuk mengetahui upaya Polsek Sunggal dalam pencegahan kasus begal motor yang dilakukan remaja di kawasan Polsek Sunggal dan hambatan yang dialami Polsek Sunggal dalam kasus begal motor oleh remaja. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode normatif. Berdasarkan hasil dari penelitian remaja melakukan begal ada beberapa faktor yaitu: ekonomi, keluarga, lingkungan. Dalam memberantas begal Polsek Sunggal melakukan upaya preventiv dan represif. Polsek Sunggal juga mengalami beberapa kendala dalam penindakan begal.
Pengakuan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Perspektfi Teori Hukum Kritis Safrin Salam; Rizki Mustika Suhartono; Edy Nurcahyo; La Ode Muhammad Karim; Erick Bason; Sulayman
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.5.1.7166.721-732

Abstract

Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Konsespi hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 pada sebagian sektor mengatur mengenai pengakuan hak atas tanah ulayat masyarakat hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum hukum normatif. Pendekatan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 telah mmengatur hak ulayat masyarakat hukum adat pada bidang investasi. Namun dalam pengaturan tersebut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 menerapkan prinsip persetujuan dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat masyarakat hukum adat. Hal ini sangat bertentangan degan prinsip dalam Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) yang mengabaikan dua prinsip lainnya yakni free and prior dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat masyarakat hukum adat. Pengabaian prinsip FPIC terhadap pengaturan hak-hak masyarakat hukum adat telah menjadikan kedudukan hukum masyarakat hukum adat semakin lemah dalam hal pengambilan keputusan terkait pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat apabila berhadapan dengan pemerintah atau perusahaan swasta. Sedangkan menurut Teori hukum kritis pengakuan hak masyarakat hukum adat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ditemukan beberapa persoalan baik persoalan pada dimensi prosedural, distributif dan kontekstual. Saran dari penelitian ini adalah UU No. 11 Tahun 2022 perlu dilakukan revisi, revisi UU No. 11 Tahun 2022 dapat direvisi melalui pengujian pasal-pasal yang berkaitan dengan tanah ulayat masyarakat hukum adat di Mahkamah Konstitusi yang mana proses pengujiannya berlandaskan padal Pasal 18 B ayat 2 UUD 1945 terkhusus yang mengatur prinsip persetujuan yang harus berlandaskan pada prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC). Selain itu pula, perlu dibuatkan Perpu yang berkaitan pengaturan tanah ulayat dibidang investasi dengan berlandaskan pada prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC). Hal ini penting untuk menjamin kepastian hukum masyarakat hukum adat atas tanah ulayat
Perlindungan Konsumen Atas Iklan Produk Rokok Sebagai Upaya Menurunkan Prevalensi Perokok Anak Tiara Nabila; Muthia Sakti
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.4.2.7269.367-376

Abstract

Prevalensi perokok anak yang tinggi salah satunya disebabkan oleh iklan produk rokok yang beredar secara masif di berbagai media, baik itu secara cetak, penyiaran, teknologi informasi, dan/atau luar ruang memberi paparan terhadap anak yang melihatnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia terhadap iklan rokok dan mengenai upaya perlindungan konsumen atas iklan produk rokok dalam upaya menekan prevalensi perokok anak. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan data sekunder yang didapat melalui studi pustaka dengan bahan hukum primer berupa UUPK, UU Penyiaran, UU Kesehatan, dan PP No. 109/2012, bahan hukum sekunder berupa rancangan undang-undang, hasil penelitian, buku, artikel ilmiah, dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier.berupa kamus, data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif. Perlindungan hukum terhadap perokok anak selaku konsumen dalam rangka menekan prevalensi perokok anak telah diatur dalam regulasi yang memuat pengendalian iklan produk rokok, namun hasil penelitian menyatakan bahwa anak-anak masih dapat mengakses iklan rokok yang tersebar di media sosial, khususnya iklan rokok elektrik, sedangkan pengendalian mengenai rokok elektrik belum diatur dalam PP No.109/2012. Agar perlindungan anak dari iklan rokok dapat berjalan secara maksimal maka diperlukan pengawasan yang ketat oleh pemerintah, pihak yang berwajib, dan masyarakat untuk melarang anak di bawah umur mengakses iklan rokok, melakukan sosialisasi di setiap sekolah, serta mempercepat revisi PP No. 109/2012.
Analisis Putusan Hakim No: 1321/PID.SUS/2021/PN.Medan dalam Tindak Pidana Ekspliotasi Seksual Terhadap Anak Dewi Ervina Suryani; Ari Mamanta Sembiring; Hezekiel Bastanta Sembiring; Dian Hardian Silalahi
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.4.2.7308.183-190

Abstract

Eksploitasi anak adalah tingkah laku yang diperbuat secara sewenang-sewenangnya terhadap seseorang yang belum dewasa dengan tujuan keuntungan pribadi tanpa memikirkan psikis anak dan mental anak. Meskipun larangan eksploitasi anak ada dalam Undang-Undang, tetapi pada kenyataanya masih sering terjadi di dalam kehidupan seperti Eksploitasi seksual, dimana anak diperjual belikan untuk pemenuhan seksual. Penerapan dalam undang-undang mengenai perlindungan anak terhadap korban eksploitasi serta perlindungan apa yang didapatkan oleh anak korban eksploitasi yang terjadi pada korban seksual dalam Putusan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana dalam Putusan 131/Pid.sus/2021/PN.Mdn UU perlindungan anak No.35 tahun 2014 diterapkan Pasal 88 dan perlindungan hukum apa saja yang diberikan kepada anak yang dianggap belum dewasa dan cukup umur korban kejahatan seksual eksploitasi dalam putusan No.1321/Pid.sus/2021/PN.Mdn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan No. 1321/Pid.Sus/2021/PN.Mdn, hakim menerapkan UU No. 35 Tahun 2014 terhadap Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan hukuman lebih berat. Pasal 88 UU tersebut menegaskan perlunya peningkatan sanksi pidana untuk dampak jera dan memulihkan anak. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 88 memperkuat perlindungan individu di bawah umur, termasuk sanksi bagi pelaku kejahatan seksual. Putusan ini juga mengacu pada Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, memberikan Selvi perlindungan hukum dan keamanan pribadi saat memberikan keterangan dan pemisahan dari pelaku saat dimintai keterangan.
Penggunaan Kontrasepsi Mantap pada Pasangan Suami Isteri di Kabupaten Langkat Ditinjau dari Hukum Islam dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Keluarga Sri Suci Ayu Sundari; Imam Yazid; Fatimah Zahara
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.4.2.7309.218-225

Abstract

Penelitian ini menganalisis tentang penggunaan kontrasepsi mantap (kontap) pada pasangan suami dan isteri d Kabupeten Langkat ditinjau dari hukum Islam dan pengaruhnya terhadap ketahanan keluarga. Fokus yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimanakah pengaruh kontrasepsi mantap terhadap ketahan keluarga di Kabupaten Langkat. Metode penelitian yang dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan penelitian yaitu pendekatan kasus (case approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini berkesimpulan bahwa kontrasepsi mantap menurut MUI mengubah fatwa hukum vasektomi dari haram menjadi halal. Pasangan suami isteri di Kabupaten Langkat memiliki anggapan yang negatif terhadap kontrasepsi mantap, diantaranya: Pertama, bertentangan dengan adat istiadat yang melarang untuk melakukan kontrasepsi mantap dan rendahnya pengetahuan yang berpendapat bahwa metode kontrasepsi dilarang oleh agama. Kedua, Kerumitan yang cukup tinggi dalam melakukan kontrasepsi mantap dan membutuhkan banyak waktu dan tenaga dan Ketiga, asumsi dan kekhawatiran bahwa kontrasepsi mantap dapat mengganggu kejantanan dan impotensi, serta alasan ekonomi karena beranggapan bahwa vasektomi memerlukan biaya yang sangat tinggi. Metode kontrasepsi mantap juga berdampak bagi pasangan suami isteri di Kabupaten Langkat, kebanyakan dari laki-laki sebagai suami yang menolak untuk dilakukannya kontrasepsi mantap sebagai program keluarga berencana dan bagi pasangan suami isteri yang telah melakukan metode kontrasepsi mantap dalam pernikahannya di Kabupten Langkat berdampak pada keharmonisan rumah tangga dan menjadi ancaman dalam keutuhan rumah tangga.
Pembinaan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Dinas Sosial Kota Medan Dewi Ervina Suryani; Sigrit Jenifer Geraldin Situmorang; Bahulan Idodi Pratama Panjaitan; Brema Imanuel Ginting; Indra Gunawan Purba
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.4.2.7319.200-207

Abstract

Tindak kriminalitas di era saat ini semakin berkembang pesat terutama tindak kriminal pelecehan seksual pemerkosaan yang ada di Kota Medan, tidak sedikit kasus ini memakan korban jiwa, bahkan korban pemerkosaan ini banyak dialami oleh anak-anak. Kurangnya pengawasan orang tua dalam menggunakan smartphone dapat memberikan dampak buruk seperti akses konten berbau dewasa oleh anak. Hal ini berdampak pada meningkatnya kasus tindak pidana pemerkosaan sebagai dampak buruk kecanggihan teknologi saat ini yang juga banyak di alami oleh anak-anak. Tujuan penelitian ini agar mengetahui bentuk pembinaan serta meminimalisir tindak kekerasan seksual yang sedang marak terjadi pada saat ini, sehingga angka kriminalitas seksual semakin berkurang. Pada penelitian ini, digunakan metode normative empiris karena memerlukan adanya studi kasus guna untuk melengkapi penelitian ini. Peran pemerintah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Dinas Sosial Kota Medan sangatlah di harapkan untuk meminimalisir tindak pidana pelecehan seksual pemerkosaan yang ada di Kota Medan, agar tidak terjadi lagi kasus yang serupa, bahkan dibutuhkan rasa simpati upaya pemerintah terhadap anak korban pemerkosaan agar membina serta melindungi sehingga membentuk kembali mental dan karakter yang sudah rusak akibat tindakan kriminal yang di alaminya.
Peran Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Medan dalam Proses Pendampingan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Dewi Ervina Suryani; Yehezkiel Imanuel Hasibuan; Friendy Jaya putra Lase; Aiswarya Rai Kanu; Ayu Efritadewi
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.4.2.7323.233-239

Abstract

Penelitian ini membahas permasalahan kasus pelecahan seksual anak yang terjadi di Indonesia. Tercatat kejahatan pelecehan seksual ini menjadi angka tertinggi pada kasus kekerasan seksual khususnya anak. Peneliti melakukan penelitian di Yayasan Peran Kajian Perlindungan Anak. Adapun tujuan penelitian karena PKPA merupakan lembaga perlindungan anak. Dalam permasalahan ini PKPA berusaha melakukan advokasi dan inovasi layanan dalam menghadapi kasus pelecahan seksual anak. Metode penelitian kami ini merupakan metode empiris yuridis Peran dan upaya oleh PKPA dapat berpengaruh besar bagi kehidupan anak yang telah kehilangan hak nya dari manusia yang tidak bertanggungjawab sehingga anak dapat terlindungi atau dilindungi oleh hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur Perlindungan Anak menjadi dasar pertimbangan hakim, dan didasarkan pada banyak fakta yang terungkap di pengadilan yang berkaitan dengan putusan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahwa peran PKPA dalam hak asasi manusia, khususnya bagi anak, sangatlah penting. PKPA menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka serius menangani masalah ini. PKPA juga bertujuan untuk memberikan advokasi dan dukungan hukum. PKPA berharap pemerintah memperhatikan dan bertanggung jawab penuh atas hak-hak anak.
Paradigma Hakim Pengadilan Agama di Sumatera Utara Terhadap Kewarisan Anak Zina Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Wilda Lestari; Syafruddin Syam; Akmaluddin Syaputra
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.4.2.7346.191-199

Abstract

Fokus penelitian adalah bagaimana kedudukan anak zina dalam kewarisan sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dan paradigma hakim Pengadilan Agama di Sumatera Utara terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Model penelitian (mode of inquiry) penelitian ini adalah kualitatif. Pada akhirnya penelitian ini menunjukkan bahwa paradigma hakim Pengadilan Agama di Sumatera Utara terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, jika dimaknai dari sudut perlindungan anak bagi golongan anak sebagai putusan yang progresif sesuai dengan tuntutan rasa keadilan setiap anak, untuk mendapatkan pemenuhan hak keperdataannya jika orang tuanya tidak melakukan pengakuan atau pengesahan terhadapnya. Sedangkan jika dimaknai dari sudut hukum waris, maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dimaksudkan terhadap anak yang dilahirkan dari orang tuanya telah dilangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaannya, bukan anak yang dilahirkan dari orang tuanya yang belum/tidak pernah terikat perkawinan sama sekali. Sehingga kepada anak zina yang sama sekali tidak memiliki hubungan pernikahan diantara kedua orang tuanya, dan menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai dasar agar anak zina tersebut mendapat waris dari ayah biologisnya tidak begitu serta dapat diterima, karena di dalam hukum Islam telah diatur dengan tegas tentang status dan hak dari seorang anak hasil zina, sehingga dengan memberlakukan kewarisan kepada anak zina akan menimbulkan penolakan umat Islam di Indonesia.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual (Studi Pada Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Medan) Dewi Ervina Suryani; Natalin Margaretta Br. Torus; Dahlia Enzelina Siregar; Rio Ricardo Tarigan; Heni Widiyani
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.4.2.7350.262-268

Abstract

Pelecehan merupakan karakter sebagai contoh cara berperilaku yang memaksa yang tampaknya tidak diinginkan terhadap individu yang objektif dan direncanakan untuk mengkompromikan atau mengancam targetnya. Masalah tersebut menjadi latar belakang penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab anak menjadi korban pelecehan seksual dan bagaimana hukum melindungi anak yang menjadi korban pelecehan seksual. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian ini penegakan hukum dan perlindungan anak perlu dioptimalisasi penerapannya mengingat negara berkewajiban memberikan perlindungan pada anak guna menciptakan penerus bangsa berkualitas dan bagi keluarga dalam rangka memberikan pendidikan sebagai sarana pencegahan pelecehan seksual pada anak, perlu dilakukan peningkatan kesadaran akan kesehatan reproduksi anak. Masyarakat juga meningkatkan kesadaran masyarakat dengan ikut serta dalam perawatan dan perlindungan korban serta waspada terhadap keadaan yang mendorong terjadinya pelecehan seksual pada anak.

Page 31 of 49 | Total Record : 481

 29   30   31   32   33 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 1 (2026): Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 5 No. 3 (2024): Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 3 No. 3 (2022): Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 2 No. 3 (2021): Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 1 No. 1 (2020): Jurnal Interpretasi Hukum More Issue