cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Indah Permatasari
Contact Email
interpretasihukumjurnal@gmail.com
Phone
+6282341417215
Journal Mail Official
interpretasihukumjurnal@gmail.com
Editorial Address
Jl. Terompong No.24, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80239
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Interpretasi Hukum
Published by Universitas Warmadewa
ISSN : 27465047     EISSN : 2809977X     DOI : https://doi.org/10.22225/juinhum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Interpretasi Hukum website provides journal articles for free download. Our journal is a journal that is a reference source for academics and practitioners in the field of law. Jurnal Interpretasi Hukum is a law journal articles of students for Law Science published by Warmadewa University Press. Jurnal Interpretasi Hukum has the content of research results and reviews in the field of selected studies covering various branches of Law in a broad sense. This journal is published 3 times within a year April, August, and December, submitted and ready to publish scripts will be published online gradually and the printed version will be released at the end of the publishing period. The language used in this journal is Indonesian.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 481 Documents
 31   32   33   34   35 
Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di SD Kota Medan Gracesela Sondang Sormin; Heriyanti; Kartina Pakpahan; Lilis Suriani Pane; Dela Septiana Pinayungan
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.4.2.7597.300-307

Abstract

Pelecehan seksual terhadap anak meningkat setiap tahun dapat dilihat dari data Tahun 2019 dengan jumlah 216 kasus sampai Tahun 2021 sebanyak 953 kasus. Tahun 2023 jumlah anak di Medan sebanyak 76.101 jiwa sehingga perlu upaya mencegah kekerasan seksual agar jumlah anak di Medan terhindar dari kekerasan seksual. Penelitian bertujuan menganalisis pengaturan penghapusan kekerasan seksual pada anak, menganalisis upaya penanggulangan kekerasan seksual pada anak. Metode penelitian menggunakan metode Yuridis Empiris, melakukan wawancara narasumber. Kekerasan seksual pada anak merupakan kejahatan kekerasan fisik dan nonfisik, diatur pada Pasal 4 huruf a, b, Pasal 5, Pasal 6 huruf a, b Undang-Undang TPKS No.12 Tahun 2022. Upaya penanggulangan kekerasan seksual sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 76D, 76E, Pasal 81 ayat 1, Pasal 82 ayat 1 dan pada Pasal 1 ayat (3), Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 tentang Kebiri Kimia merupakan upaya penanggulangan kekerasan seksual pada anak secara penal. Upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak secara non penal di sekolah dilakukan melalui sosialisasi penyuluhan kepada murid, peran orangtua memberi edukasi seks sejak dini, mengajarkan anak bagian tubuh yang tidak boleh disentuh, mengawasi penggunaan handphone, peran KPAI untuk memberikan pengawasan dalam memeriksa, memantau, mengevaluasi pelanggaran terhadap anak.
Sistem Pengembangan Karir pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai (Studi Kuantitatif pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sukabumi) Suprianto Juniansyah; Dian Purwanti; M Rijal Amirulloh
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.4.2.7642.278-284

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Sistem Pengembangan Karir Pegawai Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sukabumi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dan sampel dalam penelitian ini merupakan pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sukabumi yang berjumlah 30. Dalam penelitian ini, penyusun melakukan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan kuesioner. Data dalam penelitian ini diolah dengan metode penghitungan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pengaruh Sistem Pengembangan Karir terhadap Motivasi Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sukabumi, ditunjukkan oleh nilai t-hitung sebesar 9,002 dengan Sig. (p-value) sebesar 0,000, sehingga diperoleh Sig (p-value) < 0,05.
Evaluasi Kebijakan tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota SUKABUMI (Studi Kasus di Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Sukabumi) Ilman Syahrial; M. Rijal Amirulloh; Dian Purwanti
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.4.2.7643.416-438

Abstract

Penelitian ini membahas tentang evaluasi kebijakan tentang penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Sukabumi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi kebijakan tentang penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Sukabumi (Studi Kasus di Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Sukabumi) Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini, yang menjadi unit penelitian adalah Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Sukabumi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa kualitatif melalui tiga tahap yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini bahwa implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Sukabumi mengalami kemajuan yang signifikan, dengan peningkatan luas RTH dan pembangunan taman dan lapangan hijau yang diapresiasi oleh masyarakat. Meskipun demikian, terdapat kendala seperti penurunan penanaman pohon selama pandemi dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan sampah. Evaluasi kebijakan yang berkesinambungan dan responsivitas terhadap masalah tersebut perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan RTH. Dengan penanganan yang tepat, diharapkan kebijakan RTH di Kota Sukabumi dapat terus meningkatkan efektivitasnya dalam menjaga kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat, dengan memperhatikan perlindungan vegetasi, partisipasi masyarakat, pengendalian polusi udara, dan penyesuaian peraturan sesuai kebutuhan dan kondisi kota
Analisis Yuridis Terhadap Pengalihan Aset Ruko Atas Pembina Yayasan Medica Dengan Cara Jual Beli (Studi Putusan Nomor : 21/Pid.B/2021/Pn.Bnj) Muhammad Ali Adnan; Ruben Rezeky Sianturi; Atika Sunarto; Tajuddin Noor
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.4.3.7720.324-329

Abstract

Di Indonesia, yayasan diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Dalam peraturan tersebut, jelas disebutkan bahwa yayasan memiliki kekayaan dan hak miliknya sendiri, yang tidak dimiliki oleh para pengurusnya. Sebelum adanya undang-undang tentang yayasan, keberadaan aset yayasan sering menimbulkan kontroversi karena kadang-kadang yayasan, yang seharusnya bertujuan untuk kepentingan masyarakat, disalahgunakan untuk melakukan tindakan ilegal. Dalam beberapa kasus, tanah dan aset yayasan bahkan diperjual belikan secara ilegal, yang tentunya melanggar undang-undang dan hak milik yayasan itu sendiri. Penelitian yang dilakukan dalam studi ini adalah penelitian normatif, di mana hukum menjadi acuan dasar dalam penelitian. Dalam hal permasalahan dalam penelitian ini ialah aset Yayasan yang dialihkan yaitu sebuah ruko yang berada di Jalan Veteran, Kec Binjai, Kota Binjai. Adapun aset tersebut ialah merupakan milik Yayasan Medica namun atas nama dr Reinhard Silalahi yang dalam hal ini berkedudukan sebagai Pembina Yayasan dan Terdakwa dalam Perkara pada Putusan No.21/Pid.B/2021/Pn.Bnj. Berdasarkan ketentuan Pasal 28 dalam Undang-Undang Yayasan, Pembina merupakan organ Yayasan yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada pengurus atau pengawas oleh undang-undang ini atau anggaran dasar. Dalam putusan majelis hakim, mereka berpendapat bahwa tidak ada perbuatan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa, seperti memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan. Namun, perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dalam ranah perdata.
Implikasi Resentralisasi Kewenangan Pertambangan Timah Terhadap Potensi Pendapatan Daerah di Bangka Belitung Andri Yanto; Fadila Salbilla; Risky Carmil Sitakar
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.4.2.7756.344-357

Abstract

Kebijakan hukum pertambangan di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk politik hukum domestik, fluktuasi harga pasar global, ketersediaan sumber daya, dan persaingan internasional. Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar konstitusional tertinggi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia, yang memberikan tanggung jawab kepada negara dalam mengatur, mengelola, dan mengawasi sektor ini. Namun, perkembangan kebijakan pertambangan, terutama terkait dengan pengalihan kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat, memiliki implikasi signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi implikasi kebijakan resentralisasi pertambangan timah pasca penetapan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara di Bangka Belitung. Dengan metode penelitian yuridis-normatif dan pendekatan konseptual serta perundang-undangan, penelitian ini menelaah konsekuensi dalam hubungan kewenangan dan perimbangan keuangan untuk menemukan relevansi antara das sollen dan das sein dalam manajemen pertambangan timah dan pembangunan daerah. Hasil penelitian ini menunjukan resentralisasi kewenangan pertambangan menghasilkan implikasi langsung pada depresi pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Minerba. Kontribusi industri ekstraktif terhadap postur ekonomi menghasilkan dependensi yang tinggi terhadap timah, sehingga peralihan kewenangan mereduksi kompetensi pemerintah daerah provinsi dalam mengendalikan penerimaan dari sektor PAD dan DBH. Sementara implikasi tidak langsung dari resentralisasi adalah kompleksitas tata kelola pertambangan yang menyulitkan daerah untuk melakukan penataan, terutama sebelum peraturan pelaksana dapat diberlakukan secara optimal. Penambangan ilegal yang masih menjamur berkontribusi pada kerusakan lingkungan dan degradasi fungsi lahan, sungai, dan perairan yang menyurutkan potensi pengembangan sektor ekonomi non-ekstraktif. Dengan demikian, strategi dan kebijakan kolektif menjadi urgensitas yang tidak terhindarkan guna mengoptimalkan hubungan kewenangan dan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara holistik.
Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim dalam Penjatuhan Tindak Pidana Asusila (Studi Putusan Nomor 375/PID.B/2020/PN.SRH) Ronald Hasudungan Sianturi; Willy Yohanes Siahaan; Deswan Harapenta Ginting; Airo Kamta Perangin-angin; I Made Aditya Mantara Putra
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.4.2.7773.292-299

Abstract

Keluarga yang dianggap sebagai orang terdekat seringkali terlibat sebagai pelaku dalam beberapa tindakan asusila. Salah satunya adalah banyaknya laporan pemerkosaan dan pelecehan. Perbuatan asusila ini dapat terjadi di mana saja dan dapat berdampak buruk bagi kehidupan korbannya, mulai dari masyarakat di kota besar hingga di pedesaan. Perlunya pencegahan dan terapi yang efektif muncul dari fakta bahwa masalah sosial sering kali diakibatkan oleh kegiatan asusila yang dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri. Dalam upaya menekan dan mencegah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, yaitu dengan memeriksa suatu kasus yang memiliki signifikansi hukum yang sedang berlangsung dan undang-undang yang relevan. Tindak pidana terhadap perbuatan yang melanggar kesusilaan tersebut diatur dalam pasal 467 s.d. 505 Bab 16 RUU KUHP. Perlindungan korban lebih merupakan perlindungan tidak langsung atau abstrak di bawah hukum pidana positif yang ada. Artinya didalam KUHP kedudukan korban itu tampaknya masih belum dioptimal sebagaimana mestinya terhadap pelaku kejahatan kesusilaan.
Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Jual Beli Virtual Assets dengan Menggunakan Transaksi Real Money Trading IB. Gede Agustya Mahaputra; I Made Aditya Mantara Putra; A. A. Ngr Mayun Narindra
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.4.3.7774.608-618

Abstract

Di jaman era globalisasi saat ini telah dirasakan bersama bahwa teknologi terus mengalami perkembangan yang sangat pesat. Salah satu perkembangan teknologi tersebut dapat dilihat dari kehadiran game online yang telah menimbulkan fenomena baru yakni salah satunya adalah transaksi jual beli virtual assets. Benda virtual saat ini mungkin masih asing terdengar dalam kehidupan di masyarakat, akan tetapi benda tersebut sebetulnya telah hadir dalam kehidupan sehari-hari kita, contohnya melalui permainan yang ada pada smarthphone ataupun komputer. Benda-benda virtual yang ada dalam permainan tersebut telah lama diperjual-belikan oleh masyarakat khususnya generasi muda. Transaksi jual beli virtual merupakan perdagangan benda-benda virtual yang ada dalam suatu permainan (game online) yang dapat ditransaksikan dengan uang virtual maupun mata uang yang sebenarnya. Kemudahan dalam transaksi jual beli virtual dalam game yang diberikan oleh pengembang aplikasi tersebut tentu kelak akan menimbulkan suatu permasalahan hukum berkaitan dengan banyaknya anak-anak yang masih tergolong dibawah umur dan belum cakap secara hukum dapat melakukan transaksi jual beli benda virtual. Adapun permasalahan yang diteliti yakni kedudukan dan keabsahan transaksi jual beli assets virtual dengan real money trading dan upaya hukum yang dapat dilakukan pelaku usaha apabila terjadi permasalahan berkaitan dengan transaksi real money trading oleh konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa virtual assets atau benda virtual dapat digolongkan menjadi benda yang tidak berwujud, sehingga menurut ketentuan KUHPerdata benda tidak berwujud dapat diperjual-belikan serta berkaitan dengan permasalahan hukum yang terjadi dalam real money trading dapat diselesaikan berdasarkan atas perjanjian jual beli barang virtual melalui online yang telah disepakati oleh konsumen
Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Barang yang Hilang atau Rusak Pada Aplikasi Jual Beli Secara Online Suhaila Zulkifli; Jeremia Maruli Simbolon; Mutiara Henramawati Christin Waruwu; Deviana Br. Haloho; Tajuddin Noor
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.4.2.7775.255-261

Abstract

Hadirnya transaksi jual-beli online lewat aplikasi setidaknya melibatkan dua pihak, yaitu pelaku usaha yang berperan menyediakan barang/jasa, dan pihak konsumen yang berperan sebagai pengguna barang/jasa yang ditawarkan. Berangkat dari bentuk upaya dalam menjamin kepastian hukum guna mewujudkan perlindungan terhadap pelaku konsumsi, dihadirkanlah UU Perlindungan Konsumen yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan kulitatif. Bertujuan untuk memahami ketentuan dan bentuk perlindungan hukum serta tanggungjawab pelaku usaha atas barang yang hilang atau rusak. Adapun bentuk pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap konsumen dapat dilihat ketika barang yang dibeli hilang atau rusak, pelaku usaha akan memenuhi jaminan atau garansi yang disepakati.
Analisis Kontrak Kerja dan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Informal Pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Pada Driver Go-Jek) Atika Sunarto; Puspita Grace Angelia Lumbantobing; Derisman Zebua; Muhammad Ali Adnan; Tajuddin Noor
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.4.2.7787.171-176

Abstract

Akibat penutupan perusahaan akibat wabah COVID-19, tingkat pengangguran meningkat, terutama di Indonesia. Namun, karena mereka mengizinkan para penganggur untuk mendaftar sebagai pengemudi transportasi online, platform transportasi ini muncul sebagai alternatif yang disambut baik bagi mereka selama pandemi. Go-Jek adalah salah satu platform yang lebih terkenal di Indonesia. Pemilik Aplikasi GO-JEK dan pengelola penyedia layanan pihak ketiga yang bekerja sama dengan GO-JEK Indonesia adalah PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB). Alih-alih menggunakan kontrak kerja yang tercakup dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, GO-JEK Indonesia menjalin kerjasama dengan driver melalui perjanjian kemitraan. Komponen kemitraan ini disorot selama pendaftaran kemitraan atau dengan mengacu pada KUH Perdata. Penelitian ini bersifat normatif, dengan menggunakan hukum sebagai kerangka acuan utama. Karena kedua PT. GO-JEK Indonesia dan driver GO-JEK memiliki kedudukan yang sama sebagai rekanan yang ditetapkan dengan Akta Penanda Tangan, mereka memiliki hubungan hukum sebagai suatu persekutuan. Namun, Pengadilan Negeri atau pengadilan umum, bukan pengadilan hubungan industrial, yang berwenang mengadili hal-hal tersebut dalam hal terjadi perselisihan atau perselisihan.
Analisis Penetapan Mut’ah dan Nafkah Iddah Terhadap Istri yang Nusyuz Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Hakim No. 3085/Pdt.G/2022/PA.Lpk) Rudi Pratama; Nurul Huda Prasetya
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.4.3.7788.316-323

Abstract

Urgensi pengkajian ini ialah mendalami penilaian hakim vide Tetapan No.3085/Pdt.G/2022/PA.Lpk mengenai pemenuhan uang mut’ah dan biaya ‘iddah kepada istri yang terindikasi nusyuz ditinjau dari sudut pandang hukum Islam. Pengkajian ini termasuk pendalaman yuridis dogmatis, ialah pengkajian untuk mendalami konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam ilmu hukum. Bahan hukum utama meliputi Konstitusi Pernikahan No. 1 Tahun 1974, Ketetapan Otoritas No. 9 Tahun 1975, KHI, dan Putusan No. 3085/Pdt.G/2022/PA.Lpk; acuan hukum pendukung meliputi jurnal, kitab-kitab ilmiah, dan hasil penelitian yang sesuai dengan pokok bahasan ini. Berdasarkan temuan dalam penelitian terkait, pemenuhan mut’ah dan biaya ‘iddah terhadap wanita terindikasi nusyuz melalui Tetapan Keluaran 3085/Pdt.G/2022/PA.Lpk merupakan sikap kehati-hatian Majelis Hakim atau tidak menjadikan nusyuz sebagai alasan perceraian tetapi karena terjadinya perselisihan terus-menerus antara kedua pihak. Maka wajar hakim tetap memberikan mut’ah dan biaya ‘iddah untuk pihak istri yang ditalak raj’I meskipun secara bukti-bukti menunjukan istri tersebut nusyuz. Konsekuensi hukumnya adalah suami berkomitmen membiayai biaya ‘iddah serta mut’ah sesuai dengan jumlah yang diputuskan. Sebab pada prinsipnya res judicata pro veritate habetur, menuturkan bahwa ketentuan pengadilan dinyatakan sah kecuali dibatalkan oleh putusan yang lebih tinggi.

Page 33 of 49 | Total Record : 481

 31   32   33   34   35 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 1 (2026): Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 5 No. 3 (2024): Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 3 No. 3 (2022): Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 2 No. 3 (2021): Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 1 No. 1 (2020): Jurnal Interpretasi Hukum More Issue