cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nyoman Gede Sugiartha
Contact Email
interpretasihukumjurnal@gmail.com
Phone
+6281237083338
Journal Mail Official
interpretasihukumjurnal@gmail.com
Editorial Address
Jl. Terompong No.24, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80239
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Interpretasi Hukum
Published by Universitas Warmadewa
ISSN : 27465047     EISSN : 2809977X     DOI : https://doi.org/10.22225/juinhum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Interpretasi Hukum website provides journal articles for free download. Our journal is a journal that is a reference source for academics and practitioners in the field of law. Jurnal Interpretasi Hukum is a law journal articles of students for Law Science published by Warmadewa University Press. Jurnal Interpretasi Hukum has the content of research results and reviews in the field of selected studies covering various branches of Law in a broad sense. This journal is published 3 times within a year April, August, and December, submitted and ready to publish scripts will be published online gradually and the printed version will be released at the end of the publishing period. The language used in this journal is Indonesian.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 395 Documents
 30   31   32   33   34 
Penegakan Hukum Bagi Anggota Militer Angkatan Darat Yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika (Studi di POMDAM XIV/Hasanuddin) Posma Juni Br.Purba; Haeranah; Hijrah Adhyanti
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/juinhum.4.2.7426.208-217

Abstract

Tentara Nasional Indonesia adalah sekelompok orang yang telah menjalani latihan yang ekstensif dalam rangka menunaikan tugas dan bela negara. Selain itu, TNI harus mematuhi semua standar hukum dan militer yang berlaku karena terikat oleh batasan-batasan tersebut. Untuk dapat mengemban tanggung jawab dan kewajiban yang sangat sulit dan spesifik, Tentara Nasional Indonesia dilatih dan diinstruksikan untuk mematuhi perintah atau keputusan dan melaksanakannya dengan baik dan berhasil. Karena dapat merusak moral prajurit dan merusak rasa persatuan mereka, peredaran dan penggunaan narkoba di badan militer membutuhkan pencegahan yang signifikan dikarenakan dapat mengakibatkan rusaknya moral prajurit militer dan merusak gambaran kesatuan. Agar penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkoba dapat terlaksana dengan berhasil dan berdayaguna, maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap peredaran Narkotika. TNI adalah anggota kelompok masyarakat yang telah menjalani latihan khusus untuk menunaikan kewajiban dan melindungi negara. Selain itu, Tentara Nasional Indonesia dibatasi oleh persyaratan hukum dan militer, pada setiap tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan persyaratan hukum dan militer yang relevan. TNI dididik dan diajari agar mampu melaksanakan kegiatan dan komitmen yang sangat sulit dan khusus. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika pada badan militer wajib mendapat penanganan yang berfokus, hal ini dapat merusak moral personel militer dan merusak citra persatuan, maka peredaran dan penyalahgunaan narkoba di badan militer memerlukan perhatian lebih terarah. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap peredaran narkoba agar tindak pidana yang melibatkan penyalahgunaan narkoba dapat ditangani dengan baik dan efisien.
Analisis Hukum Peran KPU dalam Proses Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD di Sulawesi Selatan Andi Riatul Mutia Juliastuty Sudirman; Marthen Arie; Hamzah Halim
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/juinhum.4.2.7460.145-163

Abstract

Penggantian Antar Waktu tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kurangnya pengaturan mengenai kejadian force majeure, menunjukkan perlunya aturan yang khusus mengenai PAW. Undang-undang yang mengatur PAW meliputi UU Pemerintahan Daerah, UU MD3, dan UU Partai Politik. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan substansi dan prosedur PAW serta mengevaluasi efektivitas peran Komisi Pemilihan Umum saat proses PAW anggota DPRD di Sulawesi Selatan. Penerapan pengaturan substansi dan prosedur PAW penting untuk menilai kepatuhan hukum dan kualitas penyelenggaraan proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan kajian literatur. Analisis data dilakukan dengan memeriksa hasil pengolahan data, mendukung oleh hasil wawancara, dan mengacu pada aturan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, dilaksanakan di KPU Kota Makassar, KPU Kota Parepare, dan Kantor DPD II Partai Golkar Kota Parepare. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas peran KPU dapat dinilai berdasarkan aspek-aspek pendukung efektivitas hukum, seperti faktor hukum, penegakan hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Terdapat perbedaan optimalisasi peran KPU Kota Makassar dan Kota Parepare dalam penanganan proses PAW, dengan KPU Kota Makassar dinilai kurang efektif dan belum optimal dibandingkan dengan KPU Kota Parepare. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung perbaikan kebijakan dan peran KPU dalam memastikan proses PAW yang efektif sesuai dengan prinsip demokrasi, seperti pemerintahan berdasarkan hukum (Konstitusi) dan persamaan kedudukan, berkeadilan sosial, serta pembatasan kewenangan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik atau instansi pemerintahan.
Penundaan Pembayaran Utang Debitur pada Perjanjian Kredit Pinjaman Uang Akibat Adanya Pandemi Covid-19 (Studi pada Bank Rakyat Indonesia Kab Samosir) Suhaila Zulkifli; Diana Kristina Nadapdap; Rolasta Naomi Sitanggang; Tajuddin Noor
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/juinhum.4.2.7471.226-232

Abstract

Salah satu lembaga keuangan yang ada di negeri ini adalah bank, yaitu sebuah badan keuangan yang dikenal sebagai tempat penyimpanan uang. Tetapi semakin berkembangnya zaman, fungsi bank juga semakin berkembang, kini bank juga dapat melaksanakan kegiatan permodalan perseroan bahkan permodalan pribadi juga, seperti setiap masyarakat yang ingin membuka usaha UMKM. Metode penelitian yang diterapkan dalam tulisan ini ialah yuridis normatif yang merupakan metode penelitian yang berfokus pada analisa kasus dengan tetap memperhatikan asas dan norma hukum yang ada. Dikarenakan perkembangan virus covid 19 yang bagitu pesat di Indonesia hingga menyebabkan perekonomian hampir lumpuh, maka pemerintah melalui badan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melahirkan kebijakan dalam mengatasi merosotnya perekonomian nasional akibat virus pandemi covid 19. Adapun kebijakan ini dengan landasan hukum yaitu melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercylical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (selanjutnya disebut POJK No. 11/2020). Saat ini beberapa bank telah menerapkan regulasi khusus dan intern terkait mengatasi permasalahan debitur yang mengalami kesulitan dalam membayar cicilan, salah satu nya ialah BRI Kab Samosir. Salah satu langkah yang dilakukan BRI Kab.Samosir ialah melaksanakan permintaan pembayaran, lalu melakukan komunikasi kepada debitur, dan melaksanakan survei berupa cross-check data terkait debitur yang mengajukan permohonan tersebut. Dalam rangka untuk mengatasi kesulitan dalam pemenuhan pelaksanaan perjanjian utang piutang di tengah pandemi covid 19 ini dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 pada pasal 2 ayat 1.
Analisis Hukum Terhadap Tindakan Stabilisasi Harga oleh Underwriter Sebagai Tindakan Manipulasi Harga yang Dilegalisasikan Mega Kartika; Nurmimmi Falahiyati; Erwan Sijabat; Nicholas Vatama Siagian
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/juinhum.4.2.7529.164-170

Abstract

kurangnya informasi tentang penetapan harga yang relevan untuk menganalisis dan memutuskan harga saham yang wajar merupakan penyebab sulitnya menetapkan harga Penawaran Perdana, untuk itulah maka di perlukan peran underwriter untuk menstabilisasi harga saham. Dalam konteks ini, mengangkat permasalahan tindakan stabilisasi harga oleh underwriter, bentuk kejahatan manipulasi harga di Pasar Modal, serta analisis hukum terhadap stabilisasi harga oleh underwriter sebagai tindakan manipulasi harga yang dilegalisasikan. Dalam melakukan pemecahan masalah terkait artikel ini maka kami peneliti akan menggunakan sebuah metode penelitian khususnya metode penelitian hukum normatif. Studi hukum yang mengkaji sumber-sumber informasi sekunder dikenal dengan nama penelitian hukum normatif. Stabilisasi harga oleh underwriter merupakan tindakan yang dilegalisasikan berdasarkan Pasal 94 UUPM No.8 Tahun 1995 dan dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan Pasal 2 ayat (2) POJK Nomor 6/POJK.04/2019 tentang Stabilisasi Harga untuk Mempermudah Penawaran Umum.
Ragam Putusan Hakim Tentang Harta Bersama: Analisis Kepastian Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Agama Mengenai Harta Bersama di Indonesia Roro Retno Wulan Sari; Azhari Akmal Tarigan; Muhammad Syukri Albani Nasution
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/juinhum.4.2.7569.269-277

Abstract

Berdasarkan perkembangan hukum yang aktual dan dinamis di masyarakat Indonesia, penelitian ini merupakan kajian hukum Islam yang membahas masalah hukum yang berkaitan dengan harta bersama. Menurut sejumlah putusan pengadilan, majelis hakim Pengadilan Agama pada umumnya tidak mengikuti aturan hukum dalam mempertimbangkan kasus-kasus tuntutan pembagian harta bersama yang mengharuskan pembagian harta secara merata (setengah bagian) antara suami dan istri. Beberapa pengadilan juga mengabaikan ketentuan Pasal 97, yakni tidak membagi harta bersama secara adil sesuai dengan asas contra legem. Penelitian ini menggunakan metodologi berbasis kasus kualitatif untuk mengkaji putusan hakim Pengadilan Agama terkait harta bersama. Berkaitan dengan nilai keadilan, penelitian ini menyimpulkan bahwa pembagian harta bersama antara mantan suami dan mantan istri harus mempertimbangkan upaya masing-masing untuk memperoleh harta selama perkawinan. Apabila salah satu pihak telah merugikan pihak lain (pasangan atau istri) karena tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam waktu yang lama, pembagian yang adil tidak selalu berarti pembagian yang sama (50:50 Pasal 97 KHI). Untuk menimbulkan kepastian hukum, maka sebaiknya Pasal 97 tentang harta bersama juga memuat perjanjian-perjanjian yang memenuhi kaidah-kaidah keadilan yang berlaku dalam masyarakat.
Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Eksploitasi Anak Dalam Menopang Perekonomian Keluarga di Kota Medan (Studi Kasus Kantor Perlindungan Anak Medan Johor) Ibrahim Ihksan Lubis; Fatimah Zahara; Akmaluddin Syahputra
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/juinhum.4.2.7571.177-182

Abstract

Dalam kehidupan sehari-hari, anggota keluarga memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Namun, dalam situasi tertentu seperti kecelakaan, penyakit, atau pemutusan hubungan kerja, orang tua dapat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Akibatnya, ada kasus eksploitasi anak, di mana anak dimanfaatkan untuk mencari nafkah atau berpartisipasi dalam kegiatan untuk mendukung keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi eksploitasi anak terhadap pemenuhan kewajiban orang tua terhadap anak dalam kerangka perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lokasi penelitian adalah Kantor Perlindungan Anak di Kota Medan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang terkait dengan masalah penelitian. Data sekunder diperoleh dari literatur teori dan peraturan hukum yang relevan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara, mendidik, dan mengasuh anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, dan asas hak asasi manusia. Namun, dalam beberapa kasus, anak dieksploitasi untuk mendukung kebutuhan keluarga, yang dapat berdampak negatif pada perkembangan fisik, emosional, dan moral anak. Implikasi eksploitasi anak ini juga melibatkan perlindungan hukum terhadap hak anak dan tanggung jawab orang tua. Kewajiban orang tua terhadap anak diatur oleh perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, dan prinsip hak asasi manusia. Eksploitasi anak dalam upaya memenuhi kewajiban ekonomi keluarga memiliki dampak negatif pada perkembangan anak dan dapat melanggar hak anak. Upaya pencegahan dan perlindungan hukum terhadap anak sangat penting agar hak-hak mereka dijamin dan perkembangan mereka tidak terhambat.
Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Meminjam Uang Secara Online pada Aplikasi Home Credit Elvira Fitriyani Pakpahan; Albert Gabriel M Situmeang; Joswen Sianipar; Yeriko Purba Rambe
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/juinhum.4.2.7595.248-254

Abstract

Pesatnya pertumbuhan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini telah menimbulkan kekhawatiran terkait perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang secara online melalui aplikasi Home Credit, mengevaluasi perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian tersebut, dan mempelajari langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam melindungi konsumen terkait perjanjian pinjaman online. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan pinjam meminjam uang secara online pada aplikasi Home Credit memberikan kemudahan dalam proses pengajuan dan persetujuan pinjaman. Perjanjian elektronik yang terbentuk melalui aplikasi ini memberikan dasar hukum bagi kedua belah pihak, yaitu pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Namun, beberapa aplikasi pinjaman online belum sepenuhnya mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku. Guna melindungi konsumen, pemerintah telah menetapkan berbagai aturan melalui Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016. Perlindungan hukum yang diberikan bersifat preventif dan represif, termasuk sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar aturan. OJK dan BI memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengelola administrasi bisnis fintech untuk melindungi konsumen. Namun, ditemukan bahwa masih terdapat kekurangan dalam kejelasan dan kepastian hukum terkait perlindungan konsumen dalam layanan fintech.
Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di SD Kota Medan Gracesela Sondang Sormin; Heriyanti; Kartina Pakpahan; Lilis Suriani Pane; Dela Septiana Pinayungan
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/juinhum.4.2.7597.300-307

Abstract

Pelecehan seksual terhadap anak meningkat setiap tahun dapat dilihat dari data Tahun 2019 dengan jumlah 216 kasus sampai Tahun 2021 sebanyak 953 kasus. Tahun 2023 jumlah anak di Medan sebanyak 76.101 jiwa sehingga perlu upaya mencegah kekerasan seksual agar jumlah anak di Medan terhindar dari kekerasan seksual. Penelitian bertujuan menganalisis pengaturan penghapusan kekerasan seksual pada anak, menganalisis upaya penanggulangan kekerasan seksual pada anak. Metode penelitian menggunakan metode Yuridis Empiris, melakukan wawancara narasumber. Kekerasan seksual pada anak merupakan kejahatan kekerasan fisik dan nonfisik, diatur pada Pasal 4 huruf a, b, Pasal 5, Pasal 6 huruf a, b Undang-Undang TPKS No.12 Tahun 2022. Upaya penanggulangan kekerasan seksual sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 76D, 76E, Pasal 81 ayat 1, Pasal 82 ayat 1 dan pada Pasal 1 ayat (3), Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 tentang Kebiri Kimia merupakan upaya penanggulangan kekerasan seksual pada anak secara penal. Upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak secara non penal di sekolah dilakukan melalui sosialisasi penyuluhan kepada murid, peran orangtua memberi edukasi seks sejak dini, mengajarkan anak bagian tubuh yang tidak boleh disentuh, mengawasi penggunaan handphone, peran KPAI untuk memberikan pengawasan dalam memeriksa, memantau, mengevaluasi pelanggaran terhadap anak.
Sistem Pengembangan Karir pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai (Studi Kuantitatif pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sukabumi) Suprianto Juniansyah; Dian Purwanti; M Rijal Amirulloh
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/juinhum.4.2.7642.278-284

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Sistem Pengembangan Karir Pegawai Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sukabumi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dan sampel dalam penelitian ini merupakan pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sukabumi yang berjumlah 30. Dalam penelitian ini, penyusun melakukan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan kuesioner. Data dalam penelitian ini diolah dengan metode penghitungan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pengaruh Sistem Pengembangan Karir terhadap Motivasi Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sukabumi, ditunjukkan oleh nilai t-hitung sebesar 9,002 dengan Sig. (p-value) sebesar 0,000, sehingga diperoleh Sig (p-value) < 0,05.
Analisis Yuridis Terhadap Pengalihan Aset Ruko Atas Pembina Yayasan Medica Dengan Cara Jual Beli (Studi Putusan Nomor : 21/Pid.B/2021/Pn.Bnj) Muhammad Ali Adnan; Ruben Rezeky Sianturi; Atika Sunarto; Tajuddin Noor
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/juinhum.4.3.7720.324-329

Abstract

Di Indonesia, yayasan diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Dalam peraturan tersebut, jelas disebutkan bahwa yayasan memiliki kekayaan dan hak miliknya sendiri, yang tidak dimiliki oleh para pengurusnya. Sebelum adanya undang-undang tentang yayasan, keberadaan aset yayasan sering menimbulkan kontroversi karena kadang-kadang yayasan, yang seharusnya bertujuan untuk kepentingan masyarakat, disalahgunakan untuk melakukan tindakan ilegal. Dalam beberapa kasus, tanah dan aset yayasan bahkan diperjual belikan secara ilegal, yang tentunya melanggar undang-undang dan hak milik yayasan itu sendiri. Penelitian yang dilakukan dalam studi ini adalah penelitian normatif, di mana hukum menjadi acuan dasar dalam penelitian. Dalam hal permasalahan dalam penelitian ini ialah aset Yayasan yang dialihkan yaitu sebuah ruko yang berada di Jalan Veteran, Kec Binjai, Kota Binjai. Adapun aset tersebut ialah merupakan milik Yayasan Medica namun atas nama dr Reinhard Silalahi yang dalam hal ini berkedudukan sebagai Pembina Yayasan dan Terdakwa dalam Perkara pada Putusan No.21/Pid.B/2021/Pn.Bnj. Berdasarkan ketentuan Pasal 28 dalam Undang-Undang Yayasan, Pembina merupakan organ Yayasan yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada pengurus atau pengawas oleh undang-undang ini atau anggaran dasar. Dalam putusan majelis hakim, mereka berpendapat bahwa tidak ada perbuatan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa, seperti memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan. Namun, perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dalam ranah perdata.

Page 32 of 40 | Total Record : 395

 30   31   32   33   34 

Filter by Year

2020 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Interpretasi Hukum (In Press) Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 3 No. 3 (2022): Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 2 No. 3 (2021): Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 1 No. 1 (2020): Jurnal Interpretasi Hukum More Issue