Jurnal Interpretasi Hukum
Jurnal Interpretasi Hukum website provides journal articles for free download. Our journal is a journal that is a reference source for academics and practitioners in the field of law. Jurnal Interpretasi Hukum is a law journal articles of students for Law Science published by Warmadewa University Press. Jurnal Interpretasi Hukum has the content of research results and reviews in the field of selected studies covering various branches of Law in a broad sense. This journal is published 3 times within a year April, August, and December, submitted and ready to publish scripts will be published online gradually and the printed version will be released at the end of the publishing period. The language used in this journal is Indonesian.
Articles
395 Documents
<![CDATA[Implementasi Restorative Justice Bagi Pelaku Penyalahguna Narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali ]]>
<![CDATA[Sienny Karmana]]>;
<![CDATA[Anak Agung Sagung Laksmi Dewi]]>;
<![CDATA[Luh Putu Suryani]]>
<![CDATA[ Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55637/juinhum.4.1.5805.68-73
<![CDATA[Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa seorang pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib di rehabilitasi. Dimana rehabilitasi merupakan salah satu bentuk keadilan restorative yang diberlakukan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum. Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengakomodir permasalahan tersebut melalui restorative justice. Tujuan penelitian ini adalah bagaimana implementasi restorative justice pelaku penyalahguna narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali dan yang kedua apakah faktor -faktor yang menjadi kendala/hambatan dalam implementasi keadilan restorative terhadap pelaku penyalahguna narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali.Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penilitan ini adalah wawancara dan studi dokumen. Analisis data yang dipergunakan didalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil pebelitian dalam pembahasan yang dibahas yakni Implementasi Restorative Justice Bagi Pelaku Penyalahguna Narkotika Di Wilayah Polda Bali dan Faktor Internal Dalam Implementasi Keadilan Restorative Bagi Pelaku Penyalahguna di Direktorat Reserse Narkotika Polda Bali. Penelitian maka dapat disimpulkan Implementasi Keadilan Restoratif bagi pelaku penyalahguna narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali dilakukan dan terlakssana dengan baik. Namun sebaikan aturan dan ketentuan restorative justice dapat diatur dalam suatu undang-undang yang memiliki legitimasi yang kuat.]]>
<![CDATA[Kedudukan Bank Perkreditan Rakyat Mengambil Alih Agunan Kredit Macet Melalui Lelang Atau Diluar Lelang ]]>
<![CDATA[Siti Romlah]]>;
<![CDATA[I Nyoman Putu Budiartha]]>;
<![CDATA[I Made Aditya Mantara Putra]]>
<![CDATA[ Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55637/juinhum.4.1.5806.62-67
<![CDATA[Banks providing credit do not want non-performing loans, banks take preventive measures to prevent non-performing loans. Bank's efforts to settle non-performing loans by taking over the collateral for bad loans, either partially or wholly based on Article 12A paragraph (1) of the Banking Law. The purpose of the study was to determine the position of BPRs taking over bad credit collateral through auctions or outside auctions. The type of research is normative legal research with a statutory and conceptual approach. Legal materials consist of primary, secondary and tertiary legal materials, the collection of which is by literature study. Analysis with descriptive techniques, evaluation and argumentation. The results show that the position of BPR is not entitled to take over collateral either partially or completely through auction or outside the auction, the Banking Law only gives authority to Commercial Banks and legal consequences for BPRs that take over bad credit collateral through auction or outside the auction after the decision after the decision of the Constitutional Court no. 102/PUU-XVIII/2020 as referred to in Article 12 A paragraph 1 of the Banking Law which has been declared to have no binding legal force or is no longer valid, so that the authority of BPR is equal to that of Commercial Banks which can take over the collateral, either partially or completely, as collateral for bad loans. a form of equalization and legal protection for BPRs in carrying out banking activities]]>
<![CDATA[Penetapan Upah Minimum dalam Perpektif Teori Keadilan John Rawls ]]>
<![CDATA[Wihelmus Jemarut]]>;
<![CDATA[I Gusti Agung Andriani]]>;
<![CDATA[Pahrur Rizal]]>
<![CDATA[ Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55637/juinhum.4.1.6457.133-144
<![CDATA[Masalah yang dikaji dalam penelitian ini yakni bagaimana dasar penetapan upah minimum sebelum PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan; upah minimum berdasarkan PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan; dan berdasarkan PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan? Tujuannya yakni membuat komparasi antara ketiga periode tersebut dan menganalisisnya menggunakan teori keadilan John Rawls. Metode yang digunakan yakni metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah minumum sebelum PP No. 78 tahun 2015, ditentukan berdasarkan survei Standar Hidup Layak (SHL); PP No. 78 tahun 2015 menetapkan upah minimum berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi; dan PP No. 36 tahun 2021 menetapkan upah minimum berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Upah minimum berdasarkan PP No. 78 Tahun 2015 dan PP No. 36 Tahun 2021 mengindikasikan (1) absennya keperpihakan Negara/Pemerintah terhadap kaum lemah dan (2) kurang mempertimbangkan karakter ekonomi setiap daerah. John Rawls, prinsip pembedaan perlu diterapkan untuk memperbaiki kondisi mereka yang kurang beruntung dalam masyarakat.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pekerja Seks Komersial (PSK) Melalui Whatsapp ]]>
<![CDATA[Ni Putu Nanda Oktaviani]]>;
<![CDATA[I Gede Artha]]>
<![CDATA[ Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55637/juinhum.4.1.6503.116-120
<![CDATA[Pelacuran Whatsapp pada dasarnya yakni prostitusi whatsapp, di mana pekerja seks komersial bertindak sebagai pihak penjual. Ada masalah dengan cara pengelolaannya, serupa dengan masalah cara kekhawatiran ini diatur oleh disipasi substantif. Respon pemerintah terhadap kejahatan prostitusi kurang dalam hal ini. Misalnya, pekerja seks komersial yang memakai Whatsapp tidak diatur secara memadai mengenai tanggung jawab pidana mereka karena hukum pidana hanyalah mengatur larangan yang membantu dan memberikan layanan seks yang melanggar hukum. Penelitian tentang ragam hukum normatif digunakan. Dengan penelitian ini, kami berharap untuk mempelajari lebih lanjut tentang hukuman khusus untuk prostitusi gelap melalui media sosial termasuk pekerja seks komersial yang memakai Whatsapp, serta prosedur hukum yang mengatur karyawan tersebut.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Berdasarkan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ]]>
<![CDATA[Made Fiorentina Yana Putri]]>;
<![CDATA[Diah Ratna Sari Hariyanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55637/juinhum.4.1.6546.100-107
<![CDATA[Perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhnya hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Tujuan dari penelitian ini yakni guna mengkaji perlindungan hukum kepada seorang anak berupa hak-hak yang terdapat pada diri anak serta upaya pemerintah dalam melakukan pemulihan dalam bentuk fisik, psikologis, social dan restitusi. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif yang mengkaji perundang-undangan. Hasil penelitian ini, anak berhak untuk menikmati kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara fisik, mental dan sosial serta berhak atas perlindungan dan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan serta pemenuhan hak-haknya, agar implementasi hak-hak yang menyangkut pada anak terpenuhi secara maksimal. Adanya upaya pemerintah dalam pemulihan anak sebagai korban eksploitasi seksual, pemerintah wajib memfasilitasi korban dengan memberikan fasilitas yang lebih baik dalam membantu dan mempercepat proses pemulihan.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam Proses Penerapan Hukuman Disiplin Dilingkup Pemerintah Kota Baubau ]]>
<![CDATA[Nasrin]]>;
<![CDATA[Zulfikar Putra]]>
<![CDATA[ Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55637/juinhum.4.1.6639.108-115
<![CDATA[Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai aparatur negera, abdi negara dan abdi masyarakat yang mempunyai posisi sangat strategis dan memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta memahami pelaksanaan proses penerapan hukuman disiplin PNS berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dilingkup pemerintah Kota Baubau dan faktor yang menjadi kendala dalam proses penerapan hukuman disiplin PNS dilingkup pemerintah Kota Baubau. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini berfokus pada hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang masih berlaku. Data yang dikumpulkan yaitu penggunaan studi pustaka, sumber hukum, dan wawancara. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian bahwa proses penegakan hukuman disiplin bagi PNS dilingkup Pemerintah Kota Baubau belum diterapkan secara maksimal sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Selain itu faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemkot Baubau diantaranya adanya sikap acuh (tidak melaporkan ke atasan) ke sesama PNS lain yang melakukan pelanggaran disiplin, ketidaktegasan pimpinan SKPD terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh bawahannya.]]>
<![CDATA[Peran Dinas Sosial Terhadap Keabsahan Pengangkatan Anak di Sragen ]]>
<![CDATA[Roykha Adi Panama]]>;
<![CDATA[Marisa Kurnianingsih]]>
<![CDATA[ Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55637/juinhum.4.1.6654.121-132
<![CDATA[Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang mengalihkan pengasuhan anak dan tanggungjawab atas perawatan, pendidikan, serta membesarkan anak tersebut dari keluarga orang tua kandung ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Dalam pengangkatan anak untuk dapat dicatat secara legal maka harus melalui peranan Dinas Sosial yang kemudian ditujukan ke Pengadilan Negeri untuk dilakukan putusan. Penelitian ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang belum memahami alur pengangkatan anak menyebabkan pengangkatan anak menjadi tidak sah dan menyimpang dari hukum. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas prosedur pengangkatan anak yang dikaitkan dengan peran Dinas Sosial dalam hal kelayakan pengangkatan anak dan menganalisis faktor yang menghambat pengangkatan anak di Kabupaten Sragen. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris, dimana peneliti mengkaji data yang diperoleh langsung dari ahli pada bidangnya dengan melihat bekerjanya hukum yang sedang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk analisis data. Penelitian kualitatif selalu fokus pada fenomena yang melibatkan manusia, dilakukan dengan tatanan alamiah, menyeluruh, dan interpretive. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hal yang menyebabkan banyak pengangkatan anak menjadi tidak sah disebabkan tatanan hukum Indonesia yang beragam yaitu hukum islam, hukum adat, dan hukum positif mengakibatkan konsep pengangkatan anak pada setiap daerah berbeda-beda. Kemudian dalam hal hambatan pengangkatan anak disebabkan faktor internal dari Dinas Sosial sendiri dan faktor eksternal dari orang tua kandung, anak, dan calon orang tua angkat.]]>
<![CDATA[Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tipikor ]]>
<![CDATA[I Kadek Aryatmaja]]>;
<![CDATA[I Nyoman Gede Sugiartha]]>;
<![CDATA[I Made Minggu Widyantara]]>
<![CDATA[ Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55637/juinhum.4.1.6660.14-19
<![CDATA[Pemberantasan korupsi merupakan masalah yang perlu diberantas melalui pemeriksaan persidangan dan pemeriksaan masyarakat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah korupsi dan memastikannya ditangani dengan benar. Permasalahannya : 1) “Bagaimanakah pengaturan hukum keterangan ahli sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di pengadilan tipikor? Dan 2) Bagaimanakah kekuatan mengikat keterangan ahli dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di pengadilan tipikor?” “Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas keterangan ahli dalam penyelesaian perkara korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan menilai keandalan keterangan tersebut. Metode yang digunakan adalah metode normatif.” Penegakan Hukum Kesaksian saksi ahli mengenai keyakinan hakim dalam putusan korupsi akan meyakinkan hakim. Kekuasaan keterangan ahli untuk membantu penyelesaian perkara korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akan berdampak signifikan terhadap putusan hakim dalam perkara korupsi.]]>
<![CDATA[Hak Dan Kedudukan Anak Angkat Dalam Penerimaan Harta Warisan Menurut Hukum Adat Bali Di Desa Pinggan Bangli ]]>
<![CDATA[Ni Kadek Yuli Adeani]]>;
<![CDATA[I Made Suwitra]]>;
<![CDATA[Diah Gayatri Sudibya]]>
<![CDATA[ Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55637/juinhum.4.1.6661.56-61
<![CDATA[Pengangkatan anak peristiwa yang sering menimbulkan konflik dalam pewarisan. Hak dan kedudukan anak angkat sering kali di permasalahkan oleh ahli waris lain khususnya penerimaan harta warisan berupa tanah yang dimiliki orang tua angkatnya karena tanah milik orang tua angkatnya tidak hanya dari hasil kerjanya saja, namun ada dari harta pusaka. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah kedudukan anak angkat dalam penerimaan harta warisan berupa tanah milik orang tua angkatnya dan hak anak angkat dalam penerimaan harta warisan berupa tanah milik orang tua angkatnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dan pendekatan konsep dimana data didapatkan dengan melakukan pengamatan dan wawancara. Simpulan dari penelitian ini bahwa hak dan kedudukan anak angkat dalam penerimaan warisan yakni sama dengan anak kandung, karena proses pengangkatan anak dianggap sudah sah sesuai hukum adat yang berlaku sehingga anak angkat berkedudukan sama dengan anak kandung. Saran untuk masyarakat, sebaiknya proses pengangkatan anak juga diikuti dengan proses penetapan pengadilan agar ada kepastian hukum.]]>
<![CDATA[Upaya Penyelesaian Ganti Kerugian Atas Kehilangan Yang Diderita Konsumen Di UD Dhevosi ]]>
<![CDATA[Agus Trijana]]>;
<![CDATA[Anak Agung Sagung Laksmi Dewi]]>;
<![CDATA[Luh Putu Suryani]]>
<![CDATA[ Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55637/juinhum.4.1.6662.1-6
<![CDATA[Pemilik usaha kuliner memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan dan kenyamanan konsumen jika terjadi kehilangan barang milik konsumen. Masalah tersebut menjadi latar belakang penelitian ini.masalah dalam Penelitian ini adalah bagaimana upaya penyelesaian ganti kerugian atas kehilangan yang diderita konsumen di UD Dhevosi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Dari Penelitian ini diperoleh bahwa pemilik usaha memiliki beban tanggung jawab apabila terjadi kehilangan yang menyebabkan kerugian bagi konsumen di UD Dhevosi ialah, Jika kesalahan tersebut bukan mutlak kesalahan dari pelaku usaha maka sesuai prosedur itikad baik dari pelaku usaha akan memberikan harga diskon empat puluh persen (40%) dari total pembelanjaan konsumen. Upaya penyelesaian ganti kerugian atas kehilangan yang diderita konsumen di UD Dhevosi ialah memilih cara damai yang bisa diselesaikan diluar pengadilan, yaitu mediasi. Mediasi merupakan penyelesaian sengketa antara para pihak yang dibantu oleh seorang mediator guna mencapai kesepakatan bersama. Bagi pelaku usaha, untuk memberikan kenyamanan kepada konsumen hendaknya menambahkan beberapa fasilitas keamanan yang berupa CCTV ataupun menambah tenaga keamanan yaitu security.]]>
