Jurnal Interpretasi Hukum
Jurnal Interpretasi Hukum website provides journal articles for free download. Our journal is a journal that is a reference source for academics and practitioners in the field of law. Jurnal Interpretasi Hukum is a law journal articles of students for Law Science published by Warmadewa University Press. Jurnal Interpretasi Hukum has the content of research results and reviews in the field of selected studies covering various branches of Law in a broad sense. This journal is published 3 times within a year April, August, and December, submitted and ready to publish scripts will be published online gradually and the printed version will be released at the end of the publishing period. The language used in this journal is Indonesian.
Articles
395 Documents
<![CDATA[Penanggulangan Korban Tabrak Lari Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polresta Denpasar ]]>
<![CDATA[I Putu Yogi Mahardika Pratama Bismasana]]>;
<![CDATA[I Nyoman Gede Sugiartha]]>;
<![CDATA[I Made Minggu Widyantara]]>
<![CDATA[ Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55637/juinhum.4.1.6740.39-44
<![CDATA[Kecelakaan lalu lintas mengalami peningkatan setiap tahun karena kurangnya kesadaran hukum di masyarakat dalam berlalu lintas sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. (1) Bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya kasus tabrak lari di wilayah hukum Polresta Denpasar? (2) Bagaimana penanggulangan korban tabrak lalu ari di wilayah hukum Polresta Denpasar?. Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode Hukum Empiris dan pendekatan penelitian hukum sosiologis. Faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan yaitu yaitu faktor manusia, faktor jalan, faktor kendaraan, Faktor Minimnya Pengetahuan Mengenai Rambu Lalu Lintas dan faktor lingkungan atau cuaca. Penanggulangan korban tabrak lari di wilayah hukum polresta Denpasar terhadap pelaku tindak pidana tabrak lari meliputi 2 usaha yaitu, usaha pencegahan dan pembinaan. Diharapkan masyarakat mematuhi rambu – rambu agar meminimalisir kecelakaan tabrak lari dan polresta Denpasar dapat meningkatkan penambahan personil dan teknologi yang canggih]]>
<![CDATA[Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan No.4/Pid.Sus/2022/Pn.Amp) ]]>
<![CDATA[I Ketut Yoga Pasupati]]>;
<![CDATA[Anak Agung Sagung Laksmi Dewi]]>;
<![CDATA[Ni Made Sukaryati Karma]]>
<![CDATA[ Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55637/juinhum.4.1.6741.20-25
<![CDATA[Perkembangan zaman figur transportasi di berbagai situasi dijalankan di darat, udara, bahari. Hal ini diberi pengaruh serta sebagian elemen dan juga dengan adanya pertambahan penduduk dalam hal ini disertai peningkatan perekonomian, maka taraf gerak orang ataupun barang serta akan meningkat juga. Pengendalian kecelakaan lalu lintas juga angkutan jalan dikendalikan oleh Undang-Undang No.22 tahun 2009. Maka sebab itu penelitian ini menarik dilema mengenai Bagaimanakah pembatasan eksekusi pidana bagi pelaku kecelakaan kemudian lintas yang menyebabkan luka berat? dan Bagaimanakah eksekusi pidana pada pelaku kecelakaan kemudian lintas yang ditimbulkan kelalaian sampai mengakibatkan luka berat?. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Pemberian hukuman pidana kepada pelaku kecelakaan semestinya dari pertanggungjawaban atas perbuatannya. kemudian pada hal korban mengalami luka berat semestinya diperhatikan apakah ada kesesuaian dan telah terpenuhi elemen- elemen dari pasal 310 ayat tiga Undang-undang RI No 22 Tahun 2009 perihal kemudian Lintas serta Angkutan Jalan, maka akan diputuskan eksekusi pidana lewat semua pertimbangan hakim yang nantinya pantas dijatuhkan kepada terdakwa.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjual Penyu Satwa Dilindungi yang Dijadikan Olahan Makanan di Provinsi Bali ]]>
<![CDATA[I Putu Vibhu Surya Pratama]]>;
<![CDATA[A.A Sagung Laksmi Dewi]]>;
<![CDATA[Luh Putu Suryani]]>
<![CDATA[ Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55637/juinhum.4.1.6742.33-38
<![CDATA[Dalam memenuhi kebutuhan dan mendapatkan keuntungan yang besar bagi Sebagian orang, sering kali para spesies yang eksotis atau akan terancam punah yang dimiliki Indonesia menjadi sasaran empuk untuk diperdagangkan karena keunikan dan kelangkaannya. penyu menjadi makanan kegemaran masyarakat bali, banyaknya warung-warung makanan yang menjual lawar penyu bertebaran bebas di daerah pesisir bali, Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1) Bagaimanakah Upaya pemerintah dalam mengatasi perdagangan penyu yang di lindungi di Provinsi Bali ? 2) Bagaimanakah Sanksi pidana terhadap penjual olahan daging penyu di Provinsi Bali ?,penulis menggunakan tipe penelitian hukum empiris, berdasarkan hasil penelitian upaya pemerintah terhadap perlindungan penyu kususnya upaya Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi bali adalah kegiatan monitoring kelompok penyu yang sudah dilakukan di desa adat tanjung benua. Sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap I Wayan kayun sebagai penjual penyu hijau yang dilindungi. Terdakwa Iwayan Kajun Di proses di Pengadilan Negeri Denpasar dengan Klasifikasi Perkara Konservasi Sumber Daya Alam. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karna itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari, dan pidana denda sebesar 3.000.000.]]>
<![CDATA[Tindak Pidana Pelaku Usaha Makanan Expired ]]>
<![CDATA[I Putu Mirta Utama]]>;
<![CDATA[I Nyoman Gede Sugiartha]]>;
<![CDATA[A.A Sagung Laksmi Dewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55637/juinhum.4.1.6744.26-32
<![CDATA[Tanggal kadaluarsa suatu produk sangat penting bagi konsumen yang mengkonsumsi produk untuk bersenang-senang, karena berpengaruh terhadap kesehatan tubuh. Oleh karena itu, makhluk sosial yang membutuhkan sandang dan pangan harus lebih berhati-hati dalam memilih produk yang benar-benar dapat melindungi dirinya. jangan mengorbankan diri sendiri (1) Perlindungan hukum apa yang dimiliki konsumen terhadap makanan kadaluwarsa di pasaran? (2) Tanggung jawab apa yang dimiliki pengusaha berdasarkan UU Perlindungan Konsumen ketika menjual makanan kadaluwarsa? Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Perlindungan konsumen terhadap makanan kemasan kadaluwarsa biasanya diawasi oleh berbagai perusahaan, pemerintah, LSM, dan konsumen. Tanggung jawab atas produk yang dijual oleh pengusaha dan didistribusikan ke pasar atau konsumen terletak pada penyalur produk]]>
<![CDATA[Pemberian Suaka Diplomatik Berkaitan Dengan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Internasional ]]>
<![CDATA[I Gede Prema Nugraha Suastama]]>;
<![CDATA[I Nyoman Putu Budiartha]]>;
<![CDATA[I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar]]>
<![CDATA[ Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55637/juinhum.4.1.6747.7-13
<![CDATA[Pemberian suaka diplomatik masih menjadi perdebatan, apakah memang benar merupakan kebutuhan manusia yang berlandaskan perikemanusiaan dalam perspektif hukum internasional. Permasalahannya adalah : 1) Bagaimana pengaturan hukum dalam pemberian suaka diplomatik berdasarkan hak asasi manusia dalam perspektif hukum internasional? dan 2) Bagaimana implikasi pemberian suaka diplomatik terhadap stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan negara penerima? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dasar hukum pada pemberian suaka diplomatik dalam perspektif hukum internasional; dan untuk mengidentifikasi apakah tindakan pemberian suaka ini dapat dikualifikasikan sebagai intervensi dan pengurangan kedaulatan negara penerima. Metode yang digunakan adalah metode normatif. Pemberian suaka diplomatik dapat diberikan oleh perwakilan diplomatik dan dianggap tidak bertentangan dengan hukum internasional dan negara yang warganegaranya telah diberikan suaka tidak perlu menganggap tindakan itu sebagai tindakan yang tidak bersahabat (unfriendly act) atau tindakan bermusuhan (hostile act). Pemberian suaka diplomatik berimplikasi pada stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan suatu negara khususnya pada stabilitas politik dari suaka diplomatik yang hanya diberikan kepada orang yang melakukan kejahatan politik.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Toko Online Atas Timbulnya Wanprestasi oleh Influencer (Jasa Endorsement) di Wilayah Kabupaten Badung ]]>
<![CDATA[Ketut Putri Oka Suari]]>;
<![CDATA[I Nyoman Putu Budiartha]]>;
<![CDATA[Putu Ayu Sriasih Wesna]]>
<![CDATA[ Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55637/juinhum.4.1.6752.50-55
<![CDATA[Perkembangan teknologi yang sangat pesat ini membuat semua aktivitas di kalangan masyarakat memanfaatkan media sosial yang menjadikan perubahan yang sangat drastis. Perkembangan ini sangatlah membantu diantaranya mempermudah pekerjaan dan juga tidak memakan biaya yang sangat besar. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami tentang perlindungan hukum terhadap toko Online dalam hal terjadinya wanprestasi oleh Influencer (Jasa Endorsement) di wilayah Kabupaten Badung; dan mengetahui upaya penyelesaian ganti kerugian apabila timbulnya wanprestasi terhadap toko Online oleh Influencer (Jasa Endorsement) di wilayah Kabupaten Badung. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian hukum empiris. Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha toko online shop apabila atas timbulnya wanprestasi oleh influencer (jasa endorsement) di Wilayah Kabupaten Badung dilakukan melalui 2 (dua) bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Jika ditemukan telah terjadi wanprestasi, maka influencer ( jasa endorsement) harus memberikan ganti rugi sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha online shop dengan influencer (jasa endorsement).]]>
<![CDATA[Peranan Unit Identifikasi Untuk Mengungkap Suatu Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan ]]>
<![CDATA[Kadek Edo Septian Wiradharma]]>;
<![CDATA[Anak Agung Sagung Laksmi Dewi]]>;
<![CDATA[Luh Putu Suryani]]>
<![CDATA[ Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55637/juinhum.4.1.6753.45-49
<![CDATA[Unit Identifikasi merupakan satuan unit kepolisian yang dibentuk sebagai usaha pembuktian persamaan ciri-ciri, guna pengenalan kembali terhadap manusia, hewan, benda secara ilmiah. Unit Identifikasi berperan penting dalam mengungkap suatu tindak pidana. Bagaimanakah peranan unit identifikasi dalam proses penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana ? Bagaimanakah proses penanganan unit identifikasi untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam proses penyidikan?. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan peranan unit identifikasi Polda Bali yaitu memberi bantuan teknis penyidikan dan penyelidikan, bantuan teknis yang dimaksud adalah bantuan personel dan peralatan dari Polda Bali, serta proses penanganan unit identifikasi dalam mengungkap suatu tindak pidana ada beberapa tahapan, diantaranya: Pemotretan TKP; Mencari barang bukti; Pemotretan barang bukti; Membuat sketsa TKP; Pengangkatan dan pengembangan barang bukti; Melakukan perbandingan sidik jari; Menyerahkan berita acara kepada penyidik yang berwenang. Unit identifikasi memiliki peranan yang begitu besar dalam hal penyelidikan dan penyidikan. Bagi INAFIS perlunya pengoptimalan secara maksimal guna membantu proses penyidikan.]]>
<![CDATA[Legalitas Tanah Garapan Sebagai Objek Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif ]]>
<![CDATA[Ahmad Ridwan Nasution]]>;
<![CDATA[Syafruddin Syam]]>;
<![CDATA[Mhd Yadi Harahap]]>
<![CDATA[ Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55637/juinhum.4.1.6756.74-82
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas tanah garapan yang dijadikan sebagai objek jual beli ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Banyak masyarakat yang memanfaatkan tanah garapan yang dalam hal ini tanah bekas HGU PTPN II. Pemanfaatan itu berupa dengan menanaminya, mendirikan bangunan di atasnya, dan bahkan memperjual-belikannya. Dalam menganalisis masalah ini, penulis akan menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan pendekatan kasus dan memakai teori istishab. Temuan yang didapat di lapangan adalah bahwa status tanah bekas HGU PTPN II tersebut merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Untuk itu, tanah bekas HGU PTPN II tidak boleh dijadikan sebagai objek transaksi jual beli jika tidak ada izin dari negara.]]>
<![CDATA[Pengelolaan Zakat Baznas Kota Binjai Pada Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Penerapan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Zakat) ]]>
<![CDATA[Harry Permana]]>;
<![CDATA[Sukiati]]>;
<![CDATA[Syafruddin Syam]]>
<![CDATA[ Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55637/juinhum.4.1.6758.92-99
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam pengelolaan zakat dikalangan masyarakat. Sementara itu zakat sendiri merupakan perintah yang memiliki dimensi vertikal dan horizontal, yakni dimensi sosial dan ketuhanan. Pada dimensi sosial, zakat secara nyata menjadi salah satu washilah dalam proses pengentasan kemiskinan, sebab dalam terminologi fikih, salah satu golongan orang yang menerima zakat adalah mereka yang berada pada garis kemiskinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil pengisian kuesioner dan wawancara. Data sekunder berupa dokumentasi laporan BAZNAS Kota Binjai. Hasil penelitian ini secara umum menjelaskan bahwa secara umum zakat berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu zakat harus dikelola dengan baik agar memberikan kemanfaatan yang lebih luas bagi umat.]]>
<![CDATA[Mengaplikasikan Sadd Dhari’ah dalam Praktik Pengangkatan Anak Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Studi Empiris Pengangkatan Anak Yang Berbeda Agama di Kutacane) ]]>
<![CDATA[Fadiah]]>;
<![CDATA[Fatimah Zahara]]>;
<![CDATA[Nurcahaya]]>
<![CDATA[ Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55637/juinhum.4.1.6898.83-91
<![CDATA[Dalam tulisan ini menjelaskan tentang peraktek pengangkatan anak pasca terbitnya peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Kemudian penelitian ini berfokus pada pengangkatan anak yang berbeda agama dan bertempat di Kutacane. Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui bagaimana praktek pengangkatan anak berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan juga melihat praktek pengangkatan anak beda Agama di Kutacane dan penerapan sadd dhari’ah didalamnya. penelitian ini menggunakan metode hukum empiris, Sumber data yang di proleh dari masyarakat dan juga dari kajian terdahulu yang mencakup dokumen resmi, buku, peraturan perundang undangan, karya ilmiah yang berkaitan dengan penyusunan tulisan ini. Kemudian, Teknik Pengumpulan Data menggunakan dokumentasi dan wawancara. Dan dalam tulisan ini akan berisi mengenai pengangkatan anak berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, praktek pengangkatan anak beda Agama di Kutacane dan penerapan sadd dhari’ah pada praktek pengangkatan anak beda Agama.]]>
