cover
Contact Name
Rustamaji
Contact Email
verstek@mail.uns.ac.id
Phone
+6285865999842
Journal Mail Official
verstek@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3, Departemen Hukum Acara Alamat: Ir. Sutami No. 36A,Kentingan, Surakarta
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Verstek
ISSN : -     EISSN : 23550406     DOI : https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55027
Core Subject : Humanities, Social,
Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 453 Documents
KEABSAHAN ALAT BUKTI DALAM ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT MENURUT HUKUM INDONESIA Wardani, Galuh Kusuma; Septiningsih, Ismawati
Verstek Vol 13, No 2 (2025): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v13i2.91587

Abstract

This study aims to determine the strength of evidence used in Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) according to Undang-Undang No. 8 Tahun 1981or KUHAP and according to Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.This research is a normative or doctrinal legal research with a case approach. The type of data used is secondary data. The technique used in collecting legal materials in this research is literature study or document study. This research uses a qualitative descriptive method analysis technique, which describes the problem with the theory obtained from the field and assembles it using a series of words or sentences on the data.Based on this research, it is found that according to KUHAP Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) has strong evidentiary power in traffic law enforcement in Indonesia. Electronic or electronically recorded evidence including, but not limited to, writings, sounds or images, maps, designs, photographs or the like are valid evidence, substantially supporting the Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) arrangements that have been regulated in Undang-Undang No. 22 Tahun 2009.
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DISERTAI PEMBERATAN DENGAN PELAKU ANAK Paramadaru, Rakyan Abhirama; Rustamaji, Muhammad
Verstek Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v12i1.79533

Abstract

Artikel ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan mengenai bagaimana pertimbangan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan studi putusan perkara Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prp. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif serta menggunakan pendekatan kasus (case approach). Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni studi dokumen (kepustakaan). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah teknik analisis silogisme dengan pola berpikir deduktif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku anak telah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP karena telah mempertimbangkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah yang telah diajukan penuntut umum serta dengan alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan bagi hakim dalam memutus pelaku anak bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN PERKARA PENGGELAPAN DALAM PUTUSAN NOMOR 4/PID.B/2023/PN YYK Abroor, Debrio Daffa; Sukma, Dara Puspita
Verstek Vol 13, No 4 (2025): OKTOBER-DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v13i4.97132

Abstract

This article analyses criminal procedure law related to the suitability of the judge's consideration in deciding the criminal case of fraud in position in Verdict Number 4/Pid.B/2023/PN Yyk with the provision of Article 183 of the Criminal Procedure Code. The purpose of this article is to determine whether the judge's consideration in deciding the criminal case of fraud in position in Verdict Number 4/Pid.B/2023/PN Yyk is in accordance with the provision of Article 183 of the Criminal Procedure Code. This research is a normative legal research or doctrinal legal research that is prescriptive and applied. Types of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The technique used in collecting legal materials is document study or literature study. The finding proves that the judge's consideration of rendering a 3 (three) years prison sentence in case of fraud in position in Verdict Number 4/Pid.B/2023/PN Yyk has been in accordance with the provision of Article 183 of the Criminal Procedure Code.
PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS ATAS AKTA HIBAH TANAH TAK BERSERTIFIKAT : KAJIAN HUKUM PERDATA, AGRARIA, DAN PEMBUKTIAN Rahayu, Anindita
Verstek Vol 14, No 1 (2026): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v14i1.114597

Abstract

This study analyzes the legal status of deed of gift over uncertified land under Indonesian civil and agrarian law. Although such gifts are valid under civil law, uncertified land lacks legal certainty as required by agrarian regulations. Gift deeds for uncertified land serve only as preliminary evidence, not as fully authentic legal proof. PPAT’s authority is also limited for unregistered land. If disputes arise, the notary or PPAT may bear legal responsibility for negligence in verifying land status. Therefore, registering land before executing a deed of gift is crucial to prevent future legal conflicts and ensure compliance with formal requirements.
ANALISIS PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA PENJARA DI BAWAH SANKSI PIDANA MINIMAL PADA PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA putri, diva madani; Kurniawan, Itok Dwi
Verstek Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v13i1.86179

Abstract

Artikel ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan mengenai bagaimana pertimbangan hakim terhadap penjatuhan putusan pidana penjara di bawah sanksi pidana minimal pada perkara tindak pidana narkotika dengan pemberatan studi putusan perkara Nomor 775K/PID.SUS/2020. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif serta menggunakan pendekatan kasus (case approach). Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni studi dokumen (kepustakaan). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah teknik analisis silogisme dengan pola berpikir deduktif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Idealnya Hakim dalam mengadili perkara tindak pidana Narkotika yang dalam pengaturannya ada ancaman pidana minimalnya, maka Hakim selayaknya lebih mengutamakan faktor kemanusiaan yang di dalamnya termasuk kebenaran dan keadilan yang telah menjadi titik pembahasan hukum, seperti pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 775 K/Pid.Sus/2020. Hakim disini bisa keluar dari ketentuan Pasal yang ada hukuman batas minimalnya jika fakta-fakta yang muncul di persidangan tidak seberat dakwaan dari pihak Jaksa Penuntut Umum, Hakim selayakanya menyadari bahwa aturan perundang-undangan (hukum) adalah teks mati yang harus dihidupkan.
PEMBUKTIAN VISUM ET REPERTUM DALAM PERKARA PENCABULAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN Arcilla, Vivian Dike; Kurniawan, Itok Dwi
Verstek Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v12i1.77468

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan pembuktian Visum Et Repertum pada tindak pidana kekerasan yang dilakukan untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anak dan juga kesesuaian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan alat bukti Visum Et Repertum dengan Pasal 183 jo. Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian Visum Et Repertum dalam pembuktian tindak pidana kekerasan untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anak dalam Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Smn menjadi salah satu alat bukti penting. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam memutus perkara kekerasan untuk melakukan perbuatan cabul pada putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Smn telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 juncto Pasal 183 ayat (1).
TELAAH PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN PERKARA PENGANIAYAAN BERAT DALAM PUTUSAN NOMOR 209/PID.B/2023/PN.SKT Fitriyani, Fadhillah Nur; Santoso, Bambang
Verstek Vol 13, No 3 (2025): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v13i3.95908

Abstract

This study analyzes the principles of restorative justice and finds out the judge's considerations in deciding cases of serious assault based on the study of verdict number 209/Pid. B/2023/PN Skt. The purpose of this legal research is to find out the basis for the judge's considerations in deciding cases by applying the principle of restorative justice based on the study of verdict number 209/Pid. B/2023/PN Skt. This legal writing is a normative legal research with a prescriptive and applied nature using primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials is using a literature study with a case approach. The analysis technique used is the deductive syllogism method. Based on the results of the study and discussion, the suitability of the Judge's considerations in issuing a light criminal sentence in the crime of serious assault, the author is in accordance with the principles of restorative justice. The judge's decision also reflects a sense of justice and benefit, because all parties involved, both the defendant, the victim, and the community, can feel a sense of peace, which is like the principle of restorative justice, namely prioritizing the recovery of the victim, the defendant, and the community.
PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM PERKARA PENIPUAN DALAM PUTUSAN NOMOR 362/PID.SUS/2023/PN.CBI Kinanta, Valentina Riska; Kurniawan, Itok Dwi
Verstek Vol 14, No 1 (2026): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v14i1.98671

Abstract

This study aims to determine and describe the considerations of the Cibinong District Court judge in issuing a verdict of acquittal from all charges in a fraud case with the provisions of Article 191 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code. This research is a normative or doctrinal legal research with a case approach. The nature used in this study is prescriptive and applied. The sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The legal material collection technique used is literature study. This study uses a legal material analysis technique with a syllogism method with a deductive mindset. Based on this study, the results obtained are that the Judge's Consideration in issuing a verdict of acquittal from all charges in the fraud case trial in Verdict Number 362/Pid.Sus/2023/PN.Cbi has fulfilled Article 191 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code.
TELAAH PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN VISUM ET REPERTUM PSYCHIATRICUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 10PID.B2019PN KPH Safarina, Elza Resti; Soehartono, Soehartono
Verstek Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v13i1.86609

Abstract

Artikel ini menganalisis bidang Hukum Acara Pidana terkait putusan lepas terhadap terdakwa cacat jiwa pada perkara pembunuhan di Pengadilan Negeri Kepahiang. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui peranan alat bukti Visum et Repertum Psychiatricum terhadap penilaian kemampuan bertanggungjawab terdakwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan pada putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini bersifat perskriptif dan terapan. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan menggunakan studi kepustakaan (library research), serta jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan majelis hakim dalam memutus lepas perkara pembunuhan putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph sudah tepat karena  berdasarkan pembuktian dalam proses persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 juncto Pasal 191 Ayat (2) KUHAP dan dengan mempertimbangkan alat bukti Visum et Repertum Psychiatricum, telah berkedudukan sebagai alat bukti yang sah di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf c juncto Pasal 187 huruf c KUHAP.
KONSTRUKSI PEMBUKTIAN PADA PUTUSAN NOMOR 74/PID.B/2023/PN NJK TERKAIT MEMUDAHKAN ORANG LAIN UNTUK BERBUAT CABUL Sylviadianti, Alvina; Rustamaji, Muhammad
Verstek Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v12i1.81279

Abstract

Artikel ini menganalisis hukum acara pidana terkait dengan konstruksi pembuktian dalam perkara tindak pidana yang memudahkan orang lain untuk berbuat cabul dan menjadikan sebagai mata pencarian. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui mengenai pembuktian oleh jaksa sebagai penuntut umum sudah sesuai dengan 6 (enam) pilar pembuktian dari kacamata Eddy O.S. Hiariej dan KUHAP guna memperkuat dakwaannya di persidangan yang kemudian dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan cara studi kepustakaan dengan penggunaan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa konstruksi pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum telah memenuhi 6 (enam) pilar pembuktian dari Eddy O.S. Hiariej. Hal tersebut karena jaksa sebagai penuntut umum dengan alat bukti sah yang diajukan telah cukup dan membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan yang sudah dibacakan di persidangan.