Jurnal Al Tasyri'iyyah
Al Tasyriiyyah Journal is a journal of state administration law study program, faculty of sharia and law, alauddin islamic state university. Al Tasyriiyyah Journal is a scientific journal that publishes articles related to the study of constitutional law, islamic state law, and various scientific studies in the field of law. Al Tasyriiyyah Journal is published by the State Administration Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, Alauddin State Islamic University, Makassar. Al Tasyriiyyah Journal accepts manuscripts or articles in the field of Islamic Law, constitutional law, islamic state law and Law from various academics and researchers, both national and international. The articles published in the journal al treatise are articles that have been reviewed by Bestari Partners or peer reviewers.
Articles
48 Documents
<![CDATA[Pengawasan Bawaslu terhadap Pencatutan Sepihak Sebagai Pengurus oleh Partai Politik ]]>
<![CDATA[Andi Ilham Dacing]]>;
<![CDATA[Halimah B]]>;
<![CDATA[Andi Tenripadang]]>
<![CDATA[ Jurnal Al Tasyri'iyyah VOLUME 3 ISSUE 2, DECEMBER 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jat.vi.44114
<![CDATA[ABSTRAK Pencatutan nama masyarakat menjadi anggota partai politik merupakan perbuatan manipulatif dan berimplikasi kepada hak-hak masyarakat yang dapat menimbulkan kerugian khususnya bagi masyarakat pencari kerja. Penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif (field research). Pendekatan penelitiannya yaitu syar’i, yuridis, dan normatif. Sumber datanya yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan Bawaslu Kabupaten Gowa dalam mengawasi pencatutan pengurus oleh partai politik, yaitu memberikan sosialisasi kepada masyarakat, membuat form penerimaan laporan pencatutan nama dengan melampirkan buktinya berupa screenshot link dari pengecekan bahwa namanya terdaftar di partai tertentu, setelah itu Bawaslu meneruskan laporan ke KPU untuk ditindak lanjuti. Faktor-faktor yang mempengaruhi Bawaslu Kabupaten Gowa dalam melakukan pengawasan terhadap pencatutan sebagai pengurus oleh partai politik, yaitu faktor pertimbangan hukum, sosial, dan budaya. Sedangkan dalam perspektif Siyasah Syari’iyyah, terkait Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pencatutan nama oleh partai politik merupakan cerminan dari menjalankan amanat yang diberikan oleh negara dengan mengedepankan asas pemerintahan dalam Islam, yakni asas amanat, keadilan, ketaatan, dan musyawarah berdasarkan referensi Al-Qur’an dan Hadits. Kata Kunci: Badan Pengawas Pemilu; Pencatutan Sepihak; Partai Politik]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum bagi Penerbit atas Pembajakan Buku Terjemahan Perspektif Siyasah Syar’iyyah ]]>
<![CDATA[Fatimah Az Zahra]]>;
<![CDATA[Dea Larissa]]>
<![CDATA[ Jurnal Al Tasyri'iyyah VOLUME 3 ISSUE 2, DECEMBER 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jat.vi.44117
<![CDATA[ABSTRAK Pembajakan buku tidak hanya mencakup buku lokal saja, tetapi buku terjemahan juga bisa terjadi pembajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk penegakan hukum pembajakan buku terjemahan Gagal Menjadi Manusia karya Dazai Osamu terbitan Penerbit Mai Tangerang, serta bagaimana pembajakan dalam perspektif Siyasah Syar’iyyah, dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, melalui pendekatan yuridis dan normatif syar’i. Penerbit Mai dalam menyelesaikan kasus pembajakan buku Gagal Menjadi Manusia tidak mengambil jalur mediasi dan mengambil langkah persuasif dengan melaporkan kasus ini kepada Shopee sebagai marketplace yang mempunyai kontrak personal atau perjanjian yang mengikat dengan Penerbit Mai, lalu dengan jangka waktu seminggu pihak Shopee melakukan take down kepada link-link yang dilaporkan. Islam mengakui hak cipta sebagai salah satu hak kepemilikan harta, maka kepemilikan tersebut akan dilindungi sebagaimana perlindungan terhadap harta benda. Hal ini sudah jelas ruang lingkup hak cipta jika seseorang melanggar hak cipta orang lain tanpa adanya izin, maka itu berarti mengambil hak milik orang lain tanpa adanya keridhaan dari pemiliknya dan hal ini hukumnya haram. Kata Kunci: Buku Terjemahan; Penegakan Hukum; Pembajakan]]>
<![CDATA[Pengaruh Transaksi Pembelian dan Penjualan Online di Bawah Hukum Internasional di Indonesia ]]>
<![CDATA[Andi Firmansyah]]>;
<![CDATA[Bariek Ramdhani Pababbari]]>
<![CDATA[ Jurnal Al Tasyri'iyyah VOLUME 3 ISSUE 2, DECEMBER 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jat.vi.44540
<![CDATA[ABSTRAK Kemajuan teknologi memberikan perubahan drastis dalam transaksi perdagangan internasional. Diperlukan norma yang lebih ketat dalam mengatur lalu lintas perdagangan internasional. Pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif/kualitatif bahwa transaksi perdagangan online adalah segala perbuatan hukum yang menggunakan media elektronik sebagai medianya, meliputi pengamatan langsung dan observasi, dokumentasi dan bahan-bahan hukum. Penelitian mengemukakan bahwa transaksi jual beli, pihak dari dua negara berbeda tunduk pada hukumnya masing-masing, mempunyai kebebasan untuk secara tegas menentukan pilihannya, baik klausul hukum atau pilihan forum dalam transaksi jual beli yang dilakukan online. Hal ini Perlu dilakukan untuk menghindari permasalahan hukum yang mungkin timbul dalam pelaksanaan transaksi jual beli secara online dan penyelesaiannya secara hukum melalui suatu cara tertentu yakni badan peradilan atau arbitrase. Kata Kunci: Hukum Internasional; Online; Transaksi]]>
<![CDATA[RECONTEXTUALIZING THE APPOINTMENT PROCEDURES OF CONSTITUTIONAL JUDGES IN MAINTAINING THE INTEGRITY AND PROFESSIONALISM OF THE COURT ]]>
<![CDATA[Musmulyadi]]>;
<![CDATA[Hasdinar]]>
<![CDATA[ Jurnal Al Tasyri'iyyah Vol 4 No 1 (2024): VOLUME 4 ISSUE 1, JUNE 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jat.v4i1.53907
<![CDATA[ABSTRACT Judicial power is independent power to carry out law enforcement and justice. Judges are judges who must have broad insight and experience in the field of the constitution so that they will produce various breakthroughs in the context of realizing restorative constitutional justice so that the Constitutional Court becomes a judicial institution that can be trusted and trusted by people to obtain their constitutional rights. The main problem in this research is related to how the legal basis for summoning a candidate for a constitutional court judge is based on the mandate of the Constitution, and how to recontextualize procedural efforts to summon court judges to create judges with integrity and professionalism. The purpose of this research is to see the similarities between calling candidates for constitutional court judges and the procedures for appointing judges contained in the Constitution and other statutory regulations, as well as to contribute theoretical thinking regarding efforts to recontextualize the procedures for appointing court judges in order to produce an institution of judges and justices with integrity. and professionalism. This research was prepared using library research with a normative juridical approach, namely the study of principles and statutory regulations. The results of this research are that the legal basis for appointing constitutional court judges is regulated in the 1945 Constitution at market 24 C paragraph 3 and also in the Constitutional Court law at articles 19 and 20 paragraph 2. Regarding recontextualization efforts in creating judges with integrity and professionalism, then at the stage of selection and appointment of judges, it must involve a panel of experts, and also the Judicial Commission, as well as the process of selecting constitutional court judges by the 3 institutions involved, namely the President of the DPR and the Supreme Court must clarify the selection process, and what is no less important is that in The process of submitting judges to the Constitutional Court must be carried out openly and involve public participation. Keywords: Recontextualization, Appointment of Judges, Integrityy, Proffesionality.]]>
<![CDATA[DISSENTING OPINION ON SOCIAL AID POLITICIZATION AND STATE APPARATUS MOBILITY: IMPLICATIONS FOR THE QUALITY OF DEMOCRACY ]]>
<![CDATA[Muhammad Shohibul Ihzar]]>;
<![CDATA[Hardianti Alimuddin]]>
<![CDATA[ Jurnal Al Tasyri'iyyah Vol 4 No 1 (2024): VOLUME 4 ISSUE 1, JUNE 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jat.v4i1.53909
<![CDATA[ABSTRACT Resolving disputes The dispute over the results of the general election has resulted in dissenting opinions or differences of opinion expressed by three judges, namely Saldi Isra, Enni Nurbaningsih, and Arief Hidayat. The three judges were of the opinion that there had indeed been fraud in the 2024 presidential election, especially regarding the applicant's argument regarding Social Assistance, which was caused by the distribution of social assistance by President Joko Widodo at the wrong time and the mobility of state officials. This research can provide deep insight into how legal institutions play an important role in strengthening the quality of democracy in a country. This research is library research with a normative juridical approach. Research data sources involve references from relevant journals, regulations and online media. The findings of this research are analyzing the legal basis that supports the dissenting opinion of constitutional court judges, and the implications of dissenting opinions on the quality of democracy. The conclusion of this research is that the distribution of social assistance during the campaign period and the involvement of state officials in general elections are considered violations, this is based on Law Number 7 of 2017 and General Election Commission Regulation Number 23 of 2018. In addition, the dissenting opinion of the Constitutional Court judge in the 2024 case, it has implications for the quality of democracy, namely increasing the quality of supervision, increasing public awareness, and increasing transparency of the general election process. Keywords: Dissenting Opinion; Politicization Of Social Assistance; Mobility Of State Apparatus; Demokracy]]>
<![CDATA[REFLECTIONS ON THE IMPLEMENTATION OF THE RULE OF LAW AND DEMOCRACY IN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Muhammad Safaat Gunawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Al Tasyri'iyyah Vol 4 No 1 (2024): VOLUME 4 ISSUE 1, JUNE 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jat.v4i1.53910
<![CDATA[ABSTRACT Reflections on the implementation of the rule of law and democracy in Indonesia reveal challenges and inconsistencies in the application of basic principles of democracy and the supremacy of law. Even though Indonesia has adopted a constitutional democratic system which is supposed to guarantee freedom of opinion, political participation and protection of human rights, reality shows that there is abuse of power and lack of independence of judicial institutions. Political power is concentrated in certain elites, manipulation of the law for the interests of a few parties, and a weak system of checks and balances are issues that undermine the integrity of democracy and the rule of law in Indonesia. The decline in transparency in the political recruitment and election process further worsens public trust in the government and the democratic process itself. Therefore, a strong commitment is needed from all elements of the nation to strengthen and restore the principles of the rule of law and democracy in order to ensure the stability and progress of Indonesia in the future. Keywords: Supremacy of laws; democracy; Abuse of power.]]>
<![CDATA[LEGAL FRAMEWORK FOR ERADICATING FRAUDULENT INVESTMENT AND LEGAL PROTECTION FOR INVESTORS ]]>
<![CDATA[Muh Bambang Taufik]]>
<![CDATA[ Jurnal Al Tasyri'iyyah Vol 4 No 1 (2024): VOLUME 4 ISSUE 1, JUNE 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jat.v4i1.53911
<![CDATA[ABSTRACT The quantity of legislation that is too much and the quality of legislation that is not good results in the absence of legal certainty for investors. This research is conducted with the aim of knowing the legal framework for eradicating fraudulent investment, as well as to know the form of legal protection for victims of fraudulent investment crimes. The method used in this research is normative juridical research method, namely collecting legal materials through literature review by examining legal documents related to the issues raised. The research found that the legal framework for eradicating fraudulent investment and legal protection efforts for investors in Indonesia still have several problems, such as too many investment laws and regulations that result in obesity and hyperregulation. Fraudulent investment is a business activity in the form of collecting funds from the public that is contrary to the provisions of banking law, because it violates Law No. 7 of 1992 jo Law No. 10 of 1998 concerning Banking. Therefore, the government needs to evaluate and simplify investment regulations to make them easier for investors to understand and implement. In addition, the government also needs to improve supervision of financial and investment institutions in Indonesia to prevent fraudulent investments. Keywords: Fraudulent Investment; Investor; Legal Protection.]]>
<![CDATA[LEGAL REVIEW OF RECORDING CHANGES IN MARITAL STATUS WITHOUT AN AUTHENTIC DEED ]]>
<![CDATA[Suhaif]]>
<![CDATA[ Jurnal Al Tasyri'iyyah Vol 4 No 1 (2024): VOLUME 4 ISSUE 1, JUNE 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jat.v4i1.53912
<![CDATA[ABSTRACT The purpose of this research is to reveal the legal review of recording changes in marital status without an authentic deed. This research is qualitative research, the type of research is library research. The data collection method used is literature study. The results showed that; Of the several forms of recording changes in marital status, there are 2 (two) types of recording marital status without a valid legal basis (authentic deed), namely “unrecorded marriage” and “unrecorded divorce”. Legally formal changes in marital status should use a legal basis in the form of an authentic deed. Sirri marriages that occur are considered to fulfill the pillars and conditions, only they do not have time to be registered at the KUA and take place without the supervision of a Marriage Registration Officer. The marriage is validated by the Religious Court because it is in line with shari'a and the Marriage Law or Regulation. Keywords: Legal Review; Recording Changes in Marital Status; Authentic Deed.]]>
<![CDATA[THE CONSTITUTIONALITY OF INTERFAITH MARRIAGE IN INDONESIA: HARMONIZING ISLAMIC LAW AND HUMAN RIGHTS FROM A PROGRESSIVE FIQHI PERSPECTIVE ]]>
<![CDATA[Aswidia Agustin]]>;
<![CDATA[Fera Zabira Zahra]]>;
<![CDATA[Risdawati Syam]]>;
<![CDATA[Andi Muhammad Akmal]]>
<![CDATA[ Jurnal Al Tasyri'iyyah Vol 4 No 2 (2024): VOLUME 4 ISSUE 2, DECEMBER 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jat.v4i2.53923
<![CDATA[ABSTRACT Interfaith marriage in Indonesia raises polemics between Islamic law and Human Rights (HR), especially in terms of constitutionality. This study examines interfaith marriage issues from the perspective of Islamic law and HR, aiming to harmonize both. The study employs library research methods with a normative-juridical theory approach, HR, progressive law, and progressive fiqh. Data were collected from primary sources of Islamic law and HR provisions, as well as relevant secondary literature. The findings indicate that interfaith marriage is not an absolute violation under Islamic law; 1) Interfaith marriage in Indonesia is deemed unconstitutional under positive law; 2) Discourse on interfaith marriage between Islamic law and HR garners pro and con views from various contemporary scholars; and 3) Legal harmonization allowing interfaith marriage with court approval in emergency circumstances is needed. The study implies the necessity for policies that respect individual freedom without neglecting constitutional and religious law aspects, fostering a balance between HR and Islamic law in Indonesia. Keywords: Interfaith Marriage; Human Rights; Islamic Law; Progressive Fiqh.]]>
<![CDATA[THE POSITION OF FOREIGN NATIONALS IN LAW REVIEW APPLICATIONS AT THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA ]]>
<![CDATA[Aulia Sukrunnisa]]>;
<![CDATA[Deno Orie Nurandari]]>;
<![CDATA[Darma]]>;
<![CDATA[Muh. Alfath Dasri]]>
<![CDATA[ Jurnal Al Tasyri'iyyah Vol 4 No 2 (2024): VOLUME 4 ISSUE 2, DECEMBER 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jat.v4i2.53928
<![CDATA[ABSTRACT This The constitutional court as one of the judicial power institutions authorized to carry out testing of laws against the 1945 constitution (judicial review), both formally and materially. In practice, not all parties can become applicants in the Judicial review in the Constitutional Court. One of the requirements to become an applicant in this case is an individual Indonesian citizen who feels his rights are violated by the issuance of a regulation by executive bodies. However, it does not rule out the possibility that foreign nationals can also experience acts of human rights violations during their stay in Indonesia. The issue of the position of foreign citizens in judicial review at the Constitutional Court is an interesting study because it concerns a person's constitutional rights. The research method used is Library research. The type of research used is normative juridical. As for the results of this study, the author finds the fact that foreign citizens do not have the right or position as an applicant in a judicial review at the Constitutional Court. This is because there is no legal basis that regulates the position of foreign citizens in testing the Law against the 1945 Constitution in the Constitutional Court. Therefore, the Constitutional Court is not authorized to accept and examine cases of judicial review of laws filed by foreign nationals. Keywords: Legal Standing, Foreign Citizens, Constitutional Court.]]>
