cover
Contact Name
Ani Purwanti
Contact Email
jurnalpancasila@bpip.go.id
Phone
+62213505200
Journal Mail Official
jurnalpancasila@bpip.go.id
Editorial Address
Jl. Veteran III No. 2, Jakarta Pusat, DKI Jakarta Jakarta
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan
ISSN : 27973921     EISSN : 27973018     DOI : https://doi.org/10.52738/pjk.v4i1
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan is an academic journal for Pancasila Studies published by Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Republic of Indonesia. It aims primarily to facilitate scholarly and professional discussions over current developments on Pancasila issues in Indonesia as well as to publish innovative Pancasila researches. The focus and scope of this journal are social sciences and humanities issues in the fields of: History of Pancasila (Sejarah Pancasila); Ideology of Pancasila (Ideologi Pancasila); Philosophy of Pancasila (Filsafat Pancasila); Democracy of Pancasila (Demokrasi Pancasila); Economy of Pancasila (Ekonomi Pancasila); Constitutional Law (Hukum Tata Negara); Human Rights (Hak Asasi Manusia); Citizenship (Kewarganegaraan).
Articles 168 Documents
Strategi Menjaga Eksistensi Kearifan Lokal sebagai Identitas Nasional di Era Disrupsi Widiatmaka, Pipit
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 2 No. 2 (2022): VOLUME 2 ISSUE 2, OCTOBER 2022
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v2i2.84

Abstract

Penelitian ini memiliki fokus untuk mengetahui keterkaitan antara kearifan lokal dengan identitas nasional, tantangan kearifan lokal di era disrupsi, dan strategi menjaga eksistensi kearifan lokal di era disrupsi. Era disrupsi memberikan dampak negatif terhadap eksistensi kearifan lokal, karena banyak masyarakat khususnya pemuda meninggalkan kearifan lokal dan lebih tertarik dengan budaya dan nilai dari luar terutama yang bertentangan dengan Pancasila. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, sedangkan analisis data yang digunakan ialah analisis konten. Kearifan lokal merupakan identitas nasional karena kearifan lokal yang berkembang di berbagai negara memiliki perbedaan khususnya terkait nilai, budaya, dan norma sehingga kearifan lokal yang berkembang di berbagai daerah di Indonesia merupakan identitas nasional bangsa Indonesia. Tantangan yang ditimbulkan era disrupsi terhadap eksistensi kearifan lokal di Indonesia ialah memudarnya sikap atau rasa bangga terhadap budaya lokal atau kearifan lokal, sehingga banyak sikap dan tindakan masyarakat khususnya pemuda yang meninggalkan kearifan lokal karena lebih tertarik dengan budaya asing khususnya yang bertentangan dengan Pancasila, seperti sikap individualis, pragmatis, oportunis, melakukan tindakan menyimpang melalui media sosial. Strategi yang harus dilakukan untuk menjaga eksistensi kearifan lokal di era disrupsi ialah 1) memaksimalkan peran pendidikan kewarganearaan di sekolah dengan cara menekankan pada pendidikan berbasis budaya lokal, 2) memegang erat dan mengimplementasikan nilai dan budaya yang berkembang di daerahnya masing-masing, dan 3) pemerintah bekerja sama dengan masyarakat melakukan pembinaan kepada masyarakat untuk menjaga eksistensi kearifan lokal, melalui kegiatan seperti bersih desa, gotong royong, pertunjukkan kesenian daerah dan lain sebagainya
Legal Pluralism as Pancasila’s Reflection to Realize Substantive Justice in Law Enforcement and Law-Making Simanjuntak, Samuel Hamonangan; Priyono, FX. Djoko
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 2 No. 1 (2022): VOLUME 2 ISSUE 1, APRIL 2022
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v2i1.88

Abstract

The legislation and law enforcement has a causal relationship, if the law does not reflect substantive justice, then law enforcement does not produce substantive justice. There are still many laws that do not reflect substantive justice and law enforcement does not produce substantive justice and does not reflect Pancasila, due to an inappropriate approach. Then what is the fixed approach if you want the law to reflect substantive justice and Pancasila, as well as what is the right approach so that law enforcement produces substantive justice. Based on the above, the problems raised are: whether the legal pluralism approach can realize substantive justice; and how is the legal pluralism approach as a reflection of Pancasila in realizing substantive justice for the formation of laws and law enforcement. The purpose of this study is to formulate that the legal pluralism approach can realize substantive justice and to construct the idea of ​​a legal pluralism approach as a reflection of Pancasila in realizing substantive justice for the formation of laws and law enforcement. The results of this study are that based on the development and concept of the legal pluralism approach, it is a combination of 3 approaches (natural law, state positivism, socio-legal) which will lead to the achievement of substantive justice. To produce laws that reflect substantive justice and Pancasila and law enforcement that produces substantive justice, legislators and law enforcement must use the right approach, namely the legal pluralism approach.
Pembudayaan Nilai-nilai Pancasila dalam Konsep Etika Ruang Digital di Era Post-Pandemi Hidayah, Yayuk; Simatupang , Ernawati; Belladonna, Aprillio Poppy
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 2 No. 2 (2022): VOLUME 2 ISSUE 2, OCTOBER 2022
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v2i2.91

Abstract

Persoalan perkembangan dan kemajuan teknologi menciptakan berbagai analisis dan tafsiran yang bermuara pada kemaslahatan umat manusia. Dalam hal ini karsa umat di hadapkan pada dilema global terlebih tentang warga negara global yang melek digital. Urgensi penulisan ini diharapkan mampu menjadi jawaban dalam menghadapi pengaruh penggunaan teknologi yang berbasis digital yang dihadapkan dengan nilai-nilai luhur Bangsa.  Pembahasan dalam artikel ini menekankan pada beberapa aspek tentang pembudayaan nilai-nilai Pancasila dalam konsep etika ruang digital di era post-pandemi yaitu, pertama perlu penguatan literasi digital yang di sinergikan dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga saat masyarakat akan dapat tetap nyaman dalam penggunaan teknologi. Kedua nilai-nilai Pancasila perlu divisualisasikan dalam konsep etika ruang digital di era post-pandemi sehingga Pancasila tetap melekat dalam kehidupan digital dan dunia nyata masyarakat. Ketiga, pembudayaan nilai-nilai Pancasila dalam konsep etika ruang digital di era post-pandemi berorientasi pada kemampuan personal dan intrapersonal komunikasi yang bersifat praktik partisipatif dan bermakna. Artikel ini menyimpulkan bahwa dalam pembudayaan nilai-nilai Pancasila dalam konsep etika ruang digital di era post-pandemi akan berdampak dalam penguatan karakter warga negara yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Oleh sebab itu, melalui artikel ini, pembudayaan nilai-nilai Pancasila dalam konsep etika ruang digital ialah menjadi pedoman seseorang dalam melakukan interaksi digitalnya sehingga akan memperkuat fungsi Pancasila  sebagai pedoman, sebagai pengatur tingkah laku orang termasuk dalam etika ruang digital di era post-pandemi.
The Existence of Pancasila in Post-Truth Era Diniyanto, Ayon; Sutrisno, Wahyudi
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 2 No. 1 (2022): VOLUME 2 ISSUE 1, APRIL 2022
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v2i1.92

Abstract

The existence of Pancasila must be maintained. The post-truth era that is already in sight can certainly have a negative impact on national identity. Pancasila as the identity of the Indonesian nation must be maintained and become a bulwark against the negative impacts of the post-truth era. The writing of this article is very important in providing an understanding to the Indonesian people that the post-truth era cannot be avoided. As a nation that has an identity called Pancasila, Pancasila should be implemented in the life of the nation and state, especially in the face of the post-truth era. This is where the importance of this article in reminding about the negative impact of the post-truth era on national identity. This article discusses three important issues related to Pancasila and post-truth. These three things are (1) various kinds of negative impacts that can or even have been caused by the post-truth era; (2) finding the relevance of the post-truth era with Pancasila; and (3) describes how to maintain the existence of Pancasila in the vortex of the post-truth era. There are at least three negative impacts of the post-truth era, namely (a) the existence of lies; (b) the existence of slander; and (c) the presence of hate speech. The relevance of the post-truth era with Pancasila lies in the identity of the nation. The post-truth era can have a negative impact on national identity. Pancasila is the identity of the Indonesian nation. The existence of Pancasila in the post-truth era must of course be maintained so that it is not negated by the negative impacts of the post-truth era. The way to maintain the existence of Pancasila in the post-truth era is to apply Pancasila in the life of the nation and state and to strengthen literacy. The conclusion of this article is to answer the problem formulation and find the purpose of this article.
Increasing the Spirit of Defending the Country through Citizenship Education in Higher Education Pradana, Yudha; Andriyana, Andriyana
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 2 No. 2 (2022): VOLUME 2 ISSUE 2, OCTOBER 2022
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v2i2.97

Abstract

Defending the state is the right as well as the obligation of citizens. Nevertheless, defending the state is often simplified as militaristic, but it can also be done through formal educational means. Civic Education (PKn) is one medium to develop the spirit of defending the state. This article attempts to examine the mapping of the linear values ​​of state defense with Civic Education (PKn) subject in university. This research uses a qualitative approach with literature study and documentation study. The results show that the value of state defense in Civic Education (PKn) is the value of love of the homeland which is learned through the material of national identity and the insight of the archipelago; the values ​​of national and state consciousness which are learned through the obligations and rights of the state and citizens, the constitutional values ​and norms of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and the democracy of Indonesia; loyalty to Pancasila as state ideology is learned through the material of Pancasila; and the value of sacrificing for the nation and state are taught through law enforcement materials that are just and national defense and state defense. While learning is designed to actualize the values ​​of state defense through cooperative learning, inquiry, and contextual learning.
Analisis Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Sosialisasi Pancasila Siregar, Hotrun
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 2 No. 1 (2022): VOLUME 2 ISSUE 1, APRIL 2022
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v2i1.102

Abstract

Tulisan ini membahas bagaimana BPIP melakukan pemanfaatan media sosial sebagai sarana sosialisasi Pancasila. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer berupa observasi langsung terhadap media sosial milik BPIP. Temuan menunjukkan bahwa BPIP belum maksimal dalam melakukan optimalisasi pemanfaatan berbagai platform media sosial. Hal lebih disebabkan oleh manajemen pengelolaan berbagai platform media sosial tampaknya kurang terkoordinasi antara unit pengelola dengan penanggungjawab konten atau materi yang ada dalam upaya sosialisasi dan pembinaan ideologi Pancasila. Lemahnya tatakelola antar unit menyebabkan pemanfaatan platform media sosial sebagai sarana sosialisasi Pancasila kurang memantik pengikutnya untuk berinteraksi dan berpartisipasi secara dialogis dalam akun media sosialnya, dan jangkauan media sosial BPIP tampak belum menyebar secara luas.
Demokratisasi Kewarganegaraan Ganda Terbatas bagi Perkawinan Campuran dalam Perspektif Nilai-nilai Pancasila Febrian, Febrian; Samawati, Putu
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 2 No. 2 (2022): VOLUME 2 ISSUE 2, OCTOBER 2022
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v2i2.111

Abstract

Perkawinan Campuran yang terjadi antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) berlaku dua sistem hukum yang berbeda. Indonesia menganut sistem kewarganegaraan tunggal. Kepemilikan warga negara tunggal memiliki banyak persoalan hukum mulai dari persoalan pelanggaran hak sipil, hak politik, hak ekonomi, dan hak sosial. Wacana pemberlakuan kewarganegaraan ganda terbatas bagi perkawinan campuran merupakan salah satu upaya untuk meminimalisasi persoalan hukum tersebut. Hal mendasar yang harus dikaji adalah apakah wacana kewarganegaraan terbatas bagi perkawinan campuran tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Negara. Kajian tersebut dilakukan dengan metode normatif melalui penelitian kepustakaan yang bersumber pada data primer (bahan hukum) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan filsafat. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan teknik penarikan kesimpulan secara induktif. Pancasila sebagai dasar negara memberikan patokan dalam nilai-nilainya yang pada dasarnya berupaya memberikan perlindungan yang utuh bagi setiap warga negaranya. Jaminan kesejahteraan dan perlindungan bagi warga negara menjadi dasar bagi dimungkinkannya keberlakuan status kewarganegaraan ganda terbatas bagi perkawinan campuran.
Determinisme Kiai Pancasilais dalam Perspektif Teori Kognitif Sosial Albert Bandura Kuswandi, Iwan; Mudiuddin, Mudiuddin; Aziz , Achmad As'ad Abd
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 2 No. 2 (2022): VOLUME 2 ISSUE 2, OCTOBER 2022
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v2i2.117

Abstract

Tulisan ini mengkaji determinisme perjuangan yang dilakukan oleh Kiai Djauhari sebagai pemimpin Pondok Tegal Prenduan dan pemimpin laskar melawan penjajah. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan perspektif teori kognitif sosial Albert Bandura. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis historis. Data diperoleh dari studi dokumentasi dan ditambah dengan wawancara. Dalam analisa data historis, data yang diperoleh dari sumber primer maupun sekunder, kemudian peneliti menganalisa secara interpretatif dan komparatif. Kesimpulannya, determinisme perjuangan Kiai Djauhari di  bidang pendidikan yaitu dengan membuka sekolah formal Madrasah Wajib Belajar dan  TMI Majalis. Determinisme perjuangan juga dilakukan dalam pergerakan melawan penjajah Belanda dan Jepang di kala itu, dengan terlibat dalam beberapa organisasi pergerakan dan laskar. Kiai Djauhari merupakan potret dari Kiai Pancasilais (pengamal Pancasila).
Strengthening Awareness of Post-Identity as Asset for Society 5.0 through Reflective Learning Tricahyono, Danan
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 2 No. 2 (2022): VOLUME 2 ISSUE 2, OCTOBER 2022
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v2i2.118

Abstract

The background of this article departs from the development of the times that provide opportunities and challenges to humanity in facing the era of society 5.0. The purpose of writing this article is to strengthen post-identity awareness through reflective learning in the subject of civic education (Pkn). The writing of this article uses conceptual ideas. Society 5.0 wants to create a community that truly enjoys life. Social reform in society 5.0 will create an ever-changing society by having foresight, a society that upholds tolerance, and a society where every person can lead an active and enjoyable life. Reflective learning has five hierarchies of thought processes, including 1) reporting, 2) responding, 3) relating, 4) reasoning and 5) reconstructing. Reflective learning strengthens the post-identity awareness of students in the face of the era of society 5.0. Post-identity consciousness has a relationship with the concept of global diversity. To achieve global diversity, students must be able to reflect and be responsible for the experience of diversity and social justice. This post-identity awareness is capital for strengthening tolerance and caring for Indonesian pluralism to welcome the life of the society 5.0 era. The direction of civic education and society 5.0 has the same mission of realizing a humanist order of society.
Freedom of Religion and Religious Relations (Construction of Sukarno's Thought) Salahuddin, Muhammad; Sabri, Muhammad
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 2 No. 2 (2022): VOLUME 2 ISSUE 2, OCTOBER 2022
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v2i2.119

Abstract

The question of religious connections is constantly linked to the concept of religious freedom, which is a basic human right. This understanding of religion and religiousity must be maintained in order to obtain a tolerance attitude among religious groups. This is essential in development because religion and God are vital to human activity. The principles of the Oneness of God in the Pancasila  s state foundation are the result of the   Indonesian national figures thought about the problems raised above. The final dialogue of the Indonesian nation's founding fathers is the oneness og God as the foundation of all other of Panscasila principles. This article further elaborates on Sukarno's concept of divinity by combining the concepts of perennial philosophy, systems theory, and paradigm shift, which are related to the context of religious life in Indonesia.