cover
Contact Name
Ani Purwanti
Contact Email
jurnalpancasila@bpip.go.id
Phone
+62213505200
Journal Mail Official
jurnalpancasila@bpip.go.id
Editorial Address
Jl. Veteran III No. 2, Jakarta Pusat, DKI Jakarta Jakarta
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan
ISSN : 27973921     EISSN : 27973018     DOI : https://doi.org/10.52738/pjk.v4i1
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan is an academic journal for Pancasila Studies published by Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Republic of Indonesia. It aims primarily to facilitate scholarly and professional discussions over current developments on Pancasila issues in Indonesia as well as to publish innovative Pancasila researches. The focus and scope of this journal are social sciences and humanities issues in the fields of: History of Pancasila (Sejarah Pancasila); Ideology of Pancasila (Ideologi Pancasila); Philosophy of Pancasila (Filsafat Pancasila); Democracy of Pancasila (Demokrasi Pancasila); Economy of Pancasila (Ekonomi Pancasila); Constitutional Law (Hukum Tata Negara); Human Rights (Hak Asasi Manusia); Citizenship (Kewarganegaraan).
Articles 168 Documents
Pancasila and the Recontextualization of Indonesia’s State Identity: International Relations Approach Lukito, Wendrik Sandwi; Permana, Aditya; Prasetyo, Ardian
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 2 No. 2 (2022): VOLUME 2 ISSUE 2, OCTOBER 2022
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v2i2.122

Abstract

Indonesia is a state with its uniquely own Pancasila as a national ideology. More than just an ideology, Pancasila has been proved multiple times acts as a unifying factor for Indonesia. Furthermore, many scholars and political leaders of Indonesia defined that the state identity of Indonesia is deeply embedded within Pancasila. Pancasila is the unifying factor for Indonesia, which means that multiculturalism, various religions, ethnic groups, and races, could exist and all be tied up within Pancasila, which is already well-known in the domestic sector. But the question that arose is, how do other states view Indonesia? Does the Pancasila identity featured by Indonesia also seen by other states in the international sector? To answer this question, one must clarify with the International Relations approach as a relevant discipline. Through this paper, the results found out that there have been many attempts to show that the state identity of Indonesia is embedded with Pancasila in the international sector.
Ensuring a Turning Point with Political Ideology and Cultural Knowledge to Achieve the 2045 Vision Abadi, Mansurni; Widjaja, Nicho Hadi; Ishak, Shahrial Bin; Olausson, Peter
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 2 No. 2 (2022): VOLUME 2 ISSUE 2, OCTOBER 2022
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v2i2.124

Abstract

The literature analyzing perspectives on Indonesia's golden years in the 2045 narrative is extensive and optimistic. But achieving 2045 is more challenging amid disruption conditions, especially after a multidimensional crisis because of COVID-19. Cite Sukarno's term about the years of Vivere Pericoloso, an Italian phrase that means life is full of danger, making our future toward 2045 uncertain. But the years of Vivere Pericoloso are also the right moment to perfectly achieve the ideals, principles, goals, efforts, and logic of the Indonesia 2045 vision. Culture and politics are two important components that can make our turning point toward 2045 come true. Our findings are political ideology based on expansive penetration with internalization and consistency using indoctrination method toward "Pancasila" itself via youth’s empowerment with the principle of fair and open involvement in the political sphere, and strengthening political literacy plays a critical role in dealing with tech populism and non-integrity that created de-stabilization and incompetence. Cultural knowledge that is based on a sense of belonging with an intercultural bond strategy is also important. In practice, cultural knowledge encourages us to act with positive impacts on multicultural society amidst the post-truth era through: (1) awareness of cultural worldview, (2) good attitude toward cultural differences, (3) knowledge of different cultural practices and worldviews, including having the skill of cultural sensitivity awareness, and (4) cross-cultural skills communication.
Penguatan Sistem Ketatanegaraan Indonesia berbasis Demokrasi Pancasila melalui Penghidupan Kembali Utusan Golongan Hadi, Fikri; Gandryani, Farina
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 4 No. 2 (2024): VOLUME 4 ISSUE 2, OCTOBER 2024
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v4i2.171

Abstract

Dewasa ini, muncul wacana perubahan kelima UUD 1945 pasca perubahan terakhir pada 22 tahun yang lalu. Salah satunya ialah perubahan terkait penghidupan kembali utusan golongan dengan landasan bahwa DPD dinilai tidak mampu menggantikan peran Utusan Golongan. Dominasi unsur politisi dan pengusaha di parlemen membuat keterwakilan golongan tidak tampak pada struktur keparlemenan Indonesia saat ini sebagaimana yang pernah dicita-citakan oleh pendiri bangsa. Artikel ini akan membahas terkait urgensi dihidupkannya kembali Utusan Golongan dalam struktur parlemen di Indonesia dan konsep Utusan Golongan di masa mendatang. Penelitian ini merupakan socio legal research dengan pendekatan konseptual, peraturan perundang-undangan dan historis terkait Utusan Golongan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi pergeseran konsep keterwakilan yang didesain oleh pendiri Negara dari yang berakar pada keterwakilan menjadi keterpilihan melalui pemilu yang semata-mata mengandalkan elektabilitas. Akibatnya, keanggotaan di DPD maupun DPR belum tentu merepresentasikan keterwakilan unsur-unsur di masyarakat, semisal unsur profesi. Maka, dalam rangka mengembalikan konsep keterwakilan yang memastikan keterwakilan unsur-unsur masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk, pemikiran untuk menghidupkan Utusan Golongan perlu dikaji. Opsi yang dapat digunakan ialah Utusan Golongan dapat menjadi bagian dari lembaga DPD atau DPR yang secara spesifik dalam rangka penguatan DPD dalam rangka memenuhi prinsip partisipasi bermakna dalam pembentukan undang-undang ke depan. Opsi lainnya ialah dengan memasukkan Utusan Golongan kedalam MPR di luar DPD dan DPR. Namun, dalam menghidupkan utusan golongan, perlu memperhatikan sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini seperti sejalan dengan sistem presidensial
Challenges of Indonesian Defense Resilience in the Face of Contemporary Technology Advancement: What’s Next? Wijaya, Mirza Mahbub; Tsabita, Naswa Bayu; Dewadi, Fathan Mubina
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 4 No. 2 (2024): VOLUME 4 ISSUE 2, OCTOBER 2024
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v4i2.434

Abstract

This article discusses the concept of national resilience in the digital era, which extends beyond the paradigm of conventional warfare to address a wide range of challenges. To develop the concept of national resilience ideology, a conceptual research method with a philosophical approach is employed, supported by data triangulation using Miles and Huberman's method. The main findings highlight the importance of digital security and privacy, as well as the role of digital local wisdom in strengthening national identity. Additionally, increased legal awareness is considered crucial in shaping cultural norms, while the sustainable development of human resources, supported by quality education and healthcare services, remains a key focus
Konsep Kekuasaan menurut Byung-Chul Han dan Sumbangannya dalam Meminimalisir Anomali Kekuasaan di Indonesia Harjon, Yasintus; Wijanarko, Robertus
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 4 No. 2 (2024): VOLUME 4 ISSUE 2, OCTOBER 2024
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v4i2.452

Abstract

Fokus artikel ini ialah berbicara tentang konsep kekuasaan Byung-Chul Han dan sumbangannya dalam usaha meminimalisir beragam anomali relasi kekuasaan di Indonesia. Pada dasarnya kekuasaan merupakan bagian integral dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kekuasaan berasal dari dan ada untuk melayani kepentingan semua orang agar terciptanya kesejahteraan, kesetaraan, dan common good. Pengejawantahan kekuasaan untuk kepentingan sepihak bukan menjadi sesuatu yang pantas dirindukan dan bukan menjadi tujuan utama yang harus dikejar. Namun, tidak dapat disangkal bahwa masih ada praktik kekuasaan yang tidak mengutamakan common good dalam kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini. Penyelewengan kekuasaan itu nyata dalam relasi antara pemerintah vs rakyat, atasan vs bawahan, dan mayoritas vs minoritas, yang mana cenderung otoriter, kekerasan, represif, dan dominatif. Kajian penulisan artikel ini menggunakan metode pustaka dengan membaca dan menelaah secara kritis tema yang digarap dan berbagai literatur yang mendukung. Tulisan ini menemukan bahwa menurut Byung-Chul Han, kekuasaan sejatinya adalah relasi ketergantungan timbal balik antara ego dan alter atas dasar kapasitas mediasi tertentu. Kekuasaan yang memiliki kapasitas mediasi yang tinggi akan melahirkan kekuasaan simetris, harmonis, dan tanpa represi. Sementara, kekuasaan minim atau tanpa mediasi cenderung asimetris. Baginya, beragam ketimpangan kekuasaan yang ada dalam masyarakat demokrasi Indonesia saat ini menandakan adanya relasi kekuasaan asimetris antara ego dan alter.
Pancasila sebagai Landasan Kebijakan Transportasi Publik yang Terintegrasi pada Provinsi DKI Jakarta Arifianto, Tonny Agung
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 4 No. 2 (2024): VOLUME 4 ISSUE 2, OCTOBER 2024
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v4i2.491

Abstract

Kebijakan transportasi merupakan sebuah keharusan untuk menciptakan tatanan hidup masyarakat yang tertib, aman dan nyaman pada sebuah kota metropolitan. pertumbuhan transportasi publik pada saat yang sama akan menjadi roda penggerak perubahan masyarakat. DKI Jakarta sebagai sebuah kota metropolitan telah berjuang dari masa ke masa pemerintahan untuk mengatasi permasalahan transportasi publik sebagai solusi bagi problematika sosial, ekonomi dan lingkungan yang terjadi di Jakarta. tulisan ini mencoba menganalisis kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan Penyelenggaraan Sistem Transportasi terpadu dan terintegrasi yang diterapkan di Provinsi Jakarta sejak tahun 2021 yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 68 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Transportasi terpadu dan terintegrasi dikaitkan dengan Nilai-nilai Pancasila karena menarik bahwa kebijakan pengintegrasian transportasi tersebut sebagai kebijakan publik menyelesaikan permasalahan ekonomi, sosial dan lingkungan. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa kebijakan pengintegrasian transportasi publik jika sesuai dengan nilai-nilai Pancasila akan menciptakan impact dalam menciptakan kohesi sosial serta mendukung keadilan lingkungan dan ekonomi bagi masyarakat Provinsi DKI Jakarta
Pancasila sebagai Pilar dalam Mengatasi Cyberbullying Datu, Nurcholish Madjid; Kasnawi, M. Tahir; Muhammad, Rahmat; Sabri, Muhammad; Indrayanti, Nur
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 4 No. 2 (2024): VOLUME 4 ISSUE 2, OCTOBER 2024
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v4i2.529

Abstract

Penelitian ini menyoroti eskalasi cyberbullying sebagai akibat dari perkembangan teknologi dan internet, dengan penguatan nilai-nilai Pancasila dalam membentuk perilaku yang positif di era digital. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan fenomena cyberbullying dan dampaknya serta penguatan nilai-nilai pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia dari perspektif Social Learning Theory sebagai langkah strategis untuk mencegahnya. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari jurnal-jurnal atau artikel-artikel yang relevan dengan penelitian ini. Berdasarkan analisis data dalam penelitian ini, ditemukan bahwa perilaku cyberbullying dapat dipengaruhi oleh observasi dan peniruan perilaku negatif yang diamati oleh individu di sekitarnya yang dapat menimbulkan dampak buruk seperti depresi, kecemasan, dan gangguan mental pada korban serta tingkat stres yang tinggi dan gangguan sosial pada pelaku. . Penerapan nilai-nilai Pancasila dapat membantu mengatasi dan mencegah cyberbullying dengan menciptakan lingkungan digital yang lebih ramah, menghargai perbedaan, dan memperlakukan setiap individu secara adil dan setara.
Peran Perempuan melalui Organisasi PKK sebagai Upaya Menghadapi Ancaman Ideologi Radikalisme dan Terorisme Sri Marnani, Christine; Murtiana, Sri; Supriyadi, Asep Adang; Nur Wahyu, Prita
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 4 No. 2 (2024): VOLUME 4 ISSUE 2, OCTOBER 2024
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v4i2.567

Abstract

Ancaman Ideologi berupa radikalisme dan terorisme merupakan ancaman yang berbahaya dan harus diwaspadai. Sebuah fakta miris, ketika keterlibatan peran perempuan dalam aksi-aksi teror yang terjadi meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas, bukan hanya sebagai support system namun juga sebagai eksekutor. Hal tersebut bertentangan dengan fitrah perempuan yang penuh kasih, kelemahlembutan, sebagai penjaga kehidupan dan penerus generasi. Adapun fokus dalam penelitian ini dititikberatkan pada pelibatan peran perempuan sebagai upaya kontra terhadap radikalisme dan terorisme, peran tersebut diejawantahkan melalui PKK yang memiliki 10 program pokok. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan beberapa hal diantaranya: 1) perempuan memiliki tiga peran utama, yaitu: peran domestik, peran produksi, peran publik atau peran sosial, 2) perempuan melalui PKK memiliki peran penting dalam pencegahan ancaman ideologi radikalisme dan terorisme, antara lain sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan juga sebagai penggerak 3) PKK memiliki program penghayatan dan pengamalan Pancasila dan gotong royong, sebagai counter terhadap paham radikalisme dan terorisme.
Fostering the Golden Generation 2045: Embedding Pancasila Values in Early Childhood Education Mulaydi, Dian Muhammad Johan Johor; Malihah , Elly
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 4 No. 2 (2024): VOLUME 4 ISSUE 2, OCTOBER 2024
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v4i2.585

Abstract

Children represent the nation’s investment and future, destined to become the leaders of tomorrow. Introducing Pancasila values at an early age is essential to nurturing competent individuals with strong character and noble morals. This article explores how integrating Pancasila values in early childhood education can contribute to realizing Indonesia's vision for a “Golden Generation 2045.” Employing a descriptive qualitative approach, this study uses library research methods to gather data. The findings highlight that the incorporation of Pancasila values in early childhood can be effectively achieved through the Merdeka Curriculum, where structured play activities serve as a foundation for learning. By aligning stimulating play with children’s interests, their potential can be fully optimized. Moreover, the Pancasila Ideology Education and Development Book (PPIP) provides a critical resource for enhancing understanding of the Pancasila ideology, ultimately strengthening the nation's cultural resilience and fostering the development of a progressive, modern, and morally grounded society.
Kerangka Hukum Pengakuan Agama dan Kepercayaan dalam Kerangka Kebebasan Beragama di Indonesia Bimasakti, Muhammad Adiguna
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 5 No. 1 (2025): VOLUME 5 ISSUE 1, APRIL 2025
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v5i1.669

Abstract

The right to adhere to a religion or belief is a fundamental human right recognized globally, including in the Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Freedom of religion or belief in Indonesia is guaranteed by the Constitution, specifically in Articles 28E and 29 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945). As a pluralistic nation rich in spiritual heritage, Indonesia is generally considered to officially recognize only six religions: Islam, Protestantism, Catholicism, Hinduism, Buddhism, and Confucianism. The other religious groups often face legal, social, and administrative challenges, including discrimination and lack of recognition by the state. This study employs a normative juridical approach, using secondary data from legislation and court decisions. The paper aims to examine the constitutional guarantees and practical implementation of religious freedom in Indonesia, the legal and social challenges faced, and the complexities of national policies in relation to Indonesia's commitment to implementing the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). The findings show that although the Constitution guarantees religious freedom, its implementation remains discriminatory toward followers of traditional beliefs. Therefore, policy reform and harmonization of national regulations with international human rights principles and Pancasila values are necessary to create inclusive legal protections. By critically examining existing policies in Indonesia and their social contexts, this paper offers recommendations for the development of an ideal policy framework that can protect human rights, particularly regarding religious freedom.