Articles
88 Documents
<![CDATA[Urban Farming Program For Women PKK Manang Village To Improve Family Food Security Value In The Era Of The Pandemi Transition Covid-19 ]]>
<![CDATA[Wahyu Adhi Saputro]]>;
<![CDATA[Musta’in]]>;
<![CDATA[Ahmad Fauzi]]>
<![CDATA[ VSJ | Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2020): Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33005/vsj.v1i2.13
<![CDATA[Food is indeed one of the mandatory things that must be fulfilled. However, the current condition of the population growth which continues to increase is not accompanied by an increase in agricultural land so that the available food stock may one day be insufficient. This makes a food problem which is closely related to food security. PKK mothers are people who think about food for their families so that they have a huge influence. The decline in the amount of land and reduced food stocks in the era of the Covid-19 pandemic because people flocked to buy large amounts of food stocks became a problem that was raised in this community service program. The aim of this program is to introduce urban farming methods that can be done in empty house areas to increase food access to increase the value of family food security. The method used in the community service program was the online extension method and then carried out the urban farming practice which was carried out by one of the PKK mothers in Manang Village. It is hoped that this example can become a role model for the people around him. The results of the community service program that have been carried out have improved the skills of PKK Manang Village women in cultivating plants in the area of their home yard that is still empty or not in use. The existence of planting crops that can be harvested can meet food needs so that from the dimension of accessibility to food security it can be fulfilled properly.]]>
<![CDATA[Increasing the Ability and Legal Awareness of the Tanah Merah Dajah Village Community Regarding Domestic Violent Crimes ]]>
<![CDATA[Erma Rusdiana]]>
<![CDATA[ VSJ | Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2020): Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33005/vsj.v1i1.15
<![CDATA[Tanah Merah Dajah Village is not too far from the city of Bangkalan, it does not mean that the community has enough information about many things. Limited access and varying levels of education, economic conditions and a wrong understanding of religion, socially there are quite serious problems in society, namely about violence in the household. Among the community, including in thevillage community, it Tanah Merah Dajah has become a kind of tradition or habit to cover up acts of violence, especially domestic violence (KDRT) experienced by women and children. Until now, the problem of domestic violence is still considered a disgrace. Even if some of the victims asked for help from village officials, this was done secretly and the purpose of reporting to village officials was to make peace. In practice, the village apparatus conducts mediation to bridge these problems, so that the problems do not spread out. The settlement by the Village Head did not end the domestic violence, but it often repeated itself. Theunderstanding residents'of Tanah Merah Dajah Village, Tanah Merah Sub-district regarding domestic violence as a form of crime prior to the implementation of the legal socialization program is still low. This can be seen from the perception of society that views domestic violence as a personal matter which is a disgrace and must be kept tightly, even with family.]]>
<![CDATA[Optimalisasi Internet Sehat Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Hate Speech Di Pondok Pesantren Darul Falah Ponorogo ]]>
<![CDATA[Maria Novita Apriyani]]>
<![CDATA[ VSJ | Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2021): Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33005/vsj.v2i1.16
<![CDATA[Penggunaan media sosial dewasa ini secara luas hampir digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat serta tidak memiliki ruang batas, sehingga pengguna dapat bebas memanfaatkan beragam fasilitas yang ada didalamnya. Berdasarkan data dari HootSuite dan Agensi Marketing We Are Social dalam awal tahun 2021, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 202,62 juta dari total populasi penduduk Indonesia sejumlah 274,9 juta jiwa. Sejumlah 96,4 persen pengguna internet mobile berjenis smartphone dan ponsel fitur berusia 16-64 tahun. Dampak negatif dalam penggunaan media internet di masyrakat diantaranya terjadinya tindak pidana penipuan online, penyebaran konten pornografi, hingga hate speech atau ujaran kebencian. Tindak pidana ujaran kebencian atau hate speech pada pengguna media internet khususnya di Indonesia dilakukan pada aplikasi media sosial yang familiar seperti facebook, twitter, Instagram, youtube, dsb. Ujaran kebencian atau hate speech yang menyebar didunia maya semakin mengkhawatirkan hingga tak terbatasnya ruang bagi pemgguna internet mengakibatkan perbuatan tersebut bisa menyasar siapapun menjadi korban maupun pelakunya khususnya remaja. Jumlah santriwan/santriwati yang cukup beragam latar belakang usia dan pendidikan menjadikan generasi muda khususnya remaja di Pondok Pesantren Darul Fallah Ponorogo kurang dibekali pemahaman mengenai dampak buruk dan hukuman yang mengancam dari perbuatan ujaran kebencian atau hate speech di media sosial. Remaja sebagai pengguna internet saat ini berpikir bahwa media sosial masih berfungsi sebagai area yang bersifat untuk bersenang-senang dan cenderung mengarah ke ranah personal sehingga banyak fungsi produktif diabaikan. Dengan adanya sosialisasi, strategi yang efektif dari Pondok Pesantren Darul Falah Ponorogo untuk menanamkan kesadaran bagi para santriwan/santriwati akan bahaya serta dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana ujaran kebencian atau hate speech dapat memberikan edukasi untuk menggunakan media internet dengan lebih cerdas dan bermanfaat baik bagi masyarakat serta dapat dipertangungjawabkan.]]>
<![CDATA[Social Media Use Assistance Based On Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Law Against Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Mothers Wangen Village, Polanharjo Subdistrict ]]>
<![CDATA[Indah Maulani]]>;
<![CDATA[Aryono]]>
<![CDATA[ VSJ | Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2021): Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33005/vsj.v2i1.17
<![CDATA[Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sudah diundangkan sejak tahun 2008 dan sudah dilaksanakan sejak tahun 2010, namun masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami, bahwa berkomunikasi dengan menggunakan media sosial juga bisa terjerat hukum. Pengabdian ini bertujuan untuk melakukan pendampingan guna meningkatkan kesadaran Ibu PKK Desa Wangen, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten dengan cara memanfaatkan social media sebagai sarana promosi dan penunjang berbagai aktivitas lainnya secara efektif berdasarkan UU ITE yang berlaku dengan mendasarkan pada metode pendekatan non-doktrinal kualitatif. Oleh karena itu dalam penelitian ini lebih mengutamakan pada data primer yang dikumpulkan dengan observasi secara langsung serta didukung data sekunder yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan. Data yang sudah diolah untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kegiatan tersebut diharapkan tidak berakhir pada kegiatan pengabdian, tetapi bisa dibentuk kerjasama dan sarana promosi dalam penyebaran informasi tentang pemahaman penggunaan sosial media berdasarkan UU ITE khususnya di Desa Wangen, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten.]]>
<![CDATA[Penyuluhan Hukum Pemanfaatan Media Sosial yang aman dan sehat bagi Remaja di Yayasan Pondok Pesantren Darul Falah Sumberejo Sukorejo Ponorogo ]]>
<![CDATA[Yana Indawati]]>;
<![CDATA[Sri Maharani MTVM]]>;
<![CDATA[Wiwin Yulianingsih]]>
<![CDATA[ VSJ | Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2021): Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33005/vsj.v2i1.18
<![CDATA[Media Sosial adalah wujud perkembangan teknologi yang digunakan sebagai sarana berkomunikasi, berinteraksi dan membangun jaringan melalui media online bagi seluruh lapisan kalangan masyarakat. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberi pemahaman dan meningkatkan kesadaran dan etika kepada remaja santri didalam menggunakan media sosial diera digital. Pengaruh lingkungan dan keluarga dapat menjadi faktor penting mendorong remaja dan dampak yang didapatkan. Metode yang digunakan adalah Penyuluhan Hukum kepada remaja santri Pondok Pesantren Darul Falah dalam penggunaan media sosial agar dapat dimanfaatkan secara bijak dan cerdas serta menghasilkan suatu yang bermanfaat bagi penggunanya. Hasil dari serangkaian penyuluhan hukum ini yakni meningkatnya pemahaman, kemampuan dan pengetahuan kepada remaja santri Pondok Pesantren darul Falah dalam bermedia sosial dan transaksi lainnya yang berhubungan dengan Informasi Transaksi Elektronik (ITE), sehingga perkembangan teknologi informasi dapat dimanfaatkan secara optimal dan tepat. Serta meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko yang akan didapat jika media sosial disalah gunakan.]]>
<![CDATA[Protection Of Women Against Online-Based Shopping Fraud ]]>
<![CDATA[Hervina Puspitosari]]>;
<![CDATA[Mas Anienda Tien Fitriyah]]>
<![CDATA[ VSJ | Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2021): Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33005/vsj.v2i1.19
<![CDATA[Online shop is a popular shopping choice. attractive to consumers without having to visit the store directly, through internet applications can be easily accessed and ordered at a price offer that is sometimes also much cheaper than shopping directly coming to the store. However, the various conveniences offered in reality also cause various problems related to the protection of consumers in transactions at online shops, which oftentimes consumers also experience fraud, whether the goods have not arrived that have been ordered and paid for or the goods arrived but are not in accordance with what was ordered. There are still many cases of online buying and selling fraud, efforts are needed to reformulate existing regulations that have not been able to accommodate the interests of consumers, so it is also necessary to change the Consumer Protection Act which is more secure in providing legal protection to consumers in online buying and selling transactions as well as regulation of business actors. that adapts to the development of information technology and social changes in society.]]>
<![CDATA[Pengetahuan Hukum Materi Muatan Peraturan Desa Bagi Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Suruhwadang, Kademangan, Blitar ]]>
<![CDATA[Adhitya Widya Kartika]]>
<![CDATA[ VSJ | Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2021): Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33005/vsj.v2i1.20
<![CDATA[Pelaksanaan peraturan hukum yang sesuai tujuan tergantung pada keefektifan atau dilaksanakannya peraturan hukum itu secara optimal. Tercapainya suatu tujuan hukum tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab terhadap suatu peraturan yang berkualitas tetapi juga peran dari pemerintah juga masyarakat. Begitu juga dengan peraturan desa sebagai bagian produk regeling pada tatanan pehaturan hukum nasional. Peraturan Desa dalam pembentukannya dibutuhkan peran pemerintah yaitu Kepala Desa juga masyarakat diwakili BPD tentunya perlu memahami apa saja yang dapat diatur dalam Peraturan Desa. Selain itu pengetahuan hukum tentang materi perlu dipahami oleh masyarakat desa karena partispasinya diperlukan dalam wadah Badan Permusyawaratan Desa yang turut serta dalam pembentukan Peraturan Desa selain itu sebagai pengawasan pembentukan Peraturan Desa pembentukan maupun pelaksanaannya. Oleh karenanya Pengabdian masyarakat melalui sosialisasi menjadi penting. Tujuan dari kegiatan adalah meningkatkan pemahaman pemerintah desa dan masyarakat desa terkait materi muatan peraturan desa. Pengabdian dilakukan sosialisasi terhadap pemerintah dan masyarakat desa di Suruhwadang, Kademangan Blitar. Pelaksanaannya dilakukan sosialisasi terkait pemasalahan hukum pada masyarakat di Desa Suruhwadang, Kademangan, Blitar dengan penyampaian secara lisan dan diskusi tanya jawab. Hasil bahwa belum adanya pemahaman materi muatan diluar kegiatan rutin seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kemudian setelah sosialisasi timbul pemahaman bahwa dapat materi muatan selain hal tersebut tetapi tetap berpedoman pada kewenangan desa.]]>
<![CDATA[Kaling Village Youth Generation Business Workshop In Kaling District Tasikmadu Karanganyar ]]>
<![CDATA[Agus Suyatno]]>;
<![CDATA[Khabib Alia Akhmad]]>
<![CDATA[ VSJ | Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2021): Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33005/vsj.v2i1.21
<![CDATA[The government has carried out overcoming the problem of unemployment by launching the entrepreneurial movement. However, strengthening the movement by incorporating it into the learning curriculum is less effective because the educational target is only focused on the cognitive domain in the form of elaborating the theory of entrepreneurship without being followed by concrete steps. The translation of theory into the real world needs to be done quite well. Entrepreneurship training will be able to describe knowledge in the theoretical realm more focused on the practical realm. Many potential creative ideas to run a business have not been explored optimally. Among the people of Kaling Village, guidance activities are directed towards positive religious activities. This type of coaching directs participants to fill their spare time between work and school to learn religious concepts and theories in several aspects. The growth of an entrepreneurial spirit is also able to provide benefits to the community. These benefits can be in the form of financial and non-financial benefits. The financial benefits of entrepreneurship can be in the form of economic independence obtained in running a business. While the non-financial benefits are in the form of mental growth that is tough and never gives up in dealing with life's problems. Entrepreneurship training for the community, especially the younger generation, to foster an entrepreneurial spirit and explore existing potential. By holding entrepreneurship training, it is hoped that it will be able to create new businesses and have a positive effect on the mental development of the younger generation's independence. This training is aimed at the younger generation being assisted by the Karang Taruna Kaling Village.]]>
<![CDATA[Empowerment Of Catfish Farming Group Towards Food Security In Mojorang Agung Village Wondayu Sidoarjo ]]>
<![CDATA[Sutrisno]]>;
<![CDATA[Hervina Puspitosari]]>;
<![CDATA[Rohmatul Faizah]]>
<![CDATA[ VSJ | Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2021): Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33005/vsj.v2i2.22
<![CDATA[The village is one of the villages in the Wonoayu sub-district which has the potential for the development of catfish farming business, due to the availability of adequate land both in the yard and outside the yard, the water source is available continuously. both river water and groundwater. The most important problem is that the legality of fish cultivator groups for the development of fish farming activities in Pokdakan Mina Mojo, Mojorangagung Village, Wonoayu District, Sidoarjo Regency does not yet exist and is the strong desire of the group so that it is time to be appointed as one of the advantages of villages in the fisheries sector as an effort to realize resilience. food, which in turn can increase the economy, income, and welfare of the village of Mojorangagung, Wonoayu District, Sidoarjo Regency. Empowerment activities are also through the capacity building through training and mentoring for catfish farming groups as well as various innovations that can be developed through processed catfish products such as processed catfish smoked fish products, catfish processed in shredded packaging as well as various products and other innovations. which can be circulated in various areas including the utilization of waste that can be made as catfish feed. The problem that is often faced by catfish farmers is in marketing. Marketing needs attention in assisting catfish cultivation in addition to the importance of legal aspects, ranging from processed variations, packaging that can attract consumers' purchasing power and become food products that are delicious and safe for consumption. Technological assistance is very much needed in developing the productivity of processed catfish so that it can be diverse so that it further expands the market in marketing processed catfish products.]]>
<![CDATA[Legal Knowledge Related to Land Registration and Electronic Certification of Land Ownership ]]>
<![CDATA[Oemar Moechthar]]>;
<![CDATA[Soelistyowati]]>;
<![CDATA[Ellyne Dwi Poespasari]]>
<![CDATA[ VSJ | Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2021): Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33005/vsj.v2i2.24
<![CDATA[The dynamics of land in Indonesia have led to various conflicts, one of which is proof of land rights in the form of land rights certificates. The existing conditions, until 2021, it turns out that many rights subjects do not have land rights certificates; they only rely on evidence in the form of old rights, including girik, pipil, kekitir. The proof of the ancient rights proved to be less able to guarantee legal certainty and legal protection than the certificate of land rights stated in the UUPA. In addition, there is Regulation Number 1 of 2021 concerning Electronic Certificates that must be applied. This situation will be a problem that will be discussed related to land registration which is done manually turning into electronic, which is later expected to make it easier for the community to obtain proof of ownership of their land rights. This activity is part of implementing the Tri Dharma of Higher Education, one of which is community service in the form of legal counseling. Through this activity, it is hoped that the community can play an active role in registering proof of land rights for certification and encourage the achievement of "no land ownership without certificates" that the Government can carry out.]]>
