cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Rahman
Contact Email
arif@unimal.ac.id
Phone
+6281370709010
Journal Mail Official
jimfh@unimal.ac.id
Editorial Address
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Jalan Jawa, Padang Sakti, Blang Pulo, Muara Satu, Blang Pulo, Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh 24355.
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Published by Universitas Malikussaleh
ISSN : -     EISSN : 27988457     DOI : https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.6255
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a double blind peer reviewed journal published by the Faculty of Law, Universitas Malikussaleh. JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) published three times a year, every January, April and October and has been registered as Scientific Journal on LIPI with Special ISSN Number (ISSN ONLINE 2798-8457). JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a Scientific Journal of Law that has specificities in the fields of Legal Services, Community Engagement of Law Sector, Legal Aid, and Advocacy. The scope is not limited to: Economic Law, Civil law, Criminal law, Constitutional law, Environmental law, International law, Islamic law, and Information Communication and Telecommunication (ICT) Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 44 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Vol. 7 No. 2 (2024): (April)" : 44 Documents clear
PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TERORISME BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.01.PK04-10 TAHUN 2007 (Studi Penelitian Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan) Nurhafni, Nurhafni; Saputra, Ferdy; Hamdani, Hamdani
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16730

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya kendala-kendala yang sering muncul dalam proses pemberian pembebasan bersyarat narapidana. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji mengenai kendala yang dihadapi Lapas 1 Medan dalam memberikan pembebasan bersyarat. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang memakai sumber data primer dan sekunder. Data yang diperoleh berasal dari wawancara dan observasi lalu berlanjut pada data sekunder. Pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana teroris diatur oleh Permenkumham No. 35 Tahun 2018, yang mengklasifikasikan narapidana berdasarkan risiko: tinggi, sedang, dan rendah. Di Lapas Kelas 1 Medan, pembinaan narapidana teroris dilakukan melalui program rehabilitasi dan deradikalisasi yang mencakup pembinaan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan ini bertujuan mengubah perilaku antisosial narapidana, meningkatkan ketaqwaan, intelektual, sikap, dan keahlian kerja mereka agar siap kembali ke masyarakat dan tidak melakukan resedivisme. Kendala dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat meliputi masalah administratif, kekurangan tenaga ahli, peraturan yang kurang jelas, pandangan negatif masyarakat, serta keterbatasan sarana dan prasarana. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan kerjasama antara berbagai lembaga dan upaya sosialisasi yang lebih intensif. Upaya deradikalisasi penting untuk menghilangkan ideologi radikal dan menggantinya dengan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan dan pembinaan menyeluruhPEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TERORISME BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.01.PK04-10 TAHUN 2007(Studi Penelitian Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan) 
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA INDONESIA TERHADAP IBU BABY BLUES SYNDROME YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK Asyri, Al; Asmara, Romi; Arnita, Arnita
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16096

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kebijakan hukum pidana Indonesia terhadap Ibu pengidap baby blues syndrome yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak, dan juga bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana yang mengidap baby blues syndrome. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Adapun pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan, dan teknik analisis data dilakukan dengan kualitiatif. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya ibu pengidap baby blues syndrome yang melakukan tindak pidana mesti di periksa oleh ahli kejiwaan sehingga dapat mengetahui apakah si ibu menderita baby blues atau tidak, apabila si ibu mengidap baby blues atau sudah tergolong sakit jiwanya/gila maka hakim mesti mengajukan rehabilitasi ke rumah sakit jiwa untuk pemulihan jiwanya, serta memberikan alasan pemaaf sebagaimana di atur pada pasal 44 KUHP.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Obat Sirup Yang Mengandung Etilen Glikol Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen azrina, tasya; Manfarisyah, Manfarisyah; Abidin, Zainal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.15932

Abstract

 Obat sirup merupakan salah satu jenis obat yang banyak digunakan untuk mengobati dan mengurangi rasa sakit yang dialami setiap orang, obat jenis sirup ini dapat dikonsumsi mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Namun, pada akhir-akhir ini banyak orang sakit yang mengkonsumsi obat berjenis sirup ini dengan mengharapkan kesembuhan pada penyakitnya, akan tetapi malah menimbulkan penyakit baru yang diakibatkan oleh pengkonsumsian obat-obatan berjenis sirup yang mengandung etilen glikol (suatu zat yang berbahaya) dalam jumlah banyak. Dalam hal ini, maka konsumen yang mengkonsumsi obat sirup ini sangatlah penting untuk diberikan perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran obat sirup yang mengandung etilen glikol berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu diwujudkan melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan melakukan pengawasan yang ketat terhadap produksi, distribusi, dan penjualan obat-obatan, pengujian laboratorium yang akurat, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut. Adapun bentuk perlindungannya adalah pelaku usaha berkewajiban untuk berhati-hati terhadap produknya. Kelalaian pelaku usaha dalam memproduksi barang menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Upaya penyelesaian sengketa konsumen akibat dirugikan atas peredaran obat sirup yang mengandung etilen glikol dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui litigasi dan non litigasi. Adapun penyelesaian sengketa terhadap konsumen melalui jalur litigasi merujuk pada ketentuan peradilan umum sesuai  Pasal 45 UUPK. Sedangkan penyelesaian sengketa konsumen melalui non litigasi dapat ditangani oleh BPSK dengan cara mediasi atau konsolidasi atau arbitrase. Saran yang dapat diberikan yaitu diharapkan kepada pelaku usaha diharapkan lebih berhati-hati akan kandungan produknya dan mengutamakan mutu serta keamanan produk dengan tidak menggunakan bahan-bahan berbahaya dalam produksi sediaan farmasi. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Obat Sirup, Etilen Glikol.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TERSANGKA YANG TIDAK DIBERIKAN KESEMPATAN UNTUK MEMBERIKAN KETERANGAN SECARA BEBAS PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI POLRES KOTA LHOKSEUMAWE Alfarizi, Ranal; Sastro, Marlia; Iskandar, Hadi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16286

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak tersangka yang tidak diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan secara bebas pada tingkat penyidikan di Polres Kota Lhokseumawe dan untuk mengetahui implikasi dan potensi pelanggaran hak-hak tersangka dalam proses penyidikan terhadap keabsahan bukti yang ditemukan, termasuk pengakuan yang diperoleh dari tersangka dalam proses pengadilan. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan guna memperoleh data yang bersifat teoritis, sedangkan penelitian lapangan dilakukan melalui teknik wawancara untuk mengumpulkan data. Tersangka sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 52 KUHAP, memiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Jika hak ini dilanggar, maka dapat menjadi dasar bagi tersangka untuk mengajukan pembelaan hukum, seperti penangguhan penahanan atau bantuan hukum. Dari segi implikasi, pelanggaran hak-hak tersangka dapat mengakibatkan bukti yang ditemukan dan pengakuan yang diperoleh dari tersangka menjadi tidak sah di pengadilan, yang dapat melemahkan kasus penuntutan atau bahkan membatalkan proses hukum. Dari segi potensi pelanggaran, berbagai bentuk pelanggaran hak-hak tersangka dapat terjadi selama proses penyidikan, seperti penyiksaan, tekanan psikologis, atau intimidasi. Hal ini juga dapat mengakibatkan bukti yang ditemukan menjadi tidak sah di pengadilan. Diharapkan agar aparat penegak hukum memastikan hak tersangka dihormati dengan memberikan pelatihan kepada tim penyidik, menetapkan prosedur transparan, melakukan pengawasan internal yang ketat, dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak tersangka. Hal ini akan menciptakan lingkungan penyidikan yang menghormati hak-hak tersangka secara efektif.
PENERAPAN TEKNOLOGI FINANSIAL BERBASIS SYARIAH DALAM MENJAGA KEAMANAN DATA PRIBADI NASABAH (Studi Penelitian di Bank Aceh Syariah Lhokseumawe) Jannah, Rohainul; Faisal, Faisal; Yulia, Yulia
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16836

Abstract

Realisasi era digital saat ini, kualitas layanan Perbankan di Indonesia meningkat secara signifikan dilihat dengan adanya Teknologi Finansial yang mulai digunakan oleh Perbankan di Indonesia salah satunya Bank Aceh Syariah Lhokseumawe. Meskipun demikian, kemajuan Teknologi Finansial pada akhirnya, terdapat beberapa masalah. Salah satunya adalah perlunya jaringan internet untuk memfasilitasi aktivitas pendanaan bank syariah yang efisien. Dan minimnya layanan perbankan terhadap masyarakat dalam mengakses Teknologi Finansial tersebut, Serta aktivitas cybercrime sehingga mengurangi keinginan nasabah dalam memanfaatkan aplikasi ini.                  Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (yuridis empiris), yaitu metode penelitian berdasarkan fakta-fakta yang di ambil dari masyarakat sekitar, yang di dapatkan secara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari ketiga data ini membantu peneliti untuk mengumpulkan semua data yang ada dilapangan.                  Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Bank Aceh Syariah Lhokseumawe memiliki kendala dalam merealisasikan Teknologi Finansial. Dimana teknologi tersebut baru beberapa tahun digunakan oleh Bank Aceh  Syariah Lhokseumawe tersebut, dan sulit memberikan informasi terhadap masyarakat yang tinggal di daerah 3 (Tiga) T (Terdepan, Tertinggal, Terpencil). Serta kurangnya sistem yang memadai dalam menjalankan Teknologi Finansial tersebut dimana Bank Aceh Syariah Lhokseumawe pernah mengalami kebocoran data saat aplikasi ini baru digunakan.                  Disarankan baik nasabah lebih berhati-hati dalam memasukkan data pribadi pada platform tertentu, sedangkan bagi pelaku perbankan diharapkan untuk terus mengembangkan sistem keamanan pada Teknologi Finansial, serta terus memberikan informasi kepada masyarakat terkait Teknologi Finansial di era digital ini. Kata Kunci : Teknologi Finansial, Perbankan, Keamanan Data
PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI PERADILAN ADAT DI GAMPONG RAWANG ITEK KECAMATAN TANAH JAMBO AYE KABUPATEN ACEH UTARA Syahra, Adilla; Jamaluddin, Jamaluddin; Manfarisyah, Manfarisyah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16117

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengkaji prosedur penyelesaian sengketa di peradilan adat, hambatan dalam mengeksekusi putusan peradilan adat, dan kekuatan hukum putusan tersebut di Gampong Rawang Itek, Kecamatan Tanah Jambol Aye, Kabupaten Aceh Utara. Dari tahun 2021-2023, terdapat 19 sengketa adat yang terjadi, dengan 12 sengketa yang diselesaikan melalui peradilan adat dan 7 sengketa yang belum terselesaikan. Penyelesaian sengketa yang efektif mengharuskan kedua belah pihak untuk sama-sama menjunjung tinggi kewajiban untuk mendengar dan didengar. UU No. 11 tahun 2006 (UUPA) memperkuat peran pemerintah dalam menyelesaikan sengketa, khususnya melalui adat, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (2). Metode penelitian mencakup pendekatan hukum kualitatif dan empiris, dengan pengumpulan data dari studi literatur dan penelitian lapangan. Proses penyelesaiannya meliputi penerimaan laporan, rapat perangkat desa, proses peradilan adat, dan penerbitan Berita Acara Perdamaian. Hambatan dalam mengeksekusi putusan peradilan adat termasuk kesulitan dalam memenuhi kesepakatan, kurangnya daya paksa di antara para perangkat desa, terbatasnya sosialisasi yang menyebabkan kurangnya pemahaman tentang peradilan adat, rendahnya kesadaran hukum di antara para pihak, dan tidak adanya itikad baik. Putusan pengadilan adat di Provinsi Aceh memiliki kekuatan hukum yang diakui oleh pemerintah.
Analisis Terhadap Pembagian Harta Bersama Untuk Janda Menurut Hukum Adat Aceh (Studi Penelitian Gampong Cot Ara) Fazil, Muhammad; Manfarisyah, Manfarisyah; Nurarafah, Nurarafah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16078

Abstract

Harta bersama adalah harta kemakmuran yang diperoleh selama dalam ikatan pernikahan antara pria dan wanita. Namun dari kekayaan dalam pernikahan, terdapat pemisahan antara kekayaan individual masing-masing pria dan wanita, yang terdiri dari harta bawaan masing-masing pria dan wanita, meskipun dalam pernikahan, kemungkinan adanya campuran kekayaan antara pria dan wanita tidak tertutup. Tetapi terkait kekayaan yang diperoleh sebelum pernikahan, tidak ada pencampuran di antara keduanya. Jika dalam hal harta bersama, baik pria maupun wanita yang mengakibatkan suatu perceraian, sehingga dari perceraian itu muncul persaingan atas kekayaan bersama selama dalam pernikahan. Riset ini menerapkan teknik kuantitatif dengan metode riset pengumpulan data yaitu survei, kajian, pencatatan, dan referensi. Menurut standar hukum di Indonesia khususnya terkait dengan distribusi harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan distribusi harta bersama tidak diatur dengan sangat tegas hanya mengikuti kebijakannya masing-masing. Menurut hukum Islam terkait harta bersama tidak begitu tegas hanya dibandingkan dengan syirkah (kemitraan) antara pria dan wanita. 
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN NOMOR: 1897/PID.SUS/2022/PN.MDN) Manurung, Rauf Sharim; Zulfan, Zulfan; Nasir, Muhammad
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16562

Abstract

Abstract          This research aims to find out the form of legal protection for child victims of sexual exploitation, and to find out the decision Number 1897/Pid.Sus/2022/ PN.Mdn is in accordance with the application of Law No. 21 of 2007 concerning Eradication of Trafficking in Persons. The type of research used is Normative juridical with a legislative research approach and sources of legal materials, namely primary, secondary and tertiary legal materials. The results showed that the form of legal protection for child victims of sexual exploitation is currently far from expectations, seeing the obstacles that still need serious attention from all parties involved in efforts to deal with sexual exploitation of children. Decision Number 1897/Pid.Sus/2022/ PN.Mdn should be better if the defendant is subject to Article 82 paragraph (1), Article 76E. The judge decided that the facts revealed in the trial were a juridical matter, in Decision Number: 1897/Pid.Sus/2022/Pn.Mdn the judge did not provide restitution rights for child victims, whereas according to Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons article 48 paragraph (1) every victim of the crime of trafficking in persons or their heirs is entitled to restitution, as well as healing for child victims in immaterial matters in the form of health and psychological child victims. keyword: Child Exploitation, Restitution, Human Trafficking. 
Perlindungan hukum terhadap perjanjian endorsement (jasa promosi) yang dilakukan oleh selebgram pada media sosial instagram ditinjau dari perspektif kitab undang undang hukum perdata Nisa, Rauzatul; Sulaiman, Sulaiman; Jafar, Sofyan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16277

Abstract

This research aims to find out what form of legal protection there is for endorsement agreements (promotional services) made by celebgrams on Instagram social media from a Civil Code perspective, as well as to find out what form endorsement agreements (promotional services) made by celebgrams on Instagram social media look from. Civil Code perspective. This research uses a normative juridical method which places the law as a norm. The result of this research is that the form of legal protection for endorsement agreements made by celebs on Instagram social media can refer to Article 1320 of the Civil Code, that the agreement is valid based on the conditions for the validity of the agreement. However, it can be detrimental to the online shop because of the imbalance in the position of the parties caused by the agreement mechanism which is only through agreeing to the terms and conditions made unilaterally by the celebgram, without any negotiation.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PRAKTIK PERAWATAN KECANTIKAN (Studi Penelitian Di Sams Aesthetic Beauty Medan) Putri, Nurhaliza; Manfarisyah, Manfarisyah; Muksalmina, Muksalmina
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16867

Abstract

Currently, there are many illegal activities happening in several beauty clinics. Therefore, this study discusses legal protection for consumers who experience facial damage after receiving treatments at Sams Aesthetic Beauty in Medan, as well as the forms of compensation obtained by consumers who suffer such damage. This research uses an empirical juridical method with a literature review and field research approach, focusing on descriptive analysis. Based on the research findings, Sams Aesthetic Beauty Clinic provides informed consent forms or agreements as legal protection for consumers before undergoing treatments. The compensation received by consumers includes continuous consultations with doctors, and the clinic takes responsibility to provide appropriate treatments to address facial issues until the consumer's face returns to its original condition at no additional cost.

Page 1 of 5 | Total Record : 44

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus) Vol. 8 No. 2 (2025): (April) Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari) Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober) Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus) Vol. 7 No. 2 (2024): (April) Vol. 7 No. 1 (2024): (Januari) Vol. 6 No. 4 (2023): (Oktober) Vol 6, No 2 (2023): Maret Vol. 6 No. 2 (2023): (April) Vol 6, No 1 (2023): Januari Vol 5, No 3 (2022): Oktober Vol 5, No 2 (2022): April Vol 5, No 2 (2022): Maret Vol 5, No 1 (2022): Januari Vol 4, No 3 (2021): Oktober Vol 4, No 2 (2021): April Vol 4, No 1 (2021): Januari Vol 3, No 3 (2020): Oktober Vol 3, No 1 (2020): Januari Vol 2, No 3 (2019): Oktober Vol 2, No 2 (2019): April Vol 2, No 1 (2019): Januari Vol 1, No 1 (2018): Oktober More Issue