Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.419
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Natural Science: Journal of Science and Technology Jurnal SOLMA SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Al-Mubin: Islamic Scientific Journal Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Nurarafah, Nurarafah
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
ESTIMASI GRADIEN TEMPERATUR MENGGUNAKAN METODE GEOMAGNET PADA DAERAH PANASBUMI DI DESA SAPOO KECAMATAN KULAWI Nurarafah, Nurarafah; Efendi, Rustan; Sandra, Sandra
Natural Science: Journal of Science and Technology Vol 5, No 3 (2016): Volume 5 Number 3 (December 2016)
Publisher : Univ. Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (753.044 KB)

Abstract

Penelitian menggunakan analisis spektrum pada data geomagnet telah dilakukan di Lapangan Panasbumi Sapoo, Kabupaten Sigi. Penelitian  ini bertujuan untuk memperoleh estimasi gradien temperatur Curie pada daerah panasbumi tersebut. Tahapan pengukuran anomali magnetik meliputi; akuisisi data lapangan, melakukan koreksi IGRF dan koreksi variasi harian, dan kemudian membuat peta kontur anomali. Berdasarkan peta kontur anomali medan magnet hasil interpretasi kualitatif, diperoleh nilai anomali magnet tinggi sebesar (340 n), dan anomali magnet rendah sebesar( 20 nT).  Teknik yang digunakan adalah teknik analisis spektrum untuk memperoleh kedalaman dan untuk mengetahui gradien temperatur dan aliran panasbumi di daerah penelitian. Nilai rata-rata kedalaman yang diperoleh yaitu untuk kedalaman atas, kedalaman tengah, dan kedalaman basal adalah berturut-turut1.267 m, 2.161 m, dan 3.054,5 m. Nilai gradien temperatur masing-masing lintasan yaitu lintasan A, lintasan B, lintasan C, lintasan D adalah berturut-turut 0,19748042 , 0,21577381 , 18709677 dan 0,16604638
PELAKSANAAN SITA EKSEKUSI DAN LELANG TERHADAP BARANG JAMINAN KREDIT MACET OLEH KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KISARAN Kanza Br Marpaung, Mutia; Nurarafah, Nurarafah; Kurniasari, Tri Widya
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 6 No. 4 (2023): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v6i4.12916

Abstract

Proses penyitaan barang jaminan yang telah dijadikan jaminan pinjaman oleh debitur atau penjamin bukanlah pekerjaan yang mudah. Hal ini terutama karena agunan tersebut berada di luar yurisdiksi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur dan metode yang digunakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran dalam mengeksekusi dan melelang agunan yang terkait dengan kredit macet. Selain itu, kajian ini juga berupaya untuk mengidentifikasi tantangan dan strategi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam melakukan proses penyitaan agunan kredit yang sangat macet.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait.Hasil penelitian terkait pelaksanaan penyitaan menunjukkan ketidakefektifan, khususnya terkait dengan sistem pendukung lelang. Sebagian besar temuan ini menunjukkan bahwa terdapat potensi kesalahan atau hambatan yang tinggi, terutama karena ketidakpatuhan terhadap aturan yang ada dan hambatan dokumentasi yang tidak lengkap di bank. Baik dokumen legalitas maupun dokumen kepemilikan, yang pada akhirnya berujung pada penolakan verifikasi dokumen selama proses oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).Penulis mengusulkan agar Kepala Seksi Lelang Kisaran mengambil tindakan yang diperlukan untuk kelancaran penyitaan eksekusi. Disarankan agar Kepala Dinas Pelayanan dan Lelang Barang Milik Negara (KPKNL) Kisaran mengadakan sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat tentang proses detail pelaksanaan penyitaan agunan kredit macet. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran publik mengenai prosedur ini.
Analisis Terhadap Pembagian Harta Bersama Untuk Janda Menurut Hukum Adat Aceh (Studi Penelitian Gampong Cot Ara) Fazil, Muhammad; Manfarisyah, Manfarisyah; Nurarafah, Nurarafah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16078

Abstract

Harta bersama adalah harta kemakmuran yang diperoleh selama dalam ikatan pernikahan antara pria dan wanita. Namun dari kekayaan dalam pernikahan, terdapat pemisahan antara kekayaan individual masing-masing pria dan wanita, yang terdiri dari harta bawaan masing-masing pria dan wanita, meskipun dalam pernikahan, kemungkinan adanya campuran kekayaan antara pria dan wanita tidak tertutup. Tetapi terkait kekayaan yang diperoleh sebelum pernikahan, tidak ada pencampuran di antara keduanya. Jika dalam hal harta bersama, baik pria maupun wanita yang mengakibatkan suatu perceraian, sehingga dari perceraian itu muncul persaingan atas kekayaan bersama selama dalam pernikahan. Riset ini menerapkan teknik kuantitatif dengan metode riset pengumpulan data yaitu survei, kajian, pencatatan, dan referensi. Menurut standar hukum di Indonesia khususnya terkait dengan distribusi harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan distribusi harta bersama tidak diatur dengan sangat tegas hanya mengikuti kebijakannya masing-masing. Menurut hukum Islam terkait harta bersama tidak begitu tegas hanya dibandingkan dengan syirkah (kemitraan) antara pria dan wanita. 
PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI PENELITIAN KEJAKSAAN NEGERI LHOKSEUMAWE ) Sania, Sania; Husni, Husni; Nurarafah, Nurarafah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.16890

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi pelaksanaan restorative justice di Kejaksaan Negeri Lhokseumawe terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.Untuk mengetahui apa saja hambatan dan solusi yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Lhokseumawe dalam menangani kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Metode dari penelitian ini ialah berjenis kualitatif dengan bersifat deskriptif yang menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dalam memperole jawaban dari penelitian ini. Sumber data dalam kajian ini bagian menjadi dua yakni sumber primer yang berasal dari wawancara dengan narasumber dan informan, serta terdapat data sekunder yang diambil dari kajian kajian kepustakaan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan restorative justice pada kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kejaksaan Negeri Lhokseumawe dalam proses penaganan dilaksanakan sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tenang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga pada kasus ini telah tercapai kata sepakat dari pihak pelaku dan korban untuk melakukan diversi. Terdapat beberapa kendala yang terjadi dalam proses diversi salah satunya yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang upaya restorative justice. Diharapkan kepada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe agar lebih meningkatkan tentang pentingnya penerapan restorative justice dalam hal penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, Hal ini dilakukan agar semua pihak terkait dapat memahami pentingnya penerapan Restorative Justice dalam perkara anak. 
Tanggung Jawab Perdata PT. Pegadaian Syariah Atas Kerusakan dan Kehilangan Barang Gadai (Studi Penelitian PT. Pegadaian UPS Subulussalam) Diah, Mar; Nurarafah, Nurarafah; Subaidi, Joelman
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 6 No. 2 (2023): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v6i2.8178

Abstract

PT. Pegadaian Syariah merupakan mekanisme pembiayaan alternatif yang memberikan pinjaman berdasarkan undang-undang hak tanggungan, yang mensyaratkan adanya penyerahan benda jaminan gadai dari nasabah kepada PT. Pegadaian (Persero). Uraian kasus menjelaskan tentang tanggung jawab Perum Pegadaian Syariah atas kerusakan gelang emas yang diselesaikan dengan kekeluargaan/musyawarah Studi ini bertujuan untuk menjelaskan tanggung jawab perdata PT pegadaian syariah atas kerusakan dan kehilangan barang gadai. Dan untuk mengrtahui cara penanganan masalah pemberian kompensasi terhadap kerusakanan dan kehilangan barang jaminan gadai di PT. Pegadaian Syariah Kota Subulussalam. Bentuk pertanggung jawaban yang diberikan oleh Pegadaian Syariah Kota Subulussalam sudah sesuai dengan hukum peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/PJOK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian pada Pasal 25 ayat (2) yaitu pegadaian wajib menganti/mengembalikan barang jaminan yang rusak dengan uang atau barang yang sama nilainya setara dengan harga barang gadai tersebut. Dalam menyelesaikan perkara dengan ganti rugi secara kekeluargaan. Ganti rugi secara kekeluargaan ialah menjaga nama baik Perum Pegadaian Syariah. Dan bagi nasabah dapat menjaga silaturahmi dengan Perum Pegadaian Syariah. Kata Kunci: Tanggung Jawab PT. Pegadaian (Persero), Hilangnya Barang Gadai, Ganti Rugi.
TANGGUNG JAWAB PT. ASURANSI JASA RAHARJA (PERSERO) TERHADAP PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA SEBAGAI KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi Penelitian Di kota Kisaran) Arsaputri, Febriandini; Herinawati, Herinawati; Nurarafah, Nurarafah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.15597

Abstract

Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab PT. Jasa Raharja terhadap pengemudi kendaraan bermotor roda dua sebagai korban kecelakaan lalu lintas, faktor penghambat dan upaya terhadap hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab PT. Jasa Raharja perwakilan Kisaran terhadap pengemudi kendaraan bermotor roda dua yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas  Kisaran. Jasa Raharja perwakilan kisaran mencakup 3 (tiga) kabupaten yaitu Batu Bara, Asahan dan Kota Pinang, Namun dikaitkan dengan kenyataannya ada beberapa masyarakat khususnya di Kabuaten Batu Bara tidak mendapatkan haknya ketika mengalami kecelakaan lalu lintas sehingga menimbulkan permasalahan mengenai tanggung jawab PT. Jasa Raharja Perwakilan Kisaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data ini dilakukan menggunakan teknik penelitian lapangan (field research) Dan penelitian dokumen / literatur (liberary research). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Jasa Raharja dalam melaksanakan tanggung jawabnya masih kurang maksimal. Hambatan yang datang dari pihak korban atau ahli warisnya yaitu korban kurang mengetahui prosedur dalam mengajukan permohonan santunan ke PT. Jasa Raharja (Persero), dan kebanyakan korban kecelakaan tidak melakukan pelaporan kepada Unit Laka Polres terdekat ketika mengalami kecelakaan. Hambatan dari pihak PT. Jasa Raharja sangat minim personil yang menjalankan tugas operasional di lapangan khususnya yang bergerak di bidang pola sosialisasi jasa raharja. Upaya yang dilakukan PT. Jasa Raharja berupaya mendatangi setiap kecelakaan yang ada untuk memberitahukan informasi santunan kecalakaan serta bekerja sama dengan rumah sakit dan polisi untuk mendapatkan berbagai informasi kecelakaan.
Peran Baitul Mal Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Syuhada, Furqan; Aksa, Fauzah Nur; Nurarafah, Nurarafah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.18943

Abstract

RINGKASANPenelitian ini dilatarbelakangi oleh Mustahik yang membutuhkan bantuan dana untuk menjalankan usahanya agar bisa meningkatkan pendapatan serta perekonomian dan bisa terlepas dari kemiskinan. Baitul Mal Kota Lhokseumawe memberikan upaya untuk meningkatkan pendapatan Mustahik pedagang usaha mikro kecil dan menengah, yaitu dengan memberikan bantuan modal usaha dalam program Baitul Mal Kota Lhokseumawe yaitu pendayagunaan zakat produktif.Penelitian ini membahas tentang metode yang dilakukan Baitul Mal Kota Lhokseumawe dalam mendistribusikan dana zakat produktif serta apakah dana zakat produktif ini mampu meningkatkan pendapatan mustahik pedagang kecil. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Lhokseumawe dalam meningkatkan pendapatan mustahik. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik Observasi, wawancara dan dokumentasi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Model pendayagunaan dana zakat di Baitul Mal Kota Lhokseumawe diserahkan ke program pendayagunaan zakat produktif lalu diserahkan pada mustahik yang memiliki usaha mandiri, untuk bantuan modal usaha lainnya berjumlah 500 orang pada tahap pertama di tahun 2023. Dengan adanya bantuan modal usaha yang diberikan Baitul Mal Kota Lhokseumawe kepada para mustahik pedagang kecil Melalui program Usaha Ulra Mikro (UMi), Baitul Mal Kota Lhokseumawe telah berusaha untuk memberdayakan golongan masyarakat kurang mampu, Baitul Mal Kota Lhokseumawe memiliki tolak ukur tersendiri untuk mengukur peningkatan pendapatan mustahik, yaitu dengan cara melihat pembayaran infaq, sedekah dan hasil dari pemberdayaan tersebut adalah masyarakat penerima bantuan zakat produktif tersebut telah meningkat pendapatannya baik pendapatan secara materi, maupun peningkatan dalam kerohanian.Kata kunci: Peran, Zakat Produktif, UMKM, Baitul Mal
TANGGUNG JAWAB PEMEGANG LESSOR ATAS KERUGIAN DEBITUR AKIBAT PENARIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA SECARA PAKSA (STUDI PUTUSAN NOMOR 35/PDT.G.S/2021/PN PDG) Nurhaliza, Siti; Rahman, Arif; Nurarafah, Nurarafah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.19587

Abstract

The lessor cannot arbitrarily use force and violence to withdraw the fiduciary collateral objects of debtors who are experiencing bad credit problems, as regulated in the Fiduciary Guarantee Law. Decision Number 35/Pdt.G.S/2021/PN Pdg regarding the execution of fiduciary guarantees carried out by force by a third party without showing a withdrawal letter issued by the High District Court. This research aims to find out and explain the impact of forced withdrawal of fiduciary collateral objects on debtors and the basis for the judge's consideration of decision Number 35/Pdt.G.S/2021/PN.Pdg. This research uses a type of normative legal research. The research approach was carried out using a statutory approach. The research results show that the impact of forced withdrawal of fiduciary collateral objects can cause losses to the debtor, in which case the debtor does not receive compensation for the credit installment achievements that have been made and the debtor cannot obtain clear legal protection. The judge's basis for consideration is that in considering the legal basis along with the evidence presented at the trial, it is stated that the claims arguments contained in the lawsuit posita and the demands contained in the lawsuit petitum according to the panel are based on law and do not conflict with the law, so they should be granted in part with without the presence of the defendant (verstek). It is hoped that the lessor will bring in law enforcement officers when towing a motor vehicle, in this case the police.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBELIAN RUKO YANG MERUPAKAN OBJEK JAMINAN YANG TELAH JATUH TEMPO ( Studi Penelitian di PT Bank Aceh Syariah Blangpidie ) Abdullah, Rafla Karnaini; Rahman, Arif; Nurarafah, Nurarafah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.18801

Abstract

Sistem jaminan kredit perbankan di Indonesia, khususnya menggunakan tanah sebagai agunan, diatur oleh UU No. 5 Tahun 1960 dan UU No. 4 Tahun 1996. Jika debitur gagal membayar, kreditor dapat melelang tanah untuk melunasi utang, dengan hak didahulukan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses pembelian ruko yang dijadikan jaminan di PT Bank Aceh Syariah Blangpidie, hambatan yang dihadapi, dan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Data primer diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan responden dan informan. Data sekunder dikumpulkan dari hasil studi kepustakaan yang diolah secara kualitatif dan hasilnya akan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan  Proses penyelesaian pembelian ruko dengan status objek jaminan bank di PT Bank Aceh Syariah Blangpidie melibatkan beberapa langkah. Pertama, pemeriksaan status jaminan diperlukan untuk memastikan ruko tersebut terdaftar dengan benar dan bebas dari beban hukum. Selanjutnya, persetujuan bank diperlukan untuk memastikan hak jaminan atas ruko dibebaskan atau dialihkan dengan sah. Proses ini melibatkan notaris untuk membuat akta jual beli dan pendaftaran di kantor pertanahan atau pendaftaran fidusia. Seluruh proses harus mematuhi ketentuan hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Faktor penghambat termasuk ketidakpastian hukum dan proses administratif yang rumit. Saran kepada PT. Bank Aceh Syariah Blangpidie menerapkan langkah strategis untuk mengatasi hambatan ini dan memastikan proses berjalan sesuai ketentuan, sehingga hak dan kewajiban semua pihak terpenuhi. 
Principles of Good Faith in the Reimbursement of Expenses within Oil and Gas Revenue Sharing Agreements in Indonesia Nurarafah, Nurarafah; Kamello, Tan; Yahya, Azhari; Dahlan, Dahlan; Jarnawi, Jarnawi
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 9, No 1 (2025): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v9i1.14632

Abstract

This study seeks to examine and elucidate the significance of the principle of good faith within the national legal framework, as well as to develop norms pertaining to good faith in the context of operational cost recovery for production sharing contracts in Indonesia's oil and gas industry. This study utilizes a normative legal methodology alongside a legislative framework. The sources of data encompass essential legal materials, including legislation, journal articles, books, and pertinent research reports that contribute to the discourse. The analysis of the data is performed qualitatively through a juridical-philosophical lens, developing arguments rooted in legal philosophy, legal theory, and various legal principles. The findings reveal that the principle of good faith in the operational cost recovery of production sharing contracts in Indonesia is governed at each stage of the contract to safeguard the interests of disadvantaged parties. This regulation addresses the essential principle of good faith that all parties must adhere to in order to guarantee the equitable execution of rights and obligations. In the context of operational cost recovery for production sharing contracts in Indonesia, good faith is characterized by adherence to and compliance with audit results, reflecting a commitment to the proper execution of the business contract's terms. The operational cost recovery system is anticipated to serve as a reimbursement mechanism for expenses associated with oil and gas production.
Co-Authors Abdullah, Rafla Karnaini Arif Rahman Arnita Arnita Arsaputri, Febriandini Ayu Wandira Azhari Yahya Dahlan Dahlan Dewi Setiawati diah, Mar ELIDAR, ELIDAR Fairus, Fairus Faisal Faisal Fatahillah, Fatahillah Fauzah Nur Aksa Harahap, Fazar Siddik Herinawati, Herinawati Husni Husni Intan Khairina, Mashitah Jarnawi Jarnawi Kanza Br Marpaung, Mutia Manfarisyah, Manfarisyah Mardhatillah, Fitria Muhammad Fazil, Muhammad Nuribadah, Nuribadah Rahmatillah, Syauqas Rustan Efendi Sandra Sandra Sania, Sania Saputra, Gibran Siti Nurhaliza Subaidi, Joelman Syuhada, Furqan Tan Kamello Tri Widya Kurniasari Zul Akli