Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a double blind peer reviewed journal published by the Faculty of Law, Universitas Malikussaleh. JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) published three times a year, every January, April and October and has been registered as Scientific Journal on LIPI with Special ISSN Number (ISSN ONLINE 2798-8457). JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a Scientific Journal of Law that has specificities in the fields of Legal Services, Community Engagement of Law Sector, Legal Aid, and Advocacy. The scope is not limited to: Economic Law, Civil law, Criminal law, Constitutional law, Environmental law, International law, Islamic law, and Information Communication and Telecommunication (ICT) Law
Articles
44 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 7 No. 2 (2024): (April)"
:
44 Documents
clear
<![CDATA[EFEKTIVITAS PEMANFAATAN HASIL USAHA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Penelitian pada BUMK Sejahtera Kampung Sedie Jadi Bener Meriah) ]]>
<![CDATA[Sahrani, Khairi]]>;
<![CDATA[Amrizal, Amrizal]]>;
<![CDATA[Fatahillah, Fatahillah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16230
<![CDATA[Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai bentuk upaya meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat dan Desa. Salah satunya adalah BUMK Sejahtera Kampung Sedie Jadi Kabupaten Bener Meriah. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk Pengembangan usaha; dan Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untulk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan keefektifan pemanfaatan hasil usaha BUMK Sejahtera berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi dan upaya penyelesaian yang dilakukan dalam pemanfaatan hasil usaha BUMK Sejahtera Sedie Jadi Bener Meriah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Adapun hasil penelitian ini adalah dalam pemanfaatan hasil usaha BUMK belum sepenuhnya berjalan efektif, namun sebagian besar telah sesuai berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini karena dari hasil BUMK tersebut, Kampung sudah memiliki aset diantaranya kebun Kampung, pakaian karnaval yang dapat disewakan dan hasil usaha juga digunakan untuk membantu masyarakat Kampung dalam bentuk kegiatan sosial melalui hibah. Kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan hasil usaha terletak pada rendahnya SDM Kampung Sedie Jadi dimana masih terdapat masyarakat yang tidak menepati kesepakatan dalam lingkup BUMK. Upaya penyelesaian yang ditempuh adalah dengan memberikan peringatan kepada masyarakat dan keringanan untuk masyarakat agar dapat menepati kesepakatan yang telah disetujui.Kata kunci: Efektivitas, Hasil Usaha, Badan Usaha Milik Desa, UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa]]>
<![CDATA[TINJAUAN TERHADAP PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH KEPADA SANTRI DI KAMPUNG JELOBOK BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT ]]>
<![CDATA[Azmi, Husnul]]>;
<![CDATA[Aksa, Fauzah Nur]]>;
<![CDATA[Basri, Hasan]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16087
<![CDATA[ Penelitian ini bertujuan untuk menelaah penyebab pendistribusian zakat fitrah kepada santri berdasarkan praktiknya. Selanjutnya penelitian ini bertuan untuk memaparkan pandangan hukum fiqh dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat terhadap kesalahan dalam pendistribusian zakat fitrah yang didistribusikan kepada santri di kampung Jelobok. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis sosiologis, data dalam penelitian ini di proleh dengan cara melakukan penelitian lapangan (fiel research) sebagai data primer sebagai data utama, kemudian sebagai data sekunder sebagai data pendukung penelitian ini di lakukan dengan cara kajian kepustakan (library research). Berdasarkan hasil penelitian di ketahui bahwa penyebab zakat fitrah didistribukan kepada santri di kampung Jelobok dikarenakan santri digolongkan kepada golngan mustahiq fi-sabilillah dengan praktik pendistribusian zakat fitrah didistribusikan didalam masing-masing dusun di kampung Jelobok beras yang menjadi zakat fitrah diserahkan oleh para muzakki (wajib zakat) kepada panitia kemudian panitia membagikan kepada para mustahiq termasuk santri. Pandangan hukum Islam terhadap pendistribusian zakat fitrah di kampung Jelobok berdasrkan hukum fiqh pendisrtibusian kepada santri adalah salah karena tidak sesuai dengan pendapat para ulama fuqaha`. Pandangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pendistribusian zakat fitrah di kampung Jelobok pendisrtibusian kepada santri adalah salah karena tidak sesuai syari`at Islam. Kesalahan dalam menditribukan zakat fitrah terdapat pula kesalan lain yaitu zakat fitrah didistribusikan kepada guru ngaji yang digolongkan kepada golongan mustahiq ibnu-sabil.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab PT. Alfariya Trijaya Tbk (Alfamart) Terhadap Uang Kembalian Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 tAHUN 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ]]>
<![CDATA[Fadia, Nisa]]>;
<![CDATA[Jafar, Sofyan]]>;
<![CDATA[Kurniasari, Tri Widya]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.14291
<![CDATA[The practice of diverting change under the pretext of donation ia often carried out by several retail traders in Indonesia PT. Sumber Alfariya Trijaya Tbk regarding the transfer of consumer money back info donations base on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.This study aims to determine Alfamart's responsibility for the use of consumer change diverted to donations in terms of Law Number 8 Year 1999 concerning Consumer Protection and to determine the legal consequences for Alfamart if there is a violation in the process of using consumer change diverted to donations.This research uses qualitative research methods and empirical juridical approaches. The results of the research show that PT SAT's responsibility to the community who agreed to donate the money from the transaction is to give all the donations collected to the recipient foundations and ensure that the donations are actually used so that they are beneficial to those in need. The legal consequences are that business actors who violate the provisions of the GCPL are punished with a maximum imprisonment of 5 (five) years or a maximum fine of Rp 2,000,000,000.00 (two billion rupiah)It is suggested that PT SAT is expected to be responsible for the collection and distribution of donations to the recipient foundation. Alfamart business actors should provide direction to cashier officers who deal directly with consumers in buying and selling transactions to explain in advance about the distribution of donation funds clearly so that consumers know that the money they donate is not misused.]]>
<![CDATA[TINJAUAN VICTIMOLOGI TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL ]]>
<![CDATA[ainun, Nur]]>;
<![CDATA[Asmara, Romi]]>;
<![CDATA[Johari, Johari]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16274
<![CDATA[This research aims to find out how to provide legal protection from a victimology perspective and also from the types of rights and facilities for children with disabilities by fulfilling the requirements of the law regarding sexual violence against children by having protection from the witness and victim protection agency (LPSK) and the commission. child protection (KPAI) in providing protection to children with disabilities in Indonesia. This research uses a normative juridical legal research method which uses secondary data sources collected which are descriptive in nature. The result of this research is to provide legal protection from a victimology perspective and also from the types of rights and facilities for children with disabilities by fulfilling the requirements of the law regarding sexual violence against children by having protection from the witness and victim protection agency (LPSK) and the commission. child protection (KPAI) in providing protection to children with disabilities in Indonesia, as well as paying attention to the human rights of children with disabilities. Keywords: Legal Protection, Rights to Facilities, Children with Disabilities]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI JIWA YANG MENGALAMI LIKUIDASI (STUDI KASUS PADA ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA CABANG PEMATANG SIANTAR) ]]>
<![CDATA[Purwati, Dita]]>;
<![CDATA[Herinawati, Herinawati]]>;
<![CDATA[Rahman, Arif]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.14763
<![CDATA[Perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi jiwa yang mengalami likuidasi diatur berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama. Kedudukan hukum nasabah AJB Bumi Putera 1912 atau pemegang polis jika berdasar Undang-Undang Perasuransian dan Peraturan Pemerintah tersebut dianggap sebagai pemilik usaha dengan sebutan anggota.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menginterprestasikan perlindungan hukum terhadap para pemegang polis yang pengajuan klaimnya belum cair di AJB Bumiputera. Untuk mengetahui dan menganalisis lebih lanjut apakah yang menjadi hambatan bagi penanggung dan upaya yang telah diterapkan dalam pelaksananaan proses likuidasi di AJB Bumiputera 1912 di Pematang Siantar.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi lapangan (field research) studi kepustakaan ( library research) lokasi penelitian dilakukan pada kota Pematang Siantar, dengan menggunakan metode purposive sampling yang kemudian dilakukan analisis data terhadap masalah tersebut. Dari hasil penelitian yang dilakukan tidak ditemukannya peraturan yang jelas yang mengatur terntang perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi ini, sehingga pemegang polis yang rata-rata tidak memahami bagaimana jenis asuransi dengan usaha bersama ini. Jika pada asuransi lain memiliki kedudukan sebagai konsumen, akan tetapi khusus untuk AJB Bumi Putera 1912 pemegang polis dianggap sebagai pemilik usaha asuransi yang dapat menikmati keuntungan juga menanggung kerugian dari AJB Bumi Putera sehingga tidak ada kejelasan pula mengenai perlindungan hukum nasabah pemegang polis AJB Bumi Putera. Upaya penyelesaian gagal bayar klaim AJB Bumi putera dapat ditempuh melalui mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, likuidasi dan kepailitan ]]>
<![CDATA[ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan Mahkamah Syariyah Banda Aceh No.6 /JN/2023/Ms.Bna) ]]>
<![CDATA[Rahmahtillah, Rahmahtillah]]>;
<![CDATA[Sumiadi, Sumiadi]]>;
<![CDATA[Sulaiman, Sulaiman]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16783
<![CDATA[Putusan No.6/JN/2023/Ms..Bna merupakan salah satu bentuk putusan yang belum memenuhi standar pembuktian. Hal ini berkaitan dengan alat bukti yang digunakan hakim sebagai pertimbangan tidak memiliki kekuatan pembuktian. Permasalahan yang akan dibahas adalah standar pembuktian dari alat-alat bukti yang dihadirkan untuk membentuk suatu keyakinan hakim yang memiliki kekuatan pembuktian serta melihat kedudukan saksi a de charge di dalam Putusan No.6/JN/2023/Ms.Bna. Penelitian ini menggunakan metode Normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penellitian ini bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan bahan hukum ialah studi kepustakaan. Hasil penelitian yaitu standar pembuktian pada Putusan No.6/JN/2023/Ms.Bna belum terpenuhi karena hakim mempertimbangkan kedudukan saksi testimonium de auditu yang tidak memiliki kekuatan pembuktian kemudian dipersandarkan dengan putusan MK No.65/PUU-viii/2010, dalam pertimbangannya mengabaikan keterangan saksi fakta, artinya saksi yang melihat, mendengar, mengalami sendiri peristiwa pidana dan memiliki kekuatan pembuktian. Kedudukan saksi A de Charge juga terpengaruh kekuasaan hakim untuk dapat menolak atau menerima.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Penelitian Di Polres Langkat) ]]>
<![CDATA[Zuran, M Adhit]]>;
<![CDATA[Sumiadi, Sumiadi]]>;
<![CDATA[Subaidi, Joelman]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16102
<![CDATA[Narcotics abuse in Indonesia has reached a very worrying level. Narcotics abuse is regulated in the Republic of Indonesia Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The role of law enforcement officers and community participation is needed in preventing and eradicating narcotics abuse. Witness and victim protection aims to provide a sense of security so that they can provide information honestly and openly. Currently, witnesses and reporters of narcotics crimes still lack legal protection, making them vulnerable to threats and terror. Discussions regarding legal protection for reporting witnesses and obstacles in its implementation are the main focus. The research method used is an empirical juridical research method, with a descriptive research nature that focuses on field studies. The data used are primary and secondary data. The research results show that legal protection for reporting witnesses includes maintaining identity confidentiality and providing security protection for reporting witnesses from physical threats so that reporting witnesses feel safe in providing information that they know about a narcotics crime that has occurred or is currently occurring. The obstacles in carrying out legal protection are because there is still fear from reporting witnesses and also a feeling of ignorance from the public about criminal acts that occur around them, which becomes an obstacle for the police in providing protection. Efforts to increase legal protection for witnesses and victims by the authorities require improvements in the systems, services and procedures that have been regulated within the witness and victim protection framework. It is recommended that the police need to increase awareness of protection for reporting witnesses. It is important to socialize the role of witnesses in uncovering narcotics crimes. With more effective outreach, it is hoped that the public will be braver and more active in utilizing the protection services provided by these two institutions, increasing their trust and participation.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB DIREKSI ATAS KERUGIAN PERSEROAN AKIBAT WANPRESTASI (Studi Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Mtr) ]]>
<![CDATA[Ratuwala, Anjeli]]>;
<![CDATA[Ramziati, Ramziati]]>;
<![CDATA[Sastro, Marlia]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16052
<![CDATA[Tanggung jawab direksi terhadap wanprestasi diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun, direksi dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi atas wanprestasi yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Melalui penelitian ini, akan dibahas tanggung jawab direksi terhadap kerugian yang disebabkan oleh wanprestasi, khususnya dalam kasus Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Mtr. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan sifat deskriptif. Bentuk tanggungjawab penyedia jasa konstruksi adalah menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak, berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdata, yang merupakan perikatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Metode pemilihan penyedia jasa adalah negosiasi, di mana pihak pengguna jasa berunding langsung dengan penyedia jasa. Putusan pengadilan nomor 47/Pdt.G/PN.Mtr mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dan menyatakan Tergugat 1 telah melakukan wanprestasi berdasarkan perjanjian konstruksi tertanggal 15 Juni 2015. Tergugat 1 dihukum membayar kerugian dan bunga moratoir. Namun, gugatan terhadap Tergugat 2 dan Tergugat 3 ditolak karena perjanjian hanya mengikat Tergugat 1. Tanggung jawab penyedia jasa konstruksi atas kegagalan proyek pembangunan Villa/Hotel dengan memberikan jaminan atas harta pribadi tergugat berupa tanah dan bangunan di lokasi proyek. Pertimbangan hakim dalam mengadili dan memutus perkara didasarkan pada pelanggaran Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata. Berdasarkan penelitian tersebut, disarankan agar para pihak menyelesaikan pembangunan sesuai perjanjian untuk menghindari wanprestasi dan kerugian. Para tergugat juga diminta bertanggung jawab atas kegagalan proyek dan membayar ganti rugi serta bunga moratoir kepada penyedia jasa konstruksi, mengingat tidak adanya progres pembangunan setelah pembayaran dilakukan selama hampir 7 bulan.]]>
<![CDATA[KEABSAHAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Analisis Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby) ]]>
<![CDATA[Yasin, Annisa]]>;
<![CDATA[Faisal, Faisal]]>;
<![CDATA[Jumadiah, Jumadiah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16185
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang keabsahan pencatatan perkawinan beda agama, akibat hukum terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan, serta dampak terhadap anak dan harta warisan dalam perkawinan beda agama berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), serta sifat penelitian deskripstif analisis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa keabsahan pencatatan perkawinan beda agama berdasarkan UU Perkawinan yaitu pencatatan perkawinan beda agama sah dan dapat dicatatkan apabila sudah ada penetapan dari pengadilan, yang mana dalam hal ini pencatatan perkawinan beda agama telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Namun ketentuan dalam penetapan ini bertentangan dengan putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014 dan Putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022. Adapun akibat hukum terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama didasarkan kepada adanya kekosongan hukum dengan mempertimbangkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) UU Perkawinan yang tidak merupakan larangan perkawinan beda agama. Sehingga dengan disahkannya perkawinan beda agama maka akan menimbulkan akibat hukum baik terhadap status anak dan kedudukan anak yang dilahirkan, suami istri, serta harta kekayaan. Hak terhadap harta warisan dalam hukum waris perdata, anak dari perkawinan beda agama dapat mewarisi harta dari pewaris sedarah yang telah meninggal dunia. Akan tetapi dalam hukum waris Islam, anak yang dapat mewarisi harta peninggalan pewaris hanyalah anak yang seagama dengan pewaris.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA AKIBAT KELALAIAN YANG MENYEBABKAN KEBAKARAN LAHAN SERAI WANGI (Studi Penelitian di Gampong Pinang Rugub Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues) ]]>
<![CDATA[Karnawati, Karnawati]]>;
<![CDATA[Herinawati, Herinawati]]>;
<![CDATA[Jumadiah, Jumadiah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16936
<![CDATA[Tujuan penelitian untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana akibat kelalaian yang menyebabkan kebakaran lahan serai wangi di Gampong Pinang Rugup Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues serta untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor penyebab terjadinya kebakaran lahan serai wangi di Gampong Pinang Rugup Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues. Manfaat dari penelitian memberikan informasi bagi masyarakat luas tentang pertanggungjawaban seseorang yang melakukan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan secara tidak sengaja. Jenis penelitian ini kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Metode pegumpulan data melalui penelitian lapangan (field research) dan penelitian pustaka (library research), wawancara responden dengan kepala dan anggota Polisi Hutan, Geuchik dan Kapolres Gayo Lues yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pembinaan terhadap pelaku kebakaran lahan serai wangi. Selanjutnya data yang diperoleh baik melalui studi kepustakan maupun hasil wawancara dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak Polhut kecamatan Rikit Gaib dan Kapolres Gayo Lues telah berupaya untuk menangani terjadinya kebakaran lahan serai wangi dengan cara memberikan berbagai cara seperti sosiliasi, patroli, dan kampanye kesadaran, selain itu pihak Polhut Kecamatan Rikit Gaib dan Kapolres Gayo Lues memberikan kesempatan kepada pelaku kebakaran lahan untuk kesadaran atau memahami berapa pentingnya menjaga hutan dari kebakaran lahan serai wangi. Kasus yang terjadi diadili melalui peradilan adat sudah mendapat titik terang dan sudah di terima dari kedua belah pihak akan tetapi dari penyelesaian kasus tersebut belum sesuai dengan undang-undang yang berlaku yakni UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Saran untuk meminimalisir terhadap pelanggaran kebakaran lahan perlu adanya sosialisasi atau bimbingan kepada masyarakat betapa pentingnya keberadaan hutan bagi kehidupan.]]>
