cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Rahman
Contact Email
arif@unimal.ac.id
Phone
+6281370709010
Journal Mail Official
jimfh@unimal.ac.id
Editorial Address
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Jalan Jawa, Padang Sakti, Blang Pulo, Muara Satu, Blang Pulo, Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh 24355.
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Published by Universitas Malikussaleh
ISSN : -     EISSN : 27988457     DOI : https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.6255
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a double blind peer reviewed journal published by the Faculty of Law, Universitas Malikussaleh. JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) published three times a year, every January, April and October and has been registered as Scientific Journal on LIPI with Special ISSN Number (ISSN ONLINE 2798-8457). JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a Scientific Journal of Law that has specificities in the fields of Legal Services, Community Engagement of Law Sector, Legal Aid, and Advocacy. The scope is not limited to: Economic Law, Civil law, Criminal law, Constitutional law, Environmental law, International law, Islamic law, and Information Communication and Telecommunication (ICT) Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 33 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)" : 33 Documents clear
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Hak Uang Kembalian Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Penelitian pada Ritel Modern di Kota Lhokseumawe) Baziad, Raudhah Assyifa; Afrizal, Teuku Yudi; Jafar, Sofyan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.19596

Abstract

Perlindungan hukum terhadap konsumen berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen khususnya Pasal 4 huruf (b) menyatakan bahwa hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi jaminan yang dijanjikan. Selain itu pihak pelaku usaha juga dapat dikenai ketentuan Pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha dan sebagai bentuk pertanggung jawaban dari pelaku usaha telah diatur dalam Pasal 7 huruf (g) yakni memberikan kompensasi, ganti rugi, dan /atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondiri serta jaminan yang dijanjikan. Metode dari penelitian ini ialah yuridis empiris yang menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif dengan bersifat deskriptif dalam memperoleh jawaban dari penelitian ini. Sumber data dalam kajian ini dibagi menjadi dua yakni sumber primer yang berasal dari hasil observasi serta hasil wawancara yang dilakukan bersama narasumber beserta informan, serta terdapat data sekunder yang diambil dari kajian studi kepustakaan. Hasil dari penelitian lapangan menunjukkan bahwa Lembaga pemerintah seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan lembaga terkait memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan perlindungan konsumen. Konsumen memiliki akses untuk melaporkan pelanggaran dan mengajukan gugatan jika hak mereka tidak dipenuhi. Proses mediasi dan penyelesaian sengketa juga tersedia untuk menyelesaikan masalah secara damai. Konsumen berhak mengajukan pengaduan kepada lembaga perlindungan konsumen atau melakukan mediasi untuk menyelesaikan sengketa. Jika tidak ada penyelesaian, konsumen dapat menempuh jalur hukum dengan menggugat pihak pelaku usaha.Disarankan kepada pelaku usaha untuk dapat menyediakan selalu uang pecahan dan tidak ada lagi kembalian mengunakan permen maupun didonasikan agar tidak ada yang merasa dirugikan dan kepada BPSK agar bisa memberikan menyuluhan hukum baik kepada pelaku usaha maupun kepada konsumen.
Peran Kepolisian Terhadap Penanganan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Simatupang, Muslim Arju; Harun, Harun; Abidin, Zainal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.20100

Abstract

Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian ada di seluruh negara berdaulat, namun anggota Kepolisian juga seorang manusia biasa yang pada kenyataannya masih ada yang kedapatan melakukan tindakan pelanggaran hukum salah satunya adalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, sehingga tindakan penegakan hukum dan pertanggungjawaban harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum dan ketentuan bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berlakumelalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Peraturan KaKepolisian Negara Republik Indonesia  Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui permberian sanksi terhadap anggota Polri Indonesia yang  menyalahgunakan Narkotika, untuk mengetahui dan pertanggungjawaban pidana oleh oknum Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan penyalahgunaan Narkotika.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis empiris yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif melalui pengumpulan serta analisis data primer melalui kegiatan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait.Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Oknum Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika mempertanggungjawabkan perbuatannya secara sipil karena anggota polisi juga tunduk pada peradilan umum sesuai dengan perintah pada Pasal 29 ayat (1) UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sanksi yang diberikan adalah berupa penjatuhan putusan hukum sanksi pidana dengan sesuai ketentuan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pendisplinan dari lembaga instansi yang bersangkutan sesuai dengan PerKapolri No 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.saran dalam penelitian ini setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus ingat jati dirinya sebagai seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan instansi kepolisian harus memberikan pembinaan, pengawasan serta menindak tegas oknum yang melakukan tindak pidana narkotika.
TANGGUNG JAWAB PEMEGANG LESSOR ATAS KERUGIAN DEBITUR AKIBAT PENARIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA SECARA PAKSA (STUDI PUTUSAN NOMOR 35/PDT.G.S/2021/PN PDG) Nurhaliza, Siti; Rahman, Arif; Nurarafah, Nurarafah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.19587

Abstract

The lessor cannot arbitrarily use force and violence to withdraw the fiduciary collateral objects of debtors who are experiencing bad credit problems, as regulated in the Fiduciary Guarantee Law. Decision Number 35/Pdt.G.S/2021/PN Pdg regarding the execution of fiduciary guarantees carried out by force by a third party without showing a withdrawal letter issued by the High District Court. This research aims to find out and explain the impact of forced withdrawal of fiduciary collateral objects on debtors and the basis for the judge's consideration of decision Number 35/Pdt.G.S/2021/PN.Pdg. This research uses a type of normative legal research. The research approach was carried out using a statutory approach. The research results show that the impact of forced withdrawal of fiduciary collateral objects can cause losses to the debtor, in which case the debtor does not receive compensation for the credit installment achievements that have been made and the debtor cannot obtain clear legal protection. The judge's basis for consideration is that in considering the legal basis along with the evidence presented at the trial, it is stated that the claims arguments contained in the lawsuit posita and the demands contained in the lawsuit petitum according to the panel are based on law and do not conflict with the law, so they should be granted in part with without the presence of the defendant (verstek). It is hoped that the lessor will bring in law enforcement officers when towing a motor vehicle, in this case the police.
ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM (Studi Putusan No : 10/Pid.Sus-tpk/2021/PT DKI) Guslihan, Riza Aldia; Subaidi, Joelman; afrizal, teuku yudi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.19303

Abstract

Corruption is an extraordinary crime and has a very wide impact because it will damage the country's economy. In the case of Prosecutor PSM in decision Number 10/Pid.Sus-tpk/2021/PT DKI, the sentence given by the judge does not reflect a sense of justice for the community, as the punishment is too lenient considering that the perpetrator is a law enforcement officer. Therefore, this research needs to be conducted to understand the criminal accountability of the perpetrator carried out by law enforcement officers and the judge's considerations in cases of corruption committed by law enforcement officers. The research method used in this study is normative juridical, utilizing primary, secondary, and tertiary legal sources, with the legal material collection techniques being library study and document study. Based on the law in Indonesia, Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 on the Eradication of Corruption Crimes aims to provide a deterrent effect to corruptors and prevent the occurrence of corruption.
PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENGULANGAN (RESIDIVIS) TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA (Studi Penelitian di Lapas Kelas II-B Lhoksukon) yurnalisu, yurnalisu; Nur, Muhammad; Hidayat, Hidayat
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.19937

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui pelaksanaan pembinaan narapidana dalam pencegahan pengulangan tindak pidana pengedar narkotika di Lapas kelas IIB Lhoksukon serta efektivitas pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika sebagai upaya pencegahan pengulangan tindak pidana pengedar narkotika di Lapas kelas Il-B Lhoksukon.Penelitian ini dilakukan di lembaga pemasyarakatan dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini yakni penelitian ini dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan kelas II-B LhoksukonMetode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan melakukan wawancara langsung kepada informan dan responden. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa yang terjadi di Desa Paya Bili, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, dengan sumber data terdiri data primer, sukunder dan bahan hukum tersier.Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa program pembinaan yang diterapkan meliputi pembinaan kepribadian, pelatihan keterampilan, dan program religius. Namun, terdapat berbagai kendala, seperti fasilitas yang terbatas, dan lemahnya pengawasan setelah narapidana bebas. Meskipun demikian, program pembinaan yang dijalankan memiliki dampak positif terhadap perubahan perilaku narapidana, terutama melalui pendekatan religius dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Pembinaan narapidana menjadi solusi efektif mencegah residivisme, didukung oleh penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan prasarana dan monitoring yang berkelanjutan setelah masa bebas.Keyword: Narapidana, Residivisme, Pengedar Narkotika, Pembinaan
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS Rahmatillah, Rahmatillah; Arnita, Arnita; Kurniasari, Tri Widya
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.19521

Abstract

Penyandang disabilitas menurut Udang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UUPD) adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental ,dan/sensorik dalam jangka waktu  lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Tujuan Penelitian untuk mengetahui perlindungan hukum,sanksi dan penegakan hukum terhadap penyandang disabilitas berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.Terkait hak-hak bagi penyandang disabilitas juga telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UUPD. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis kualitatif dan pendekatan hukum normatif (normative law research), kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik kepustakaan lalu dianalisis. Hasil penelitian ini adalah hukum perlindungan terhadap penyandang disabilitas negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang  mempunyai  kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat. Disarankan kepada pemerintah untuk lebih serius dalam menanggapi perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas agar penyandang disabilitas merasakan hak yang sama dengan warga negara indonesia.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN OBAT TRADISIONAL YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA (STUDI PENELITIAN DI KABUPATEN ACEH UTARA) khaira, Safwatul; Afrizal, Teuku Yudi; Ramziati, Ramziati
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.19298

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya, dan juga guna mengetahui dan menganalisis tanggungjawab pelaku usaha terhadap peredaran obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya masih menjadi isu yang sangat penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang komposisi obat tradisional, termasuk bahan-bahan yang digunakan dan potensi efek samping membuat masyarakat mengkonsumsi obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, perlindungan hukum ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari efek samping dan bahaya yang ditimbulkan oleh obat tradisional yang tidak aman serta tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang telah mengkonsumsi obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan guna memperoleh data sekunder yang bersifat teoritis, sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya adalah dengan memberikan sanksi tegas terhadap pelaku usaha yang merugikan hak konsumen juga pemberian ganti rugi kepada konsumen berupa pengembalian uang sejenis atau setara nilainya. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap korban adalah dengan cara melakukan ganti rugi terhadap korban yang sudah terlanjur membeli obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya tersebut dengan cara pengembalian uang.
PENGATURAN HUKUM TERHADAP ORIENTASI SEKSUAL LGBT (LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER) BERDASARKAN QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT Dahranawati, Rina; Jumadiah, Jumadiah; Amrizal, Amrizal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.19936

Abstract

Provinsi Aceh memiliki hak istimewa dalam menyusun tatanan kehidupan lingkungannya berdasarkan aturan hukum agama Islam, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Qanun Aceh, seperti Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, mengatur hukuman bagi perilaku menyimpang seperti homoseksualitas, yang menjadi masalah dalam kontek modernisasi dan perubahan sosial di Aceh. Hukum Islam tegas melarang homoseksualitas berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur dalam Al-Quran dan Hadist. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap orientasi seksual LGBT berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dengan menyoroti penerapan hukum, penyebab perilaku homoseksual, dan upaya penyadaran hukum melalui sanksi atau sosialisasi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif melalui analisis bahan hukum primer seperti Qanun Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang terkait, dan hasil penelitian terdahulu. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memberikan solusi terhadap permasalahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan pandangan dalam masyarakat terkait hukum Jinayat dan sanksi yang diberlakukan terhadap homoseksualitas, Qanun No. 6 Tahun 2014 efektif dalam memberikan hukuman fisik seperti cambuk yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Hukum ini tidak hanya memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga berfungsi sebagai pembinaan dan pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran serupa di masa depan. Saran dari penelitian ini adalah perlu adanya penyadaran lebih lanjut dalam masyarakat mengenai pentingnya pemahaman terhadap hukum Jinayat dan konsekuensinya, serta upaya untuk mereduksi stigma terhadap kelompok LGBT dalam konteks sosial dan agama di Aceh.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYEBARAN FOTO DAN VIDEO PORNOGRAFI ( Studi Penelitian di Polres Kota Lhokseumawe ) Suhaila, Suhaila; Husni, Husni; Nuribadah, Nuribadah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.19959

Abstract

Perlindungan hukum bagi korban penyebaran media pornorafi diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE). Kurangnya perlindungan hukum yang efektif dialami oleh NA (22) yang menjadi korban ancaman dan penyebaran konten pornografi oleh mantan kekasihnya. Tindakan ini melanggar Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang melarang distribusi konten bermuatan kesusilaan tanpa izin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban penyebaran foto dan video pornografi di Polres Kota Lhokseumawe, serta penerapan sistem peradilan pidana dalam menanggulangi kejahatan tersebut Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara dengan korban, keluarga korban, pengacara, serta pihak kepolisian, serta mengkaji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE). Data dianalisis melalui tahap pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Kota Lhokseumawe, telah mengambil langkah-langkah strategis untuk melindungi korban dengan cara kerjasama dengan penyedia layanan internet, penyelidikan terhadap pelaku, dan pemberian layanan psikologis bagi korban. Penerapan sistem peradilan pidana terhadap korban penyebaran foto dan video pornografi di Polres Kota Lhokseumawe adalah korban telah mendapatkan perlindungan fisik, psikologis, serta ganti rugi yang setimpal. Sistem peradilan pidana memberikan dasar hukum untuk menuntut pelaku dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE, yang mengatur tentang larangan penyebaran materi pornografi. Saran yang dapat diberikan adalah agar pihak kepolisian dapat terus meningkatkan serta memperkuat sosialisasi tentang perlindungan hukum terhadap korban penyebaran foto dan video pornografi, guna memastikan penanganan kasus-kasus serupa lebih efektif.
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENJUALAN BARANG DAGANGAN TIDAK SESUAI TIMBANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Hafas, Muhammad; Fatahillah, Fatahillah; Kurniasari, Tri Widya
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.19928

Abstract

The rapid development of the economy has resulted in many productions of goods and services that can be easily consumed by consumers. With increasing competition in traditional markets, it is not uncommon to find dishonest traders, for example, in weighing, measuring, and calculating. This research aims to analyze consumer protection in the sale of goods that do not comply with weighing standards based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and the government's efforts to overcome the sale of goods that do not comply with weighing standards. The research method used is a normative juridical approach, which is a legislative approach. The data sources in this writing are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Based on the research results, consumer protection is found in Article 4 letter c of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, which explains the right of consumers to obtain transparency and accurate and reliable information from business actors. The efforts made are to conduct supervision by the Metrology Agency over traders in the use of weighing instruments and their equipment. It is hoped that the government will not only supervise the use of weighing instruments and other equipment but also encompass the morals and behavior of traders. It is also hoped that the general public, especially traders, will uphold the value of honesty.

Page 1 of 4 | Total Record : 33

 1   2   3   4 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus) Vol. 8 No. 2 (2025): (April) Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari) Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober) Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus) Vol. 7 No. 2 (2024): (April) Vol. 7 No. 1 (2024): (Januari) Vol. 6 No. 4 (2023): (Oktober) Vol. 6 No. 2 (2023): (April) Vol 6, No 2 (2023): Maret Vol 6, No 1 (2023): Januari Vol 5, No 3 (2022): Oktober Vol 5, No 2 (2022): Maret Vol 5, No 2 (2022): April Vol 5, No 1 (2022): Januari Vol 4, No 3 (2021): Oktober Vol 4, No 2 (2021): April Vol 4, No 1 (2021): Januari Vol 3, No 3 (2020): Oktober Vol 3, No 1 (2020): Januari Vol 2, No 3 (2019): Oktober Vol 2, No 2 (2019): April Vol 2, No 1 (2019): Januari Vol 1, No 1 (2018): Oktober More Issue